Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Pengemban Pengamal Pancasila
Jumat, 19 Desember 2014
No. 229 tahun VIII
Waryono Karno Ditahan JAKARTA - KPK menahan mantan Sekjen Kementerian ESDM Waryono Karno, kemarin.Tersangka perkara kasus dugaan korupsi penyalahgunaan wewenang terkait penggunaan anggaran di Kesekjenan ESDM senilai Rp 25 miliar dan kasus suap senilai 200 ribu dolar AS tersebut ditahan di Rutan Guntur, Jakarta. ‘’Baru saja penyidik melakukan uapya penahanan terkait dugaan dugaan tindak pidana korupsi kegiatan sosialisasi dan perawatan kantor Gedung ESDM dengan tersangka Waryono Karno,” kata jubir KPK Johan Budi SP di Jakarta, kemarin. Penahaan terhadap Waryono, menurut Johan, dilakukan lantaran penyidik dengan alasan subyektif dan obyektinya sudah perlu untuk menahanya. ‘’Kenapa ditahan, karena menurut penyidik dengan
alasan subyektif dan obyektif, perlu ditahan.Alasaan bisa khawatir akan mempengaruhi saksi, menghilangkan barang bukti, melarikan diri,” jelas Johan. Selain itu, menurut Johan, berkas perkara yang bersangkutan juga sudah 60 persen, sehingga berdasarkan kebiasan KPK maka sudah perlu untuk melakukan penahanan terhadap tersangka. Menurut Johan, meskipun telah menahan Waryono, KPK tidak berhenti mengusut sengkarut kasus di lingkungan Kementerian ESDM yang bermula dari kasus suap Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini itu. KPK akan menetapkan tersangka terhadap siapapun yang diduga terlibat dalam pusaran kasus yang juga sudah menjerat mantan Menteri ESDM Jero Wacik tersebut. (wnd)
Kebijakan Publik
Dinilai Belum Tepat
JAKARTA - Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa kebijakan publik yang benar dan tepat merupakan syarat utama kemajuan suatu kota, provinsi dan negara. ‘’Intinya ada di bapak ibu semuanya. Intinya adalah kebijakan publik yang benar dan tepat, kalau ada kebijakan publik yang benar dan tepat maka majulah suatu kota...suatu provinsi...suatu negara,” kata
Presiden saat membuka Musrenbangnas 2015-2019, di Jakarta, kemarin. Presiden kemudian mencontohkan sejumlah negara sahabat yang tidak memiliki sumber daya alam namun bisa berkembang pesat karena penerapan kebijakan publik yang tepat dan benar. Oleh karena itu Presiden berharap dengan penerapan kebijakan publik yang benar
dan tepat maka sejumlah permasalahan yang membelit Indonesia dapat teratasi. Ia memulai pemaparannya dari sektor pangan. ‘’Kita sering menyatakan negara kita gemah ripah loh jinawi, kita negara agraris. Tapi nyatanya semua kita impor,” katanya seraya menyebutkan produk pangan seperti beras, jagung, gula dan kedelai. Menurut Presiden, Indone-
sia memiliki kekuatan untuk mandiri hanya saja tidak didukung oleh kebijakan publik yang benar dan tepat. Kepala Negara kemudian memaparkan target pemerintahannya untuk mencapai swasembada beras dalam tiga tahun. Ia juga menyampaikan rencana pembangunan 49 waduk dan target 1 juta hektar irigasi. Presiden secara khusus me-
minta agar para bupati/walikota/gubernur untuk ikut mengawal program besar tersebut. Sektor selanjutnya yang menjadi sorotan Presiden adalah bidang energi. Ia menilai kebijakan publik yang tidak tepat adalah salah satu alasan mengapa Indonesia yang kaya gas alam dan batu bara kekurangan energi listrik. ‘’Target kita tahun ini 35 ribu megawatt,” katanya. (ant)
Pemerintah Akhirnya
