Edisi 16 April 2015 | Suluh Indonesia

Page 1

Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com

Pengemban Pengamal Pancasila

Kamis, 16 April 2015

No. 73 tahun IX

228 TKI

Tunggu Eksekusi Mati BANGKALAN - Sebanyak 228 TKI di seluruh Indonesia yang bekerja di berbagai negara di dunia, kini menunggu eksekusi mati, karena terlibat kasus kriminal. ‘’Dari jumlah itu sebanyak 37 orang TKI diantaranya adalah TKI yang berada di Arab Saudi,” katanya Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI Moh Iqbal saat berkunjung ke rumah keluarga TKI Siti Zaenab di Bangkalan, kemarin. Ia menjelaskan, semula, jumlah TKI di Arab Saudi yang hendak dieksekusi mati sebanyak 38 orang. Namun, karena satu diantaranya telah dilaksanakan, yakni TKI Siti Zaenab, maka kini tinggal 37 orang. Saat ini, pemerintah Indonesia terus berupaya membebaskan para TKI yang terancam hukuman mati tersebut, baik yang ada di Arab Saudi, mau-

pun di sejumlah negara lain. Dari sebanyak 37 TKI yang terancam hukuman mati di Arab Saudi itu, satu diantaranya masuk kategori “kritis” yakni tidak bisa diselamatkan karena membunuh anak kecil. ‘’Namanya Karni Binti Tarsim, asal Brebes,” katanya. Khusus di Arab Saudi, dari sebanyak 37 TKI yang terancam hukuman mati itu, kasus tindak pidana kriminal yang dituduhkan berbeda. Ada yang karena kecelakaan lalu lintas hingga menyebabkan korban meninggal dunia, ada pula karena, adapula karena tuduhan sihir. Selain itu, ada juga diantara para TKI itu yang terjerat kasus perzinahan. ‘’Kalau selain kasus pembunuhan itu masih ada peluang untuk dilakukan upaya pemaafan,’’ terangnya. (ant)

BC Soetta Sita Sabu Rp 31 Miliar TANGERANG - Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang menggagalkan penyelundupan narkotika senilai Rp31 miliar dengan barang barang bukti sebanyak 15.809 gram methamphetamine atau sabu. Kepala Kantor Bea Cukai SoekarnoHatta, Okto Irianto di Tangerang, kemarin mengatakan, ada delapan kasus yang berhasil diungkap dari barang bukti yang telah disita. Kasus pertama yakni pada Jumat (13/ 3) dengan barang bukti sebanyak 198 gram sabu senilai Rp384 juta. Petugas mengamankan tiga orang WNI yang berasal dari Malaysia. Lalu, pada hari Kamis (2/4) dengan barang bukti 5.046 gram sabu senilai Rp10 miliar lebih yang disita petugas dari

Gudang PJT. Dari kasus itu, diamankan satu WNI yang baru tiba dari China. Sehari kemudian yakni Jumat (3/4) dengan lokasi yang sama dengan asal penerbangan Malaysia, petugas menemukan 444 gram sabu senilai Rp888 juta yang disembunyikan di dalam buku gambar. Atas kejadian itu diamankan dua orang WNI. Lalu pada Rabu (8/4) di terminal 3 dengan asal penerbangan Kuala Lumpur, petugas menyita 103 gram sabu yang disembunyikan di dalam tiga kapsul. Dari barang bukti senilai Rp406 juta itu, petugas mengamankan satu WNI. Dihari yang sama, petugas juga menyita sabu di terminal 2D sebanyak 1.058 gram atau senilai Rp2,1 Miliar. Barang bukti yang disita dari dalam dinding koper itu juga diamankan satu WN kenya. (ant)

Suluh Indonesia/ant

SDA DIPERIKSA - Mantan Menag Suryadharma Ali menjalani pemeriksaan di Jakarta, kemarin. SDA diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penyelenggaraan haji.

Perombakan Kabinet

JK : Nanti Ya

Suluh Indonesia/ant

PEKERJA KREATIF - Kelompok pekerja seni, industri kreatif, aktivis lingkungan serta musisi menjawab pertanyaan wartawan usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin. Pertemuan yang dihadiri musisi Abdi - Slank, Jerinx - SID, Adi MS, Marzuki, dan lain-lain tersebut untuk menyerap aspirasi dari para aktivis dalam bidang lingkungan hidup, seni dan budaya, musik dan film.

JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak menjawab ketika ditanyakan oleh wartawan mengenai isu terkait “reshuffle” atau perombakan kabinet yang beberapa kali dicetuskan oleh sejumlah pihak di masyarakat. ‘’Nanti ya,” kata Jusuf Kalla sambil tersenyum dan segera berlalu ketika ditanyakan wartawan soal “reshuffle” atau perombakan kabinet di Kantor Wapres Jakarta, kemarin. Kemudian, Wapres menaiki mobil golf yang mengantarnya ke Kantor Presiden untuk mengikuti agenda Sidang Kabinet Terbatas

yang akan dilaksanakan pada Rabu sore ini. Sebelumnya, Seskab Andi Widjajanto menyatakan hingga saat ini tidak ada pembicaraan mengenai reshuffle atau perombakan kabinet oleh Presiden Joko Widodo. ‘’Tidak pernah itu dibicarakan oleh Presiden ke kami pembantupembantunya,” kata Andi. Sementara Mensesneg Pratikno mengaku belum mendengar akan dilakukan perombakan kabinet kerja dalam waktu dekat ini. Terkait pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla bahwa menteri-menteri perlu die-

valuasi, Praktikno mengatakan bahwa kinerja menteri setiap saat dievaluasi oleh Presiden Joko Widodo saat rapat kabinet. ‘’Setiap rapat Presiden melakukan evaluasi terhadap kinerja menteri. Presiden kadang masuk ke dalam isu yang lebih detil untuk mengevaluasi agar kinerja menteri berjalan baik,” katanya. Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDIP Irmadi Lubis mengimbau Presiden Jokowi untuk berani melakukan “reshuffle” guna meningkatkan kinerja pemerintahan. ‘’‘Reshuffle’ kabinet terutama pada menteri-menteri di

bidang ekonomi,” kata Irmadi. Irmadi menilai, selama enam bulan pemerintahan Joko Widodo, kinerja pemerintah belum ada yang program pemerintah yang secara substansial membela kepentingan rakyat dan negara. Dalam survei yang dilakukan Kelompok Diskusi Kajian Opini Publik Indonesia (kedaiKOPI), didapatkan hasil sebanyak 96,5 persen dari seluruh responden menginginkan perombakan Kabinet Kerja. Masyarakat nampaknya ingin Presiden Jokowi segera merombak Kabinet Kerjanya, karena kinerja belum optimal. (ant)

DPR Agendakan

Uji Kelayakan Kapolri

JAKARTA - Komisi III DPR memutuskan melanjutkan mekanisme uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri, yang dijadwalkan hari ini. ‘’Rapat pleno besok mengagendakan mendengarkan pemaparan dari Pak Badrodin Haiti sebagai calon Kapolri,” kata Ketua Komisi III DPR RI Aziz Syamsudin di Gedung Nusantara II, Jakarta, kemarin. Dia mengatakan setelah Badrodin memaparkan visi misinya maka anggota

Komisi III DPR RI akan mengajukan pertanyaan kepada yang bersangkutan. Menurut dia setelah agenda uji kelayakan dan kepatutan selesai maka masingmasing fraksi akan dimintai pendapat akhirnya terkait calon Kapolri. ‘’Mudah-mudahan besok (Kamis 16/4) bisa dijadwalkan pembuatan surat kepada Pimpinan DPR RI untuk mengagendakan rapat paripurna dalam waktu terdekat,” ujarnya. Aziz mengatakan diharap-

kan uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri bisa selesai besok atau tepatnya sebelum pelaksanaan Konferenai Asia Afrika yang dimulai 19-24 April 2015. Menurut dia Indonesia sudah terlalu lama membiarkan kosong posisi Kapolri sehingga harus segera ditetapkan seorang diposisi tersebut. ‘’Tadi ada juga usulan untuk mempersingkat (proses uji kelayakan dan kepatutan) karena ada agenda lain,’’ katanya. (har)

