Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Senin, 18 Mei 2015
No. 93 tahun IX
Pengemban Pengamal Pancasila
Presiden Minta
Rakyat Bersabar
JAKARTA - Presiden Joko Widodo meminta rakyat untuk bersabar dalam pencapaian target pembangunan karena membutuhkan proses dalam pemenuhannya. ‘’Mengubah dari sesuastu yang nyaman tidak nyaman memang berat,” kata Presiden saat menghadiri Jambore Komunitas Juang Relawan Jokowi di Bumi Perkemahan Cibubur, kemarin. Presiden mengatakan ada sejumlah hal yang diperbaiki antara lain mengubah pola subsidi yang semula bersifat konsumtif menjadi produktif berupa pemberian bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan dan juga pembangunan infrastruktur. ‘’Berkaitan dengan ekonomi, memang dalam sekian tahun lalu kita termanjakan subsidi bbm, padahal itu adalah sebuah anggaran yang besar, satu tahun bisa memakan Rp300 triliun untuk subsidi berlangsung bertahun-tahun kenapa dipangkas dan dialihkan ke tempat produktif karena kita tidak mau masyarakat konsumtif,” tegasnya. Demikian juga kenaikan harga beras beberapa waktu lalu, Kepala Negara mengatakan pemerintah didesak untuk melakukan impor beras. ‘’Kenapa naik karena ada
desakan mencoba didesak agar kita impor, harga pasti jatuh, mau buat kebijakan mudah, gampang impor beras hanya Rp4.000 tapi petani makan apa,” katanya. Ditambahkannya, “bayang-
Joko Widodo
kan kebijakan saya impor beras, harga beras jadi Rp4.000 petani seperti apa ini yang perlu rakyat tahu gejolak itu untuk desak impor sampai saat ini kita tidak impor beras.” ‘’Ke depan kita fokus pada infrastruktur karena nanti pelabuhan sudah baik, kereta api di Papua, Kalimantan, Sumatera maka distribusi akan mudah dan barang akan jadi
murah,” kata Presiden Jokowi. Sebelumnya, sejumlah aktivis menyebut Presiden Jokowi adalah harapan baru dalam perjuangan reformasi yang bergulir selama 17 tahun terakhir. ‘’Terpilihnya Presiden Joko Widodo menjadi Presiden RI ke-7 telah membangkitkan lagi optimisme akan perubahan yang sempat mati suri selama 17 tahun,” kata aktivis 1998 dari UI Budi Arie Setiadi. Budi mengatakan, tidak mudah bagi presiden untuk mewujudkan perubahan dengan instan. Banyak tantangan dan hambatan untuk mewujudkan Nawacita, namun aktivis 1998, menurutnya, percaya niat baik dan kerja keras presiden akan berbuah manis bagi rakyat di masa depan. ‘’Menerjemahkan cita-cita reformasi dalam bentuk Nawacita hanya bisa dilakukan oleh pemimpin yang tanpa beban masa lalu. Beliau pasti bekerja keras untuk mewujudkan kemajuan bagi bangsa,” kata Budi. Aktivis 1998 lainnya, Hendrik Dikson Sirait yang juga Sekjen Aliansi Masyarakat untuk Indonesia Hebat (Almisbat) menyatakan sulit bagi presiden menunjukkan kinerja kabinet dalam enam bulan pemerintahan. (ant)
Reses Terlalu Lama
DPR Nihil Produk JAKARTA - Setelah hampir sebulan reses, DPR kembali bersidang. Pada masa sidang sebelumnya, belum ada satupun produk UU yang disahkan, selain hanya menetapkan Peppu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Direktur Advokasi Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Ronald Rofiandri menengarai salah satu hal yang membuat lemahnya kinerja fungsi legislasi DPR dalam membuat UU adalah karena banyak dan lamanya waktu reses. ‘’Ketika DPR periode 2014-2019 lebih banyak mengalokasikan waktu reses, maka akselerasi proses legislasi jelas menjadi kebutuhan alat kelengkapan DPR, fraksi hingga Setjen DPR, karena otomatis masa sidang menjadi lebih sedikit,” kata Ronald di Jakarta, kemarin. Padahal, kata dia, tahun ini dewan telah membuat target prioritas penyelesaian 37 RUU yang masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) untuk diselesaikan. Dengan minimnya capaian itu, Ronald pesimis target prolegnas bisa tercapai. Apalagi, kata dia, beberapa RUU dalam prolegnas belum bisa dibawa ke paripurna untuk ditetapkan menjadi RUU Usul Inisiatif DPR karena proses harmonisasinya belum selesai, antara lain RUU Perumahan Rakyat, RUU Penjaminan dan RUU Larangan Minuman Beralkohol. ‘’Perlu diketahui bahwa DPR, DPD, dan Pemerintah telah menyepakati 37 RUU menjadi Prolegnas Prioritas 2015, yang terdiri dari 26 RUU usulan DPR, 10 RUU usulan Pemerintah, dan 1 RUU usulan DPD,” ingatnya. Konsekuensi dari adanya sejumlah RUU yang diprioritaskan, lanjut Ronald, adalah sudah tersedianya Naskah Akademik (NA) dan naskah RUU-nya, mengingat syarat dari suatu RUU bisa diprioritaskan adalah adanya NA dan naskah RUU. (har)
Suluh Indonesia/ant
SUPERMENTOR EMPAT NEGARAWAN - Presiden ke-3 BJ Habibie (kedua kanan), Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (kanan), Wakil Presiden ke-6 Try Sutrisno (kedua kiri), Presiden pertama Timor Leste Xanana Gusmao (kiri) menjadi orator Supermentor-6: Leaders, di Jakarta, kemarin. Orasi empat tokoh negarawan dalam rangka menyambut Hari Kebangkitan Nasional ke-107 tersebut mengangkat tema "Filosofi Hidup, Resep Sukses, etos Kerja dan Ilmu Kepemimpinan".
Korupsi, Penghianatan Terhadap Publik GURU Besar Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Syamsul Anwar, menyatakan korupsi merupakan suatu pengkhianatan terhadap kepercayaan publik yang sedang dihadapi bangsa Indonesia.
Suluh Indonesia/ant
DIPERIKSA - Gubernur Jabar Ahmad Heryawan diperiksa penyidik Bareskrim Polri, kemarin. Aher diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi pembangunan Stadion Gelora Bandung Lautan Api atau Stadion Gedebage di Bandungyang menelan biaya Rp 545 miliar.
Saat menyampaikan hikmah Isra Mikraj di Istana Negara Jakarta, kemarin, Syamsul mengatakan, dalam kehidupan riil, bangsa Indonesia sekarang menghadapi satu masalah penyakit sosial yang berat yaitu fenomena korupsi yang dikatakan telah membudaya dalam masyarakat. Ia menyebutkan dari sudut hukum, korupsi dipandang sebagai kejahatan luar biasa karena
korupsi merusak dan bahkan menghancurkan sendi-sendi kehidupan dan moral masyarakat. Pemberantasan budaya korupsi merupakan “conditio sine quanon” bagi upaya pembangunan kehidupan masyarakat yang lebih baik, yakni masyarakat berkeadaban, berkesejahteraan dan berkeadilan. ‘’Dalam agama Islam, perbuatan korupsi dipandang sebagai perbuatan munkar, makan
harta hasil korupsi dinyatakan sebagai makan harta dengan jalan batil yang dilarang keras,” kata Syamsul Anwar. Ia menyebutkan dalam hadits Nabi SAW disebutkan beberapa bentuk lain korupsi seperti memberi hadiah kepada para pejabat yang dilarang Nabi Muhammad SAW. ‘’Perbuatan menyuap, menerima suap serta perantara keduanya adalah perbuatan yang dilaknat Rasulullah, termasuk perbuatan korupsi adalah melindungi para pelakunya,” katanya. Menurut dia, banyak penyebab terjadinya korupsi antara lain buruknya tata pemerintahan,
lemahnya kontrol atas birokrasi, lemahnya sumber daya yang menduduki jabatan publik, gaji yang kurang memadai, lemahnya pengawasan, kurangnya transparansi pengambilan keputusan, ketidakjelasan aturan, kurangnya teladan dari atasan, adanya niat untuk korupsi sebagai dampak dari mahalnya biaya keikutsertaan pemilu dan lainnya. ‘’Masalah korupsi merupakan masalah multi dimensional dan upaya pemberantasannya harus bersifat multifacet,” katanya seraya menyatakan, agama dapat difungsikan secara keseluruhan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. (ant)