Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Kamis, 22 Oktober 2015
No. 191 tahun IX
Pengemban Pengamal Pancasila
177.700 Dolar Singapura Disita JAKARTA - KPK mengamankan uang sebanyak 177.700 dolar Singapura yang menjadi alat bukti dugaan suap Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Hanura Dewie Yasin Limpo ketika melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT). ‘’Dari lokasi OTT yang berada di sebuah rumah makan kawasan Kelapa Gading, kami menemukan uang sejumlah 177.700 dolar Singapura yang saat itu ditempatkan pada sebuah tas,” ujar Plt. Wakil Ketua KPK Johan Budi di Jakarta, kemarin. KPK menyita uang tersebut, katanya, setelah dua pengusaha yakni, Harry dan Setiadi memberikan uang kepada Sekretaris pribadi Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Hanura Dewie Yasin Limpo, Rinelda Bandaso. Menurut Johan, proses serah terima
uang tersebut juga dihadiri dan disaksikan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Papua Iranius dan ajudan Setiadi, Devianto. Uang ini, lanjutnya, diduga guna melancarkan pembahasan anggaran 2016 oleh Dewie selaku Anggota Komisi VII yang membidangi energi, sumber daya mineral, riset dan teknologi, serta lingkungan hidup, terkait pengembangan proyek Pembangkit Listrik Mikrohidro di Kabupaten Deiyai, Papua. ‘’Dari informan dan sumber terpercaya yang didapatkan oleh penyidik KPK, dana ini merupakan 50 persen dari komitmen mereka, nanti akan diberikan lagi,” katanya. Selain uang, KPK juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa telepon genggam dan sejumlah dokumen. (wnd)
Suluh Indonesia/ant
RAPAT KERJA - Presiden Joko Widodo menyampaikan arahannya saat Rapat Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015 di Istana Negara, Jakarta, kemarin. RKP yang dihadiri Wapres Jusuf Kalla, jajaran menteri Kabinet Kerja, serta gubernur, bupati dan walikota se-Indonesia.
Jokowi Minta Pemda
Anggarkan Dana Penanganan Asap Suluh Indonesia/ant
KEMBALIKAN TUNJANGAN - Sejumlah pengurus Partai Nasdem mengembalikan uang tambahan tunjangan anggota DPR kepada Wakil Sekjen DPR Ahmad Djunet di Kompleks Parlemen, Jakarta, kemarin. Jumlah tunjungan yang dikembalikan sebesar Rp617.263.200.
Dewi Jadi Tersangka JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi akan mengikuti proses hukum terkait operasi tangkap tangan (OTT) kepada anggota Komisi VII dari fraksi Partai Hanura, Dewi Yasin Limpo. Wapres ditemui di Kementerian Kesehatan, Jakarta, pada Rabu mengatakan akan memantau proses hukum atas dugaan kasus yang dialami Dewi. ‘’Saya
yakin KPK sangat, apa itu, pasti menuruti langkah-langkah sesuai dengan hukum terkait hal tersebut,” jelas JK. Sebelumnya pada Selasa petang, KPK melakukan OTT terhadap Dewi dan mengamankan barang bukti berupa uang Rp1,5 miliar. Lokasi penangkapan tersebut berada di Kelapa Gading, Jakarta Utara. KPK menduga Dewi terkait tindak penyuapan atas tiga proyek di Sulawesi Selatan
seperti proyek jalan lingkar tengah, lingkar luar, dan jalan layang yang menghubungkan Maros-Bone. Presiden Joko Widodo menegaskan konsep bela negara saat ini harus memiliki paradigma dan pendekatan yang baru dan tidak diartikan sebagai wajib militer. ‘’Bela negara itu jangan diartikan kayak yang dulu wajib militer, tidak,” kata Presiden. (wnd)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan kepala daerah untuk menganggarkan penanganan kebakaran hutan. Dengan demikian, apabila tiba musim panas berikutnya tiap daerah sudah dalam siaga darurat. ‘’Sehingga pemerintah pusat, BNPB itu bisa bergerak cepat. Karena tanpa itu BNPB tidak bisa mengintervensi daerah, karena apapun ini sudah otonomi,” kata Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada rapat kerja pemerintah (RKP) den-
gan para Gubernur, Bupati/ Walikota di Istana Negara Jakarta, kemarin. Penegasan disampaikan Presiden Jokowi karena saat dirinya ke sejumlah daerah yang wilayahnya mengalami kebakaran hutan, setelah ditanyakan mengenai surat penetapan keadaan siaga darurat ternyata tidak ada. Anggaran untuk penanganannya pun juga tidak ada. Oleh karena itu, Presiden Jokowi mengatakan untuk antisipasi dan pencegahan, daerah-daerah ataupun wilayahwilayah yang mempunyai hutan dan mempunyai potensi
terjadinya kebakaran hutan di tahun depan sudah menganggarkan untuk penanganan kebakaran hutan. ‘’Saya lihat yang terbakar sekarang ini baik provinsi maupun kota/ kabupaten tidak ada anggaran untuk itu, untuk penanganan asap. Baik pencegahannya, pencegahan artinya misalnya pembuatan kanal bersekat, pembuatan embung di dekat-dekat area hutan itu sehingga hutan selalu basah, gampang mencari air untuk pemadaman,” kata Jokowi. Rapat juga menyinggung sejumlah potensi yang dapat menyebabkan terjadinya kon-
flik terkait pelaksanaan pilkada serentak yang akan digelar untuk pertama kali pada 9 Desember 2015 mendatang. Pemerintah diminta dapat bergerak cepat dalam menanggulangi potensi gangguan keamanan pilkada, jangan sampai penanganannya terlambat. ‘’Saya titip kalau ada potensi gangguan keamanan, disampaikan langsung ke Menko Polhukam secepatnya supaya potensi itu bisa dipadamkan secepatnya. Jangan sampai ada apinya, kita harus cari cara padamkan, jangan terlambat,” ingatnya. (har)
Presiden Minta Gubernur
Jaga Kemanan Jelang Pilkada JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para gubernur dan bupati/wali kota untuk memadamkan potensi gangguan keamanan di daerah menjelang pelaksanaan Pilkada Langsung pada akhir 2015.
