Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Kamis, 17 September 2015
No. 169 tahun IX
Pengemban Pengamal Pancasila
Jokowi Instruksikan :
Segera Padamkan Api JAKARTA - Bareskrim Polri berkomitmen mengusut perusahaan pelaku pembakaran hutan secara tuntas, ujar Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Brigjen Pol Yazid Fanani. ‘’Kepolisian berkomitmen mengusut pelaku pembakaran hutan. Pengusutan ini tidak secara parsial, tetapi keseluruhan,” tegas Brigjen Yazid Fanani, di Mabes Polri, Jakarta, kemarin. Pasalnya, menurut dia pengusutan kasus di kepolisian dapat menjadi pintu masuk bagi kementerian atau lembaga terkait untuk menjatuhkan saksi administrasi berupa pencabutan izin beroperasi bagi perusahaan tersebut. Dijelaskannya sanksi tersebut baru dapat dilaksanakan setelah putusan pengadilan. “Sanksi administrasi berupa pencabutan izin baru bisa dilakukan setelah diputus peng-
adilan,” ucapnya. Kepolisian saat ini tengah menangani 131 kasus dugaan pembakaran lahan dan hutan di Sumatera dan Kalimantan. Dari kasus-kasus tersebut, tercatat 28 kasus masih tahap penyelidikan, 79 kasus masuk tahap penyidikan, sementara 24 kasus sudah dinyatakan lengkap pemberkasannya atau P-21. Kasus-kasus tersebut merupakan kasus pembakaran hutan di Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan. Dari kasus-kasus tersebut ada sebanyak 126 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Sementara tercatat telah ada satu tersangka dari perusahaan yakni PT Bumi Mekar Hijau (BMH) yang diduga sebagai korporasi pelaku pembakaran hutan di Sumsel. (ant)
Waryono Divonis 6 Tahun JAKARTA - Mantan Sekjen Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Waryono Karno divonis 6 tahun penjara. Selain itu, ia juga diharuskan membayar denda sebesar Rp 300 juta. Jika tidak bisa membayarnya maka diganti dengan pidana 3 bulan kurungan. Dalam kesimpulanya, majelis hakim meyakini, mantan anak buah Jero Wacik tersebut terbukti bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama, diantaranya selaku Sekjen ESDM, Waryono terbukti melakukan korupsi bersamasama Sri Utami, dengan cara memperkaya diri sendiri, orang lain, dan korporasi terkait sejumlah kegiatan fiktif di kementeriannya, memberi atau menjanjikan sesuatu yakni memberi uang sebesar 140 ribu dolar AS, kepada Sutan
Bhatoegana selaku anggota DPR melalui Iryanto Muchyi,serta menerima gratifikasi sebesar 284,862 ribu dolar dan 50 ribu dolar AS. Vonis ini lebih rendah 3 tahun dari tuntutan JPU KPK sebelumnya yang meminta agar pria kelahiran Slawi, 62 tahun lalu, dihukum 9 tahun penjara, denda Rp.200 juta, subsider 6 bulan kurungan. Menanggapi vonis tersebut, usai persidangan, Waryono mengaku terkejut, pasalnya menurutnya pertimbangan hukum yang dikemukakan hakim dalam memvonisnya banyak yang tidak sesuai dengan fakta persidangan.’’Pertama saya kaget, fakta persidangan bertentangan, kita akan rundingkan dulu dengan keluarga, musyawarah sama keluarga seperti apa,’’ ucapnya. (wnd)
Suluh Indonesia/ade
DIVONIS - Terdakwa mantan Sekjen KESDM Waryono Karno di vonis 6 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan oleh Majelis Hakim Pengadilan Khusus Tipikor Jakarta, kemarin.
