Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Rabu, 21 Oktober 2015
No. 190 tahun IX
Pengemban Pengamal Pancasila
PPP Munas Jakarta Sah JAKARTA - MA mengabulkan permohonan kasasi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Djan Faridz yang merupakan hasil Munas Jakarta. ‘’Majelis hakim mengabulkan permohonan kasasi pemohon,” kata juru bicara MA Suhadi di Jakarta, kemarin. Dalam Munas PPP versi Jakarta itu, ketua umum dijabat Faridz dan Sekjen Dimyati Natakusuma. ‘’Menyatakan batal putusan PTTUN, mengadili sendiri, dan kembali ke putusan PTUN,” katanya. Majelis hakim diketuai oleh Imam Soebchi dengan anggota Irfan Machmudin dan Supandi. Sebelumnya di tingkat pertama, kubu Djan Faridz dimenangkan hingga menganulir Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM),
Yasonna Laloly yang memenangkan PPP kubu Ramahurmuzy. Partai Golkar MA juga mengeluarkan keputusan memenangkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie hingga kepengurusan yang sah hasil Munas Riau. ‘’Betul, majelis hakim mengabulkan kasasi pemohon,” katanya. Dikatakan, MA juga membatalkan putusan PT TUN. ‘’Kembali kepada putusan PTUN tingkat pertama,” katanya. Majelis hakim perkara tersebut dipimpin oleh Imam Soebchi dengan anggota Irfan Machmudin dan Supandi. Dalam kepengurusan hasil Munas Riau itu, Ketua Umumm Aburizal Bakri dan Sekjen Golkar Idrus Marham. (ant)
Jokowi-Kalla
JAKARTA - ICW memberikan rapor merah terhadap kinerja Pemerintahan Presiden Jokowi-Jusuf Kalla terkait kinerjanya dalam bidang pemberantaan korupsi.Rapor merah dengan nilai angka 5 tersebut, diberikan lantaran dalam setahun pemerintahanya, JokowiJK dinilai belum maksimal mendukung pemberantasan korupsi yang dilakukan institusi penegak hukum, utama pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK. ‘’Angka 5 Ini merupakan titik kritis atas lambanya mewujudkan janji kampanye yang tertuang dalam Nawa Cita ,khususnya mewujudkan kepastian hukum dan pemberantasan korupsi,” kata peneliti ICW Lalola Ester di Kantor ICW Jakarta, kemarin. Dalam setahun terakhir ini, menurutnya, setidaknya ada 7 (tujuh) poin penting yang menjadi titik kritis lemahnnya dukungan pemberantasan korupsi yang dilakukan Presiden Jokowi-JK,dintaranya inkonsistensi terkait pemilihan menteri dalam Kabinet Kerja, pemilihan kepala lembaga setingkat menteri,lemahnya kinerja pe-
Dapat Rapor Merah
nanganan perkara korupsi yang dilakukan kepolisian dan kejaksaan, adanya regulasi yang menghambat pemberantasan korupsi, kecilnya dukungan terhadap eksistensi KPK, banyaknya perbedaan pernyatan Joko-JK terkait dukungan terhadap pemberantasan korupsi, serta belum direalisasikanya program Nawa Cita bidang pemberantasan korupsi. ‘’Sebelumnya dalam memilih kabinet kerjanya, Jokowi– JK sampaikan statemen akan keluarkan kebijakan pangkas anggaran, terutama pangkas soal perjalanan dinas. Awalnya sebuah gagasan baik, tapi tidak diteruskan kebijakan pro pemberantasan korupsi lainya,” terang Lola.
Inkonsistensi Hal lainya yang dinilai bentuk inkonsistensi pemerintah dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi yakni, perihal adanya kebijakan pemerintah yang mengeluarkan peraturan pemerintah (PP) agar kebijakan yang dilakukan kepala daerah/ penyelenggara negara, tidak dipidana. ‘’Bicara soal
kebijakan lain, terkait anti korupsi, Wapres akan keluarkan tiga aturan. Dengan aturan itu, diwacanakan 3 peraturan hukum, untuk peningkatan perekonomian. Peraturan ini berpotensi besar membuat imuinitas terhadap penyelenggara negara,” papar Lola. Atas jebloknya rapor pemerintah dalam setahun ini, ICW meminta agar Presiden Jokowi melakukan evaluasi terhadap program anti korupsi dan jajaran Kabinet Kerja. ‘’Sejumlah menteri atau pembantu presiden yang dinilai tidak kapabel dan tidak pro terhadap pemberantasan korupsi seperti Menkumham Yasonna Laloy dan Jaksa Agung HM Prasetyo selayaknya segera dicopot,” pinta Lola. Selain itu, ICW juga meminta agar reformasi dan optimalisasi penanganan perkara korupsi oleh Polri dan Kejaksaan harus menjadi prioritas penting yang harus dibenahi di era pemerintahan Jokowi-JK. ‘’Upaya penguatan terhadap KPK dalam pemberantasan korupsi harus diwujudkan secara kongkrit,’’ katanya. (wnd)
Suluh Indonesia/ant
REPORTER CILIK - Presiden Joko Widodo berbincang dengan sejumlah perwakilan siswa sekolah dasar se-Jabodetabek yang berperan sebagai reporter cilik usai sesi wawancara di Istana Negara, Jakarta, kemarin. Hasil dari wawancara yang sebagian besar mengenai masa kecil dan sekolah Presiden Joko Widodo dan keoptimisan dirinya memimpin bangsa Indonesia ini akan dibuat tulisan yang akan disebarkan ke siswa sekolah dasar di seluruh penjuru negeri.
