Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Kamis, 20 November 2014
No. 207 tahun VIII
Pengemban Pengamal Pancasila
Mako Brimob Kepri Diserang BATAM - Suasana di Markas Komando (Mako) Brimob Polda Kepri di Tembesi, Batam, kemarin semakin mencekam. Suara tembakan terdengar. Belum diketahui siapa yang menembakkan peluru tersebut ke arah Mako Brimob. Mendengar suara tembakan tersebut, anak-anak yang ada di lokasi menangis histeris. Begitu juga para ibu mereka. Sebagian anak-anak dan ibu-ibu, istri dari anggota Brimob Polda Kepri, telah diamankan di dalam mobil Gegana. Namun, sebagiannya lagi masih ada yang di dalam rumah. Hingga malam, situasi kawasan Mako Brimob masih terus mencekam. Suara tembakan belum juga berhenti. Warga yang tinggal di sekitar Mako Brimob Polda Kepri dan Markas Yonif 134
Tuah Sakti, yang jarak keduanya tidak begitu jauh, semakin khawatir. Baik orang dewasa maupun anak-anak saat ini sedang duduk dan berkumpul di lahan kosong bersebelahan dengan Pasar Buana, Tembesi, yang tidak jauh dari Mako Brimob. ‘’Kita takut mereka saling tembak. Kita ingin mereka aman. Mereka yang kita harap jaga kita malah buat kacau,” ujar warga. Sementara itu, lampu di Mako Brimob dalam keadaan mati dan suasananya gelap gulita. Beberapa anggota terlihat terus berjaga dari pintu masuk dan halaman. Suasana mencekam ini terjadi karena adanya penyerangan anggota Yonif 134 Tuah Sakti ke Barak Teratai Brimob Polda Kepri. Sebelumnya, para tentara itu membobol gudang senjata. (ant)
Suluh Indonesia/ant
BANJIR KIRIMAN - Sejumlah anak berada di genangan banjir yang melanda Blang Blang Mangat, Lhokseumawe, Aceh, kemarin. Banjir terjadi akibat curah hujan yang tingginya.
Jokowi Sebut
Aksi Protes Hal Biasa DPR Segera Panggil Presiden Jokowi
JAKARTA - Presiden Joko Widodo mengemukakan bahwa aksi protes terkait kenaikan harga BBM bersubsidi merupakan suatu reaksi biasa dari pengambilan sebuah kebijakan yang telah diputuskan oleh pemerintah. ‘’Itu biasa.. reaksi sebuah keputusan,” kata Presiden ketika ditanya wartawan setelah menerima kunjungan Presiden Dewan Uni Eropa Herman von Rompuy di Istana Merdeka Jakarta, kemarin.
Menurut Jokowi, setelah semuanya telah mengetahui manfaat dari kebijakan tersebut, maka diyakini berbagai kalangan masyarakat juga dapat memaklumi. Presiden juga mengakui bahwa kebijakan tersebut merupakan sebuah keputusan yang sulit yang harus diambil oleh jajaran pemerintahannya. ‘’Ini keputusan sulit tapi harus dilakukan,” kata Jokowi yang juga pernah menjabat sebagai
Gubernur DKI Jakarta dan Wali Kota Solo itu. Presiden kembali menerangkan bahwa kebijakan itu diperlukan untuk mengalihkan subsidi dari hal yang konsumtif ke hal yang produktif. Jokowi juga mengemukakan bahwa efek dari pengalihan subsidi tersebut baru akan kelihatan tahun depan. ‘’Kami ingin manfaat APBN itu benarbenar kelihatan dan kita tidak ingin boros,” katanya.
Sebagaimana diwartakan, pengalihan subsidi BBM dilakukan pemerintah agar dapat menambah jumlah alokasi anggaran belanja yang lebih bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. ‘’Keputusan pengalihan subsidi BBM ke sektor produktif untuk menghasilkan anggaran belanja yang lebih bermanfaat bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan,” kata Joko Widodo. Presiden Jokowi mengingat-
kan, selama ini negara membutuhkan dana seperti untuk infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Namun, lanjutnya, anggaran itu kerap tidak tersedia karena dihamburkan untuk subsidi BBM. Presiden menyatakan, untuk rakyat kurang mampu akan disediakan perlindungan sosial berupa Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Indonesia Pintar. (son)
DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) akan meminta Presiden Joko Widodo menjelaskan alasan kenaikan harga BBM. Ketua Komisi VII DPR Kardaya Wardika setelah mengikut rapat dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas di gedung Nusantara I DPR di Jakarta, kemarin mengatakan, pihaknya akan panggil Presiden Jokowi untuk meminta penjelasannya. ‘’Kami menilai kenaikan harga BBM ini terlalu tergesa-gesa,’’ katanya. Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu belum dapat memastikan jadwal pemanggilan Presiden Joko Widodo. Namun dia memastikan anggota DPR yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih akan menggunakan kewenangannya untuk meminta penjelasan dari Presiden Joko Widodo. ‘’Ini permasalahan urgen. Pasti akan dilakukan secara cepat dan dalam waktu yang tepat,” ujarnya. Dia berpendapat pemerintah tidak pantas menaikkan harga BBM di saat harga minyak dunia turun. Selain itu, dia menuding pemerintah tidak memiliki kesiapan yang matang untuk mengurangi subsidi BBM. Hal ini menyebabkan menimbulkan penolakan dari sebagian besar anggota DPR dan masyarakat.
