Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Pengemban Pengamal Pancasila
Kamis, 23 Juni 2016
No. 119 tahun X
Teman Ahok :
Bagian dari Politisasi JAKARTA - Juru Bicara Teman Ahok Amalia Ayuningtyas menugatakan isu miring mengenai santer komunitas pendukung Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama yaitu Teman Ahok yang terdengar akhir-akhir ini adalah bagian dari politisasi. Menurut Amalia, isu tersebut di antaranya seperti yang diembuskan oleh mantan penanggung jawab salah satu Posko Teman Ahok, Richard Sukarno, yang menyebut Teman Ahok melakukan sejumlah kecurangan dalam proses pengumpulan KTP. Amalia mengatakan Richard dan teman-temannya adalah barisan sakit hati yang sudah dikeluarkan dari struktur kepengurusan Teman Ahok karena diketahui melakukan tindak kecurangan. ‘’Kecurangan yang dilakukan Richard cs. mulai dari pemalsuan tanda tangan, mengarang nomor handphone, dan lainnya. Itu mereka lakukan karena kami memberikan dana operasional ketika pengumpulan KTP sesuai dengan target,” kata Amalia di Jakarta, kemarin. Amalia mengatakan tindakan curang yang dilakukan oleh Richard ini ketahuan karena Teman Ahok melakukan verifikasi sebelum KTP dikumpulkan. Jika dalam verifikasi tersebut ada data yang mencurigakan, maka Markas Pusat akan mengonfirmasi KTP dan nomor telepon yang tertera di daftar tersebut. ‘’Untuk yang ketahuan curang, kami tidak akan menghitung KTP-nya dan akhirnya kami keluarkan,” ucap dia. Saat ini, pihaknya masih fokus mengumpulkan KTP. (ant)
BNN Sita Narkoba JAKARTA - Badan Narkotika Nasional (BNN) kembali mengungkap kiriman narkoba dalam kotak baja di kawasan Pergudangan Ancol Barat, Jakarta Utara, Rabu malam. Kepala BNN, Komjen Pol Budi Waseso yang akrab dipanggil Buwas didampingi oleh Deputi Pemberantasan BNN, Irjen Pol Arman Depari langsung memberikan arahan untuk melakukan pembongkaran. Buwas langsung melakukan pembongkaran yang jumlahnya 11 bungkus. Budi Waseso memimpin langsung pembongkaran narkoba di kawasan pergudangan milik salah satu Ekpedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) di kawasan Ancol Barat, Jakarta Utara, Rabu malam.
Buwas yang didampingi Deputi Pemberantasan BNN Irjen Pol Arman Depari langsung mengarahkan anggota BNN melakukan pembongkaran. ‘’Kita mengalami kesulitan dalam melakukan pembongkaran karena kotaknya dibuat dari baja yang dirancang sedemikian rupa dan dibongkar menggunakan forklip,” kata Buwas. Saat dibuka isi kotak tersebut berisi sebelas bungkus dalam aluminium foil dan jumlahnya belum diketahui. ‘’Ada tiga kota baja yang dikirim dan ini modus baru yang sulit masuk ke X Ray,” kata Buwas. Sementara itu, Deputi Pemberantasan BNN, Irjen Pol Arman Depari mengatakan narkoba tersebut berasal dari China. ‘’Ada dua tersangka yang berinisial A dan H,” kata Arman. (ant)
Suluh Indonesia/ant
HAKIM DIPERIKSA - Ketua PN Sidoarjo Ifa Sudewi berada di ruang tunggu sebelum menjalani pemeriksaan di Gedung KPK Jakarta, kemarin. Ifa yang menjadi ketua majelis hakim untuk terdakwa Saipul Jamil di PN Jakut.
