Redaksi/Sirkulasi/Iklan: Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG GEDUNG PERS PERS PANCASILA PANCASILA Jl. Jl.Gelora GeloraVII VIINo. No.32 32 Palmerah PalmerahSelatan SelatanJakarta JakartaPusat. Pusat. Tlp: Tlp:021-5356272, 021-5356272,5357602 5357602 Fax: Fax:021-53670771 021-53670771 www.suluhindonesia.com www.suluhindonesia.com
Selasa, 23 Desember 2014
No. 231 tahun VIII
Pengemban Pengamal Pancasila
Tren Hakim Selingkuh Meningkat JAKARTA - Komisioner Komisi Yudisial Eman Suparman mengatakan tren kasus pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) meningkat. ‘’Pada 2014 kasus perselingkuhan menempati posisi pertama sebesar 38,64 persen atau sebanyak lima kasus dari total 13 kasus,” kata Eman dalam konferensi pers di Jakarta, kemarin. Dia mengungkapkan bahwa meningkatnya tren naiknya kasus perselingkuhan oleh hakim justru saat kesejahteraannya meningkat. Eman mengatakan tren kasus pelanggaran KEPPH yang ditangani dalam sidang MKH pada 2009 hingga 2012 mayoritas merupakan kasus penyuapan, namun mulai 2013 dan 2014 tren kasus pelanggaran bergeser ke kasus per-
selingkuhan. ‘’Kasus perselingkuhan ini lebih gampang pembuktiannya dibanding dengan kasus suap,” kata Eman. Komisioner bidang pengawasan hakim ini mengatakan kasus pelanggaran KEPPH yang juga mengalami peningkatan adalah kasus narkoba. ‘’Memang pada awalnya banyak hakim yang membantah memakai narkoba, tetapi setelah urine-nya diperiksa mereka baru mengaku,” katanya seraya menyatakan, sebanyak 13 kasus ini terdiri dari satu kasus perselingkuhan dan gratifikasi, lima kasus perselingkuhan, tiga kasus gratifikasi, satu kasus narkoba dan tiga kasus indisipliner. KY mencatat telah menerima 1.693 laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran KEPPH, atau turun 29,53 persen dibandingkan tahun lalu. (ant)
Suluh Indonesia/ant
DIKLAIM MALAYSIA - Seorang ibu menggendong anaknya menggunakan "Anyat" atau ransel khas Dayak yang penuh ukiran manikmanik warna-warni di wilayah perbatasan Bulungan, kemarin. Kerajinan ini sampai kini belum didaftar sebagai hak cipta Indonesia.
Perjuangan Hak Perempuan
Pekerjaan Kita Semua
Suluh Indonesia/ant
LAHAR DINGIN KELUD - Sejumlah penambang berada diatas truk pengangkut pasir yang terseret dan terjebak lahar dingin di sungai Konto, Kediri,kemarin. Sopir truk mengaku terlambat menaikkan kendaraanya saat banjir lahar dingin datang tiba-tiba dan sangat cepat dari lereng Gunung Kelud. Hujan lebat beberapa jam di kawasan Gunung Kelud membuat material vulkanik yang masih mengendap turun terbawah air hujan dan membuat aliran kali konto meluap.
