Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Selasa, 21 April 2015
No. 76 tahun IX
Pengemban Pengamal Pancasila
KBRI Sana’a Dibom JAKARTA - Menlu Retno L.P. Marsudi mengecam keras serangan bom yang terjadi di Kota Sana’a, Yaman pada 20 April yang mengakibatkan korban luka dan kerusakan Gedung KBRI. ‘’Saya ingin menyampaikan bahwa Indonesia mengecam keras serangan bom yang terjadi di Sana’a pada pukul 10.45 waktu setempat,” kata Menlu Retno dalam konferensi pers di JCC Jakarta, kemarin. Menlu Retno menyebutkan, serangan tersebut mengakibatkan terlukanya beberapa staf, dan rusaknya Gedung KBRI serta seluruh kendaraan milik KBRI yang berada di area tersebut. Informasi awal yang diterima dari Sana’a, serangan tersebut ditujukan kepada depot amunisi yang berada di kawasan tersebut. Jalan di sekitar KBRI
rusak parah dan banyak korban jiwa warga sipil setempat yang berada di sekitar daerah tersebut. Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa pemboman itu merupakan bukti bahwa penyelesaian masalah melalui kekerasan hanya mengakibatkan korban warga yang tidak bersalah. Pemerintah Indonesia juga menekankan kembali bahwa penyelesaian secara damai melalui diplomasi dan perundingan merupakan jalan terbaik. Selanjutnya, Pemerintah Indonesia mendesak agar semua pihak segera menghentikan aksi kekerasan. Indonesia pun meminta agar jeda kemanusiaan segera diterapkan sehingga warga sipil termasuk warga negara asing dapat segera keluar dari Yaman. (ant)
Suluh Indonesia/ant
SIDANG EKSEPSI - Mantan anggota Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana membacakan eksepsi terhadap dirinya dalam sidang lanjutan di gedung Pangadilan Tipikor, Jakarta, kemarin.
Reshuffle Kabinet
Tergantung Kebutuhan Suluh Indonesia/ant
ALEX NURDIN DIPERIKSA - Gubernur Sumsel Alex Noerdi menjawab pertanyaan wartawan usai menjalani periksaan di gedung KPK Jakarta, kemarin. Alex diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pembangunan Wisma Atlet Sea Games dan Gedung Serbaguna Sumsel 2010-2011.
JAKARTA - Wapres Jusuf Kalla mengatakan perombakan kabinet atau reshuffle akan dilakukan tergantung pada kebutuhan pemerintahan. ‘’Reshuffle tidak reshuffle itu tidak tergantung pada survei, tapi tergantung pada kebutuhan dan masalah pemerintah sendiri,” katanya di Kantor Wapres Jakarta, kemarin.
Menanggapi survei yang dilakukan oleh Poltracking Indonesia, Wapres mengatakan komposisi pemerintahan di Indonesia tidak bergantung kepada survei suatu lembaga. Kalla mengatakan Presiden Jokowi memiliki penilaian sendiri terhadap kinerja para menterinya di Kabinet Kerja. ‘’Tentu presiden sendiri juga akan menilai bagaimana jalan-
nya pemerintahan,” ujar Kalla kembali menegaskan pemerintah Jokowi-JK belum akan melakukan reshuffle. Secara terpisah, Ketua DPP PDIP Sukur Nababan menilai wajar jika publik belum cukup puas dengan kinerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla selama enam bulan berjalan. Menurut Sukur, persepsi publik harus dijadikan masukan
positif untuk melecut kinerja yang lebih baik. ‘’Ketidakpuasan itu wajar, tetapi harus jadi pembelajaran supaya bisa memperbaiki kinerja ke depan,” kata Sukur. Ia menuturkan, pemerintahan Jokowi-JK masih baru berjalan dan perlu banyak penyesuaian saat akan menggulirkan program prioritas sesaui dengan janji kampanye. (har)
Jokowi Tegaskan
Eksekusi Hanya Soal Waktu JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pelaksanaan eksekusi terhadap 11 terpidana mati kasus Narkoba yang berasal dari berbagai negara hanya soal waktu menunggu proses hukum yang sedang berjalan. ‘’Tidak perlu ditanyakan kapan (pelaksanaan) hukuman mati. Ada prosedur dan proses hukum yang harus diikuti yang saya tidak mau campuri, itu urusan waktu saja,” kata Presiden Jokowi
di JAkarta, kemarin. Presiden mengatakan, jika ada kesan eksekusi tertunda lebih karena ada proses hukum yang memang harus dilalui oleh kesemua terpidana yang merupakan wilayah dan kewenangan dari Kejagung. Menurut dia, proses hukum itu bukan lagi menjadi kewenangan Presiden sehingga ia memilih untuk tidak melakukan intervensi apa pun terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Wilayah dan kewenangan
Presiden Jokowi, kata dia, hanya sampai pada permohonan grasi yang telah seluruhnya ditolak. ‘’Sudah saya sampaikan berkali-kali, kita perang terhadap narkoba,” katanya. Presiden juga membantah belum terlaksananya eksekusi terhadap 11 terpidana mati kasus narkoba lantaran ada pertimbangan politik karena banyak warga negara Indonesia (WNI) yang sedang terancam hukuman mati di luar negeri. (har)
Jelang Kongres
3 DPC Demokrat Dipecat JAKARTA - Tiga ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat di Jatim melayangkan somasi kepada pengurus DPP Partai Demokrat, termasuk Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono, garagara dipecat menjelang kongres partai berlambang bintang mercy itu. Mereka adalah Ketua DPC Demokrat Nganjuk Basuki, Ketua DPC Pasuruan Dendy Kukuh Santoso, dan Ketua DPC Surabaya Dadik Risdaryanto.
