Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Pengemban Pengamal Pancasila
Selasa, 23 September 2015
No. 172 tahun IX
JW Mulai Diadili JAKARTA - Menteri Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata 2004-2011 Jero Wacik (JW) disebut menggunakan Dana Operasional Menteri (DOM) untuk keperluan pribadi dan keluarganya sehingga mengakibatkan kerugian negara hingga Rp 8,4 miliar. Uang tersebut merupakan bagian dari jumlah kerugian keuangan negara seluruhnya sejumlah Rp10,59 miliar yang merupakan dari selisih total pengeluaran DOM dari kas negara sepanjang 20082011. Selisih uang itu disebut jaksa dinikmati oleh orang-orang lain. Saat menjabat Menbudpar, Jero mendapatkan jatah DOM senilai Rp300 juta setiap bulannya sehingga setiap tahun ia mendapatkan Rp3,6 miliar. Alokasi DOM disediakan melalui
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Sekjen Kemenbudpar saat itu Waryatmo membentuk tim pengelola kegiatan operasional menteri. Jero juga menunjuk Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan (Menteri) pada Biro Umum Setjen Kemenbudpar Luh Ayu Rusminingsih yang mengurus uang DOM. Luh Ayu lalu memerintahkan Kasubag TU Menteri Siti Alfiah untuk mengajukan permintaan uang muka DOM sesuai permintaan Jero selaku menteri atau untuk keperluan biaya penunjang kegiatan menteri kepada Biro Keuangan. ‘’Untuk pencairan angaran DOM pada bulan-bulan selanjutnya hanya dilampirkan Surat Pernyataan Tangung Jawab Belanja (SPTB) yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen,’’ kata jaksa. (wnd)
Presiden Instruksikan
TIDAK TERBIT
Kawal Pilkada Serentak
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk mengawal penyelenggaraan pilkada serentak. Oleh karena itu, kepada KPU maupun Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu, DKPP menekankan agar penanganan pilkada serentak harus dilakukan independen dan profesional.
‘’Itu selalu kami beri tekanan kepada keduanya, independen dalam pelaksanaan tugasnya masing-masing,” kata Ketua DKPP Jimly Asshidiqie usai diterima Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta, kemarin. Jimly meminta KPU hingga ke tingkat KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota maupun Bawaslu dan jajarannya agar melayani kepentingan para pe-
milih yang memiliki hak konstitusional, juga semua calon kepala daerah, serta partai politik sebagai peserta. Namun, Jimly mengingatkan tiap calon yang maju dalam pilkada serentak agar fokus pada kepentingan masing-masing saja, tidak usah mengurusi calon yang lain. Penekanan ini ditegaskan Jimly, karena Undang-Undang belum mengatur
tentang ketentuan mengenai integritas peserta, yang ada hanya integritas penyelenggara. ‘’Sayangnya di undang-undang belum ada ketentuan mengenai integritas peserta, yang ada hanya integritas penyelenggara. Mudah-mudahan ke depan ada keseimbangan, supaya pemilu yang berintegritas tidak hanya pada penyelenggara, tetapi juga peserta,”
Suluh Indonesia/ade
SIDANG PERDANA - Terdakwa mantan Menteri ESDM Jero Wacik saat sidang perdana pembacaan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Pengadilan Khusus Tipikor Kuningan, Jakarta, kemarin.
