Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Kamis, 11 Desember 2014
No. 222 tahun VIII
Pengemban Pengamal Pancasila
547.579 Pengendara Ditilang JAKARTA - Penindakkan tilang terhadap pengendara kendaraan bermotor yang melanggar dalam Operasi Zebra 2014 meningkat 11 persen dibandingkan periode yang sama di tahun 2013. ‘’Pada Operasi Zebra 2014, sebanyak 547.579 pengendara terkena tilang atau penilangan naik 11 persen daripada 2013 yakni sebanyak 493.628 penilangan,” kata Kepala Bagian Penerangan Umum Divhumas Mabes Polri Kombes Pol. Agus Rianto di Jakarta, kemarin. Sementara jumlah teguran pada tahun ini turun 21 persen. Pihaknya mencatat pada 2013, ada 138.723 teguran dan pada 2014, ada 109.787 teguran. Untuk jumlah kecelakaan lalu lintas dalam Operasi Zebra selama dua pekan tercatat sebanyak 2.233 kecelakaan atau
turun 20 persen dibandingkan pada Operasi Zebra 2013 sebanyak 2.797 kecelakaan. ‘’Jumlah korban meninggal dunia pada 2014 sebanyak 453 orang atau turun 19 persen dari 2013 sebanyak 559 orang,” kata Agus. Jumlah korban luka berat dan luka ringan juga tercatat mengalami penurunan sebesar 27 persen dan 18 persen pada operasi tahun ini. Korban luka berat dan luka ringan pada 2014 tercatat sebanyak masing-masing 635 orang dan 2.523 orang. Sementara pada 2013, korban luka berat sebanyak 867 orang dan korban luka ringan sebanyak 3.093 orang. Pelaksanaan Operasi Zebra berlangsung selama 14 hari sejak 26 November 9 Desember 2014. (son)
Suluh Indonesia/ant
DIPERIKSA - Mantan Menteri BUMN Laksamana Sukardi berada di ruang tunggu Gedung KPK Jakarta, kemarin. Ia diperiksa terkait kasuspenerbitan Surat Keterangan Lunas BLBI.
Anulir Hasil Munas Bali
Golkar Dukung Perppu JAKARTA - Ketua umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono menyambut baik perubahan sikap Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie yang berbalik mendukung Perppu Pilkada. Langkah tersebut dinilai SBY menandakan para pimpinan parpol telah mendengar aspirasi rakyat yang menginginkan pilkada secara langsung. ‘’Bagi saya baik sekali, kalau para elite, para
pemimpin politik, apalagi yang mempunyai kekuatan politik sungguh mendengar suara rakyat,” katanya usai menjadi pembicara dalam kuliah umum di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, kemarin. SBY, yang juga Presiden RI keenam mengajak, semua parpol dan tokoh politik berjuang untuk kepentingan rakyat. ‘’Marilah kita berjuang untuk
rakyat. Rakyat suka Pilkada langsung dengan 10 perbaikan. Jadi, mari kita wujudkan,” imbaunya. Oleh karena itu, SBY berharap, DPR bisa menerima Perpu yang diterbitkannya pada awal Oktober 2014 lalu itu, dengan 10 perbaikan. ‘’Semoga DPR bisa menerima untuk rakyat semua,” ujarnya. Sebelumnya, melalui akun Twitter-nya, @aburizalbakrie,
Aburizal menjelaskan kronologi mengenai alasan Partai Golkar versi Munas Bali berubah sikap mendukung Perppu Pilkada. Ia mengatakan, usulan untuk menolak perppu datang dari 547 pemilik hak suara pada Munas Bali dan 1.300 peninjau. Pilkada melalui DPRD, kata Aburizal, juga sesuai dengan idealisme Golkar dan KMP yang memperjuangkan prinsip
Pancasila. Namun, lanjut dia, Partai Golkar melihat ada desakan luas dari masyarakat yang menginginkan pilkada langsung, yang merupakan substansi dari hadirnya Perppu Pilkada yang dikeluarkan Presiden SBY sebelumnya. Desakan masyarakat dan kesepakatan bersama itulah yang menjadi alasan Partai Golkar mengubah sikapnya terkait Perppu Pilkada. (har)
Suluh Indonesia/ade
DEMO BURUH - Ribuan massa buruh berunjuk rasa menutup jalan kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, kemarin. Mereka menuntut kenaikan upah buruh dan pembatalan kenaikan harga BBM bersubsidi.
