Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Jumat, 22 Mei 2015
No. 97 tahun IX
Pengemban Pengamal Pancasila
Jokowi Sebut
Pansel Miliki Kompetensi SURABAYA - Presiden Joko Widodo menegaskan pemilihan anggota panitia seleksi (Pansel) KPK berdasarkan kompetensi yang dimiliki masing-masing anggota pansel. ‘’Ya kalau saya, (pertimbangannya-red) karena keahlian, kompetensi,” kata Presiden usai penyerahan Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Kota Batu, Jatim, kemarin. Namun Presiden tidak memaparkan lebih jauh mengenai proses pemilihan anggota Pansel tersebut. Presiden juga menegaskan komitmennya terhadap upaya pemberantasan korupsi sekaligus menegaskan Komisi Pemberantasan Korupsi harus menjadi lembaga yang berwibawa. ‘’KPK harus menjadi lembaga negara yang berwibawa. Yang berperan dalam menjaga kewibawaan lembaga yang lain melalui pemerintahan yang bersih,” kata Presiden. Menurut Presiden selain berperan dalam menjaga kewibawaan lembaga lain melalui pemerintahan yang bersih, KPK juga menjadi bagian penting dari semangat reformasi. ‘’Saya menaruh harapan besar kepada Kepolisian, KPK dan Kejak-
saan. Tiga lembaga ini harus bersih dan kuat, harus dipercaya masyarakat dan harus saling bersinergi,” katanya. Kepala Negara juga menegaskan komitmennya dalam
Joko Widodo
pemberantasan korupsi. ‘’Saya ingin menekankan komitmen saya untuk pemberantasan korupsi. Semua berkepentingan untuk melawan korupsi. Ini kepentingan seluruh rakyat Indonesia,” kata Jokowi. Ditambahkannya, Indonesia bisa bangkit menjadi bangsa yang besar kalau bebas dari korupsi. Pemerintah, kata Presiden membentuk panitia seleksi komisioner KPK yang diisi oleh ahli hukum dan ahli ekonomi. ‘’Panitia harus berko-
mpeten dan berintegritas,” katanya. Pansel KPK terdiri dari Destry Damayanti, Enny Nurbaningsih, Herkristuti Harkrisnowo, Betti Alisjahbana, Yenti Garnasih, Supra Wimbarti, Natalia Subagyo, Diani Sadiawati, dan Meuthia Ganie Rochman. Tak Berafiliasi Sementara itu, KPK tak mempersoalkan terpilihnya sembilan perempuan yang terdiri dari beragam profesi dan disipilin ilmu menjadi pansel. Plt Wakil Ketua KPK Johan Budi SP mengatakan, kalau soal laki-laki atau perempuan tidak persoalan. Yang penting adalah pansel ini kapabel, kredibel, atau juga punya integritas. Hal senada juga dikatakan Plt Wakil Ketua KPK Indriyanto Seno Adji. ‘’Mengingat penunjukan pansel menjadi otoritas penuh dari pemerintah, maka saya menghormati nama-nama wanita yang dipilih dan diputuskan oleh pemerintah. Diharapkan Pansel akan bekerja secara terintegritas, independen dari segala kepentingan apapun dengan tingkat akuntabalitas yag besar kapada publik,” kata Indriyanto. (ant/wnd)
Petral Bubar
22 Juta Dolar Dihemat JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI Muhammad Kurtubi menilai pemerintah dapat menghemat anggaran hingga 22 juta dolar AS yang biasanya digunakan impor minyak dan gas dengan membubarkan PT Petral. ‘’Pemerintah membubarkan PT Petral yang berfungsi trader untuk memperbaiki tata niaga ekspor dan migas,” katanya pada diskusi “Pembubaran Petral” di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, kemarin. Menurut Kurtubi, pemerintah membubarkan PT Petral dan membentuk lembaga baru bernama Supply Chain (ISC) guna memperbaiki tata niaga impor migas. ‘’Petral dan ISC, meskipun sama-sama pihak ketiga dan sebagai ‘trader’, tapi Pemerintah Indonesia dapat menghemat anggaran negara puluhan juta dolar AS,” katanya. Politisi