Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Pengemban Pengamal Pancasila
Senin, 17 November 2014
No. 205 tahun VIII
Guru Besar Gunakan Narkoba MAKASSAR - Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri Cabang Makassar yang memeriksa urine dan darah Guru Besar Fakultas Hukum Unhas Makassar, Prof Muzakkir menyimpulkan hasil positif pengguna aktif. ‘’Hasilnya sudah keluar dari Puslabfor Mabes Polri Cabang Makassar dan hasilnya itu positif semua menggunakan narkoba,” ujar Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Fery Abraham di Makassar, kemarin. Ia mengatakan, pemeriksaan sampel urine dan darah yang dilakukan oleh tim sangat berhati-hati dan meskipun hasil urine sudah lebih dahulu diketahui, namun didalami lagi melalui tes darah. Dari pemeriksaan yang dilakukan terhadap dua sampel itu menunjukkan hasil yang sama yakni masing-masing sebagai
pengguna aktif narkoba. Selain dari Prof Muzakkir SH, MH yang diperiksa urine dan darahnya masih ada dosen Fakultas Hukum Unhas lainnya yakni Ismail Alrip SH, MKN dan dua orang mahasiswi yang menemani mereka Nilam Ummy Qalby (19) dan Ainun Naqyah (18) serta Syamsuddin. Kedua mahasiswa itu tercatat sebagai mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Manajemen (STIEM) Bongaya. ‘’Hasil periksa urine dan darah untuk kelima orang itu positif mengandung zat methampethamine dan setelah hasil ini keluar mereka langsung dinyatakan sebagai tersangka,” katanya. Dengan hasil itu juga, Kapolrestabes akan menggelar perkara istimewa yang rencananya akan digelar hari ini. (ant)
Jokowi Datang
Harga BBM Naik JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla memastikan pemerintah segera menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. ‘’Rencana pengumuman akan disampaikan oleh Presiden Joko Widodo setelah kembali dari lawatannya ke beberapa negara,’’ kata Wapres di Jakarta, kemarin. Sementara itu, Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah masih mengkaji
rencana kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi dengan menelaah perkembangan harga minyak mentah dunia, inflasi, dan ketersediaan logistik. ‘’Nanti kalau sudah sampai di Jakarta kita kan harus kalkulasi lagi karena kita harus mengerti harga minyak di dunia sudah turun kalkulasinya seperti apa,” kata Presiden di Brisbane, kemarin. Kepala Negara mengatakan, pemerintah juga akan melihat
inflasi dan melihat ketersediaan bahan bakar minyak di dalam negeri. ‘’Kita harus melihat inflasi. Kita harus melihat stok logistik kita seperti apa,” kata Presiden setelah acara pertemuan dengan masyarakat Indonesia di Brisbane. Sementara itu, pengamat politik Pangi Sarwi Chaniago menyarankan, Presiden Jokowi sebaiknya meninjau ulang rencana menaikan harga BBM. ‘’Presiden harus memikirkan
rakyat miskin yang akan terkena dampak kenaikan bahan bakar minyak apalagi kita sepakat mendirikan negara ini dengan mengedepankan prinsip kemakmuran dan kesejahteraan,” kata Pangi. Menurut dia, jika anggaran subisidi bahan bakar minyak sebesar Rp 246,5 triliun dicabut, maka semua barang kebutuhan pokok akan naik dan ini akan membebani rakyat. ‘’Pemerintah jangan mengambil jalan pintas
dengan menarik subsidi bahan bakar minyak karena dampaknya tidak main-main akan membuat masyarakat yang sebelumnya tidak miskin menjadi miskin,” kata dia. Pangi memberikan solusi yakni pemerintah dapat melakukan penghematan pada sektor lain serta terus meningkatkan pendapatan APBN melalui sumber-sumber lain seperti menaikan pajak perusahaan asing. (kmb/ant)
Rapat Empat Jam
