Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Pengemban Pengamal Pancasila
Rabu, 11 November 2015
No. 205 tahun IX
KPK Tahan Ketua DPRD Sumut JAKARTA-Penyidik KPK menahan pimpinan dan Anggota DPRD Sumatera Utara Periode 2014-2019. Penahanan terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD Sumut ini dilakukan setelah keempatnya menjalani pemeriksaan intensif selama hampir delapan jam lamanya.”Penahanan dilakukan untuk 20 hari ke depan terhitung mulai hari ini di beberapa Rumah Tahanan (Rutan) berbeda. Tersangka SB(Saleh Bangun) ditahan di Rutan Polres Jakarta Selatan, CHR(Chaidir) ditahan di Rutan Polda Metro Jaya, AJS (Ajib Shah)ditahan di Rutan Klas I Salemba Jakarta Pusat, dan SPA di Rutan Polres Jakarta Pusat,” kata Plh Humas KPK Yuyuk Andriati Iskak kepada wartawan di Jakarta,Selasa(10/11)kemarin. Yuyuk menambahkan, dari empat ter-
sangka yang ditahan, tinggal tersangka Kamaludin Harahap(Wakil Ketua DPRD periode 2009-2014) yang belum ditahan, sebab mangkir dari panggilan penyidik. Atas ketidakhadiran Kamaludin,pihaknya belum memutuskan kapan akan memanggilnya lagi dan menahanya.”Belum ada konfirmasi terkait kehadiran Kamaludin”. Usai keluar dari ruang pemeriksaan pukul 18.52 WIB, keempatnya sudah mengenakan rompi tahanan KPK warna orange.”Tanyakan saja ke penyidik, semuanya sudah saya jawab,” kata Ajib Shah, Ketua DPRD Sumut periode saat ini Chaidir Ritonga, anggota DPRD Sumut pasrah atas penahanya.”Saya patuh menjalani proses hukum di KPK,” katanya. (ant)
Suluh Indonesia/ant
KETUA DPRD SUMUT DITAHAN - Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara Ajib Syah melambaikan tangan didalam mobil tahanan KPK seusai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (10/11).
Kapolri: Kampanye Pilkada
Bisa Dijerat “Hate Speech”
Suluh Indonesia/ant
KETUA DPRD SUMUT DITAHAN - Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara Ajib Syah melambaikan tangan didalam mobil tahanan KPK seusai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (10/11). Ajib Syah ditahan KPK atas kasus dugaan penerimaan suap dalam persetujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumut serta pembatalan hak interpelasi DPRD.
SURABAYA- Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti menyatakan kampanye pilkada serentak yang menyerang unsur SARA akan bisa dijerat dengan SE Kapolri Nomor 6/X/2015 tentang “Hate Speech” atau Ujaran Kebencian. “Untuk pengamanan pilkada, kita sudah siap, tinggal menjalankan saja, tapi saya ingatkan kepada anggota agar hati-hati, karena peserta pilkada juga bisa dikenai SE Hate Speech (Ujaran Kebencian) bila SARA,” kata Badrodin Haiti setelah menyampaikan pembekalan anggota di Gedung Mahameru Mapolda Jatim, Selasa, kemarin. Ditanya tingkat kerawanan dalam Pilkada Serentak 2015 yang pelaksanaannya di Jatim untuk 19 kabupaten/kota, ia mengatakan tingkat kerawanan politik di Jatim itu tergolong atau “tengah-tengah”. “Di sini, kerawanan yang ada hanya kecurangan, bukan sampai konflik politik,” katanya, didampingi Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol RP Argo Yuwono.
