Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Kamis, 13 Agustus 2015
No. 145 tahun IX
Pengemban Pengamal Pancasila
Yayasan Supersemar
Segera Dieksekusi JAKARTA - Kejagung sampai sekarang belum menerima salinan putusan PK Yayasan Supersemar yang mengharuskan membayar 315 juta dolar AS dan Rp139,2 miliar kepada negara atau sekitar Rp4,4 triliun dengan kurs saat ini. ‘’Perkara perdata Yayasan Supersemar sampai hari ini belum diterima hingga kami belum bisa memberikan pernyataan,” kata Kapuspenkum Kejagung, Tony Tribagus Spontana di Jakarta, kemarin. Kendati demikian, kata dia, JAM Datun akan terus berkoordinasi dengan PN Jaksel selaku eksekutor perintah putusan PK tersebut. Ia menambahkan nantinya dari pihak terkait seperi penggugat yakni Kejagung dan tergugat, Yayasan Supersemar akan menerima salinan putusan itu. Lebih baik kita menunggu saja,” tandasnya.
Dalam PK yang dijatuhkan pada 8 Juli 2015 tersebut, Soeharto dan ahli warisnya serta Yayasan Supersemar harus membayar 315 juta dolar AS dan Rp139,2 miliar kepada negara atau sekitar Rp4,4 triliun dengan kurs saat ini. Putusan diambil oleh ketua majelis Suwardi, Soltoni Mohdally dan Mahdi Sorinda yang mengabulkan PK yang diajukan Negara RI cq Presiden RI melawan mantan presiden Soeharto dan ahli warisnya sekaligus menolak PK yang diajukan Yayasan Supersemar. Artinya PK tersebut memperbaiki kesalahan pengetikan putusan pada 2010 yang dipimpin oleh Harifin Tumpa (saat itu menjabat sebagai ketua MA) dengan hakim anggota Rehngena Purba dan Dirwoto memutuskan harus membayar kembali kepada negara. (wnd)
Komala Air Jatuh di Papua JAYAPURA - Adam, pilot pesawat berbadan kecil jenis Cessna milik Komala Air yang jatuh di Bandara Ninia, Kabupaten Yahukimo, kemarin meninggal, sedangkan penumpang mengalami cidera. Kapolres Yahukimo AKBP Ade Jaja mengatakan, pesawat naas yang membawa lima orang penumpang itu sekitar pukul 07.45 WIT jatuh saat terbang menuju Wamena. ‘’Pesawat diduga mengalami gangguan mesin hingga jatuh di run way,” jelas Ade, seraya menambahkan evakuasi sudah dilakukan dan korban dibawa ke Wamena dengan menggunakan pesawat Domonim Air. Sementara itu, Kapuskom Publik Kemenhub Julius Andravida Barata mengatakan, pesawat PT Komala Indonesia jatuh, satu orang meninggal dunia,
sementara lima lainnya luka-luka. Barata mengatakan saat ini salah satu penumpang bernama Yali sudah dibawa ke RSUD Wamena. Dia menyebutkan pesawat tersebut dikendalikan oleh pilot Herman, teknisi Eka Wijayya dengan empat penumpang, di antaranya bernama Adam, Laimo, Yakyat Leobak dan Yali. Barata menjelaskan kronologi kerjadian tersebut berdasarkan informasi radio, Pesawat Komala Air gagal mendarat (landing) dan menabrak bukit di ujung landasan ancang atau runway Lapangan Terbang Ninia. ‘’Pesawat tersebut sempat hilang kontak pada pukul 8.47 WIT,” katanya. Sejauh ini, belum diketahui identitas pasti korban yang tewas dalam insiden tersebut. (ant)
Suluh Indonesia/ant
GELEDAH - Penyidik KPK memasuki ruangan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemprov Sumatera Utara ketika melakukan penggeledahan di kantor Gubernur Sumut di Medan, kemarin.