Kuasa hukum ketiga ketua DPC itu, Rio Ramabaskara, kepada wartawan di Jakarta, Senin, menjelaskan bahwa somasi itu merupakan teguran hukum kepada DPP Demokrat agar sadar bahwa langkah yang dilakukan terhadap ketiga kliennya adalah tindakan yang salah. ‘’Selain itu, somasi ini juga terkait hak yang melekat pada klien saya dalam hukum dan politik. Tanggal 11 Mei nanti kami akan ada kongres, artinya klien saya sudah kehilangan hak-hak suara jika
dipecat,” ujarnya. Ketiganya tidak terima dipecat menjelang Kongres III Partai Demokrat di Surabaya, 11-13 Mei dan melakukan perlawanan dengan melayangkan somasi kepada Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, Sekjen Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), dan Ketua Harian Syarif Hasan. Rio mengatakan tidak ada penjelasan mengenai alasan pemberhentian ketiga kliennya itu. Mereka hanya mendapat SK pemberhentian yang ditandatangani Ketua Harian Syarif Hasan dan Sekjen Ibas. Dia juga mengungkapkan bahwa kliennya sempat mendatangi DPD Demokrat Jawa Timur sesaat setelah menerima SK itu. ‘’Namun, mereka tak mendapat jawaban apa-apa,” katanya. Menurut Rio, SK pemberhentian ketiga kliennya itu dikeluarkan berbarengan dengan penerbitan SK pengangkatan pelaksana tugas (Plt) ketua DPC dari ketiga DPC Demokrat tersebut. (ant)
Suluh Indonesia/ant
WORLD ECONOMIC FORUM - Presiden Joko Widodo (tengah), bersama PM Kamboja Samdech Techo Hun Sen (kiri), dan Deputy PM Vietnam Nguyen Xuan Phuc (kanan), menghadiri sesi interaktif sebelum pembukaan World Economic Forum on East Asia 2015 di Jakarta, kemarin. Ajang forum ekonomi yang dihadiri lebih dari 600 partisipan dan pengusaha ternama dari sejumlah negara.
Anasir Politik
Cara Koruptor Untuk Membela Diri JAKARTA - Menanggapi tudingan pihak Jero Wacik yang menyatakan bahwa penetapan tersangka atas dirinya bermuatan politik, KPK menilai alasan tersebut sudah sering dijadikan alat untuk membela diri oleh para tersangka korupsi. Anggota Biro Hukum KPK Yadyn saat membacakan tanggapan atas permohonan praperadilan Jero menjelaskan bahwa tidak
sedikit perkara yang ditangani KPK dinilai dan dianalisis oleh pihak-pihak tertentu dengan menggunakan anasir-anasir politik. ‘’Bahkan anasir politik sering digunakan sebagai modus atau cara untuk membela diri,” tuturnya dalam sidang lanjutan praperadilan Jero Wacik di PN Jaksel, kemarin. Menurut dia alasan tersebut berkaitan dengan wewenang KPK untuk melakukan penyelidikan, penyidi-
kan, dan penuntutan terhadap perkara korupsi yang melibatkan penyelenggara negara sering bersinggungan dengan tokoh atau kepentingan politik. Namun, ia mengatakan, KPK selalu membuktikan perkara-perkara tersebut dengan menggunakan kaidah hukum dan alat bukti yang sah, sehingga pembuktian yang dilakukan oleh KPK selalu diterima oleh pengadilan. ‘’Termohon (KPK) sama sekali tidak mempunyai tujuan apapun
dalam menetapkan pemohon (Jero Wacik) sebagai tersangka selain tujuan yang ditetapkan dalam Pasal 4 UU Nomor 30 Tahun 2002 yaitu meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi,” ujarnya. Sebelumnya, kuasa hukum Jero Wacik menilai bahwa penetapan tersangka atas kliennya bernuansa politis. (wnd)