Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Pengemban Pengamal Pancasila
Kamis, 13 November 2014
No. 203 tahun VIII
Polri Gelar Operasi Patuh JAKARTA - Polri segera menggelar Operasi Patuh 2014 yang akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran polisi lalu lintas. ‘’Pelaksanaan Operasi Patuh 2014 itu akan dimulai pada November ini dan sasaran utamanya adalah pemeriksaan kendaraan bermotor,” kata Kasubdit Lalu Lintas Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Hindarsono di Jakarta, kemarin. Ia mengatakan, pelaksanaan Operasi Patuh 2014 itu akan dilaksanakan selama 14 hari yang dimulai pada 26 November 2014 dan nanti dilaksanakan razia di beberapa daerah di DKI Jakarta dan sejumlah daerah lainnya. Dalam razia tersebut, polisi akan memeriksa kelengkapan kendaraan bermotor seperti STNK dan SIM serta perlengkapan lainnya seperti helm, spion
KIH Dipastikan
Dapat 21 Kursi JAKARTA - Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) sepakat berdamai. Ketua Umum PAN Hatta Rajasa memastikan kesepakatan damai diperoleh setelah kedua kubu sepakat memberikan 21 kursi pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD) bagi KIH. ‘’Ada 16 penambahan (posisi wakil ketua di setiap AKD), dan 5 diambil dari yang sudah ada. Jadi totalnya 21,” kata Hatta usai pertemuan perwakilan dari KIH dan KMP di Jakarta, kemarin. Pertemuan tersebut dihadiri perwakilan dari KIH dan KMP dari unsur pimpinan partai. Selain Hatta, perwakilan KMP yang hadir antara lain Sekjen DPP Partai Golkar Idrus Marham dan Sekjen DPP PAN yang juga Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, sedangkan dari KIH diwakili juru runding KIH Pramono Anung dan
Ketua Fraksi PDIP Olly Dondokambey. Untuk mengakomodir keinginan KIH, Hatta menjelaskan sudah disepakati pula revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3). Dengan begitu, di tiap AKD akan terjadi penambahan satu wakil ketua, sehingga komposisinya menjadi satu ketua dan empat wakil ketua. Dia menjelaskan, pertemuan membahas hal-hal teknis untuk menjalankan empat point yang telah disepakati sebelumnya. Empat point kesepakatan yang dimaksud, pertama KIH dan KMP menerima tawaran 21 kursi pimpinan alat kelengkapan dewan. Kedua, KIH dan KMP ingin UU MD3 direvisi agar point pertama bisa terlaksana. Terkait hal ini KIH akan mengirim daftar anggota Baleg untuk revisi. (har)
dan lainnya. Ia juga mengingatkan kepada para sopir agar selalu menggunakan sabuk pengaman dan untuk pengemudi sepeda motor agar menyalakan lampu utamanya di siang hari. ‘’Razia dalam Operasi Patuh 2014 ini polisi akan lebih mengedepankan tindakan hukum secara preemtiv dan preventif,” ucapnya. Untuk itu diimbau kepada masyarakat agar selalu berhati-hati dalam berkendaraan selalu taat aturan lalu lintas karena dalam razia ini polisi juga akan mencari kendaraan bermotor hasil pencurian dan penggelapan serta tindak pidana lainnya. ‘’Kami berharap pada pelaksanaan Operasi Patuh nanti semua pelanggaran aturan lalu lintas serta kecelakaan bisa menurun,’’ tuturnya. (ant)
Suluh Indonesia/ant
BARBUK DILELANG - Petugas menunjukan barang sitaan sebelum dilelang di KPK Jakarta, kemarin. 42 barang sitaan dari kasus korupsi dilelang setelah berkekuatan hukum tetap.
DPR Isyaratkan
Tolak Perppu Pilkada JAKARTA - Ketua Komisi II DPR RI Rambe Kamarulzaman mengisyaratkan DPR RI akan menolak menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) No 1 tahun 2014 tentang Pemilu Kepala Daerah. ‘’Sesuai amanah pasal 22 ayat 1 UUD NRI 1945 menyebutkan, dalam hal ikhwal keadaan genting yang memaksa maka Presiden dapat menerbitkan Perppu,” kata Rambe Kamarulzaman pada diskusi Dialog Kenegaraan: Pemilukada 2015 Mau Kemana di Gedung MPR/DPR/
DPD RI Jakarta, kemarin. Menurut Rambe Kararulzaman, sesuai amanah pasal 22 ayat 1 tersebut, menegaskan bahwa Presiden hanya dapat menerbitkan Perppu dalam kondisi genting yang memaksa, yakni adanya keadaan yang mendesak terkait persoalan hukum untuk segera diselesaikan. Kemudian, pada pasal 22 ayat 2, kata dia, Perppu yang diterbitkan oleh Presiden tidak otomatis berlaku tapi harus dibahas dan mendapat persetujuan dari DPR RI. Pada pasal 22 ayat 3, kata
dia, jika Perppu tidak dapat persetujuan dari DPR RI maka Perppu itu harus dicabut dan diberlakukan UU yang sebelumnya berlaku. Politisi Partai Golkar ini menjelaskan, jika mencermati dari tiga ayat pada pasal 22 UUD NRI 1945 adalah, saat ini sudah UU No 22 tahun 2014 tentang Pilkada yang sudah dibahas bersama antara DPR RI dan Pemerintah dan sudah berlaku sejak 26 September 2014. Sedangkan Perppu No 1 tahun 2014, kata Rambe, diterbitkan Presiden Susilo Bam-