Dirut Pelindo Sebut
Rizal Ramli Menyesatkan Suluh Indonesia/ant
WISMAN BERKEBAYA - Sejumlah wisatawan asing mengenakan pakaian tradisional kebaya saat mengikuti parade seni budaya pembukaan Festival Senggigi di kawasan wisata Senggigi, Kecamatan Batulayar, Gerung, Lombok Barat, NTB, kemarin. Festival Senggigi berlangsung hingga 19 September 2015 mendatang.
Dukung Investasi JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu, meminta semua kementerian untuk mencari terobosan dalam mendukung kemudahan investasi di Indonesia. Presiden menekankan bahwa dibutuhkan langkah terobosan damai memberikan kemudahan investasi baik untuk investor lokal, domestik maupun asing.
‘’Semua harus diberikan kemudahan, sehingga pergerakan ekonomi ril bisa terlihat,” ujar Presiden Jokowi ketika membuka rapat terbatas tersebut. Diharapkan langkah-langkah kongkrit dari kementerian terkait dapat memudahkan peluang investasi di Indonesia. Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga menyatakan kepuasannya atas peringkat Indonesia dalam kategori kemudahan berinvestasi yang meningkat dari 117 ke 114
JAKARTA - Dirut PT Pelindo RJ Lino mengatakan, pernyataan Menko Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli yang menyatakan angkutan Kereta Api (KA) pelabuhan mampu mengefisienkan waktu dwelling time (bongkar muat barang) menyesatkan. Penegasan tersebut disampaikan Lino menyusul aksi Rizal Ramli yang mengeluarkan jurus “Rajawali Ngepret” dengan membongkar beton yang mengubur lintasan rel Kereta Api di Pelabuhan Tanjung
Priok, Jakarta. ‘’Saya sangat terbuka, makanya mungkin dua tiga minggu saya tidak menanggapi apa-apa karena menurut saya ada beberapa statement (Rizal Ramli) yang menyesatkan, mengganggu masyarakat,” kata RJ Lino di Gedung DPR Jakarta, kemarin. Kepada Panitia Kerja (Panja) Komisi VI DPR, Lino menepis anggapan Rizal Ramli bahwa Kereta Api pelabuhan mampu mengefisienkan waktu bongkar muat kontainer. Menurutnya, ada kelemahan angkutan KA pelabuhan. ‘’Kereta api itu tidak visible kalau jarak tem-
puhnya kurang dari 250 kilometer,” katanya. Selain itu, KA pelabuhan juga dinilai tidak efisien karena moda transportasi tersebut tidak bisa mengirim kontainer hingga ke pabrik atau perusahaan importir. ‘’Kalau kereta itu kan tak bisa mengirim barang sampai depan rumah atau pabrik,” ujarnya. Lino juga menyesalkan aksi Rizal Ramli tersebut karena pembongkaran beton yang menutup jalur kereta pelabuhan untuk akses truk kontainer tidak melibatkan dirinya. ‘’Saya tidak diundang pas (dia) ke
Priok. Datang ke rumah (pelabuhan) saya, hancurin beton saya. Yang diundang justru union JICT (Serikat Pekerja) yang laporkan saya ke manamana itu,” sesalnya. Kehadiran Lino juga menjawab banyak pertanyaan antara lain mengenai dugaan dirinya mendapat beking dari elit kekuasaan di negeri ini, pasca penggeladahan ruang kerjanya oleh penyidik Bareskrim Mabes Polri yang membuat dia marah lalu menelpon seorang dan mendesak Presiden Jokowi untuk menangani langsung persoalan itu. (har)
dari 189 negara di dunia. Selain itu, Presiden Jokowi juga menyatakan kepuasannya atas meningkatnya jumlah ekspor dan impor Indonesia saat ini sesuai data yang diperoleh dari BPS. Kenaikan di sektor impor juga dinilai bagus oleh Presiden Jokowi karena mengindikasikan masuknya barang modal atau bahan baku untuk industri di dalam negeri. (ant)
Wapres Optimis
