Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Senin, 21 September 2015
No. 171 tahun IX
Pengemban Pengamal Pancasila
Pamen Tewas Masuk Jurang PASURUAN - Kepala Pusdik Brimob Watukosek, Jatim Kombes Pol. Restu Mulya Budyanto meninggal, kemarin sekitar pukul 10.00 WIB setelah motor trail yang dikendarainya terjun ke jurang sedalam 20 meter. ‘’Informasi yang saya terima, beliau jatuh ke jurang sedalam 20 meter saat sedang trail di Watukosek,” ujar Kombes Pol Rikwanto. Sementara itu, Kapolres Pasuruan AKBP Sulistijono mengatakan jika Kombes Pol Restu Mulya Budyanto dikenal supel di kalangan sesama kepolisian. ‘’Almarhum memang dikenal sebagai seseorang yang supel dan mudah bergaul, terutama di kalangan kepolisian,” katanya. Ia menuturkan, korban memang memiliki hobi naik motor trail, dan sering ber-
sama-sama polisi lainnya untuk menyalurkan hobinya tersebut. ‘’Tapi pada saat kejadian, korban ingin melihat latihan siswanya yang ada di dalam lingkungan Pusdik,” tuturnya. Ia mengaku, terakhir kali bertemu dengan korban pada saat ulang tahun Brimob di Pusdik Brimob, Watu Kosek, Pasuruan. ‘’Terakhir kali bertemu pada saat ulang tahun Brimob itu, tetapi kami juga kerap kali berhubungan lewat saluran telepon untuk memecahkan masalah yang ada,” ucapnya. Disinggung terkait dengan penanganan peristiwa ini (kecelakaan), dirinya mengaku akan melakukan koordinasi dengan Polda Jatim. ‘’Untuk peristiwa seperti ini, kami mengakui belum pernah terjadi dan baru terjadi kali ini,’’ katanya. (ant)
Suluh Indonesia/ant
SUNGAI LUKULO - Warga menambang pasir Sungai Lukulo yang debit airnya menyusut akibat kemarau di Karangsambung, Kebumen, kemarin. Saat debit air Sungai Lukulo menyusut drastis pada musim kemarau, warga setempat memanfaatkan untuk menambang pasir, batu.
Ganjar Sarankan
Gaji Presiden-Dewan Dipotong
Suluh Indonesia/ant
WADUK KERING - Warga menjemur tembakau di Waduk Sumber Kemuning, Tamanan, Bondowoso, kemarin. Waduk Sumber Kemuning selama musim penghujan bisa mengairi lahan pertanian seluas 55 hektar di daerah tersebut, namun dimusim kemarau dimanfaatkan sejumlah petani untuk menjemur daun tembakau.
SEMARANG - Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menyarankan agar gaji Presiden Republik Indonesia dan kalangan anggota DPR dikurangi beberapa persen sebagai salah satu upaya mengatasi krisis ekonomi akibat terus melemahnya nilai tukar rupiah. ‘’Saya usul agar gaji presiden dan DPR dikurangi, bukan justru minta naik pada kondisi perekonomian seperti saat ini,” katanya di Semarang, kemarin. Ganjar mengaku tidak setuju dengan adanya usulan kenaikan gaji Presiden dan anggota DPR RI yang diutarakan sejumlah kalangan karena menilai hal tersebut tidak tepat serta kurang bijaksana. Menurut Ganjar, para anggota DPR RI seharusnya malu jika dalam kondisi krisis ekonomi justru mendapatkan kenaikan gaji beserta tunjangan-tunjangan yang lain. ‘’Kalau saya malulah, ‘masak’ bicara soal pendapatan individual di tengah kondisi ekonomi seperti sekarang,” ujar politikus PDIP itu. Ganjar berpendapat bahwa kenaikan gaji Presiden dan
anggota DPR RI itu bisa diusulkan kembali jika kondisi perekonomian di Indonesia sudah membaik serta nilai tukar rupiah menguat. ‘’Nanti kalau kondisi ekonomi sudah membaik bisa diusulkan kembali, tidak harus sekarang, apalagi Bapak Presiden sudah mengambil sikap (atas usulan kenaikan gaji),” kata mantan anggota DPR itu. Lebih baik, kata Ganjar, pemerintah fokus pada upaya menstabilkan kondisi perekonomian dengan memberdayakan berbagai bentuk usaha mikro kecil menengah (UMKM). Hanya Pencitraan Sementara itu, sejumlah Fraksi di DPR kini menyatakan menolak kenaikan tunjangan, padahal usulan kenaikan tunjangan tersebut sudah dibahas dan disetujui Menteri Keuangan, dan bulan di depan kenaikan tunjangan tersebut mulai dapat diberlakukan. Direktur Central for Budget Analysisi (CBA) Uchok Sky Khadafi menilai penolakan itu hanya sebatas pencitraan, karena penolakannya dilakukan
