Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Jumat, 21 November 2014
No. 208 tahun VIII
Pengemban Pengamal Pancasila
65 WNA Ditangkap JAKARTA - Polri berhasil meringkus 65 orang tersangka pelaku penipuan dan pemerasan yang menjerat korbannya dengan mengaku sebagai pejabat atau pihak-pihak tertentu. ‘’Total 65 orang yang terdiri atas WN Tiongkok 28 orang (23 laki-laki dan lima perempuan) dan 37 orang WN Taiwan (28 laki-laki dan sembilan perempuan),” kata Kasuubdit IT/Cybercrime Dittipideksus Bareskrim Polri Kombes Pol. Rachmad Wibowo di Jakarta, kemarin. Para pelaku tersebut ditangkap di tiga tempat berbeda yakni 22 orang ditangkap di Jalan Gedung Hijau 2 Nomor 8 Jakarta Selatan, 37 orang ditangkap di Jalan Penyelesaian Tomang Kavling DKI Blok 15/18 Jakbar, dan di Jalan Sriwijaya Nomor 5 Tanjung Pinang, Kepri sebanyak
6 tersangka. Penangkapan tersebut merupakan pengembangan dari hasil penyelidikan di empat kota yakni Jabodetabek, Medan, Kepri dan Balikpapan. ‘’Penangkapan dilakukan pada 18 November secara serentak,” ujarnya. Rachmad menjelaskan modus operandi yang digunakan para pelaku yakni dengan mengaku sebagai pejabat kepolisian, jaksa, pegawai pajak ataupun pegawai bank untuk menipu para korban melalui telepon. Selanjutnya korban diminta untuk mentransfer sejumlah uang ke rekening bank di Tiongkok atau Taiwan sesuai kemauan pelaku. Menurut dia, seluruh korban berada di Tiongkok dan Taiwan. ‘’Korban-korbannya di luar negeri semua,’’ katanya. (ant)
Baku Tembak di Batam
Satu Tentara Tewas BATAM - Kepala Staf TNI-AD Jenderal TNI Gatot Nurmantyo membenarkan seorang warga sipil terkena tembakan peluru salah sasaran saat bentrok oknum anggota TNI Yonif 134 Tuah Sakti dan Brimob Polda Kepri. ‘’Selain satu anggota TNI yang meninggal, ada seorang masyarakat sipil terkena tembakan,” katanya di Batam, kemarin. Anggota TNI yang meninggal adalah Bripka JK Marpaung setelah tertembak dari belakang pada bagian punggung, sementara warga sipil bernama Kamdani mengalami luka tembak pada bagian paha kanan dan mendapatkan perawatan di RS Otorita BP Batam, Sekupang. ‘’Semua biaya
pengobatan akan kami tanggung. Kami juga akan menyelidiki jenis senjata yang digunakan untuk mengetahui korban terkena peluru nyasar dari siapa,” kata dia. Untuk anggota yang meninggal, kata dia, sudah diterbangkan ke Medan bersama keluarganya untuk prosesi pemakaman. Kamdani merupakan pekerja bangunan di SD IT Insan Harapan yang posisinya berhadapan dengan Markas Brimob meski berjarak beberapa ratus meter. Sarjuki yang mengantarkan korban ke rumah sakit mengatakan saat kejadian Kamdani tengah berada dilantai tiga bangunan SD tersebut. (ant)
Suluh Indonesia/ant
KLARIFIKASI BENTROK - Kapolri Jenderal Pol Sutarman (kiri) dan KSAD Jenderal TNI Gatot Nurmantyo (kanan) melakukan salam komando usai pertemuan tertutup di Mapolda Kepri, kemarin. Kapolri dan KSAD bertemu untuk membahas insiden penyerangan Mako Brimoda Kepri oleh sejumlah oknum anggota Yonif 134/TS.
