Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Senin, 16 Maret 2015
No. 51 tahun IX
Pengemban Pengamal Pancasila
Dua Pesawat Jupiter Jatuh KUALA LUMPUR - Dua pesawat Jupiter Aerobatic Tim TNI Angkatan Udara jatuh ketika berlatih menjelang Pameran Internasional Maritim dan Udara (LIMA ’15) di Pusat Pameran Antarabangsa Mahsuri, Langkawi, Malaysia, kemarin. Salah satu pesawat tersebut jatuh menimpa rumah penduduk di Kampung Gelam, Kedawang, dan mengakibatkan dua penghuni rumah cedera ringan dan dilarikan ke Rumah Sakit Langkawi, demikian dilaporkan portal Berita Harian. Sementara pilot dan ko-pilot kedua pesawat dinyatakan selamat. Keempat korban ditemukan pasukan penyelamat setelah mendarat dengan payung terjun masing-masing dan dibawa ke Hospital Langkawi untuk dirawat.
Peristiwa terjadi sekitar pukul 14.00 waktu setempat ketika enam pesawat KT-1B pasukan aerobatik itu sedang melintasi ruang udara MIEC, sebelum sayap dua pesawat bertabrakan sehingga terhempas. Semenmtara itu, TNI-AUakan mengusut penyebab kecelakaan dua pesawat tersebut. ‘’Kami akan mengirim tim khusus yang menyelidiki kasus kecelakaan pesawat. Kami akan kirim secepatnya,” kata Kadispen TNI AU Marsekal Pertama TNI Hadi Tjahjanto. Ia mengatakan, peristiwa kecelakaan itu terjadi pada Minggu siang saat Jupiter Aerobatic Team (JAT) melakukan atraksi ketika gladi bersih. ‘’Empat orang pilot berhasil selamat karena bisa keluar dengan kursi pelontar,” kata Hadi. (ant)
Kecewa Tak Dapat Laporan
Jokowi Cek Harga Beras BOGOR - Presiden Joko Widodo alias Jokowi menyatakan kekecewaannya tidak mendapatkan laporan harga raskin (beras miskin) di pasar dari sejumlah pejabat bawahannya dalam rapat terbatas di Istana Bogor. ‘’Kemarin saya cek sendiri melalui orang saya, dan hasilnya akan disampaikan. Ini terbalik, seharusnya saya mendapat laporan,” ujar Presiden Joko
Widodo di depan sejumlah menteri dan kepala instansi terkait saat rapat di Istana Bogor, kemarin. Jokowi mengatakan bahwa setelah hasil operasi pasar dan pengelontoran raskin yang dilakukan kira-kira tiga minggu yang lalu, hingga saat ini belum ada laporan harga di pasar kepada dirinya. ‘’Biasanya saya yang mendapatkan laporan, tapi kali ini saya yang akan
melaporkan hasilnya,” ujar Jokowi. Berdasarkan hasil pemeriksaan pasar yang dilakukan baru-baru ini harga beras di Pasar Cipinang untuk jenis IR3 yang tadinya Rp7.800 dan mengalami kenaikan harga hingga Rp 9.300 per kiligramnya, sekarang menjadi Rp7.900. Sedangkan untuk beras jenis IR2 yang sebelumnya seharga Rp7.300 dan mengalami
kenaikan hingga Rp 10.300 sekarang menjadi Rp 8.300 per kilogram. Rapat terbatas tersebut dihadiri oleh sejumlah menteri yaitu Menko Perekonomian, Mensesneg, Menteri BUMN, Menteri ESDM, Menteri Pertanian, Kepala Bulog, Seskab, Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri PU dan Menteri Perdagangan (Mendag).