‘’Tidak ada dalam sejarah pemerintahan, harga BBM naik saat harga minyak dunia turun. Ini baru pertama kali terjadi,” katanya. Menurut dia, kenaikan harga BBM tidak sesuai dengan UU APBN Perubahan 2014. Dalam ketentuan itu seharusnya pemerintah melakukan penyesuaian subsidi BBM, bisa naik atau sebaliknya. Namun di saat harga minyak dunia turun, seharusnya bukan malah menaikkan harga BBM sebesar Rp2.000 per liter. ‘’Dalam ketentuan itu, penyesuaian dipengaruhi dua hal harga yaitu harga minyak mentah dunia dan nilai tukar rupiah. Dasarnya hanya itu, kalau gunakan yang lain berarti undang-undang harus diubah” tuturnya. Kardaya mengemukakan pemerintah memang memiliki kewenangan untuk menaikkan atau menurunkan harga BBM tanpa meminta persetujuan DPR. ‘’Tapi, kami berhak bertanya berapa nilai subdisi yang dikurangi, dan dialihkan untuk kegiatan apa. Ini harus dijelaskan secara terperinci,” katanya. (har)
Suluh Indonesia/ant
TERBAKAR BOM MOLOTOV - Seorang mahasiswa terbakar bom molotov miliknya sendiri saat terjadi bentrokan antara polisi dan mahasiswa di kampus Universitas Negeri Makassar (UNM), Sulsel, kemarin. Bentrokan terjadi ketika polisi berusaha membubarkan aksi tutup jalan mahasiswa yang menolak kenaikan harga BBM.
Terkait e-KTP
DPD Desak
Kemendagri Digeledah SKK Migas Bubar
Suluh Indonesia/ant
PELANTIKAN GUBERNUR JAKARTA - Presiden Joko Widodo (kanan) mengucapkan selamat kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (kiri) usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, kemarin.
JAKARTA - KPK terus mengembangkan perkara kasus dugaan korupsi proyek pengadaan Paket Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Elektronik (eKTP) di Kemendagri, tahun anggaran 2011-2013.Untuk mencari alat bukti pendukung guna melengkapi berkas penyidikan tersangka Sugiharto, tim penyidik KPK melakukan penggeledahan di kantor Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kemendagri. ‘’Hari ini (kemarin-red) dilakukan penggeledahan di Kantor Kemendagri, Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil,’’ kata Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha di Jakarta, kemarin. Selain kantor Dirjen Dukcapil, penyidik juga menggeledahan mobil milik Dirjen Dukcapil Irman. Penggeledahan tersebut,
menurut Wakil Ketua KPK Zulkarnaen, menjadi bagian dari pendalaman KPK untuk meneliisik lebih mendalam sejauh mana keterkaitanya dengan kasus yang tengah disidik. ‘’Bagian dari pendalaman itu, tentu ada relevansinya makanya dilakukan penggeledahan. Fokusnya untuk penguatan, untuk pembuktian perkara yang sudah ada ini,” paparnya. Dari hasil penggeledahan yang dilakukan, menurut Zulkarnaen, tim penyidik berhasil menyita sejumlah dokumen elektronik terkait kasus yang tengah ditangani. ‘’Disita sejumlah dokumen elektronik,” jelasnya, tanpa menjelaskan apakah hasil penggeledahan juga penyidik menyita uang sdebagai barang bukti Zulkarnaen mengaku tak bisa berandai-andai, apakah akan ada tersangka baru dalam kasus tersebut. (wnd)
JAKARTA - Komite II DPD mendesak Pemerintah agar membubarkan SKK Migas serta mengevaluasi kinerja dan efektivitas PT Petral guna memangkas rantai bisnis minyak ditengarai banyak merugikan keuangan negara. ‘’Keputusan Pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi memberikan dampak luas dalam kehidupan masyarakat di daerah,” kata Wakil Ketua Komite II DPD RI, Achmad Nawardi di Gedung MPR/DPR/DPD RI Jakarta, kemarin. Menurut Nawardi, Pemerintah sudah terlanjur menaikkan harga BBM bersubsidi sementara sosialisasi program kartu KIS, KIP, dan KSI belum tersosialisasi dengan baik serta belum
memberikan penjelasan soal pengalihan dana subsidi BBM. Karena itu, kata Narwadi, Komite II DPD RI mendesak Pemerintah melalui kementerian terkait untuk menjelaskan secara rinci mengenai pelaksanaan kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi kepada masyarakat, termasuk mekanisme mendapatkan KIS, KIP, dan KSI. Beberapa poin lainnya adalah, menuntut Pemerintah membubarkan SKK Migas serta mengevaluasi kinerja dan efektivitas PT Petral yang berkedudukan di Singapura. ‘’Jika dipandang perlu, untuk diambil tindakan pembubaran,” katanya. DPD menuntut langkah pemerintah untuk memangkas rantai bisnis minyak. (har)