5 Menteri dan Seskab Diganti Suluh Indonesia/ant
GUBERNUR BANTEN - Presiden Joko Widodo menyaksikan penandatanganan pelantikan Gubernur Banten Rano Karno di Istana Negara, Jakarta, kemarin. Rano Karno menjabat Gubernur Banten dalam sisa masa jabatan hingga 2017 menggantikan Ratu Atut Chosiyah yang diberhentikan karena terlibat kasus suap.
JAKARTA - Presiden Joko Widodo melakukan pergantian dan pergeseran menteri Kabinet Kerja dan pejabat setingkat menteri di Istana Negara, Jakarta, kemarin. Enam menteri dan pejabat setingkat menteri dilantik setelah pelantikan Rano Karno sebagai Gubernur Banten yang menggantikan Ratu Atut Chosiyah karena status hukumnya telah memiliki kekuatan hukum tetap dari MA. Keenam menteri dan pejabat setingkat menteri yang
dilantik itu adalah Luhut Binsar Pandjaitan yang dilantik sebagai Menko Polhukam, Rizal Ramli sebagai Menko Kemaritiman, Sofyan Djalil sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Darmin Nasution sebagai Menko Perekonomian, Thomas Trikasih Lembong dilantik sebagai Menteri Perdagangan, dan Pramono Anung Wibowo sebagai Sekretaris Kabinet. Pergantian dan pelantikan menteri Kabinet Kerja tertuang dalam Keputusan Presiden
Nomor 79/P/2015, sedangkan pelantikan dan pergantian Sekretaris Kabinet tertuang dalam Keppres Nomor 80/P/2015. Menanggapi perombakan kabinet ini, Seskab Pramono Anung menjelaskan tugas utamanya sebagai Seskab adalah membantu presiden menangani manajerial kesekretariatan Presiden dan Sekretariat Kabinet. Menurutnya, banyak hal yang telah dilakukan Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla, tetapi masyarakat tidak semuanya bisa memahami. Karena itulah, sebenarnya yang perlu di-
lakukan di awal pemerintah. ‘’Jadi saya akan menjabarkan itu dengan lebih baik, dan juga yang paling penting adalah berkomunikasi secara lebih terbuka dengan kawan-kawan sekalian,” katanya. Dia mengaku mendapat pesan khusus Presiden Jokowi yang telah meminta sejak tiga minggu lalu, yaitu Presiden Jokowi menginginkan komunikasi dengan luar, termasuk dengan lembaga tinggi negara, kemudian dengan partaipartai politik agar bisa dilakukan lebih intensif. (har)
Tak Ada Perppu Pilkada JAKARTA - Wapres Jusuf Kalla mengatakan pemerintah tidak mengeluarkan Perppu tentang Pilkada. ‘’Tidak ada Perppu. Kita jalankan aturan saja. Undang-undang bahwa kalau satu ya harus mengulang tahun depan. Harus nanti menunggu tahun 2017,” kata Kalla ditemui di Kantor Wapres Jakarta, kemarin. Kalla menegaskan pemerintah tetap akan menunda daerah yang hanya memiliki
calon kepala daerah tunggal. ‘’Kalau tidak memenuhi syarat maka harus ditunda pada Pilkada berikutnya,” jelas Wapres. Indonesia akan menyelenggarakan Pilkada serentak pada akhir 2015. Sebelumnya, pemerintah telah memutuskan untuk memperpanjang masa pendaftaran calon kepala daerah hingga pada 11 Agustus 2015 karena terdapat sejumlah daerah yang hanya memiliki satu calon kepala daerah. Selama masa perpanjangan
tersebut, hanya terdapat tiga daerah (Kota Surabaya, Kabupaten Pacitan dan Kota Samarinda) yang menambah calon kepala daerahnya. Sementara itu, empat daerah yang akan menunda Pilkada terdiri dari Kabupaten Timur Tengah Utara di Nusa Tenggara Timur, Kota Mataram di NTB, Kabupaten Blitar di Jawa Timur dan Kabupaten Tasikmalaya di Jawa Barat. (ant)
Reshuffle Kabinet