tegasnya. Integritas peserta dinilainya sangat penting karena dari aduan yang masuk, kebanyakan merupakan kesalahan dari pasangan calon sendiri, tetapi berupaya menyalahkan penyelenggara pemilu. ‘’Mayoritas aduan adalah ketidakpuasan terhadap hasil tes kesehatan,’’ katanya. (har)
Sehubungan dengan Hari Raya Idul Adha 1436 Hijriah yang merupakan libur nasional, Suluh Indonesia/Bisnis Jakarta pada Kamis (24/9) tidak terbit. Suluh Indonesia/Bisnis Jakarta akan terbit seperti biasa pada Jumat (25/9). Untuk itu, kepada pembaca dan pemasang iklan mohon maklum adanya. Redaksi
DPR Wacanakan
MPR Lembaga Tertinggi JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy mewacanakan MPR sebagai lembaga yang kembali memiliki kewenangan yang tertinggi seperti sebelum masa reformasi sebagai bentuk untuk memutakhirkan lembaga MPR tersebut. ‘’Isu yang penting saat ini adalah meng’up grade’ (memutakhirkan) lembaga MPR sesuai dengan kewenangannya yang tinggi dibanding lembaga negara lainnya,” katanya di Jakarta, kemarin. Menurut dia, merupakan hal yang aneh bila di sebuah negara tanpa ada lembaga tertinggi. Sebagaimana diketahui pada saat ini di Republik Indonesia semua lembaga negara berada dalam kedudukan sejajar. ‘’Lalu siapa yang melakukan evaluasi lembaga-lembaga negara?” kata politisi dari
Fraksi PKB itu. Ia mengemukakan beberapa hal yang menjadi contoh yang memperlihatkan MPR layak untuk dimutakhirkan antara lain isu tentang GBHN. ‘’Karena sudah tidak ada garis besar atau pedoman dasar dalam pembangunan,” kata Lukman Edy dan menambahkan, saat ini tidak ada kesinambungan pembangunan antara presiden yang satu dengan berikutnya. “Ini sedang dalam pembahasan agar ada harmonisasi sustainable pembangunan,” katanya. Selain itu, ujar Lukman, isu lainnya adalah keinginan agar Ketetapan MPR (Tap MPR) mengikat keluar dan bersifat mengatur, serta isu tentang sidang tahunan MPR yang terkesan hanya formalitas dan tidak efektif karena hanya berlangsung sekitar satu jam. (har)
Jokowi Disebut Suluh Indonesia/ant
RENCANA HUT TNI - Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo (ketiga kanan) didampingi KSAD Jenderal TNI Mulyono (kanan), KSAU Marsekal TNI Agus Supriatna (kedua kiri) dan Wakil KSAL Laksamana Madya TNI Widodo (kiri) berjalan meninggalkan kompleks istana seusai bertemu Presiden Joko Widodo di Jakarta, kemarin. Panglima dan jajarannya melaporkan rencana giat perayaan HUT ke-70 TNI tanggal 5 Oktober mendatang yang akan digelar di Pelabuhan Indah Kiat, Cilegon, Banten.
Suluh Indonesia/ant
MENGAJAR DI PERBATASAN - Prajurit Satgas Pamtas RI-PNG Yonif 142/KJ Pratu TNI R. Sehite mengajar saat sesi luar ruang kelas di SD YPPK St FX Yanggandur, Distrik Sota, Merauke, Papua, kemarin. Prajurit ini diperbantukan sebagai guru bantu karena kurangnya guru di wilayah tersebut.
Konsentrasi Bahas Masalah Ekonomi JAKARTA - Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini berkonsentrasi menyelesaikan berbagai masalah ekonomi. ‘’Konsentrasi beliau sekarang ini adalah menyelesaikan persoalan ekonomi yang sedang dihadapi bangsa ini,” katanya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, kemarin. Pramono menyatakan hal itu menanggapi sikap pemerintah yang tidak merencanakan permintaan maaf kepada partai terlarang. ‘’Yang jelas persoalan permintaan maaf dan sebagainya itu tidak pernah dibicarakan dalam rapatrapat di kabinet maupun ketika kami mendapmpingi,” kata mantan Sekjen PDIP ini. Ia menyebutkan pada Selasa ini dirinya memang tidak ikut mendampingi Presiden Jokowi menerima Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah. ‘’Tetapi apa yang disampaikan Presiden secara terbuka pada saat beliau di
Doha, bertemu dengan diaspora, itulah yang menjadi sikap Presiden,” katanya. Ia menyatakan sikap Presiden sudah disampaikan secara jelas bahwa konsentrasi beliau sekarang ini adalah menyelesaikan persoalan ekonomi yang sedang dihadapi bangsa ini. ‘’Sekarang ini yang dipikirkan adalah bagaimana persoalan ekonomi global yang pengaruhnya sampai kepada Indonesia ini segera diatasi, langkah-langkah apa yang harus dilakukan,” katanya. Ia menyebutkan Presiden lebih fokus pada persoalan deregulasi. “Jadi saya tidak yakin kalau kemudian kata-kata itu muncul dari beliau sendiri, pasti karena mungkin di antara peserta dari Muhammadiyah menanyakannya,” katanya. Ia menegaskan sikap Presiden sudah secara terbuka disampaikan di Doha dan sudah diketahui oleh publik. ‘’Itulah yang jadi pegangan kita semua sehingga kita tidak perlu mengintepretasikan apapun,’’ kata Pramono Anung. (har)