Dalam pembekalan yang diberikan kepada para Kapolres se-Jatim dan bahkan sejumlah bintara, Kapolri meminta para pimpinan kepolisian tidak menyepelekan peran anggota polisi yang bertugas di lapangan. “Bintara itu merepresentasi kehadiran negara di tengah-tengah masyarakat, karena itu perannya jangan dikecilkan atau disepelekan, mereka berada paling depan saat bertugas di lapangan, mereka yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” katanya. Ia memberi contoh saat anggota melakukan tindakan saat terjadi kecelakaan di jalan. Begitu juga ketika anggota di lapangan menangani keamanan dan masalah lain di masyarakat. “Kalau polisi di lapangan berhasil, artinya negara hadir. Tapi kalau tidak berhasil, artinya negara tidak hadir, karena Bintara juga harus dibuat menjadi cerdas, berdaya, atau pintar,” ucapnya. Menurut dia, pembinaan anggota yang diterapkan in-
stitusi kepolisian selama ini ada kekeliruan. “Bintara seolah-olah hanya sebagai anak buah yang harus melaksanakan perintah atasan begitu saja,” katanya. Baginya, pola seperti itu saat ini harus diubah. “Karena itu bintara harus diberdayakan, dipintarkan, agar cakap menghadapi persoalan seharihari di masyarakat, termasuk menghadapi pilkada,” katanya. Kapolri yang berada di Jatim untuk mendampingi Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerja di Jatim pada 911 November 2015 itu menegaskan bahwa pembinaan bintara itu penting, karena Bintara Polri juga berbeda dengan TNI. “Mestinya harus dirasakan, beda dengan militer yang bertindak secara berkelompok, tapi kalau polisi bisa bertindak dengan berdua atau bertiga orang saja,” katanya. Oleh karena itu, para bintara harus dibina untuk menjadi polisi yang memiliki wawasan, pintar, berdaya, dan tanggap, sehingga pembinaan bintara itu juga penting.(ant)
Presiden: Warisi Semangat Jihad Kepahlawanan JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak segenap elemen bangsa untuk optimis, tetap dengan keyakinan kuat untuk merajut persatuan, membangun bangsa, menggapai kemajuan sehingga negara Republik Indonesia tegak berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Kepala Negara mengatakan, Indonesia merupakan negeri dimana para Kiai dan para Santri, dengan caranya masing-masing, bergabung dengan seluruh elemen pemuda mewakafkan hidupnya untuk melakukan jihad ke-Indonesiaan, jihad kebangsaan melawan pen-
jajah. Negeri dimana semua elemen bangsa tanpa memandang etnis, agama, ras, ataupun golongan mau bersatu padu mewujudkan Indonesia yang merdeka, Indonesia Raya. “Semangat itu yang harus kita warisi. Tanggung jawab ada di pundak kita semuanya untuk meneruskan perjuangan, pengorbanan, dan pengabdian para pahlawan guna membangun masa depan bangsa dan negara yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian,” tegas Presiden Jokowi saat memberikan amanat pada peringatan Hari Pahlawan 10 November, di Tugu Pahlawan, Jalan Pahlawan, Surabaya, Se-
lasa (10/11), kemarin. Oleh karena itu, Presiden mengingatkan pada segenap elemen bangsa ini agar tidak pernah lelah untuk mencintai Indonesia. “Ingat dengan keringat dan darah para pahlawan telah membuka jalan bagi kita. Saatnya kita bersatu padu menempuh jalan perubahan untuk masa depan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian,” katanya. Jokowi mengatakan, Indonesia adalah negeri para pahlawan. Kepada semua elemen bangsa, Jokowi mengingatkan untuk selalu ingat pesan Bung Tomo yang mengata-
kan, sepanjang kita masih mempunyai darah merah yang dapat membikin secarik kain putih menjadi merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saat ini, katanya Indonesia sedang berada di awal perubahan, perubahan ke arah penguatan pondasi pembangunan nasionalIa meyakini, nilaiUpacara Hari Pahlawan itu diikuti oleh sekitar 3.000 orang dari berbagai elemen, mulai TNI/Polri, PNS, Mahasiswa, Organisasi Kepemudaan, hingga Pelajar. Tak ketinggalan juga para veteran perang kemerdekaan. Serta anggota Kabinet Kerja. (kmb)
Presiden: Usulan Provinsi Madura Dinamika Demokrasi BANGKALAN - Presiden RI Joko Widodo menyatakan usulan agar Pulau Madura menjadi provinsi atau terpisah dari Provinsi Jawa Timur itu merupakan bagian dari dinamika demokrasi. “Itu bagian dari dinamika demokrasi dan biasa terjadi,” kata Jokowi setelah menandai peresmian operasional kapal di Desa Ujung Piring, Kecamatan Kota, Bangkalan, Selasa. Hanya saja, ketentuan yang berlaku, tetap harus diperhatian, seperti prasyarat jumlah minimal kabupaten/kota dalam satu provinsi. Tidak hanya presiden, Gubernur Jawa Timur Soekarwo
juga menyatakan mendukung setiap aspirasi yang berkembang di kalangan masyarakat, termasuk aspirasi agar Madura menjadi provinsi. Ribuan orang dari berbagai kalangan mendeklarasikan keinginannya membentuk Provinsi Madura, terpisah dari Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Bangkalan, Selasa (11/ 10). Warga Pulau Madura yang mendeklarasikan diri hendak membentuk Provinsi Madura merupakan perwakilan dari empat kabupaten yang ada di Pulau Garam itu, yakni Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Kabupaten
Bangkalan. “Ada beberapa pertimbangan, yang mendorong kami mendeklarasikan diri membentuk Provinsi Madura,” kata
Ketua Panitia Pelaksana, Jimhur Saros.Pembangunan di Pulau Madura, memiliki banyak potensi. Salah satunya minyak bumi dan gas (migas).(ant)
Suluh Indonesia/ant
KRITISI UJARAN KEBENCIAN - Direktur LBH Pers Asep Komaruddin (kanan), memberi keterangan pers bersama tentang Surat Edaran (SE) Kapolri Nomor SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian atau hate speech di kantor Kontras, Jakarta, Selasa (10/11). SE itu membungkam kebebasan berpendapat .