Agenda rapat terbatas tersebut dilakukan untuk membahas antisipasi fluktuasi Rupiah terhadap dolar AS dan kebijakan dalam rangka menetukan harga beras. Untuk diketahui, sejak awal Maret ini harga beras melonjak tajam, dan janji pemerintah untuk menurunkan harga beras belum terbukti. Begitu pula rupiah terpuruk hingga Rp 13.500/dolar. (ant)
Obral Remisi
Yasonna Dikecam JAKARTA - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mewacanakan akan tetap memberikan remisi dan pembebasan bersyarat kepada terpidana kasus korupsi sesuai perundangundangan yang berlaku. Menanggapi rencana tersebut,sejumlah pegiat anti korupsi pun langsung mengecam keras kebijakan yang akan dilakukan Menteri Kabinet Kerja Era Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla tersebut. ‘’Ini makin menggenapi dan membenarkan indikasi rezim Jokowi yang secara terstruktur mengeliminasi upaya pemberantasan korupsi,’’ kata pegiat anti korupsi yang berasal dari Indonesin Legal Rountable di Jakarta, kemarin. Selain itu, jika benar Menteri yang berasal dari kader PDI-Perjuangan be-
nar-benar merevisi PP 99 Tahun 2012 Tentang Pengetatan Remisi dan Pembebasan Bersyarat bagi para terpidana kasus korupsi, maka menurut Erwin, pemerintahan Jokowi-JK dinilai sudah tidak punya otoritas moral untuk memimpin bangsa ini kedepan. ‘’Rezim ni sangat jelas tidak pro pemberantasan korupsi, namun prokoruptor,’’ katanya. Senada dengan Erwin, pegiat anti korupsi yang berasal dari Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI FH UI) Choky Risda Ramadhan mengatakan, dengan adanya rencana tersebut, maka Menkumham dinilai sebagai pihak yang tidak pro terhadap pemberantasan korupsi. ‘’Ya (tidak pro pemberantasan korupsi) kalau sampai keluarin kebijakan itu,’’ tukasnya. (wnd)
Suluh Indonesia/ant
UPACARA MELASTI - Sejumlah umat Hindu berjalan sambil membawa berbagai sesaji, saat berlangsung upacara Melasti untuk menyambut Hari Raya Nyepi, di Pantai Marina Semarang, Jateng, kemarin. Upacara Melasti yang diikuti ratusan umat Hindu itu bertujuan untuk membersihkan diri dan jiwa dari segala bentuk perbuatan buruk di masa lalu serta memohon kepada Sang Hyang Widhi agar diberikan kekuatan saat melaksanakan Hari Raya Nyepi.
Mungkinkah Swasembada Beras Tercapai ?
Suluh Indonesia/ant
EVAKUASI KORBAN - Kapal Perang milik TNI AL berhasil menyelamatkan korban kapal KM Nurah yang tenggelam di perairan sebelah utara Tanjung Tondang, Pulau Bintan, Kepulauan Riau, kemarin.
PEMERINTAH menargetkan swasembada pangan khususnya beras tahun 2017, namun berdasarkan perkembangan di lapangan, ada kemungkinan target itu terwujud lebih cepat. Informasi mengenai beras dalam beberapa pekan terakhir bertengger di halaman-halaman utama surat kabar. Kalaupun bukan “head line”, setidaknya di halaman depan. Tetapi, semua fokus kepada persoalan harga beras yang melambung. Berita baru soal pencapaian swasembada beras seolah tak dihiraukan karena lebih “menyengat” harganya daripada swasembadanya. Hal itu disebabkan beberapa kemungkinan. Pertama, janji dan wacana swasembada beras
sudah lama disampaikan pemerintah, tetapi tak pernah terealisasi sejak 1984. Kedua, harga beras lebih riil dirasakan dan masyarakat lebih
realistis ketimbang beranganangan pada isu swasembada. Dalam kaitan ini, swasembada pun masih dikritisi apakah akan berpengaruh kepada harga yang
stabil dan terjangkau. Di sisi lain, mengaitkan swasembada dengan kesejahteraan petani mutlak dilakukan, namun pengalaman menunjukkan swasembada tak banyak pengaruhnya kepada kesejateraan petani. Karena itu, isu swasembada tak terlalu menarik bagi petani. Untuk membuat swasembada sebagai isu menarik, maka perlu meyakinkan publik bahwa swasembada akan menciptakan harga stabil dan lebih terjangkau. Di samping itu, swasembada akan menyejahterakan petani melalui penetapan harga jual di tingkat petani lebih baik. Indonesia dengan jumlah penduduk sekitar 250 juta membutuhkan stok beras yang sangat banyak. (ant)