Partai NasDem ini menjelaskan dalam tata niaga migas internasional sebaiknya perjanjian dilakukan antara pemerintah dengan pemerintah (g to g) untuk kontrak jangka panjang. ‘’Sedangkan transaksi jual belinya dilakukan oleh perusahaan negara, misalnya PT Pertamina,” katanya. Kurtubi menjelaskan PT Pertamina sebagai perusahsaan negara memang bisa mengimpor langsung migas ke produsen tapi membutuhkan waktu lama dan UU tentang Migas juga perlu direvisi lebih dulu. Karena itu, kata dia, PT Pertamina membentuk pihak ketiga sebagai “trader” untuk melakukan tansaksi jual beli migas, sehingga setelah membubarkan Petral, kemudian membentuk ISC. Menyikapi polemik perihal cukup alotnya pembubaran Petral dan adanya dugaan mafia migas, menurut Kurtubi, sangat sulit mengendus adanya mafia migas. ‘’Untuk mencari tahu adanya praktik mafia migas perlu melakukan investigasi dalam waktu lama,” katanya. (ant)
Suluh Indonesia/ant
DEMO HARKITNAS - Sejumlah mahasiswa terlibat aksi saling dorong dengan polisi saat berlangsungnya demonstrasi memperingati Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) di depan Istana Merdeka, Jakarta, kemarin. Aksi yang diikuti ribuan mahasiswa berbagai daerah itu sekaligus menyoroti kinerja pemerintah yang masih dinilai belum pro rakyat.
Menunggu Arah Perombakan Kabinet DALAM pekan terakhir, perbincangan publik mengenai perubahan susunan kabinet demikian ramai dan menjadi diskusi hangat serta diperbincangkan lewat berbafai forum. Akankah terjadi resuffle ?
Suluh Indonesia/ant
KASUS HAM - Jaksa Agung Prasetyo (kanan) berbincang dengan Kapolri Jenderal Pol. Badrodin Haiti (kiri) di sela-sela rapat koordinasi membahas penyelesaian kasus HAM berat di Gedung Kejagung, Jakarta, kemarin.
Deputi IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kepala Staf Kepresidenan Eko Sulistyo mengatakan, reshuffle kabinet masih menjadi wacana eksternal istana. Ia mengatakan jika pun ada rencana itu Presiden memiliki orang-orang terdekat yang siap menghimpun saran dan masukan dari manapun. Eko menambahkan pihaknya
sendiri akan memberikan masukan dalam kerangka titik mana yang perlu diperbaiki. ‘’Kantor Presiden tidak memberikan masukan untuk menilai kinerja menteri justru kita memberi masukan dalam kerangka misalnya titik mana ada proses koordinasi antara kementerian yang kurang baik, kita lakukan proses itu ‘the bottle necking’,” katanya.
Ia menegaskan ada sejumlah prosedur yang harus diikuti untuk mengevaluasi kinerja kementerian dan lembaga. Namun untuk soal perombakan, Eko menegaskan Presiden akan membuka mata dan telinga lebar-lebar untuk menampung masukan dari manapun. Presiden Joko Widodo justru memberikan perhatian khusus pada bagaimana optimalisasi kinerja kementerian termasuk kesegeraan untuk menuntaskan masalah pembenahan organisasi kementerian yang memang mengalami perubahan nomenklatur. ‘’Saya ingin memperingatkan kembali masalah terkait dengan
organisasi kementerian,” katanya. Kepala negara mengatakan masalah kelembagaan tersebut bila tidak diperhatikan dengan baik dapat berpengaruh terhadap anggaran. ‘’Ini rentetan (masalah, bisa-red) masuk ke pencairan anggaran dari pencairan ke serapan anggaran, serapan anggaran bisa masuk kepada pengaruh pertumbuhan ekonomi, hati-hati,” kata Presiden. Presiden mengaku, sudah mengingatkan sejak Januari silam tapi mungkin belum banyak yang punya feeling (ada pengaruh-red) pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. (ant)