Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Rabu, 22 April 2015
No. 77 tahun IX
Pengemban Pengamal Pancasila
DPO Teroris Ditangkap MAKASSAR - Densus 88 Antiteror menangkap salah seorang buronan daftar pencarian orang (DPO) terduga terorisme, Ambo Ece (36) di Bulutironge, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, Sulsel. ‘’Iya benar ada penangkapan yang dilakukan oleh Densus 88 di Kabupaten Wajo. Penangkapan itu berlangsung Selasa pagi sekitar pukul 06.30 WITA. Tim Densus 88 itu berjumlah 14 orang saat penangkapan,” ujar Kasi Penmas Polda Sulselbar AKBP Andi Masmini di Makassar, kemarin. Disebutkan, Ambo Ece masuk dalam DPO Densus 88 jaringan Santoso. Densus masih melakukan pendalaman dan pengembangan terhadap pelaku. Berdasarkan informasi, Ambo Ece terlibat dalam aksi-aksi teror serta terlibat pembunuhan dua anggota Polres Poso
Aiptu Sudirman dan Brigadir Andi Sapa di Tamanjeka, Poso, Sulteng. Ia adalah salah satu warga Kabupaten Wajo. Ambo Ece juga masuk jaringan kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Daeng Koro dan Santoso. Ambo Ece pernah mengikuti pelatihan militer di Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, Sulsel serta di Poso, Sulteng. Ia diketahui beralamat di Bangsalae, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo. Ambo Ece kemudian bergabung dengan kelompok Mujahidin Indonesia Timur yang dipimpin Santoso dan Daeng Koro. Kapolres Wajo AKBP Masrur membenarkan penangkapan DPO terorisme itu di wilayah hukumnya. Namun, dia tidak ingin menjelaskan detail soal penangkapan itu.(ant)
Sutan Sebut
43 Kolega Terima Suap JAKARTA-Sutan Bhatoegana, terdakwa kasus dugaan korupsi meminta KPK membuka 43 nama Anggota Komisi VII DPR yang disebut dalam dakwaan ikut menerima suap dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. ‘’Saya berharap penuntut umum menyebutkan nama 43 anggota dewan dan 3 wakil ketua Komisi VII
DPR yang diduga menerima amplop dari mantan Sekjen ESDM Waryono Karno,” kata pengacara Sutan Rahmat Harahap di Jakarta, kemarin. Jika tidak berani mengungkap, ia minta KPK untuk menghapus motto nya dalam melakukan pemberantasan korupsi. ‘’Penuntut umum harus jujur menyebutkan nama-nama tersebut di dalam tanggapan
eksepsinya,kalau tidak berani, hapu saja motto. Berani Jujur Itu Hebat,” kata Rahmat. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua KPK Zulkarnaen mengatakan tidak serta merta orang yang disebut menerima suap, bisa dijerat hukum pidana, pasalnya harus didukung alat bukti yang cukup untuk menjadikan orang sebagai tersangka.‘’Pasal 55 itu kan be-
rarti turut serta dalam peran pidana. Jadi peran pidana itu kan ada orang yang tidak bersalah, ada orang yang lalai. Kalau dari sisi jiwa orang,ada yang jahat, ada yang niat jahat,ada yang masih berencana. Ini penilaianpenilaian kategori jiwa orang yang disangka melakukan pidana, ini yang harus dibuktikan dengan alat bukti yang cukup, kan begitu, jadi kontek-
snya tidak serta merta semua orang yang terlibat secara adminitratif hanya mungkin terima sesuatu yang sudah serta merta pidana, tidak begitu,” jelas mantan Kajati Jatim itu. Untuk diketahui, Sutan Bhatoegana didakwa dua perkara atas kasus yang melilitnya. Dalam dakwaan pertama, Sutan didakwa merima suap 140 ribu dolar AS. (wnd)
KPK Janji