setelah terjadi pembahasan dan persetujuan bersama antar fraksi. ‘’Kalau memang menolak bisa saja dikembalikan ke kas negara, atau sejak awal usulan. Tapi saya yakin itu hanya untuk pencitraan saja,” kata Uchok Sky Khadafi. Uchok mengaku heran mengapa penolakan dilakukan setelah adanya protes masyarakat dan usulan tersebut sudah disepakati bahkan disetujui oleh Menkeu. Oleh karena itu, kalau sekarang rebut-ribut, dia mempertanyakannya. ‘’Nggak ada gunanya,” tegasnya. Sejak akhir pekan lalu, sejumlah fraksi sudah mulai menyatakan penolakannya. Antara lain Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan Bambang Wuryanto yang menyatakan fraksinya menolak kenaikan tunjangan anggota DPR. Sebelumnya, penolakan dilakukan setelah ada instruksi dari Ketua umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang memberikan arahan kepada anggota Fraksi PDIP DPR. Kemudian Sekrataris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Teguh Juwarno juga menyatakan penolakan serupa. (har/ant)
Paket September Belum Tepat Sasaran JAKARTA - Paket kebijakan ekonomi yang baru saja dikeluarkan pemerintah dinilai belum tepat sasaran terutama bagi masyarakat miskin. Pemerintah diminta perlu mengambil kebijakan yang lebih bersifat sektoral yang dampaknya bisa dirasakan langsung masyarakat seperti kebijakan penurunan harga bahan bakar minyak (BBM). ‘’Pemerintah tidak memiliki strategi yang bisa lahirkan kebijakan yang bisa jadi solusi. Itu tidak menyentuh, tidak connect antara kebijakan pemerintah dan yang terjadi di masyarakat,” kata Wakil Ketua Ko-
mite I DPD Fachrul Razi dalam diskusi di Jakarta, kemarin. Dia menilai fokus kebijakan pemerintah saat ini lebih mengarah pada peningkatan daya saing industri, padahal itu kurang tepat karena akar permasalahan ekonomi saat ini justru terletak pada rendahnya daya beli masyarakat. Akibatnya, dampak positif dari paket kebijakan ekonomi Presiden Joko Widodo kurang dirasakan langsung oleh masayrakat. Direktur Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) Teguh
Dartanto menyarankan pemerintah perlu mendorong daya beli masyarakat dengan menurunkan harga BBM sebagai upaya stimulus untuk mendongkrak daya beli masyarakat. Dia menilai paket kebijakan ekonomi saat ini sifatnya hanya menata iklim bisnis di dalam negeri. Sehingga dampak konkritnya ke masyarakat masih membutuhkan waktu beberapa bulan ke depan. Begitu juga dengan deregulasi 134 peraturan yang dampaknya dirasakan jangka panjang dan leih bersifat makro. ‘’Kalau mau cepat mem-
perbaiki daya beli masyarakat, sebenarnya tinggal turunkan harga BBM saja. BBM kan kalau mengacu harga internasional sudah turun, jadi kalau pun turun tidak membahayakan APBN. Tapi sampai sekarang belum turun,” saran Teguh. Oleh karena itu, Teguh meyakini Presiden Joko Widodo akan mengeluarkan paket kebijakan ekonomi lanjutan. Apabila dikeluarkan, dia mengingatkan agar paket kebijakan ekonomi Jilid II itu lebih sektoral yang bisa dirasakan langsung masyarakat seperti penurunan harga BBM. (har)
RUU KUHAP
Seharusnya Perkuat Fungsi Kejaksaan JAKARTA - Kejaksaan mempunyai peranan yang amat penting dalam rangka penegakan hukum (law enforcement). Peranan yang begitu penting mengarahkan jaksa selaku penuntut umum dibebankan tanggung jawab sebagai pengendali perkara dari awal penyidikan sampai dengan tahapan eksekusi putusan. Secara historis pandangan ini disebut dengan asas dominus litis. Kedepannya dengan adanya Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Rancangan KUHAP), maka peran Kejaksaan sebagai pengendali perkara di berbagai tahapan sistem per-
adilan pidana,harus lebih dioptimalkan sebagai pengendali perkara,dalam rangka mengurangi potensi penyidikan yang sewenang-wenang, pasalnya Kejaksaan dapat melakukan check and balances terhadap tindakan penyidik. Demikian hasil kesimpulan, dari diskusi dengan tajuk ‘Peran dan kewenangan Kejaksaan RI didalam rancangan Kuhap kedepannya’ yang diadakan koalisi masyarakat sipil yang tergabung didalam Komite Pembaharuan KUHAP, di Jakarta, kemarin. Jan S. Maringka mengatakan, konsep diferensiasi fungsional yang dianut dalam KUHAP membatasi Kejaksaan
untuk terlibat lebih lanjut dalam proses awal penganan suatu perkara atau penyidikan yang sekarang dipegang oleh Kepolisian. Padahal menurutnya, keterlibatan Jaksa semen-
jak awal proses penanganan perkara sangatlah dibutuhkan, karena dalam ketentuan PBB, Jaksa bertanggungjawab dari awal penyidikan hingga Eksekusi. (wnd)
Suluh Indonesia/ant
TANGKAP KEPITING ACEH - Nelayan mengangkat keramba alat tangkap tradisional kepiting di lahan tambak kawasan pesisir, Banda Aceh, kemarin. Menangkap kepiting menggunakan alat tangkap tradisional itu, merupakan mata pencaharian nelayan dengan penghasilan Rp40.000-Rp50.000 perhari.