bang Yudhoyono 2 Oktober 2014, dimana sudah ada UU tentang Pilkada sehingga tidak ada keadaan genting yang memaksa dan tidak ada kekosongan hukum. ‘’Karena sudah ada UU tentang Pilkada, maka saya melihat tidak ada kegentingan yang memaksa untuk menerbitkan Perppu tentang Pilkada,” katanya. Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sumatera Utara II ini menjelaskan, pada Perppu No 1 tahun 2014 isinya ada beberapa pasal yang dicabut dari draft RUU tentang Pilkada yak-
ni dengan menegaskan pilkada langsung oleh rakyat. Rambe menegaskan, sikap DPR RI terhadap Perppu No 1 tahun 2014 belum memutuskan, apakah akan menerima atau menolak. Menurut dia, jika Pemerintah ingin agar Perppu No 1 tahun 2014 mendapat persetujuan dari DPR RI maka Presiden harus mengajukan RUU Perppu Pilkada untuk dibahas di DPR RI. Namun, Rambe menngingatkan bahwa kondisinya ini tidak masuk kondisi genting. (har)
Korupsi di Kemenhut
Aliran Dana Ditelisik JAKARTA - KPK menelusuri dugaan aliran dana yang mungkin diperoleh pejabat Kemenhut dalam kasus korupsi yang melibatkan kementerian tersebut. ‘’Kasus tersebut adalah dugaan korupsi tukar-menukar kawasan hutan di Kabupaten Bogor dan terkait Pengajuan Revisi Alih fungsi Hutan Riau 2014,’’ kata Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas seusai menghadiri evaluasi dan refleksi perkembangan perjalanan MoU Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan di Jakarta, kemarin. Menurut Busyro, kalau nanti ada kick back ke sejumlah nama, itu yang akan di analisis apakah kick back atau aliran dana itu berasal dari uang yang keluar dari pihak-pihak yang memperoleh izin tersebut. Kalau iya, kata dia, potensi untuk terkena pasal-pasal yang terkait dengan suap penting, dan tidak hanya suap saja, tapi berdasarkan
hasil pengembangan penyidikan, KPK tidak pernah berhenti. ‘’Lihat saja dulu kasus damkar (pemadam kebakaran) sampai ke pusat. Puncaknya ke menteri,” katanya. Sebelumnya, KPK memeriksa mantan menteri Kehutanan Zulkifli Hasan yang saat ini menjabat sebagai Ketua MPR dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait Pengajuan Revisi Alih fungsi Hutan Riau 2014 kepada Kementerian Kehutanan dengan tersangka Gubernur Riau Annas Maamun. KPK juga memeriksa Zulkifli dalam kasus tukarmenukar kawasan hutan di kabupaten Bogor dengan tersangka presiden komisaris PT Bukit Jonggol Asri Kwee Cahyadi Kumala. ‘’Siapapun juga yang diperiksa dan tidak menutup kemungkinan siapapun juga yang nanti patut dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Tapi kalau tidak ya akan berhenti di situ,” katanya. (son)
Suluh Indonesia/ant
KETUA MPR DIPERIKSA - Ketua MPR Zulkifli Hasan menjawab pertanyaan wartawan seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK Jakarta, kemarin. Mantan Menhutitu memenuhi panggilan KPK untuk menjadi saksi terkait kasus dugaan suap pengajuan revisi alih fungsi hutan Riau Tahun 2014.
Kebijakan Investasi
Saatnya Memberi Manfaat Untuk Rakyat KETUA Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mengingatkan misi pemasaran Presiden Joko Widodo di forum APEC Beijing, Cina bukan sekedar mendapat investor untuk dapat menanamkan modalnya di tanah air. Mahfudz sangat menyayangkan kesempatan di forum APEC baik di forum resmi maupun forum tidak resmi tidak digunakan Presiden Jokowi untuk menyampaikan visi dan sikap politik Indonesia terkait
kerjasama regional yang diwarnai pertarungan kepentingan aktor-aktor besar seperti Cina, Rusia dan AS. ‘’Tawaran kerjasama dan investasi dengan para aktor besar dan presentasi di forum CEO lebih menggambarkan visi presiden sebagai marketing officer. Dan jika dikaitkan dengan gagasan poros maritim yang bermakna membuka wilayah perairan Indonesia ke pemain-pemain besar dunia, bisa berakibat jebolnya pagar wilayah kedaulatan
maritim sebagai pintu masuk ke Indonesia,” katanya di Gedung DPR, Jakarta, kemarin. Bukan itu saja menurut ketua komisi yang membidangi masalahpertahanan dan hubungan luar negeri ini, wilayah daratan Indonesia pun akan menjadi bancakan investor infrastruktur dari perusahaanperusahaan multinasional asing. ‘’Ini bisa berbahaya. Deklarasi Djuanda yg menegaskan pengakuan PBB terhadap wilayah NKRI bisa porak-po-
randa,” imbuhnya. Untuk itu, dia meminta dalam forum APEC, Jokowi harus fokus pada isu ekonomi tapi sarat dengan kebijakan dan kepentingan politik negara pemain besar. Paparan presiden yang full marketing tapi minim kebijakan politik seperti gadis yang sedang menelanjangi diri untuk mepersilakan semua lakilaki menjamahnya atas nama investasi. ‘’Kebijakan yang fundamental harus dikonsultasikan,’’ paparnya. (har)