KPU Ultimatum Pemda

Siapkan Anggaran Pilkada JAKARTA - KPU memperingatkan masing-masing pemerintah daerah untuk menganggarkan dana pemilihan kepala daerah paling lambat akhir pekan ini, saat tahapan pembentukan penyelenggara adhoc pilkada dimulai. Komisioner KPU Ida Budhiati di Jakarta, Selasa mengatakan, jika hingga tenggat tersebut, yakni 19 April, daerah belum juga menganggarkan dananya, maka pelaksanaan pilkada di daerah tersebut ditunda. ‘’Apabila sampai

dengan pelaksanaan tahapan pembentukan badan penyelenggara tingkat kecamatan (PPK) dan kelurahan (PPS) belum juga tersedia anggarannya, maka KPU provinsi, kabupaten dan kota melakukan penundaan pemilihan,” kata Ida Budhiati. Dalam draf Peraturan KPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pilkada 2015, lanjut Ida, disebutkan pembentukan penyelenggara adhoc tersebut dilakukan pada 19 April 2015. ‘’Batas toleransi-

nya sampai dengan pelaksanaan pembentukan badan penyelenggara adhoc, PPK dan PPS, yang dimulai 19 April,” tambahnya. Pelaksanaan tahapan pemilihan kepala daerah dapat terganggu jika tidak ada dana yang dianggarkan oleh masing-masing pemerintah daerah penyelenggara pilkada. Menurut Ida, keputusan penundaan tersebut merupakan konsekuensi dari tidak adanya anggaran pilkada. ‘’Melakukan kegiatan kan ada konsekuensi anggaran, mengumumkan seleksi administrasi, seleksi tertulis, wawancara itu semua ada biaya yang harus dikeluarkan. Kalau tidak tersedia, bagaimana KPU melaksanakan pembentukan badan penyelenggara adhoc di daerah,” jelasnya. Penundaan tersebut diberlakukan hingga pemerintah daerah menyediakan dana pilkada. Jika dana tersebut tersedia di tengah proses tahapan, maka KPU daerah akan menyusun ulang jadwal pelaksanaan pemungutan suara. (ant)

Suluh Indonesia/ant

DATANGI RUMAH BADRODIN - Calon Kapolri tunggal Komjen Pol Badrodin Haiti (tengah) berjabat tangan bersama anggota Komisi III DPR saat mendatangi rumahnya di Jagakarsa, Jakarta, kemarin. Kedatangan Komisi III itu merupakan bagian dari tahapan uji kelayakan dan kepatutan calon kapolri yang beberapa waktu lalu diajukan Presiden Jokowi.

Buntut Adu Jotos

Anggota Dewan Terancam Dipecat JAKARTA - Mahkamah Kehormatan Dewan tidak menutup kemungkinan mengenakan sanksi pemecatan terhadap legislator terkait pemukulan yang diduga dilakukan Mustofa Assegaf terhadap Wakil Ketua Komisi VII DPR Mulyadi pada Rabu (8/4). ‘’Bisa saja, ketika hasil pemeriksaan dikualifikasikan sebagai bentuk pelanggaran berat,” kata Anggota MKD Syarifuddin Suding

di Gedung Nusantara II, Jakarta, kemarin. Suding mengatakan MKD akan mempertimbangkan secara matang dalam memberikan saksi terkait peristiwa pemukulan itu. Menurut dia, MKD akan mendalami apakah kejadian itu merusak citra institusi, marwah, harkat, dan martabat dewan. ‘’Itu nanti dipertimbangkan setelah kami mengumpulkan bukti-bukti dan keterangan yang ada

lalu akan kami simpulkan,” ujarnya. Dia menjelaskan MKD tentu akan melakukan sejumlah mekanisme pemeriksaan etik dalah satunya pemeriksaan terhadap keduanya, yakni Mulyadi maupun Mustofa Assegaf. Menurut dia, dari pemanggilan keduanya, MKD akan menelusuri tingkat kesalahan yang dilakukan pelaku apakah masuk dalam indikasi pelanggaran ringan, sedang, atau berat. ‘’Misalnya sanksi itu bisa

dari peringatan dulu, tidak diperbolehkan menempati posisi pimpinan Alat Kelengkapan Dewan sampai pemecatan,” katanya. Sebelumnya anggota DPR Mustofa Assegaf dari fraksi PPP diduga melakukan pemukulan terhadap Wakil Ketua Komisi VII DPR Mulyadi dari Fraksi Demokrat. Kejadian itu berlangsung di sela-sela rapat kerja (Raker) dengan Menteri ESDM Sudirman Said. (ant)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
Edisi 16 April 2015 | Suluh Indonesia by e-Paper KMB - Issuu