Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Pengemban Pengamal Pancasila
Selasa, 23 Juni 2015
No. 118 tahun IX
DPR-KPU Sepakati
Dua Hal Soal Pilkada JAKARTA - Komisi II DPR dan KPU menyepakati dua hal mengenai pelaksanaan Pilkada serentak pada rapat dengar pendapat di Gedung MPR/ DPR/DPD Jakarta, kemarin. Rapat dengar pendapat ini dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarulzaman. Sedangkan, KPU dihadiri ketua Husni Kamil Manik dan para anggota, demikian juga bawaslu dihadiri ketua Muhammad dan para anggota. Rapat dengar pendapat berlangsung cukup ramai, tidak hanya anggota DPR RI yang meminta penjelasan dari KPU, tapi di antara anggota DPR sendiri saling menjelaskan perihal persiapan Pilkada serentak. Rapat dengar pendapat, diawali adanya kesalahpahaman soal agenda rapat. Rambe ketika membuka rapat mengatakan agenda rapat soal penjelasan atas hasil audit BPK terhadap
anggaran KPU pada tahun anggaran 2013-2014. Namun, Ketua KPU, Husni Kamil Manik, menjelaskan mendapat undangan untuk menjelaskan soal evaluasi Peraturan KPU (PKPU). Rapat kemudian berlangsung ramai, terjadi saling konfirmasi jadwal di antara pimpinan Komisi II DPR dan KPU maupun di antara anggota dan pimpinan Komisi II. Kemudian dicapai kesepakatan, rapat membahas soal evaluasi PKPU dan tambahan soal hasl audit BPK. Kesimpulan kedua, guna mendukung kredibilitas KPU sebagai penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, serta dengan mempertimbangkan struktur KPU yang bersifat hirarkis, Komisi II meminta KPU untuk bertanggung jawab sesuai dengan kewenangannya. (har)
Fuad Amin ‘Bebas’ JAKARTA -Terdakwa perkara kasus dugaan korupsi dalam bentuk penyuapan dan pencucian uang atas nama Fuad Amin Imron,dibantarkan selama satu bulan. Keputusan mengenai pembataran tersebut ditetapkan Ketua Majelis Hakim M Muchlis, karena mantan Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan tersebut meminta agar hakim mengizinkan dirinya melakukan pengobatan atas sakit prostat jantung dan hernia yang dideritanya. Awalnya saat Hakim Ketua membuka jalanya persidangan, hakim menanyakan kondisi Fuad terkini. ‘’Saudara tidak bisa ikuti persidangan?,” tanya hakim. Atas pertanyaan tersebut, dengan suara memelas, mantan Bupati Bangkalan tersebut pun langsung mengatakan bahwa dirinya tengah mengalami sakit.
‘’Saya sakit sejak Sabtu kemarin. Saya merasa berat,” ucapnya lirih. Atas penjelasan tersebut, atas nama kemanusian, majelis hakim pun akhirnya sepakat untuk tidak melanjutkan jalanya persidangan, dan menetapkan membantarkan Fuad dari tahanan. ‘’Saudara bapak ibu (saksi) yang hadir hari ini, yang sudah memenuhi panggilan JPU KPK.Oleh karena kondisi kesehatan dari terdakwa, persidangan ini tidak bisa dilanjutkan karena kondisi terdakwa, semata-mata faktor kesehatan terdakwa. ‘’Dari pada kita paksakan, saya kira lebih efektifnya kita ambil tindakan medis untuk terdakwa.Majelis hakim menetapkan pembantaran, terdakwa harus dibantarkan selama tenggang waktu satu bulan,’’ kata Muchlis. (wnd)
Suluh Indonesia/ant
DIPERIKSA - Mantan Dirut PLNDahlan Iskan berjalan keluar ruangan seusai diperiksa terkait kasus BBM jenis High Speed Diesel (HDS) di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, kemarin.
