Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Jumat, 13 Februari 2015
No. 31 tahun IX
Pengemban Pengamal Pancasila
Pengacara BG Tak Konsisten JAKARTA - Kepala Biro Hukum KPK Chatarina Girsang mengatakan tim kuasa hukum Komjen Pol Budi Gunawan tidak konsisten terhadap dalil gugatan karena pembuktiannya berbeda dengan yang didalilkan. ‘’Ada dalil yang tidak konsisten dengan apa yang ingin mereka buktikan dengan cara yang diajukan dalam praperadilan,” kata Chatarina seusai sidang di PN Jaksel, kemarin. Dalam persidangan, tim kuasa hukum Budi Gunawan mempertanyakan perihal tindak pidana pencucian uang pada saksi yang dihadirkan oleh KPK, yakni pegawai dari Direktorat Penyelidikan KPK Iguh Sipurba. Padahal, kasus yang menjerat Budi Gunawan adalah tindak pidana korupsi dan tidak ada yang menyebutkan tindak
pidana pencucian uang. Chatarina juga menjelaskan, tim kuasa hukum Budi Gunawan menanyakan pertanyaan lain yang tidak ada dalam dalil gugatan. Ia mencontohkan soal pertanyaan pada saksi fakta pihak pemohon yang cenderung mempertanyakan perkara lain yang dianggap salah dan tidak memiliki kaitan dengan perkara praperadilan. Sidang praperadilan hanya menghadirkan satu saksi fakta dari pihak KPK. Chatarina mengatakan, sejumlah saksi lainnya berhalangan hadir karena beberapa alasan. Untuk diketahui, gugatan praperadilan tersebut dilayangkan Budi Gunawan karena mempersoalkan penetapan status sebagai tersangka korupsi. (wnd)
Jokowi Perintahkan Polri
Tangkap Pelaku Teror
Suluh Indonesia/ant
MENTERI KKP RAKER - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, tersenyum menanggapi pernyataan anggota dewan saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi IV DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin. Rapat kerja tersebut membahas anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam Rancangan APBN Perubahan (RAPBN-P) 2015.
JAKARTA - Presiden Joko Widodo mengaku sudah bertemu dengan seluruh pimpinan KPK dan pimpinan Polri, terkait adanya teror kepada pegawai KPK dan keluarganya. ‘’Saya sudah bertemu dengan seluruh pimpinan KPK. Juga sudah bertemu dengan Polri. Polri juga menyampaikan hal yang sama. Tapi saya tanya yang meneror siapa,” kata Presiden Jokowi usai membuka Jakarta Food Security Summit (JFSS) di Jakarta, kemarin. Oleh karena itu, Jokowi menginstruksikan Polri menyelidiki kasus ini dan segera menangkap pelakunya. ‘’Ini yang sulit dilacak. Kalau yang meneror jelas ya tangkap saja. Polri sudah saya undang kalau memang betul ada yang neror, tangkap,” tegasnya. Ketua DPR Setya Novanto mengingatkan teror yang diungkapkan pimpinan KPK
tidak membuat KPK maupun Polri saling menyalahkan. Ia setuju apabila persoalan ini diselesaikan dengan disertai bukti kuat dan menangkap pelakunya. ‘’Supaya tidak ada ketakutan, sehingga penyidik KPK dan Polri bisa bekerja dengan tenang. Jadi tidak saling menyalahkan,” katanya. Sementara itu, Plt Kapolri, Komjen Pol. Badrodin Haiti menegaskan, teror terhadap penyidik maupun pegawai KPK dan keluarganya bukan dilakukan polisi. Wakil Kapolri ini mengaku khawatir teror semacam itu sengaja dimanfaatkan pihak lain untuk mencari keuntungan dari persoalan KPK-Polri. ‘’Saya minta ancaman itu diwaspadai, apakah benar dari kamu atau ancaman ke kami itu dari mereka. Saya sudah cek ke Kabareskrim, ternyata bukan dari anggota kami,” tegasnya. Badrodin mengatakan, Polri
siap menambah penjagaan kepada KPK jika memang diminta terkait berkembangnya teror kepada pegawai KPK dan keluarganya itu. Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengungkapkan pegawai KPK dan keluarganya mendapat teror berupa telepon atau pesan gelap, berupa ancaman pembunuhan. ‘’Menurut kami, eskalasi ancamannya sangat serius karena menyangkut nyawa keluarga,” kata Bambang. Untuk itu, KPK telah melaporkan teror tersebut kepada Presiden Jokowi. Kepada Presiden, pimpinan KPK meminta perlindungan dan jaminan keselamatan. ‘’Beliau (Presiden Jokowi-red) menerima informasi ini, serta berjanji akan mengambil langkah-langkah yang lebih tegas untuk meminimalkan ancaman dan potensi ancaman yang akan datang,” kata Bambang. (son/wnd)
Wapres : Keadilan Sosial Kunci Keamanan JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai keadilan sosial dan harmonisasi merupakan kunci utama terciptanya keamanan dan perdamaian di Indonesia termasuk dunia sehingga hal tersebut harus mampu diciptakan. ‘’Sekali pun di Indonesia terdapat beberapa kali terjadi konflik namun secara umum tidak parah apalagi sampai terjadi ledakan bom seperti di Pakistan atau Irak. Kuncinya adalah saling menghargai dan menghormati antarsesama,” katanya saat sebagai pembicara tunggal dalam “Menye-
lesaikan Konflik Domestik di Asia Tenggara” di Jakarta, kemarin. Hadir dalam acara itu sejumlah duta besar serta warga negara asing yang berada di Indonesia. Wapres mengatakan sekali pun Indonesia memiliki keregaman budaya, adat istiadat, dan agama, namun secara umum kondisi politik dan keamanan relatif stabil sehingga menguntungkan secara ekonomi. Keberagaman tersebut, katanya, bukan merupakan penyebab terjadinya konflik yang memang terjadi di beberapa daerah.
