Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Senin, 20 April 2015
No. 75 tahun IX
Pengemban Pengamal Pancasila
Polisi Tangkap Terduga Teroris KUPANG - Polres Manggarai Barat dan Tim Densus 88 menangkap seorang yang diduga teroris di Desa Ranggawatu, Kecamatan Sanonggoang, Manggarai Barat, NTT pada Sabtu (18/4) pukul 16.45 Wita. Kabid Humas Polda NTT AKBP Agus Santosa ketika dikonfirmasi Antara di Kupang, kemarin mengatakan, terduga tersebut bernama Syarif yang merupakan penembak Kapolsek Wera Polda NTB beberapa waktu lalu. ‘’Saat ini masih dilakukan interogasi oleh Densus 88 dan anggota kepolisian dari Mapolres Manggarai Barat,” katanya. Sebelumnya, tim gabungan Densus 88 beserta dengan Polres Manggarai Barat bergerak menuju Kampung Tua, Desa Jengok, Kec Sanonggoang kemudian selanjutnya melakukan penyisiran dengan
target Kampung Toe di kecamatan yang sama. Namun, penyisiran tersebut tidak mendapatkan hasil. Tim gabungan tersebut akhirnya pada 06.00 Wita, berangkat ke Kampung Pola dan melakukan koordinasi untuk menangkap di Kampung Toe, namun tidak ditemukan. Kemudian, tim melakukan penyisiran lagi hingga pukul 15.00 Wita ke arah Desa Bambor, namun hasilnya nihil. Dari informasi yang diperoleh, tersangka kemudian diketahui melarikan diri menggunakan bus ke arah Labuan Bajo. Akhirnya tim gabungan tersebut mencegat bus itu dan berhasil menangkap Syarif di dalam bus. Syarif kemudian diturunkan dari bus tanpa perlawanan dan dibawa ke kantor Polres Manggarai Barat. (ant)
Hasil Survei Minta
Jokowi Reshuffle Kabinet JAKARTA - Mayoritas publik mengaku tidak puas dengan kinerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam enan bulan pertama. Perombakan atau reshuffle kabinet dinilai publik menjadi salah satu solusi untuk memperbaiki kinerja pemerintah. Hal tersebut terlihat dari hasil survei Poltracking yang dirilis di Jakarta, kemarin.
Sebanyak 36 persen responden menyatakan setuju apabila dilakukan perombakan kabinet. Sebanyak 5,8 persen responden lainnya menyatakan sangat setuju. Hanya 24,1 persen responden yang kurang setuju dan 3,9 persen sangat tidak setuju. Sisanya, sebanyak 30,2 persen responden mengaku tidak tahu atau tidak menjawab.
‘’Jika ditotal, jumlah yang setuju dengan reshuffle kabinet 41,8 persen. Lebih besar dari yang tidak setuju,” kata Direktur Eksekutif Poltracking Hanta Yudha. Hanta mengatakan, nantinya reshuffle kabinet bisa dilakukan dengan melihat bidang-bidang yang dianggap publik paling tidak memuaskan. Dari hasil survei terlihat, 66
persen responden paling tidak puas dengan kinerja pemerintah di bidang ekonomi, yakni sebesar 66 persen. Hal ini disebabkan karena tingginya harga kebutuhan pokok yang tidak diimbangi dengan naiknya pendapatan masyarakat. Sebanyak 55 persen publik juga tidak puas dengan kinerja di bidang hukum dan pember-
antasan korupsi. Hal ini terkait dengan kisruh antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Polri yang terjadi beberapa waktu lalu. ‘’Bidang ekonomi dan hukum menjadi PR terberat Jokowi-JK,” ujar Hanta. Selain mempertimbangkan aspirasi publik dari hasil survei, Hanta menyarankan Jokowi juga membuat suatu mekanisme menilai kinerja menteri. (har)
BW Minta