JAKARTA - Presiden Joko Widodo mengatakan, perjuangan untuk menegakkan hak perempuan termasuk kaum ibu guna mendapatkan hak yang selaras, serasi, dan seimbang di tengah masyarakat bukan hanya merupakan pekerjaan pemerintah, namun pekerjaan kita semua. ‘’Selamat memperingati Hari Ibu, semoga yang kita cita-citakan semua bisa tercapai,” kata Presiden, saat memberikan sambutan dalam puncak acara Peringatan Hari Ibu yang digelar di GOR Ciracas, Jakarta, kemarin. Menurut Presiden, saat ini masih terjadi ketimpangan yang besar, misalnya, antara apa yang dihadapi kaum ibu di Provinsi DKI Jakarta dengan kaum ibu di Provinsi NTT, yang baru saja dikunjunginya beberapa hari yang lalu. Untuk itu, Jokowi mengemukakan bahwa fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan besar yang harus dihadapi antara lain untuk meningkatkan taraf kesejahteraan kaum perempuan, termasuk ibu-ibu. ‘’Inilah pekerjaan kita semuanya, bukan hanya presiden, wakil presiden, dan para menteri,” ucapnya sambil menambahkan, masih banyak hak yang harus diperjuangkan dan diperbaiki. Presiden juga menginginkan agar berbagai pihak melihat nasib ibu-ibu di kampung dan pedesaan untuk melihat fakta bagaimana kondisi sebetulnya
kondisi kaum ibu di daerah tersebut. Menurut dia, hal itu perlu benarbenar diperhatikan agar jelas siapa yang perlu mendapatkan perhatian. Jokowi juga mengajak tiga warga untuk berdialog. Seorang ibu, Sulasmi mengatakan bahwa dirinya bertekad untuk mendidik keenam anaknya menjadi anak yang saleh dan berbakti. Ketika ditanyakan Presiden mengenai nasib anak-anaknya, Sulasmi mengatakan bahwa dua anaknya telah menjadi guru, tetapi masih ada dua anaknya yang juga masih belum lulus. Seorang ibu lainnya mengutarakan harapannya agar para ibu bisa memberikan contoh dengan bekerja keras seperti yang dilakukan dirinya dengan menanam cabai, sehingga tidak perlu membeli cabai di pasar yang harganya bisa mencapai Rp100 ribu per kilogram. Presiden Jokowi mendengar hal itu juga menyatakan persetujuannya terhadap hal-hal kecil, namun sangat bermanfaat yang dilakukan oleh kaum ibu. ‘’Saya juga ingin agar semua rumah tangga ada halaman kecil yang digunakan untuk menanam,” ujarnya. Presiden yang ditemani dengan Ibu Negara Iriana Joko Widodo juga memberikan grasi secara simbolik kepada aktivis Eva Bande, seorang ibu yang memperjuangkan hak-hak agraria para petani di Sulteng. (ant)
Bailout Lapindo, Siapa Diuntungkan ? MESKI kasus semburan lumpur Lapindo telah sewindu berlalu, nyatanya masih begitu banyak masyarakat di wilayah terdampak yang belum mendapatkan kepastian ganti rugi . Kenapa ? Sampai pada akhirnya pemerintahan baru, Jokowi-JK, mengambil keputusan melakukan penalangan ganti rugi kepada warga terdampak lumpur Lapindo yang belum dapat dibayarkan oleh PT Minarak Lapindo Jaya. Pertanyaannya, pemerintah menalangi siapa? Perusahaan atau rakyat ? Sejumlah pengamat urun pendapat, sebagian menilai kebijakan
itu blunder sebagian yang lain justru memuji Jokowi karena bisa menjadikan kasus Lapindo untuk mengunci gerakan politik Ical (Aburizal Bakria) di Golkar. Di luar semua itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil dengan tegas menyatakan kebijakan itu semata demi masya-rakat yang terdampak yang belum juga mendapatkan kepastian
ganti rugi selama bertahun-tahun. ‘’Pemerintah bukan menalangi PT Lapindo tapi menalangi rakyat. Nanti swasta bayar ke pemerintah,” katanya. PT Minarak Lapindo Jaya, kata dia, diberikan waktu selama empat tahun untuk membayar seluruh talangan yang diberikan pemerintah. Jika talangan tersebut tidak juga dibayarkan, pemerintah akan mengambil alih aset-aset berupa sertifikat dan tanah senilai Rp3,1 triliun. ‘’Penalangan ini tentu ada kewajiban yang mikro nanti mereka harus bayar. Kalau tidak bayar yang menjadi jaminan mereka akan diambil dan