Kajati DKI Disebut
Arahkan Hentikan Perkara JAKARTA - Kajati DKI Jakarta Sudung Situmorang disebut mengarahkan penyelidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan penggunaan keuangan PT Brantas Abipraya. Terdakwa dalam kasus ini adalah Direktur Keuangan dan “Human Capital” PT Brantas Abipraya Sudi Wantoko, Senior Manager perusahaan tersebut Dandung Pamularno dan Direktur Utama PT Basuki Rahmanta Putra Marudut Pakpahan didakwa menjanjikan uang ke Sudung Situmorang dan Tomo Sitepu senilai Rp2,5 miliar. ‘’Atas arahan Sudung Situmorang tersebut, selanjutnya Marudut dan Tomo Sitepu kembali bertemu di ruang kerja Tomo Sitepu. Meski sebenarnya kasus itu masih dalam penyelidikan, namun dalam pertemuan itu Tomo menyampaikan bahwa kasus tersebut sudah masuk tahap penyidi-
Suluh Indonesia/ant
KUNJUNGI CALON KAPOLRI - Calon tunggal Kapolri, Komjen Pol Tito Karnavian (kedua kiri) berjabat tangan dengan Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo (kedua kanan) didampingi anggota Komisi III Habib Aboe Bakar Alhabsyi (kanan) dan Ruhut Sitompul (kiri) yang berkunjung ke kediamannya di Kompleks Polri, Jakarta Selatan, kemarin. Kedatangan Komisi III tersebut untuk mengenal lebih dekat sosok Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris dan keluarganya sebelum menjalani Uji Kelayakan dan Kepatutan sebagai calon Kapolri.
Pancasila Rapuh
Terancam Digeser Ideologi Sesat ANGGOTA Komisi I DPR Syaifullah Tamliha mengaku khawatir adanya potensi ancaman bangsa di masa depan dengan rapuhnya atau lumpuhnya peran Pancasila sebagai Pedoman dan arah hidup bangsa ini. Menurutnya, bukan hanya isu kebangkitan ideologi komunis melalui Partai Komunis Indonesia (PKI) yang saat ini dianggap sebagai ancaman, tetapi juga akan berkembang ideologi atau paham-paham sesat lainnya yang akan menggeser Pancasila sebagai pedemon hidup bernegara. ‘’Bisa saja suatu ketika akan dirangkul
ideologi atau paham sesat seperti kelompok homoseksual dan lesbian, karena atas nama demokrasi. Itu bisa terjadi karena konstitusi dan Pancasila yang menjadi pedomannya tidak dihayati dan diamalkan secara baik,” kata Syaifullah Tamliha dalam diskusi ‘Pancasila dan Arah Kebangkitan PKI’ di Gedung DPR, Jakarta,
kemarin. Bercermin dari sejumlah negara yang menganut nilainilai demokrasi, Syaifullah mengaku miris ketika melihat kekeliruan di masyarakat justru diakui oleh pemerintahnya seperti pengakuan kelompok homseksual dan lesbian yang keberadaannya dijamin oleh sebuah Undang-Undang. ‘’Bukan tidak mungkin, pemilihan presiden di masa mendatang demi mengejar kemenangan, harus bernegosiasi dengan kelompok atau komunitas kaum gay dan lesbian seperti di negara-negara yang menjunjung tinggi demokrasi. Ini bisa saja terjadi di negara kita,” kata politisi dari PPP ini. Dia mengaku setuju parpol sebagai pilar demokrasi harus menjadi garda terdepan untuk menjadikan masyarakat kembali
lagi menjalankan kehidupannya sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam sila-sila dari Pancasila. “Tetapi, saat ini sayang rakyat sudah tidak percaya kepada partai. Sebagai orang partai, saya mengakui sendiri parpol harus berbenah diri. Jangan kalau tiap mau nyalon (pilkada), harus bayar, tidak tau apakah calonnya baik atau buruk,” sindirnya. Peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengakui Pancasila sebagai pedoman hidup bernegara secara ideologi, saat ini telah rapuh. Dia juga mengakui demokrasi yang dijalankan saat ini seolah tanpa ada nilai-nilai yang menjadi pengikat karena diabaikannya Pancasila. (har)
