Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Rabu, 24 Juni 2015
No. 119 tahun IX
Pengemban Pengamal Pancasila
BAP BW Segera Dilimpahkan JAKARTA - Kapolri Jenderal Pol. Badrodin Haiti mengisyaratkan pelimpahan tahap dua atau penyerahan barang bukti dan tersangka kasus yang melibatkan Wakil Ketua KPK nonaktif Bambang Widjojanto akan dilakukan usai Lebaran. ‘’Mudah-mudahan bisa sehabis Lebaran,” kata Badrodin di Jakarta, kemarin. Pihaknya memang berharap bisa sesegera mungkin melakukan pelimpahan tahap dua perkara BW agar tidak kembali tertunda akibat BW mengajukan gugatan praperadilan. ‘’Segera mungkin (tahap 2), takutnya dia (ajukan) praperadilan lagi,” ujarnya. Ia pun menegaskan bahwa tidak ada kemungkinan untuk membatalkan pemrosesan terhadap kasus BW. “Tidak ada (tawar menawar). Bagaimana mungkin
bargaining kalau kasusnya sudah P21?” pungkasnya. Sebelumnya, Bambang Widjojanto kembali mencabut gugatan praperadilan yang dilayangkannya kepada penyidik Bareskrim Polri setelah sebelumnya pernah mencabut gugatan yang sama pada 20 Mei lalu. Kuasa hukum BW, Abdul Fikar Hadjar mengatakan alasan pencabutan gugatan karena adanya ketidaktegasan hakim yang terlihat dari putusan hakim dalam rentetan praperadilan di PN Jaksel. ‘’Kami berkesimpulan praperadilan jadi arus balik antikorupsi. Jadi kami tidak mau capekcapek (melanjutkan sidang praperadilan),” ujar Fikar. BW telah tiga kali mengajukan permohonan praperadilan. (wnd)
Suluh Indonesia/ant
JERO WACIK DIPERIKSA - Mantan Menteri ESDM Jero Wacik tiba untuk diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, kemarin. Jero Wacik diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan anggaran.
DPR
Setujui Dana Aspirasi
Suluh Indonesia/ant
BUKA PUASA BERSAMA - Presiden Joko Widodo, Wapres Jusuf Kalla (kanan), Ketua DPR Setya Novanto (kiri) dan Ketua DPD Irman Gusman (kedua kanan) berjalan bersama menuju ruang acara buka puasa bersama di rumah dinas Ketua DPR di Jakarta, kemarin. Sejumlah pimpinan parpol seperti Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo turut hadir.
JAKARTA - Rapat paripurna DPR akhirnya menyetujui Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau dikenal sebagai dana aspirasi. Meski sempat diwarnai penolakan oleh tiga fraksi, yaitu Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Hanura dan Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem), rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah tetap memberikan ketok palu tanda persetujuan. ‘’Fraksi PDIP menolak, karena anggota DPR setelah dilantik bukanlah wakil rakyat dari daerah pemilihan, tetapi wakil rakyat seluruh Indonesia. Dari ini tidak sinkron dengan adanya UP2DP tersebut,” kata anggota Fraksi PDIP Arif Wibowo saat mengajukan interupsi di dalam rapat paripurna DPR, di Gedung DPR, Jakarta, kemarin. Program ini, menurutnya, akan membuat peta ketidakadilan yang meluas. Akan terjadi kesenjangan antara Jawa dan luar Jawa. Sebab di Jawa jumlah wakil rakyatnya sangat banyak. ‘’Kita ambil con-
toh, Provinsi Kepulauan Riau yang begitu luas dan terdapat pulau-pulau banyak sekali, dan ternyata hanya ada 3 orang anggota DPR. jadi sangat sedikit dana yang diperoleh daerah ini,” kata Arif. Wakil Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR Johny G Plate dalam interupsinya meminta UP2DP dibatalkan dan dikembalikan kepada musyawarah perencanaan pembanguan (Musrenbang) dalam pembangunan daerah. ‘’Melalui Musrenbang inilah semua program aspirasi pembangunan dapat diputuskan tanpa harus ada lembaga atau aturan lain,” kata Johny. Dia juga meminta agar UU MD3 yang menjadi dasar hukum usulan ini direvisi untuk menghapus program dana aspirasi tersebut. ‘’Menolak rancangan peraturan dan menghentikan rancangan ini sehingga segera melakukan revisi UU MD3,” kata Johny. Menurutnya apabila UP2DP disetujui DPR maka berpotensi untuk diajukan judicial review ke mahkamah konstitusi dan dapat dibatalkan. Interup-