kita lelang,” kata Sofyan. Kebijakan Inkonstitusional Suatu kebijakan memang wajar bila kemudian menuai pro dan kontra di lapangan. Tak terkecuali upaya pemerintah untuk menalangi dana ganti pembelian lahan warga atas kasus Lapindo. Pengamat Asosiasi Kader SosioEkonomi Strategis (AKSES) Suroto berpendapat keputusan pemerintah untuk menalangi sisa ganti rugi pembelian lahan warga yang terdampak bencana lumpur Lapindo adalah tindakan yang inkonstitusional. ‘’Ini kebijakan blunder,’’ katanya. (ant)
KPK Dalami Kasus SKL BLBI JAKARTA - KPK terus mencari alat bukti untuk mengembangkan perkara pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) terhadap para obligor penerima Bantuan Likuiditas Bank Indonesia(BLBI).Untuk menggali alat bukti guna mengembangkan perkara tersebut ke tahap penyidikan,KPK memeriksa mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian era Presiden Abdurahman Wahid, Rizal Ramli. Perihal adanya pemeriksaan terhadap para pejabat penting, termasuk Rizal Ramli, menurut Ketua KPK Abraham Samad,hal itu dilakukan untuk mendalami perkara pemberian SKL yang disinyalir bermasalah.Namun, ketika ditanya lebih lanjut apakah dengan banyaknya memeriksa para petinggi negara pada saat kasus bergulir KPK sudah menemukan alat bukti yang cukup untuk menaikan perkara tersebut ke ranah penyidikan,penyidik katanya belum melakukan gelar perkara(ekspose) untuk meningkatkan statusnya ke tahap penyidikan dan menetapkan tersangka.”Belum ekspose,masih banyak yang perlu di dalami,” terangnya di Jakarta, kemarin. Sementara itu Rizal Ramli mengaku banyak ditanya ihwal proses pemberian SKL BLBI pada era kepemimpinanya sebagai Menko Perekenomian. ‘’Soal SKL yang dikeluarkan pada zaman Presiden Megawati,” ujarnya. (wnd)
Pimpinan Lembaga Negara
Pertemuan Rekonsiliasi
Suluh Indonesia/ant
DIPERIKSA - Mantan MenkoPerekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Rizal Ramli diperiksa KPK di Jakarta, kemarin. Rizal Ramli diperiksa sebagai saksi untuk kasus dugaan korupsi terkait penerbitan SKL BLBI.
JAKARTA - Sejumlah pimpinan lembaga tinggi negara segera melakukan pertemuan bersama guna mempersiapkan rekonsiliasi nasional, menyikapi perkembangan politik nasional yang kini terbelah. ‘’Pada pertemuan dengan Presiden Joko Widodo, saya mengusulkan agar pimpinan lembaga tinggi negara untuk melakukan pertemuan guna meredam perbedaan pandangan di tengah masyarakat,” kata Ketua MPR RI Zulkifli Hasan di Gedung MPR/DPR/DPD Jakarta, kemarin. Menurut Zulkifli, dirinya prihatin terhadap perkembangan politik nasional setelah pemilu presiden 2014 dimana elite terbelah menjadi dua kelompok. Pembelahan tersebut, menurut dua, juga berdampak pada sebagian besar masyarakat yang mendukung
dua kekuatan politik yang terbelah. ‘’Kondisi ini samangat memprihatinkan bagi kemajuan demokrasi di Indonesia,” katanya. Karena itu, ketika Zulkifli Hasan bertemu dengan Presiden Joko Widodo pada acara kenegaraan di Gorontalo dan Makassar, ia menyampaikan gagasannya agar pimpinan lembagalembaga tinggi negara melakukan pertemuan, guna meredam pembelahan yang terjadi di elite dan masyarakat pendukungnya. Dari pembicaraan tersebut, kata dia, Presiden Joko Widodo sepakat dan menyerahkan kepada pimpinan MPR RI untuk mempersiapkan pertemuan yang dijadwalkan akan diselenggarakan pada pertengahan Januari 2015. ‘’Pimpinan lembaga tinggi negara adalah tokoh panutan masyararakat,’’ paparnya. (ant)