Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Jumat, 17 April 2015
No. 74 tahun IX
Pengemban Pengamal Pancasila
Gubernur Sumsel Mangkir JAKARTA - Gubernur Sumsel Alex Noerdin kembali mangkir dari panggilan penyidik KPK.Sedianya, orang nomor satu di Provinsi Sumatera Selatan tersebut akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka, Rizal Abdullah, anak buahnya, yang ditetapkan tersangka KPK terkait perkara dugaan korupsi pembangunan Wisma Atlet di Jakabaring dan Gedung Serbaguna Provinsi Sumsel tahun anggaran 2010-2011. Namun, Alex beralasan tengah mengikuti kegiatan dinas yang tidak bisa ditinggalkan. Sebelumnya, kader Partai Golkar tersebut malah enggan memenuhi panggilan penyidik lembaga anti rasuah yang kini dipimpin oleh Taufiqurahman Ruki cs tersebut tanpa memberi keterangan. ‘’Pak Gubernur ada kegiatan Musren-
bang RKPD Provinsi Sumsel dan beberapa kegiatan audiensi di Palembang,’’ kata Kabiro Humas dan Protokol Sumsel Zaki Aslam di Jakarta, kemarin. Menanggapi ketidakhadiran Alex Noerdin tersebut, Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha mengatakan, pemeriksaan Alex akan dijadwalkan ulang. ‘’Akan dijadwalkan ulang pemeriksaanya Senin (20/4) mendatang,” kata Priharsa. Sementara itu, ketika disinggung bagaimana jika tidak hadir lagi tanpa alasan yang patut apakah KPK akan menjemput paksa yang bersangkutan, Priharsa hanya menjawab diplomatis. ‘’Ada keterangannya. Kita masih berperasangka baik saja. Belum ada rencana untuk penjemputan paksa,’’ tukasnnya.(wnd)
Wapres Instruksikan
Ujian Nasional Diulang JAKARTA - Wapres Jusuf Kalla menginstruksikan pelaksanaan ujian nasional ulang sebab terjadi kebocoran 30 paket soal di internet. ‘’Itu kejahatan. Saya instruksikan untuk meneliti sejauh mana dampak kejahatan yang dibuat oleh seorang pegawai percetakan itu. Karena itu, paling tinggi di beberapa daerah, maka di daerah itu
sekolahnya yang kena harus diuji lagi,” katanya di Kantor Wapres Jakarta, kemarin. Dia mengatakan tidak semua paket soal akan diujikan ulang di sekolah, melainkan hanya 30 paket soal yang akan diulang ujiannya. ‘’Tidak semua diulang, ini kan 10.000 soal, yang dimasukkan (di internet) atau bocor itu cuma 30, jadi sepersekian mil persen.
Dampaknya juga tidak banyak dan tidak semua orang tahu itu ada di ‘Google’,” jelasnya. Wapres pun sudah memerintahkan Mendibud dan Dikdasmen Anies Baswedan untuk menelusuri lebih lanjut penyebab bocornya soal ujian nasional tersebut ke internet. ‘’Saya dijanjikan oleh Anies dalam dua hari ini dia bisa lacak di mana efeknya, karena ini
bisa dilacak,” katanya. Secara terpisah, Anies mengatakan belum memutuskan apakah ada UN ulang atau tidak, dikarenakan kebocoran soal ujian.’’Belum diputuskan (UN) diulang atau tidak. Semua kemungkinan ada, tergantung dari temuan nanti,” ujar Anies. Mendikbud menjelaskan saat ini masih terbuka kemungkinan mengenai rencana
mengadakan UN ulang. Hal tersebut tergantung dari hasil pemindaian lembar jawaban apakah polanya menunjukkan indikasi kebocoran atau tidak. ‘’Jika dari analisis pola jawaban UN ditemukan indikasi kebocoran soal, maka Kemdikbud meminta perusahaan yang mencetak naskah tersebut untuk membiayai pelaksanaan UN ulang,” jelas dia. (son/ant)
Mendagri Wacanakan