si malah mendapat cibiran anggota DPR yang mendukung. Menolak Agun Gunanjar Sudarsa sebagai pribadi anggota Fraksi Golkar, menyatakan dirinya menolak UP2DP. Ia beralasan program ini akan memunculkan ketimpangan baru pembangunan. Anggota DPR sendiri juga akan semakin terbebani dengan program-program yang selama ini menumpuk. ‘’Dalam prakteknya nanti akan menimbulkan kongkalikong antara aparat pemerintah dan pihakpihak tertentu, yang mungkin juga anggota DPR, dan bisa rawan berssinggungan dengan hukum,” katanya. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah memberi penjelasan singkat. Menurutnya, UP2DP menjadi salah satu cara memberikan keadilan bagi seluruh anggota. Kita lihat, ada anggota dari komisi tertentu bisa mengususlkan pembangunan Puskesmas atau rumah sakit di berbagai daerah. Sedangkan anggota Komisi III DPR hanya disuruh terus-terusan membangun penjara. (har)
Jokowi : Biarkan Menteri Bekerja PRESIDEN Joko Widodo mengatakan biarkan menteri bekerja, jangan sampai menteri kabinet kerja terganggu dengan berbagai wacana termasuk reshuffle. Presiden usai berbuka puasa dengan pimpinan DPR RI di Jakarta, kemarin mengatakan, jjangan ganggu menteri yang baru bekerja jangan buat gaduh. Presiden mengatakan catatan kerja menteri hanya Presiden yang mengetahui. ‘’Rapor menteri hanya presiden yang tahu,” katanya. Presiden Joko Widodo Selasa sore menghadiri buka puasa bersama yang diselenggarakan oleh
Ketua DPR RI Setya Novanto. Buka puasa bersama yang berlangsung di rumah dinas Ketua DPR RI kawasan Widya Chandra Jakarta Selatan tersebut juga dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Prabowo Subianto, pimpinan DPR RI lainnya, pimpinan lembaga negara dan juga para menteri. Selain itu juga Ketua Partai Golkar Aburizal Bakrie, Ketua Partai Hanura Wiranto, Ketua Umum PAN
Zulkifli Hasan, Ketua PPP Djan Faridz dan Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo. Dalam sambutannya, Setya Novanto mengatakan buka puasa kali ini menunjukkan persahabatan di kalangan para elit politik nasional. ‘’Ini adalah tradisi yang tidak bisa tinggalkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, meningkatkan persatuan dan kesatuan serta saling bahu membahu untuk kepentingan rakyat Indonesia,” kata Ketua DPR RI. Ia menambahkan, dalam segala persoalan, Presiden Joko Widodo mengatakan harus diselesaikan
dengan silaturahim dan persahabatan. ‘’Dengan kehadiran KMP dan KIH ini suatu persatuan dan kesatuan luar biasa, bila pemerintah kuat, DPR kuat didukung KMP dan KIH yang rukun maka ekonomi nasional juga akan kuat,” katanya. Sebelumnya ramai diberitakan bahwa akan ada reshuffle kabinet mengingat kinerja sejumlah menteri yang belum memenuhi harapan. Bahkan Wapres Jusuf Kalla mengisyaratkan hal itu dengan adanya laporan agar para meneteri Kabinet Kerja untuk membuat laporan kinerja sejak dilantik dan promram kerja yang akan datang. (har)
Pegawai Jadi Pimpinan
KPK Tak Akan Memberikan Dukungan JAKARTA - KPK tidak memberikan dukungan kepada pimpinan atau pegawai KPK yang berniat mendaftarkan diri sebagai calon pimpinan lembaga penegak hukum tersebut. ‘’Mengenai pencalonan diri ke pansel pimpinan KPK adalah hak pribadi, tentu tidak ada istilah ‘endorsement’ (pemberian dukungan) dari organisasi KPK. Secara institusional kami tidak akan pernah mengeluarkan dukungan termasuk kepada calon-calon pimpinan KPK,” kata Plt Ketua KPK Taufiequrrachman Ruki di gedung KPK Jakarta, kemarin. Konferensi pers itu dihadiri oleh empat pimpinan KPK lain yaitu Johan Budi Sapto Pribowo,
Zulkarnain, Adnan Pandu Praja dan Indriyanto Seno Adji. Hal ini terkait dengan pengajuan diri Plt Wakil Ketua KPK Johan Budi untuk mendaftar sebagai calon pimpinan KPK. ‘’Tapi sebagai kolega, tentu saya senang bila empat kawan saya mendaftarkan diri (sebagai calon pimpinan KPK) atau mantan pimpinan dulu mendaftarkan diri, jadi ada kesimanmbungan manajemen ke depan,” tambah Ruki. Namun Ruki mengaku tidak mencalonkan diri. ‘’Kalau saya tidak mencalonkan diri,” tutur Ruki. Sedangkan tiga pimpinan lain juga mengaku tidak mencalonkan diri seperti Zulkar-
nain. “Saya akan ‘back to campus’,” kata Indriyanto. Namun pegawai KPK yang berasal dari institusi kejaksaan maupun kepolisian yang bekerja di KPK dan ingin menga-
jukan diri sebagai calon pimpinan KPK, menurut Ruki, harus meminta izin ke lembaga asal. ‘’Kalau jaksa mau jadi pimpinan KPK harus izin Jaksa Agung,’’ katanya. (wnd)
Suluh Indonesia/ant
UP2DP DISAHKAN - Wakil Ketua DPR Fachri Hamzah (tengah) didampingi Wakil Ketua DPR Agus Hermanto (kiri) menerima laporan dari Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan (kanan) tentang Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau dana aspirasi di DPR Jakarta, kemarin.