UUD Diamandemen
Kenapa UU KPK Tak Bisa
Suluh Indonesia/ant
ALQURAN MINI - Erni Sumarni menunjukan Alquran mini di rumahnya Desa Banjarsari, Kecamatan Banjarsari, Ciamis, kemarin. Menurut pemiliknya, Alquran yang ditemukan saat renovasi rumah pada tahun 1969 itu diperkirakan berumur sekitar satu abad lebih.
Dahlan Iskan Diperiksa Polisi
JAKARTA - Mantan menteri BUMN Dahlan Iskan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan BBM diesel pada PT PLN tahun 2010. ‘’Saya mendampingi terkait kasus dugaan pengadaan BBM high speed diesel pada PLN tahun 2010,” kata kuasa hukum Dahlan Iskan, Yusril Ihza Mahendra di Mabes Polri di Jakarta, kemarin. Yusril mengatakan kasus tersebut terjadi saat Dahlan
menjabat sebagai drut PLN. Setiap tahun, dikatakannya, PLN membutuhkan pasokan sembilan juta ton BBM untuk pembangkit listrik bertenaga diesel di berbagai daerah di Indonesia. Selama ini, PLN telah membeli langsung kebutuhan BBM tersebut kepada Pertamina. Setelah dibanding-bandingkan, harga BBM dari Pertamina itu lebih tinggi daripada harga di pasaran,” kata Yusril. Terkait hal itu, Dahlan telah berulang kali menyurati Per-
JAKARTA - Meski Presiden Joko Widodo telah dengan tegas menolak revisi UU KPK, Wapres Jusuf Kalla justru terkesan mendorong adanya revisi. Kalla mengatakan, UndangUndang Dasar (UUD) 45 bisa diamandemen, tentunya UU KPK bisa direvisi apabila dibutuhkan. ‘’UUD saja diamandemen. Yang tidak boleh diamandemen hanya Alquran, Hadist dan Injil itu saja,” kata Wapres di kantor Wakil Presiden di
Jakarta, kemarin. Wapres menilai, revisi diperlukan untuk memperbaiki keadaan setelah cukup lama karena ada perkembanganperkembangan dan perlu penguatan. ‘’Tapi prinsip pokoknya KPK itu bertugas memberantas korupsi tetap, tapi dipelajari dulu,” katanya. Wapres mengatakan, di dunia tidak ada yang sehebat KPK yang sudah menangkap delapan menteri dan 14 gubernur dalam 10 tahun. ‘’Ada tidak negara yang menangkap
delapan menteri di dunia ini. Ada tidak negara yang menangkap 14 gubernurnya selama 10 tahun, tidak ada. Kita terhebat tapi kenapa mesti berhenti karena sesuatu harus dievaluasi,” katanya. Sebelumnya Presiden Joko Widodo telah menyatakan menolak rencana revisi Undang-Undang KPK masuk ke dalam prolegnas. ‘’Presiden menyatakan menolak rencana dan usulan revisi undangundang KPK, begitu,” kata Plt Ketua KPK Taufiequrrahman
Ruki dalam keterangan pers di Kantor Presiden Jakarta, usai rapat terbatas tentang pemberantasan korupsi yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Presiden, kata Ruki, mengatakan menolak rencana itu karena bukan termasuk prioritas pembahasan undang-undang. ‘’Sebetulnya prolegnasnya 2016, bukan 2015 ya. Tapi tidak tahu kenapa ada percepatan. Tapi yang jelas Presiden menolak,” papar mantan jenderal polisis ini. (ant)
tamina untuk menyesuaikan harga jual BBM. Meski demikian, permintaan Dahlan tersebut tidak pernah ditanggapi oleh pihak Pertamina. Kemudian pada tahun 2010, PLN berinisiatif untuk membuka tender pengadaan BBM di daerah-daerah yang tidak menggunakan jetty milik Pertamina. Dari total sembilan juta ton kebutuhan PLN, sebanyak dua juta ton ditenderkan. (ant)
Pemerintah Talangi
Biaya Ganti Rugi Lapindo JAKARTA - Pemerintah akan menalangi pembayaran dana ganti rugi korban lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jatim dengan jumlah mencapai sekitar Rp700 miliar, ujar Menteri PU dan Perumahan Rakyat