Politisi Jadi Jaksa Agung
KPK Nilai Tidak Tepat JAKARTA - KPK menilai keputusan Presiden Joko Widodo memilih HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung tidak tepat. ‘’Sangat tidak tepat,’’ kata Ketua KPK Abraham Samad di Jakarta, kemarin. Selain menilai tak tepat, pendiri Anti Corruption Comission Makassar tersebut juga sangat menyayangkan terpilihnya sosok seorang pimpinan lembaga penegak hukum berasal dari
unsur partai politik. Karena menurutnya,orang yang berlatar belakang politisi biasanya mempunyai konflik kepentingan, padahal Kejagung adalah institusi penegakan hukum yang mememerlukan sosok yang independen dan berintegritas. ‘’Sangat disayangkan, karena seharusnya sosok Jaksa Agung adalah sosok yang independen dan berintegritas,” tukasnya. Senada dengan Abraham, kegeraman atas terpilihnya
Prasetyo sebagai Jaksa Agung juga diutarakan oleh sejumlah pegiat anti korupsi yang tergabung dalam Koalisi Pemantau Peradilan. Dalam keterangannya, koalisi yang terdiri dari Indonesian Legal Roundtable, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia FHUI, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Indonesia Corruption Watch,dan YLBHI menilai, pemilihan Prasetyo sangat janggal dan lebih condong untuk mengamankan kepentin-
gan pihak-pihak tertentu. ‘’Terkait rekam jejak, selama menjadi jaksa bahkan Jampidum tidak ada prestasi yang menonjol. Bahkan yang bersangkutan pernah terseret kasus korupsi penjualan kayu Cendana sewaktu menjadi Kajati NTT pada tahun 1999-2000,” kata Erwin Natosmal anggota koalisi yang berasal dari Indonesian Legal Roundtable. Selain itu, dengan terpilihnya Prasetyo, maka independensinya pun diragukan.
Apalagi bila dihubungkan dengan kasus kredit Surya Paloh, Ketua Dewan Pembina Nasdem di Bank Mandiri sebesar Rp 160 miliar yang sedang ditangani Kejagung. Hal lainya menurut yang patut disayangkan menurut Erwin yakni soal proses penunjukan Prasetyo yang tidak transparan. ‘’Dalam proses penunjukan Prasetyo, tidak ada kordinasi dengan KPK dan PPATK. Hal yang berbeda jika dibandingkan proses seleksi menteri,’’ katanya. (wnd/har)
Bersiap-siap Hadapi Banjir Jakarta HAMPIR setiap tahun bencana banjir selalu melanda berbagai wilayah di DKI Jakarta yang merupakan Ibu Kota Negara. November saja sudah ada beberapa daerah di DKI Jakarta tergenang banjir, salah satunya Kampung Pulo, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Mohamad Sanusi meminta Pemprov DIKI Jakarta untuk meningkatkan sosialisasi kewaspadaan bencana banjir kepada seluruh masyarakat. ‘’Kami berharap Pemprov DKI Jakarta dapat meningkatkan sosialisasi dan memberikan informasi sejak dini kepada seluruh warga terhadap kemungkinan jika bencana itu datang,” katanya. Ia menjelaskan, pemberian
informasi sejak dini dan sosialisasi kewaspadaan banjir itu merupakan salah satu bagian dari belum dilelangnya proyek pendukung penanganan banjir di provinsi itu. ‘’Salah satu solusi yang perlu dilakukan pemerintah daerah saat ini melalui sosialisasi dan menyiapkan tempat evakuasi yang lebih nyaman,” kata politisi dari Partai Gerindra tersebut. Ia mengatakan dalam bencana banjir, Pemerintah Pusat juga memiliki kontribusi, tetapi jika terjadi genangan akibat tingginya intensitas hujan sehingga airnya tidak tertampung dalam saluran dan genangan mencapai 4-5 jam maka itu semua kewenangan dari pemerintah daerah. Sementara itu, Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta menyiapkan sebanyak 7.284 personel yang akan diturunkan untuk penanganan bencana
banjir di wilayah ibu kota negara itu. ‘’Seluruh personel tersebut akan diterjunkan ke seluruh daerah-daerah banjir yang terjadi di ibu kota ini,” kata Kadis Kebersihan Provinsi DKI Saptastri Ediningtyas Kusumadewi. Ia menjelaskan, ribuan personel kebersihan yang disiap-
kan instansi tersebut merupakan bagian dari kesiapsiagaan untuk penanganan bencana banjir yang bisa saja terjadi pada akhir atau awal tahun. Saptastri menyebutkan ribuan personel penanganan banjir DKI Jakarta itu selalu siaga sebagai antisipasi datangnya banjir. (kmb)
Suluh Indonesia/ant
JERO WACIK DIPERIKSA - Mantan Menteri ESDM Jero Wacik menjawab pertanyaan wartawan ketika tiba untuk memenuhi panggilan penyidik KPK di Jakarta, kemarin. Jero Wacik dimintai keterangan sebagai saksi untuk Sutan Bhatoegana terkait dugaan korupsi dalam penerapan APBNP di KESDM.