Presiden Jokowi dalam acara Rapat Kerja Pemerintah Tahun 2015 dengan para Gubernur dan Bupati/Wali kota seluruh Indonesia di Istana Negara Jakarta, Rabu, mengatakan halhal yang berpotensi meng-
ganggu keamanan di daerah menjelang pelaksanaan Pilkada Langsung pada 9 Desember 2015 hendaknya dilaporkan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam). ‘’Saya titip yang pertama agar kalau ada hal-hal yang berpotensi mengganggu keamanan agar diinformasikan ke Menkopolhukam secepat-cepatnya,” kata Presiden. Dengan begitu, kata dia, potensi yang kecil itu bisa dipadamkan atau bahkan dihilangkan. ‘’Jangan sampai sudah ada apinya sudah kebakaran baru kita carikan pemadamnya. Terlambat,” katanya. Oleh karena itu, Kepala Negara meminta agar Menkopolhukam Luhut Panjaitan memberikan nomor kontaknya secara langsung kepada para gubernur dan bupati/wali kota. Dengan begitu jika ada halhal yang berkaitan dengan keamanan dan hukum bisa terkoordinasi dengan baik. ‘’Semuanya betul-betul sesuai dengan yang saya perintahkan,” katanya. Pada pertemuan itu juga dibicarakan masalah bencana asap dan penanganannya termasuk agar tahun depan dianggarkan dana penanganan terutama untuk pencegahan. (har)
Suluh Indonesia/ade
BARBUK HASIL OTT - Penyidik KPK disaksikan Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja (tengah), Plt Wakil Ketua KPK Johan Budi memperlihatkan barang bukti berupa mata uang dolar Singapura hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) saat jumpa pers di kantor KPK, Kuningan, Jakarta, kemarin. KPK menetapkan anggota Komisi VII DPR dari fraksi Partai Hanura, Dewie Yasin Limpo sebagai tersangka.
Paket Kebijakan Ekonomi Belum Final JAKARTA - Berbagai kebijakan yang ada dalam paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah belum final sebelum diresmikan menjadi peraturan tertulis. ‘’Mayoritas paket kebijakan ekonomi yang diumumkan belum final, masih ada ruang untuk memberi masukan sebelum itu diresmikan dalam bentuk peraturan pemerintah, peraturan presiden, atau peraturan menteri,’’ kata Staf Khusus Wakil Presiden bidang ekonomi Wijayan-
to Samirin di Jakarta, kemarin. Wijayanto menjelaskan pemerintah ingin bertindak cepat dalam mengeluarkan paket kebijakan guna memperbaiki kondisi perekonomian. ‘’Kenapa belum final, karena kita butuh waktu yang cepat untuk merespon para pelaku ekonomi, kalau menunggu final akan terlalu lambat,” kata dia. Wijayanto juga mengungkapkan bahwa berbagai paket kebijakan ekonomi tersebut dibuat salah satun-
ya berdasarkan berbagai masukan dari para pakar, ahli, dan praktisi. ‘’Prosesnya ‘bottom up’, sebelum dikeluarkan banyak diskusi dari pakar, ahli, pengamat, praktisi. Kemudian masukan tersebut dipilah, dibuat ‘cluster’ mana yang paling mendesak untuk dibuat kebijakan,” paparnya. Menurut dia, pemerintahan saat ini mau mendengar masukan-masukan dan berbagai hasil riset dalam menentukan kebijakan. ‘’Pemerintah yang sekarang cukup lain, menurut saya pemerintah mau menden-
gar. Pak JK mau mendengar, mau membaca riset walaupun hanya melalui staf khususnya,” kata dia. Sementara itu, Presiden Joko Widodo menggelar Rapat Kerja Pemerintah (RKP) dengan para gubernur, bupati dan walikota seluruh Indonesia. Rapat kerja tersebut dimaksudkan untuk membangun persepsi yang sama terkait dengan sejumlah paket kebijakan ekonomi yang telah diterbitkan oleh pemerintah. (ant)