Beri Keyakinan Pada Publik JAKARTA - Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan menilai perombakan kabinet (reshuffle) yang dilakukan Presiden Joko Widodo memberikan keyakinan kepada publik bahwa Kabinet
Kerja periode 2014-2019 diisi oleh orang-orang yang tepat. ‘’Perombakan kabinet yang penting akan memberikan sinyal kuat terhadap pasar dan publik bahwa kabinet diisi oleh
orang-orang yang tepat,” kata Zulkifli Hasan di Gedung Nusantara III Jakarta, kemarin. Dia mengatakan “reshuffle” itu akan dilihat oleh pelaku usaha dan investasi bahwa pemerintahan kuat dan didukung partai politik yang kompak. Menurut Zulkifli, “reshuffle” merupakan hak prerogatif presiden dan dilakukan saat ini sudah tepat karena seharusnya dilakukan 10 bulan atau satu tahun kinerja kabinet. ‘’Saya kira kapanpun saatnya presiden mengambil langkah ‘reshuffle’, itu hak prerogatif presiden namun langkah ini memberikan sinyal positif terhadap pasar,” ujarnya. Sementara itu, pengamat politik UNJ Ubedilah Badrun mengatakan perombakan atau “reshuffle” yang dilakukan Presiden Joko Widodo tidak akan mengubah apa-apa karena pihak yang diganti dan menggantikan memiliki ideologi yang sama. Direktur Pusat Studi Sosial Politik (Puspol) Indonesia ini melanjutkan, jika ingin menegakkan Nawacita, seharusnya Presiden Joko Widodo menugaskan Rizal Ramli, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, sebagai Menko Perekonomian. (ant)
Suluh Indonesia/ant
PERGANTIAN MENTERI - Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan (keenam kiri), Menko Perekonomian Darmin Nasution (kanan), Menko Bidang Kemaritiman Rizal Ramli (ketiga kanan), Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil (keenam kanan), Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong (keempat kiri), Sekretaris Kabinet Pramono Anung (keempat kanan) serta Gubernur Banten Rano Karno (kedua kiri) berfoto bersama seusai mengikuti acara pengucapan sumpah jabatan di Istana Negara, Jakarta, kemarin.
Presiden Nilai
Pendekatan Hukum Harus Diubah JAKARTA - Presiden Joko Widodo menegaskan paradigma penegakan hukum harus berubah dengan tidak lagi bertumpu pada pendekatan represif namun lebih pada pencegahan. Presiden mengatakan pencegahan dilakukan dengan mendorong pemahaman dan kepatuhan terhadap norma-norma atau nilai di masyarakat. ‘’Ke depan menurut saya perlu dibangun kultur tertib hu-
kum, membangun nilai-nilai agar masyarakat patuh pada hukum,” kata Presiden. Presiden Joko Widodo mengatakan, memasuki usia kemerdekaan Indonesia tujuh dasawarsa, maka pemahaman masyarakat terhadap hukum harus lebih meningkat dan pandangan penegakan hukum bukan pada menghukum dan memenjarakan pelanggar hukum sebanyakbanyaknya. ‘’Membangun nilai-nilai agar masyarakat
patuh pada hukum, bukan memperbanyak orang yang masuk penjara,” katanya. Dalam kehidupan masyarakat modern dan negara-negara yang sudah maju, aturan hukum yang modern mengatur bagaimana membangun sistem pencegahan. Presiden mencontohkan berapa banyak gubernur, wali kota dan bupati yang masuk penjara, belum lagi ratusan pejabat setingkat dirjen dan kepala dinas di seluruh Indone-
sia yang juga terkena masalah hukum dan masuk ke penjara. ‘’Jadi masalah yang perlu kita tangani adalah bagaimana membangun kultur atau budaya taat hukum di masyarakat,” papar Presiden. Presiden menegaskan, ini pesan untuk semua bahwasangat penting membangun budaya tertib dan taat hukum, meski penindakan juga juga perlu, tapi kultur jauh lebih penting. (ant)