Alasan adanya konflik, diakui Kalla, antara lain disebabkan ma-syarakat setempat merasa tidak adil dengan kekayaan alam yang dimiliki namun belum menyejahterakan masyarakat setempat. ‘’Aceh misalnya, daerah itu kaya akan minyak dan gas bumi. Karena masyarakat di sana merasa tidak sejahtera maka terjadi konflik. Demikian pula yang terjadi di Papua,” kata wapres. Kalla mengatakan intensitas konflik dan pertentangan di Indonesia selama ini masih dalam batas wajar dan masih bisa diselesaikan
dengan mengedepankan dialog atau perundingan. Konflik, kata Kalla, tidak hanya terjadi di Indoensia, tapi juga di sejumlah negara Asia Tenggara seperti Thailand, Filipina, serta Myanmar. Konflik di negara-negara tersebut, kata dia, antara lain juga disebabkan adanya ketimpangan serta kesenjangan sosial yang juga mengarah ke dalam pertentangan agama. ‘’Masing-masing negara di Asia Tenggara juga ada konflik dengan eskalasi dan penyelesaian yang berbeda-beda,” katanya. (ant)
Politikus PDIP Dorong
Jokowi Lakukan Reshuffle JAKARTA - Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP Masinton Pasaribu mengutarakan harapannya kepada Presiden Joko Widodo untuk melakukan pergantian (reshuffle) terhadap sejumlah menteri dalam Kabinet Kerja. ‘’Saya belum dengar ada rencana ‘reshuffle’ itu. ‘Reshuffle’ hak prerogratif presiden, kita hormati, tapi melihat realitas sekarang ini, kita berharap bisa mengusulkan dong,” kata Masinton di Jakarta, kemarin. Dia mengatakan sejauh ini ada dua orang di dalam lingkaran Kabinet Kerja yang ditengarai tengah berupaya menjauhkan Presiden Jokowi dengan
para pendukungnya. Dua orang itu menurutnya berinisial AW dan RMS. Masinton berharap Presiden Jokowi bisa mengganti dua nama itu apabila memang berencana melakukan perombakan kabinet. ‘’Dua inisial inilah yang harus direshuffle. Tapi tentu tidak perlu kita dorong-dorong, itu hak prerogratif presiden dan kita menghargai,” ujar dia. Masinton mengatakan AW dan RMS terindikasi telah mendistorsi informasi dari partai pendukung terhadap Presiden Jokowi dan sebaliknya. ‘’Informasi tidak pernah utuh disampaikan oleh mereka.
RMS itu bukan lagi bekerja untuk mewujudkan Nawacita, tetapi untuk mengukuhkan dominasi bisnis dan jaringannya,” tuding dia. Sebelumnya tudingan terhadap segelintir orang dalam lingkaran Kabinet Kerja yang diduga berusaha menjauhkan Presiden Jokowi dengan partai pendukung kencang disuarakan oleh sejumlah politisi PDIP. Hal ini beriringan dengan polemik yang melibatkan Komjen Pol. Budi Gunawan dengan pimpinan KPK. Belakangan, ada pihak ingin memisahkan Jokowi dengan partai pengusung. (ant)
Suluh Indonesia/ant
SUAMI ISTRI DITUNTUT - Terdakwa kasus suap sengketa pilkada yang juga mantan Walikota Palembang Romi Herton (tengah) bersama istrinya Masyitoh (kanan) berjalan usai mengikuti sidang dengan agenda pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, kemarin. Romi dituntut 9 tahun oenjara, sedangkan istrinya Masyitoh dituntut enam tahun penjara.