Bayar Utang Lapindo JAKARTA Pemerintah menalangi kewajiban PT Minarak Lapindo Jaya sebesar Rp 781 miliar dalam proses ganti rugi tanah korban semburan lumpur di dalam area terdampak. Hal ini diputuskan setelah Lapindo menyatakan tak lagi mampu membayar. ‘’Sisanya Rp 781 miliar, Lapindo menyatakan tidak ada kemampuan untuk beli tanah itu. Akhirnya diputuskan pemerintah akan beli tanah itu,” ujar Menteri PU dan Pera Basuki Hadimoeljono di Istana Kepresidenan Jakarta, kemarin. Pembayaran utang Lapindo itu akan menggunakan pos BA99 (dana taktis) dalam APBNP tahun 2015. Meski ditalangi pemerintah, Basuki menutur-
kan, Lapindo tetap harus melunasi kewajibannya itu. Sebab, pemerintah juga turut menyita seluruh aset Lapindo sebagai jaminan. ‘’Lapindo diberi waktu 4 tahun, kalau mereka bisa lunasi Rp 781 miliar kepada pemerintah, maka itu dikembalikan ke Lapindo. Kalau lewat, maka disita,” ungkapnya. Menurut dia, keputusan ini juga telah disepakati oleh CEO Lapindo Brantas Nirwan Bakrie. Basuki hari ini sudah mengontak langsung Nirwan melalui sambungan telepon. Skenario pelunasan utang ini pun akhirnya disepakati kedua belah pihak. ‘’Tinggal difollow up ke jaksa agung,” ucap Basuki. (ant)
Suluh Indonesia/ant
TANGKAPAN NELAYAN TURUN - Sejumlah perahu nelayan ditambatkan di sekitar pelabuhan Pamayang Sari, Cipatujah, Tasikmalaya, kemarin. Meskipun cuaca dalam kondisi bagus untuk melaut, namun nelayan mengeluhkan kencangnya arus air yang menyebabkan hasil tangkapan mereka turun dari sedikitnya satu kuintal menjadi sekitar 10 kilogram per hari. Hasil tangkapan mereka sebagian besar adalah ikan layur yang dijual dengan harga berkisar Rp 30.000 - Rp 40.000 per kilogram, tergantung ukurannya.
Presiden Jokowi :
Media Harus Tumbuhkan Optimisme
Suluh Indonesia/ant
PERINGATAN DINI LONGSOR - Petugas BPBD Kabupaten Madiun melakukan penyecekan peringatan dini di lokasi rawan bencana tanah longsor Desa Padas, Kecamatan Dagangan, Madiun, kemarin. Di wilayah Madiun terdapat lima lokasi rawan bencana tanah longsor.
JAKARTA - Presiden Joko Widodo menegaskan pers harus memberikan kritik yang membangun bukan kritik yang justru mendorong rasa pesimistis. ‘’Media boleh tajam, tapi tetap mendidik, bukan tajam yang melukai, bukan tajam yang menusuk, media boleh menggigit tapi jangan melukai,” kata Presiden saat menghadiri acara peringatan ulang tahun ke-77 Perum LKBN Antara di Wisma Antara, Jakarta, kemarin. Kepala Negara mengatakan saat ini pers seiring dengan suasana keterbukaan bisa memberitakan apa saja dan memberitakan siapa saja, namun di sisi lain hal itu harus diiringi kesadaran untuk memberikan penyelesaian masalah. ‘’Menggigit tapi yang mendidik, bukan yang melu-
kai, bukan mendidik yang membuat berdarah. Sekarang karena media industri maka yang dilihat adalah kebutuhan pasar, pasar senang sensasonal yang disampaikan halhal yang sensasional. Padahal untuk kebaikan dan kemajuan
bangsa media bisa menggerakkan dan mengorganisir masyarakat bisa mencerahkan dan mendidik dalam hal apapun,” katanya. Presiden menjelaskan media harus menumbuhkan optimisme pada masyarakat dari berita
yang dihasilkan. ‘’Kalau hal-hal seperti itu kita teruskan yang terbangun adalah sebuah opini negara persepsi negara yang kalau dilihat menjadi sesuatu yang negatif. Sesuatu yang menjadikan kita pesimis padahal yang kita ingin bangun ke depan adalah harapan yang penuh optimisme,” paparnya. Presiden Joko Widodo mengatakan media massa merupakan instrumen yang penting sebagai alat kontrol sosial serta harus dapat memberikan kebermanfaatan dalam menggerakkan masyarakat ke arah yang baik dan produktif. ‘’Media itu alat kontrol sosial untuk check and balances,” kata Presiden. Menurut dia, media massa penting sebagai manajemen kontrol dan pengawasan karena seseorang juga kerap sukar untuk menilai diri sendiri. (ant)