Tak Digantung JAKARTA - Wakil Ketua KPK (non aktif) Bambang Widjojanto meminta kasus hukumnya tak digantung. Hal itu dikemukakan Bambang atas berhentinya pengusutan perkara dugaan tindak pidana menyuruh orang memberikan keterangan palsu yang disangkakan pihak kepolisian padanya, pasca menetapkan Komjen Pol.Budi Gunawan sebagai tersangka perkara kasus dugaan korupsi 12 Januari 2015 lalu. ‘’Saya ada dalam posisi sepenuh-penuhnya tunduk pada hukum apapun yang akan diputuskan, dalam kasus seperti saya ini saya akan hadapi. Kalau memang kasus ini dilanjutkan mohon dilanjutkan, karena itu jauh lebih baik karena menunda keadilan
sama saja ketidakadilan,‘’ katanya dalam acara diskusi dengan tajuk ’perlawanan simbolik korban-korban kriminalisasi,’ di Kantor LBH Jakarta, kemarin. Bambang mengatakan, jika memang kasus yang disangkakan terhadapnya tak layak untuk dilanjutkan, maka sesuai perundanganundangan yang berlaku,ia meminta agar ada ketegasan dan keberanian dari pihak korps bhayangkara untuk menghentikan kasus yang dituduhkanya selama ini. ‘’Kalau kasus ini dianggap tidak punya kasus karena melanggar prinsip-prinsip penting tertentu seperti yang saya kemukakan di BAP itu juga mohon diputuskan karena itu jauh lebih penting,’’ katanya. (wnd)
Suluh Indonesia/ant
JALAN PUTUS AKIBAT BANJIR - Warga melihat jembatan gantung sepanjang 250 meter yang rusak akibat diterjang banjir bandang di Desa Menuang Kinco, Pante Cereumen, Aceh Barat, Provinsi Aceh, kemarin. Selain merusak tiga jembatan dan memutuskan badan jalan banjir yang terjadi sejak 18 April 2015 juga mengakibatkan ribuan warga mengungsi.
KPK Mencari Model
Pencegahan Korupsi Berbasis Keluarga KPK mencoba mencari model atau pola yang tepat untuk pencegahan korupsi berbasis keluarga dengan memberikan pola pendampingan. Efektifkah mencegah korupsi ?
Suluh Indonesia/ant
KARTU INDONESIA SEHAT - Presiden Joko Widodo memperlihatkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) kepada para buruh karet saat meluncurkan kartu tersebut di perkebunan karet PT Perkebunan Nusantara III Desa Sei Karang, Kec Galang, Kabupaten Deli Serdang, Medan, Sumut, kemarin.
Fungsional Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sandri Justiana di sela sosialisasi Kampung Keluarga Jujur Bahagia di Yogyakarta, kemarin mengatakan, pendampingan dilakukan tiga tahun. Pada tahun ini, sudah memasuki tahun kedua. Pada akhir pendampingan, diharapkan ada model pencegahan korupsi berbasis keluarga yang bisa diterapkan di daerah lain di Indonesia. Menurut dia, penerapan nilai-nilai kejujuran dalam setiap aspek kehidupan ber-
masyarakat menjadi dasar penanaman dan pengembangan sikap antikorupsi yang dilakukan di Kelurahan Prenggan. Masyarakat, lanjut dia, harus mengutamakan nilai-nilai kejujuran dalam bermasyarakat. Di antaranya pada pengajaran Pendidikan Anak Usia Dini, permainan anak-anak bahkan saat kegiatan PKK. Ia menambahkan, penanaman sikap antikorupsi berbasis keluarga sangat diperlukan karena sebagian besar masyarakat masih menganggap bahwa tindak pidana korupsi hanya terjadi di kelompok
masyarakat yang memiliki kekuasaan atau masyarakat yang bekecimpung di dunia politik. ‘’Padahal, sikap yang tidak jujur sudah bisa dinilai sebagai tindakan korupsi. Oleh karena itu, penanaman sikap antikorupsi berbasis keluarga
sangat diperlukan,” katanya. KPK memilih Kampung Prenggan sebagai “pilot project” pencegahan korupsi berbasi keluarga karena kampung tersebut dinilai memiliki kearifan lokal, budaya dan nilainilai tradisional. (ant)