Percepat Kasus Haji JAKARTA - KPK mempercepat penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi penyelenggaraan haji di Kemenag periode 2012-2013. ‘’Keinginan kita memang bukan (haji) ini saja dipercepat. saya enam bulan yang lalu sudah minta dipercepat karena prinsip di saya, kasus yang enam bulan ke atas segera dipercepat,” kata Wakil Ketua KPK Zulkarnain di gedung KPK Jakarta, kemarin. Tersangka kasus ini adalah mantan Menteri Agama Suryadharma Ali yang sudah ditahan sejak 10 April 2015 meski ia menolak untuk menandatangani surat perintah penahanan itu berikut berita acaranya. Namun Zulkarnain mengakui bahwa KPK masih
menunggu hasil audit kerugian negara dari BPKP. ‘’Ada yang masih kita tunggu, semoga cepat kan ada audit dari BPKP. (Kasus haji) Itu kan ada pengembangan tahun, mula-mula yang kita ketahui secara jelas adalah 2012-2013. Rupanya perbuatan yang sama itu dinilai terjadi juga 2010-2011. Kan tambah audit lagi supaya ‘complete’ nilai kerugian, supaya ‘complete’ jumlahnya. itu masalahnya,” ungkap Zulkarnain. Zulkarnain pun belum dapat memastikan seberapa besar persentase penyelesaian kasus tersebut. ‘’Posisi terakhir saya belum cek, tapi kemajuannya cukup. Karena yang lalu kita terhalang yang bersangkutan tidak hadir,’’ katanya. (wnd)
Suluh Indonesia/ant
TOLAK BUDI GUNAWAN - Koordinator KontraS Haris Azhar (kedua kanan) bersama Wakil Koordinator ICW Emerson Junto (kedua kiri), anggota LBH Jakarta Alghiffari (kanan), dan aktivis Sapu Koruptor Arie saat menggelar konferensi pers merespon menguatnya pencalonan Komjen Pol Budi Gunawan di Jakarta, kemarin. Koalisi Masyarakat Sipil menolak pencalonan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Wakapolri maupun Kepala Badan Intelijen Nasional.
KAA Sejalan Dengan
Upaya Memerdekakan Palestina KONFERENSI Asia Afrika (KAA) yang digagas Indonesia, Myanmar, Sri Lanka, India dan Pakistan pada April 1955 silam sejatinya dibangun dengan semangat dan tujuan melawan penjajahan, mengedepankan kerja sama ekonomi, dan kebudayaan antara negara Asia dan Afrika.
Suluh Indonesia/ant
BILATERAL - Wapres Jusuf Kalla (kanan) bersama MenluVanuatu Sato Kliman (kedua kanan) memberi keterangan pers usai pertemuan bilateral antara Indonesia dengan Vanuatu dalam rangkaian KTT AsiaAfrika di Jakarta, kemarin. Negara Vanuatu berencana membuka perwakilan negara mereka di Indonesia.
Semangat menentang penjajahan itu tetap terjaga sampai Peringatan ke-60 Tahun KAA dan terlihat melalui sikap Presiden Indonesia Joko Widodo yang meminta negara peserta KAA mendukung kemerdekaan negara Palestina yang masih terjajah. Presiden Joko Widodo, menyerukan untuk segera mengakhiri penjajahan di Palestina karena negara muslim itu menjadi satu-satunya yang masih terjajah. ‘’Palestina adalah satu-satunya nega-
ra yang masih dalam penjajahan, masih dalam posisi dijajah. Dan saya sampaikan tadi, saatnya sekarang penjajahan harus diakhiri,” ujar Presiden Joko Widodo sesaat setelah melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Palestina Rami Hamdallah dalam rangkaian Konferensi Asia Afrika ke-60, di Jakarta, kemarin. Presiden Joko Widodo mengatakan negara-negara Asia dan Afrika masih memiliki satu utang yakni memastikan negara Palestina merdeka. ‘’Saya
kira Konferensi Asia Afrika juga masih berutang selama enam dasawarsa pada rakyat Palestina,” kata Presiden. Presiden mengatakan Indonesia dan negara-negara lain yang tergabung dalam kerja
sama Asia Afrika harus menyuarakan dukungan atas kemerdekaan Palestina. ‘’Saya kira itu juga perlu disuarakan bahwa kita harus mendukung lahirnya negara Palestina yang merdeka,’’ tegasnya. (ant)