kan,” ungkap jaksa. Karena itu Marudut meminta agar perkara itu dihentikan atau diturunkan menjadi penyelidikan. Selanjutnya Tomo Sitepu menyetujui untuk menghentikan penyidikan dengan syarat Sudi memberikan sejumlah uang dan permintaan tersebut disanggupi oleh Marudut. Hasil pertemuan dilaporkan Marudut ke Dandung. Dandung pun meminta uang sejumlah Rp2,5 miliar yang ditukar dalam pecahan dolar AS menjadi senilai 186.035 dolar AS yang rencananya akan diberikan pada 31 Maret di lantai 5 Hotel Best Western Premier The Hive Jakarta Timur. Pada 28 Maret 2016, Marudut dihubungi Dandung melalui telepon dan menyampaikan rencana penyerahan uang paling lambat Kamis, 31 Maret 2016 dengan mengatakan “foto kopian maksimal Ka-
mis..” dan Dandung juga meminta gar kasusnya segera dihentikan dengan menyampaikan “trus saya mohon cepat-cepat di colse itu bukunya ya...dan dokumennya segera diberesin”. Namun, Dandung menyisihkan sejumlah 37.200 dolar AS atau setara Rp500 juta untuk membiayai makan dan golf dengan Sudung SItumorang sedangkan selebihnya sejumlah 148.835 dolar AS (setara Rp2 miliar) dibungkus dengan plastik hitam dan. Penyerahan uang dilakukan oleh Dandung kepada Marudut di toilet pria lantai 5 Hotel best Western The Hive Jakarta Timur. Setelah menerima uang itu, Marudut menghubungi Sudung dan Tomo untuk memastikan keduanya berada di kantor Kejati DKI. ‘’Setelah dihubungi Marudut, Tomo dan Sudung mempersilakan Marudut untuk datang ke Kejati DKI Jakarta,’’ kata jaksa. (ant)
Dijanjikan Miliaran Rupiah JAKARTA - Direktur Keuangan dan “Human Capital” PT Brantas Abipraya Sudi Wantoko, Senior Manager perusahaan tersebut Dandung Pamularno dan Direktur Utama PT Basuki Rahmanta Putra Marudut Pakpahan didakwa menjanjikan pemberian uang dengan maksud menghentikan penyelidikan perkara. ‘’Janji uang sebesar Rp2,5 miliar kepada Kajati DKI Jakarta Sudung Situmorang dan Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati DKI Jakarta Tomo Sitepu senilai Rp2,5 miliar,’’ kata ketua tim JPU KPK Irene Putri dalam sidang di pengadilan Tindak
Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, kemarin. Terdakwa I selaku Direktur Keuangan dan Human Capital pada PT Brantas Abipraya dan terdakwa II selaku Senior Manager Pemasaran pada PT Brantas Abipraya bersamasama dengan Marudut menjanjikan uang sejumlah Rp2,5 miliar dalam bentuk dolar AS sejumlah 186.035 dolar AS kepada Sudung Situmorang selaku Kajati DKI Jakarta dan Tomo Sitepu selaku Aspidsus Kajati DKI Jakarta. Tujuan pemberian uang itu adalah agar Sudung dan Tomo menghentikan penyelidikan perkara dugaan tindak
pidana korupsi penyimpangan penggunaan keuangan PT Brantas Abipraya yang dinilai merugikan keuangan negara senilai Rp7,028 miliar. Sudung mengeluarkan Surat Perintah Penyelidikan (Sprinlidik) pada 15 Maret 2016 untuk melakukan penyelidikan dan meminta keterangan empat staf PT Brantas. Namun di surat permintaan keterangan itu, Sudi disebut sebagai orang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi sehingga Sudi memahaminya bahwa perkara penyimpangan tersebut sudah masuk tahap penyidikan dan Sudi menjadi tersangka. (ant)
Suluh Indonesia/ant
PASAR MURAH GAS LPG - Sejumlah warga antre membeli Gas LPG 3 Kilogram pada Pasar Murah di Undaan, Kudus, kemarin. Pasar murah yang digelar khusus menyediakan Gas LPG 3 kilogram yang dijual dengan harga Rp15.000 per biji tersebut bertujuan untuk membantu warga yang kurang mampu.