Bisa Tekan Angka Kemiskinan JAKARTA - Wapres Jusuf Kalla optimistis bisa menekan angka kemiskinan di Tanah Air meskipun Badan Pusat Statistik ragu angka kemiskinan yang mencapai 11 persen sulit diturunkan. ‘’Sesulit apa
pun, pasti bisa. Kalau tingkat produktivitasnya dinaikkan dan harganya dipaksa turun, itu pasti bisa. Sulit bukan berarti tidak bisa,” kata Wapres Kalla usai menghadiri rapat koordinasi di Kantor Kemen-
terian Pertanian, Jakarta Selatan, kemarin. Wapres menjelaskan jika sebab naiknya angka kemiskinan tersebut adalah harga pangan, maka hal itu bisa ditangani dengan peningkatan produktivitas hasil pertanian pangan. ‘’Itu memang apabila harga beras naik dan harga lainnya juga naik, maka pasti menimbulkan pertambahan angka kemiskinan, yaitu angka dimana biaya hidupnya tidak cukup atau kurang. Oleh karena itu, salah satu solusinya adalah dengan menstabilkan harga pangan,” jelasnya. Sebelumnya, BPS mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia bertambah menjadi 11,22 persen. Pada Maret 2015, jumlah penduduk miskin tercatat 28,59 juta orang atau 11,22 persen. Angka ini bertambah 0,86 juta orang dibandingkan dengan posisi September 2014. ‘’Kalau tidak ada upaya khusus, susah untuk menurunkannya. Seperti di negara Asean lainnya, kalau sudah di level 11 persen menurunkannya tidak mudah,” kata Suryamin. Dia menambahkan tingkat kemiskinan yang sudah berada di level 11,22 persen terbilang tinggi. (ant)
Suluh Indonesia/ant
KEBAKARAN HUTAN - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya (tengah) bersama Kapolri Jenderal Pol. Badrodin Haiti (kiri) dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Laksamana Muda TNI Willem Rampangilei (kanan) memberikan keterangan pers seusai mengikuti rapat kabinet terbatas di Kantor Kepresidenan, Jakarta, kemarin. Rapat tersebut membahas soal upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan serta penegakan hukum terhadap pelaku, baik perorangan maupun korporasi.
Kalau Ekonomi Baik
Gaji Presiden-Wapres Naik JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai usulan kenaikan gaji untuk presiden dan wakil presiden belum diperlukan, mengingat kondisi perekonomian yang masih labil. ‘’Kalau mau dinaikkan ya kita lihat keadaanlah. Kalau memang ekonomi baik ya bisalah, tapi kalo ekonomi masih seperti ini ya jangan dululah. Kalau ekonomi sudah naik sedikit bolehlah,” kata Wapres
usai menghadiri rapat koordinasi di Kementerian Pertanian di kawasan Ragunan, Jakarta Selatan, kemarin. Nominal gaji presiden dan wakil presiden di Indonesia memang jauh lebih rendah dibandingkan sejumlah negara berkembang lainnya. Namun, menurut Wapres Kalla, dengan gaji bersih yang diterima tersebut masih mencukupi karena ditopang dengan sejumlah tunjangan lain. ‘’Memang
gaji presiden termasuk saya dan menteri-menteri di Indonesia termasuk kecil di banyak negara. Namun, juga kita apresiasi para pejabat, menteri yang gajinya hanya tidak cukup Rp20 juta, saya sendiri Rp40 juta, tapi kan ada mobil, rumah dan sebagainya,” jelas Wapres. Sebelumnya, Komisi II DPR RI mengusulkan kenaikan gaji bagi Presiden Joko Widodo, karena dinilai pendapatan Presiden masih jauh di bawah
gaji direktur badan usaha milik negara (BUMN). Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Tagore Abubakar menilai gaji Presiden harus paling tinggi dari pejabat negara lain karena merupakan panglima tertinggi. Terkait usulan tersebut, Wapres Kalla berkelakar menyampaikan terima kasih atas hal itu. ‘’Oh begitu, sampaikan terima kasihlah (pada DPR),” ujarnya. (ant)