Pembubaran Bulog SEMARANG - Mendagri Tjahjo Kumolo mewacanakan pembubaran Badan Urusan Logistik (Bulog), karena dinilai tidak mampu menyelesaikan permasalahan terkait dengan pengelolaan beras. ‘’Kalau menangani urusan kecil seperti mengurus beras dan membeli beras hasil panen dari petani saja tidak bisa, ya dibubarkan saja,” katanya di Semarang, kemarin. Mendagri mengaku banyak menerima laporan dan melihat pemberitaan di media mengenai kinerja Bulog yang tidak maksimal dalam melayani masyarakat di sektor pangan. Menurut dia, wacana pembubaran lembaga milik pemerintah ini merupakan opsi terakhir karena sebe-
lumnya ada hal yang masih bisa dilakukan yaitu reformasi di jajaran Bulog. ‘’Saya yang meneriakkan pembubaran Bulog sejak zaman pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono karena Bulog cenderung berbisnis untuk mencari keuntungan,” ujarnya. Hal tersebut disampaikan Mendagri saat memberikan pengarahan pada kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan wilayah tingkat provinsi 2015 di Gedung Gradhika Bhakti Praja, kompleks Kantor Gubernur Jateng. Pada musrenbang provinsi tersebut, Bupati Tegal Enthus Susmono juga mempertanyakan kinerja Bulog di semua tingkatan. (ant)
Suluh Indonesia/ant
F-16 GAGAL TERBANG - Petugas menyiramkan cairan ke badan pesawat tempur F16 yang terbakar di ujung landasan pacu Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, kemarin. Pesawat tempur F16 dengan nomor register TS 1643 yang dipiloti oleh Letkol Pnb Firman Dwi Cahyono tersebut gagal tinggal landas (takeoff) dan terbakar sekitar pukul 08.15 WIB.
DPR Setujui Jadi Kapolri
Jalan Panjang Badrodin Haiti KOMISI III DPR RI akan menggelar rangkaian fit and proper test calon Kapolri Komjen Pol. Badrodin Haiti. Tanpa perdebatan, DPR setuju Badrodin Haiti sebagai Kapolri.
Suluh Indonesia/ant
DPR SETUJUI - Calon Kapolri Komjen Pol. Badrodin Haiti (tengah) bersama Ketua DPR Setya Novanto (kedua kiri) dan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan (kiri), Fadli Zon (kedua kanan) dan Agus Hermanto (kanan) mengangkat tangan mereka usai Sidang Paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, kemarin.
DPR akhirnya menyetujui Komjen Pol. Badrodin Haiti sebagai Kapolri. Persetujuan itu diambil dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen Jakarta, kemarin. Tanpa ada perdebatan, 10 fraksi di DPR menyetujui Badrodin untuk memimpin Polri, yang sekitar tiga bulan tanpa pemimpin definitif. Awalnya, Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin menyampaikan laporannya terkait keputusan uji kelayakan dan kepatutan Badrodin di Komisi III DPR. Badrodin dinyatakan lolos secara aklama-
si dalam uji kelayakan dan kepatutan itu yang berlangsung sekitar dua jam. “Komisi III melalui pandangan fraksi menyetujui dan mengangkat Komisaris Jenderal Badrodin Haiti sebagai Kapolri,” ujar Aziz. Semua fraksi juga, kata dia, sepakat meminta Presiden Joko Widodo membatalkan pengangkatan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai kepala Polri. Sebelumnya, DPR sudah menyetujui Budi Gunawan sebagai kepala Polri. Namun, Jokowi memutuskan tidak melantik yang bersangkutan.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang memimpin rapat lalu bertanya kepada semua anggota DPR yang hadir apakah bisa menyetujui hasil uji kelayakan dan kepatutan tersebut. ‘’Apakah bisa disetujui,’’ tanya Fadli Zon. ‘’Setuju,” jawab para ang-
gota DPR yang hadir. Selanjutnya, Badrodin langsung maju ke depan, bersalaman, dan berfoto bersama dengan kelima pimpinan DPR. Kini, Badrodin tinggal menunggu untuk dilantik oleh Presiden Jokow Widodo. (har)