Basuki Muljono di Istana Negara Jakarta, kemarin. Basuki menyatakan, pencairan dana tersebut ditargetkan dapat selesai pada 26 Juni 2015 mendatang, yang sudah dipatok pemerintah, namun dengan
catatan peraturan Presiden telah selesai dan dikeluarkan pada tanggal tersebut. ‘’Target tanggal 26 Juni masih valid. Saya minta untuk tanda tangan Perpres (Peraturan Presiden) hasil rapat terbatas minggu lalu. Rabu saya ada perjanjian dengan Minarak (nirwan). Dana tersebut akan mereka bayar dengan bunga sebesar 4,8 persen,” ujar Basuki usai bertemu Presiden Jokowi. Nilai yang diverifikasi oleh BPKP Rp827 miliar tapi yang akan dibayarkan ke warga korban sebesar Rp781 miliar. Sebelumnya, Kementrian PU dan Perumahan Rakyat sudah menyepakati dengan PT Minarak Lapindo Jaya untuk penalangan dana ganti rugi warga korban lumpur Lapindo. ‘’Nantinya PT Minarak akan membayar langsung kepada pemerintah dengan dikenai bunga sebesar 4,8 persen,” kata Basuki. Untuk pencairan dana tersebut akan dilakukan secepatnya setelah perpres ditandataangani, sekarang masih dalam tahap sosialisasi. ‘’Serah terima akan melihat situasi dan kondisi di lapangan. Ini akan dilakukan langsung sampai selesai. Warga Porong, Sidoarjo juga dilaporkan sudah siap dengan rekening BNI,” ujarnya. (ant)
Suluh Indonesia/ant
BERBUKA PUASA BERSAMA - Ketua MPR Zulkifli Hasan (kanan) menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo (kiri) yang tiba untuk menghadiri buka puasa bersama di rumah dinas Ketua MPR di Jakarta, kemarin. Hadir antara lain Wapres Jusuf Kalla, Ketua DPR Setya Novanto, Ketua DPD Irman Gusman, Ketua MA Hatta Ali dan sejumlah menteri kabinet kerja serta pimpinan parpol menghadiri acara tersebut.
Terkait laporan Menteri
Jokowi Mengaku Belum Baca JAKARTA - Presiden Joko Widodo menyatakan para menterinya telah menyampaikan laporan kinerja enam bulan dan rencana enam mendatang, namun dia belum sempat dibaca. ‘’Nantilah nanti, ntar malem habis (Shalat) Tarawih saya baca,” kata Presiden usai buka bersama di rumah dinas Ketua MPR Zulkifli Hasan di Jakarta, kemarin. Presiden yang didampingi Wapres Jusuf Kalla,
Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subiakto menegaskan bahwa evaluasi para menterinya tidak dilakukan hanya enam bulan. ‘’Evaluasi itu saya lakukan setiap minggu, setiap bulan,” kata Jokowi sambil meninggalkan para wartawan yang terus ingin bertanya. Sebelumnya Presiden Joko Widodo meminta seluruh kementerian dan lembaga menyampaikan laporan
pencapaian program dalam enam bulan terakhir (November 2014-April 2015). ‘’Saya minta seluruh kementerian dan lembaga menyampaikan laporan yang telah dicapai enam bulan mulai November sampai April,” kata Presiden. Jokowi menjelaskan penyampaian laporan pencapaian kinerja tersebut bisa diselesaikan dalam dua hari. Selain itu, Presiden juga meminta para menterinya untuk menyampaikan rencana kerja
selama enam bulan, yakni Mei hingga Oktober mendatang. ‘’Penyampaian rencana program enam bulan ini harus disampaikan secara rinci, tetapi tidak lebih dari dua halaman,” kata Jokowi. Untuk diketahui, dalam beberapa pekan terakhir isu reshuffle kabinet terus menguat. Bahkan dua hari lalu Jokowi mengancam akan mencopot mentgeri terkiat lantaran biaya tinggi di Pelabuhan Tanjung Priok. (ant)