Perahu Hilang
Nasib 12 Orang Tidak Diketahui AMBON - Basarnas diminta bantuan untuk mencari armada laut tradisional yang dinyatakan hilang saat pelayaran dari Pulau Teon, Maluku Tengah, dengan tujuan Pulau Damer, Maluku Barat Daya (MBD) sejak, 7 Desember lalu. Kepala BPBD Maluku Tengah, Bob Rachmat membenarkan, hilangnya armada tradisional dengan mengangkut 12 penumpang. ‘’Saya dilaporkan salah seorang tokoh masyarakat asa Pulau Teon bahwa penumpang armada tradisional yang berlayar tujuan Pulau Damer belum tiba sehingga diminta bantu untuk mencari mereka,” ujarnya. Karena itu, Basarnas diminta mengerahkan armadanya untuk mencari transportasi laut tradisional yang hilang memasuki hari ketiga. ‘’Belum ada tanda-tanda yang menjadi petunjuk keberadaan armada tradisional tersebut sehingga Basarnas diminta bantuan untuk mencari karena saat ini perairan di Maluku kondisi cuacanya kurang bersahabat, termasuk gelombang tinggi,” kata Bob. Bahkan, pada pulau maupun perairan tertentu kondisinya cuaca berawan hingga hujan dengan intensitas sidang. ‘’Jadi kita minta kapal lain membantu pencarian,’’ katanya. (ant)
SKL BLBI
KPK Bidik Sejumlah Obligor JAKARTA - KPK tengah membidik salah satu obligor penerima Surat Keterangan Lunas (SKL) terkait Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) atas nama Sjamsul Nursalim. Ihwal adanya hal tersebut berdasarkan keterangan mantan Menteri BUMN era Presiden Megawati Laksamana Sukardi. ‘’Sayadiminta keterangan masalah pemberian SKL BLBI.Jadi saya juga diminta melengkapi informasi-informasi yang masih dalam pendalaman, jadi masalah SKL-nya obligor Sjamsul Nursalim,” kata Sukardi usai menjalani pemeriksaan selama kurang lebih delapan jam sebagai saksi terkait penyelidikan pemberian SKL BLBI di kantor KPK Jakarta, kemarin. Atas pengetahuan yang dialaminya, Laksamana mengaku telah menjelaskan semuanya kepada KPK. Sementara itu, ketika disinggung soal pemberian SKL BLBI, mantan orang dekat Megawati tersebut mengatakan,pemberian kucuran dana segar senilai total Rp 147,7 triliun kepada 48 bank,telah sesuai ke-
tentuan perundang-undangan yang ada, yakni UU No.25 Tentang Program Pembangunan Nasioanal Tahun 2000,Tap MPR No.10 Tahun 2001,serta Inpres No.8 Tahun 2002,dalam rangka memberikan kepastian hukum.‘’Memang obligor itu yang telah memenuhi kewajiban pemegang saham yang membayar itu harus diberikan kepastian hukum karena dia mau menandatangani perjanjian.Ada juga obligor yang lari yang tidak mau menandatangani apa-apa. Itu juga sampai sekarang saya kira mereka masih bebas. Jadi semangat dari pada UU dan TAP MPR pada saat itu untuk memberikan insentif kepada obligor yang kooperatif dan memenuhi kewajiban pemegang saham tapi bagi yang tidak kooperatif ada beberapa yang mungkin, ada 8-9 orang ternyata lari. Tapi sekarang sudah kembali semua,” jelas Laksamana. Ia membantah, jika SKL disebut sebagai surat keterangan lari, mengingat banyaknya obligor yang lari membawa duit negara. ‘’Yang lari tidak punya SKL,saya kira tidak benar (disebut surat keterangan lari), surat keterangan lunas itu adalah bagi mereka yang kooperatif,’’ katanya. (wnd)
Dirut PT Pos
Terancam Dijemput JAKARTA - Dirut PT Pos Indonesia Budi Setiawan, tersangka dugaan korupsi pengadaan portabel data terminal di kantor Pos Indonesia tahun 2012 dan 2013, terancam dipanggil paksa oleh Kejagung karena dua kali mangkir dari pemeriksaan. Kapuspenkum Kejagung, Tony T Spontana di Jakarta, kemarin menyatakan pejabat nomor satu di jasa pengiriman itu tidak bisa hadir dengan alasan sakit. ‘’Kami mendapatkan informasi yang bersangkutan tidak dapat memenuhi panggilan, ada surat sakit,” katanya. Karena itu, Kejagung akan melayangkan pemanggilan untuk ketigakalinya terhadap Budi Setiawan. ‘’Sudah ditetapkan
untuk pemanggilan pada pekan depan,” katanya. Dalam kasus tersebut, penyidik Kejagung sudah menahan Direktur Teknologi PT Pos Indonesia Budi Setyawan di Rutan Kejagung Cabang Salemba. Serta Manager Otomasi PT Pos Indonesia, Muhajirin. Sementara itu, tiga tersangka lainnya, Budi Setiawan, karyawati PT Datindo Infonet Prima Sukianti Hartanto dan Direktur PT Datindo Infonet Prima Effendy Christina, belum dijebloskan ke dalam sel. September lalu, Kejagung telah menyita sejumlah alat Portable Data Terminal (PDT) atau alat layanan informasi dan komunikasi sebagai alat bukti. (wnd)
Suluh Indonesia/ant
JOKOWI KE KORSEL - Presiden Joko Widodo (tengah ) didampingi Wapres Jusuf Kalla (kiri) dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (kanan) menuju pesawat kepresidenan sebelum bertolak ke Korsel di Halim Perdanakusuma, Jakarta, kemarin.