KMP Tolak Usul KIH JAKARTA - Koalisi Merah Putih (KMP) akhirnya menyelesaikan rapat pembahasan mengenai kesepakatan dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH). ‘’Kami melakukan rapat koordinasi dan konsultasi mendengarkan laporan dari tim negosiasi, kami mencapai kesepakatan internal KMP setelah mendalami UU MD3 dan Tatib,” kata Hatta usai rapat di kediamannya di Jakarta, kemarin. Ia menyebutkan, terdapat kabar seakan-akan adanya pencabutan hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat. KMP telah mendalami hal tersebut. Hasilnya, hak tersebut melekat pada anggota dewan yang diatur
Pasal 79 UU MD3 serta tatib berisi mengenai hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat. Tiga hak tersebut dibahas pada pasal 164 sampai pasal 210 UU MD3. ‘’Ini diatur dalam konstitusi dalam UUD 45 dan diperkuat di UU, tidak bisa dihilangkan. Bila ada pasal yang mengulang bisa kita lakukan revisi yang kita rinci bila ada pengulangan. Inilah pandangan kami,” ujarnya. Mengenai pertemuan dengan KIH, Hatta menuturkan hal itu dilakukan dalam waktu dekat. ‘’Dalam waktu dekat pertemuan, ketum partai memberikan amanat saya dan Pak Idrus untuk melakukan pembicaran,” ujarnya. (kmb)
Suluh Indonesia/ant
PASKA BANJIR BANDANG - Seorang anak berada diantara tumpukan material yang terbawa arus banjir bandang di Jorong Lungguk Nagari Koto Kaciak, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman, Sumbar, kemarin. Masyarakat yang tinggal disekitar sungai memilih mengungsi takut banjir bandang susulan, banjir bandang, pada Kamis (13/11) merenggut satu korban jiwa dan merusak 37 unit rumah.
Politisi PDIP Desak
Rini Soemarno Dicopot
Suluh Indonesia/ant
NELAYAN ANTRE SOLAR - Nelayan menata jeriken saat antre pengisian BBM jenis solar di SPBN Tegalsari, Tegal, kemarin. Nelayan yang memiliki kapal diatas ukuran 30 GT mengalami kesulitan mendapat solar dan harus mengantre untuk mendapatkan jatah sebanyak 930 kiloliter.
JAKARTA - Anggota DPR dari F-PDIP Effendi Simbolon mendesak, sebelum menentukan Dirut Pertamina, pemerintah harus mengganti Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno. Alasannya, karena telah memangkas kewenangan Presiden Joko Widodo. Tak hanya itu, Effendi juga menilai Rini mulai menempatkan orang-orangnya di beberapa jajaran BUMN untuk memuluskan langkahnya. ‘’Sebelum presiden kalah, mending segera diganti,” ujarnya di Warung Daun Cikini Jakarta, kemarin. Menurut Effendi, upaya Rini untuk memutus rantai
Tim Penilai Akhir (TPA) dalam penunjukan 25 direksi BUMN strategis itu menandakan bagaimana rakusnya sosok Rini Soemarno. ‘’Yah inilah, orang itu kalau sudah rakus begitu ya. Sudah lupa daratan, lupa siapa dia. Ini kan harus dihentikan,” katanya. Menurutnya, hal itu tidak bisa dibiarkan karena akan berdampak negatif pada Pemerintahan yang dipimpin oleh Jokowi. ‘’Ini kan tidak bisa dibiarkan terlalu lama orang-orang seperti ini hidup. Akan merusak pemerintahan Jokowi. Dan Jokowi jangan segan-segan untuk mereshuffle dia. Karena saya kira Rini dan kroni-kroninya harus dikeluarkan dari
kabinet. Dan siapa Sudrman Said, saya dari awal kan, dalam beberapa minggu lalu kan sudah menyampaikan siapa Rini, siapa Sudirman Said siapa Sofyan Djalil,” katanya. Ketua Komisi VII DPR Kardaya Warnika menambahkan Direktur Utama PT Pertamina harus berasal dari kalangan profesional. Selain itu, sosoknya harus mengerti tentang industri perminyakan. ‘’Terserah mau dari dalam atau luar,
yang penting ngerti bisnis migas,” jelas dia. Ketidakpahaman direksi, kata dia, akan menyebabkan kesalahan dalam mengambil kebijakan. Salah satu kebijakan yang dinilai kurang tepat adalah pembelian aset dalam negeri. Bahkan, dia menilai, langkah Pertamina yang membeli ladang minyak dinilai tak ada manfaatnya bagi Pertamina karena tak akan menambah persediaan minyak. (kmb)