Perwujudan Program Perlu Waktu JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki mengatakan memasuki masa satu tahun kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla sejumlah program sudah dijalankan dan memerlukan proses untuk bisa menikmati hasilnya. ‘’Begini, satu tahun pemerintahan memang pertama adalah fokus membangun pondasi yang kuat,” kata Teten di Istana Presiden Jakarta, kemarin. Ia mencontohkan, perubahan dan perbaikan hal-hal yang mendasar memang dilakukan sehingga kelemahan-kelamahan yang ada di
masa lalu bisa diperbaiki. ‘’Pertama misalnya, satu hal yang perlu dilihat ini ada keadaan warisan warisan masa lalu dan keadaan ekonomi global yang global,” paparnya. Teten mengatakan, dengan membangun fondasi berbagai bidang yang kuat, maka akan memudahkan langkah pemerintah selanjutnya untuk menuntaskan program yang sudah ada. ‘’Membangun pondasi ekonomi yang kuat. Pertama misalnya inefisiensi ekonomi kita pangkas, subsidi BBM, misalnya. Kemudian birokrasi panjang perizinan rumit ini kita rencanakan,” ujarnya.
Kepala Staf Kepresidenan mengatakan pemerintah terus membenahi semua bidang dalam satu tahun terakhir. ‘’Konsolidadi politik, birokrasi dan pembangunan infrastruktur sekaligus mengubah mindset, revolusi mental. Dan tahun ini kita coba arahkan pembangunan ke depan yang memperkuat lagi industrialisasi perumahan dari produksi konsumsi Jawa sentris jadi Indonesia sentris,” tutur Teten. Ia menambahkan, tahun ini memang tahun sulit tapi kita gunakan untuk membangun pondasi. Secara terpisah, Sekjen DPP
PDIP Hasto Kristiyanto menilai dalam satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo menghadapi tantangan yang tidak ringan terutama di bidang ekonomi. ‘’Tantangan tersebut tidak hanya berasal dari dalam negeri, tapi juga dari dunia internasional. Melemahnya pertumbuhan ekonomi global berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia,” kata Hasto. Menurut Hasto, menghadapi persoalan ekonomi tersebut pemerintahan Presiden Joko Widodo sudah berjalan sesuai dengan jalurnya. ‘’Banyak pihak memberikan masukan kepada Pemerintah,’’ katanya. (har/ant)
Anggota DPR Ditangkap
Suluh Indonesia/ant
PELEDAKKAN KAPAL ASING - Sebanyak tiga buah kapal milik nelayan Thailand dan Vietnam diledakkan di laut Batam, Kepulauan Riau, kemarin. Kementerian Kelautan dan Perikanan dibantu TNI AL, Polri, dan Kejaksaan Agung meledakkan 12 buah kapal asing yang tertangkap dan terbukti mencuri ikan.
JAKARTA - KPK dikabarkan kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) hari ini. Kali ini,dikabarkan KPK menangkap seorang Anggota DPR RI dari Fraksi Hanura atas nama Dewi Yasin Limpo. Selain menangkap Dewi, KPK juga menangkap pihak penyuap Dewi yang berasal dari pihak swasta. ‘’Yang kena sementara dua orang,satu Anggota DPR atas nama DYL (Dewi Yasin Limpo) dan seorang pihak swasta,” kata sumber penegak hukum Jakarta, kemarin. Dewi Yasin Limpo, merupakan Anggota Komisi VII (Komisi Bidang Energi), sekaligus adik kandung Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo. Penyuapan, kata sumber
tersebut, katanya, terkait Ijon proyek. Namun, ketika dikonfirmasi terkait proyek apa, sumber tersebut belum mau menjelaskan secara gamblang. ‘’Biasa Ijon proyek 2016,” terangnya singkat. Kendati demikian,beredar informasi bahwa penyuapan terkait proyek di wilayah Indonesia Timur. Dalam OTT yang dikabarkan berlangsung sore hari tersebuut,KPK berhasil menyita beberapa barang bukti termasuk uang suap. Namun, berapa jumlah nilai uang suapnya, sumber penegak hukum tersebut, belum menjelaskan detil,berapa total nilai uang suap yang diterima Dewi dari pihak swasta tersebut. ‘’Masih dihitung uangnya pakai mes-
in, kamu mau bantu,” ujarnya berseloroh kepada BP/BJ. Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari KPK. ‘’Belum ada informasi terkait hal tersebut,” kata Plt Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati.
Di lain pihak,ketika dikonfirmasi perihal OTT tersebut, seluruh telefon pimpinana KPK tidak bisa dihubungi. Informasi yang dihimpun menyebutkan, KPK mebentuk beberapa tim untuk menangkap transaksi tersebut. Bahkan tim yang diterjunkan tengah melakukan pemeriksaan dan pengumpulan barang bukti. (wnd).