Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Pengemban Pengamal Pancasila
Jumat, 11 September 2015
No. 165 tahun IX
BNN Sita Sabu 8,2 Kg JAKARTA - BNN menggagalkan peredaran gelap 8,2 kilogram sabu milik jaringan sindikat narkoba Malaysia-AcehMedan. BNN menyebutkan dalam pengungkapan tersebut, dua orang tersangka berinsial IZ dan SA alias B alias I berhasil ditangkap. Keduanya diketahui berperan sebagai kurir. Kasus ini diungkap BNN pada 30 Agustus 2015. BNN mengamankan dua pemuda Aceh, yaitu IZ (35 tahun, sopir, kurir) dan SA alias B alias I (35 tahun, petani, kurir), karena diduga terlibat dalam jaringan sindikat internasional. Keduanya diamankan di dua wilayah berbeda di Kota Medan, dengan barang bukti berupa 8,2 kilogram sabu. Berdasarkan keterangan kedua tersangka, ini merupakan kali ketiga mereka
beraksi sebagai kurir narkoba. Keduanya tak saling mengenal. IZ mendapatkan perintah dari seorang bandar asal Aceh yang saat ini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO), sedangkan SA alias B alias I mendapatkan perintah dari seseorang yang berada di Malaysia. IZ diamankan di tempat parkir sebuah swalayan yang terletak di Jl. Gatot Subroto, Medan, Sumatera Utara, sesaat setelah mengambil satu buah kantong plastik warna merah muda berisi 8 bungkus narkotika jenis sabu dengan berat mencapai 8,2 kilogram, dari seseorang yang tidak dikenalnya, atas perintah bos asal Aceh tersebut. Jika pengiriman sabu berhasil, IZ dijanjikan upah sebesar Rp20 juta. Sebelumnya IZ telah menerima upah Rp5 juta. (ant)
Suluh Indonesia/ade
DITAHAN KPK - Mantan Dirjen Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (P2KT) Jamaluddin Malik ditahan KPK di Jakarta, kemarin.Ia diduga menyalahgunakan anggaran kementerian.
Petahana Pilkada
Manfaatkan Dana Desa
Suluh Indonesia/ade
WAPRES KONPRES - Wapres Jusuf Kalla memberikan keterangan kepada wartawan usai pulang dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) di Rumah Dinas Wapres, Jakarta Pusat, kemarin. Wapres Jusuf Kalla mengaku telah menjalani pemasangan ring di jantungnya selama dirawat di RSCM pada Rabu (9/9) hingga Kamis.
JAKARTA - Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum Nasrullah mengatakan pihaknya mencurigai keterlambatan pencairan dana desa di sejumlah wilayah akibat “permainan” oknum petahana yang dimanfaatkan untuk kepentingan kampanye. ‘’Bawaslu mencurigai keterlambatan pencairan dana desa karena dimanfaatkan oleh petahana. Dana itu akan dikeluarkan pada menit-menit terakhir, dibuat seolah-olah dana tersebut berasal dari mereka pribadi, bukan dari pemerintah,” ujar Nasrullah usai menghadiri sebuah diskusi di Jakarta, kemarin. Oleh karena itu, ia meminta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta Kementerian Dalam Negeri melakukan pengawasan terkait hal ini. ‘’Jangan sampai apa yang kami curigai terjadi. Bawaslu sudah mencium aroma ke arah
sana,” kata Nasrullah. Ia melanjutkan, jika memang hal tersebut benar terjadi, itu merupakan pelanggaran serius karena berdasarkan undangundang, tidak boleh memanfaatkan prgram pemerintah untuk kepentingan pribadi. Selain itu, tindakan tersebut menunjukkan sikap tidak sportif dalam bersaing dengan calon kepala derah lainnya. ‘’Kalau bisa dana desa itu diserahkan melalui sekretaris daerah (sekda), agar lepas dari kepentingan tertentu,” katanya. Sebelumnya, terkait pemanfaatan dana desa untuk pilkada, Ketua Umum Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Suhardi mengaku belum pernah mendengar. Namun, Suhardi mengatakan jika memang ditemukan kecenderungan seperti itu, pemeritah harus langsung memberikan tindakan tegas. ‘’Sebenarnya kan gampang, cari saja pilkada di daerah mana, lalu
selidiki sampai ke desanya dan kalau memang ada langsung tangkap saja. Namun sampai sekarang kami belum mendengar ada keterkaitan antara keterlambatan dana desa dan pilkada,” ujar Suhardi. Ada pun untuk mempercepat pencairan dana desa, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar sepakat mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang pencairan dana desa. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menyatakan SKB untuk percepatan dana desa akan segera dikeluarkan. Melalui SKB ini peraturan di kabupaten/kota yang menetapkan penyaluran dana ke desa baru dapat dilakukan setelah desa menyerahkan APBDes dan RPJMDes. (ant)
Koreksi Kebijakan Ekonomi Warisan JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengapresiasi kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah mengeluarkan kebijakan paket ekonomi September I. Paket kebijakan ini menurutnya telah banyak mengoreksi warisan kebijakan pemerintah sebelumnya, mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). ‘’Pak Jokowi melakukan koreksi terhadap kebijakan-kebijakan ekonomi yang dilakukan pada zaman pemerintahan SBY,” kata Misbakhun dalam diskusi bertema “Menguji efektifitas Paket Ke-
bijakan Ekonomi Pemerintah” di Gedung DPR, Jakarta, kemarin. Dia menilai langkah Presiden Jokowi itu progresif karena keputusan itu dapat memangkas birokrasi yang selama ini menjadi penghambat. Selain itu, Jokowi juga dinilai berani memangkas aturan-aturan yang menjadi penghambat penyerapan anggaran. Kendati demikian, politisi dari Partai Golkar ini mengingatkan yang perlu dipastikan dari paket kebijakan ekonomi ini, adalah implementasinya. Saat ini, menurutnya ada sekitar 154 aturan yang akan dirombak dan
aturan itu merupakan warisan dari rezim SBY. Selain itu, Jokowi juga melakukan deregulasi 98 peraturan, dengan merasionalisasinya sehingga bisa menghilangkan duplikasi, memperkuat koherensi dan konsistensi, serta memangkas peraturan yang tidak relevan atau menghambat daya saing industri nasional. Selain menghapus dan merasionalisasi kebijakan warisan SBY, pemerintahan Jokowi juga meluncurkan paket kebijakan ekonomi tahap I yang akan disusul dengan paket kebijakan berikutnya. Pemerintah Jokowi juga menyiap-
kan 17 rancangan peraturan pemerintah, 11 rancangan peraturan presiden, dua rancangan instruksi presiden, 63 rancangan peraturan menteri, dan lima aturan lainnya. Pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan semua paket deregulasi pada September dan Oktober 2015. Anggota Komisi XI DPR RI Maruarar Sirait mengakui birokrasi bisa menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu birokrasi harus direformasi. Dia mencontoh kasus dana desa yang sudah dikucurkan, tetapi yang terealisir baru 15 ribuan desa dari 74 ribu desa. (har)
Wapres Pastikan
Kebijakan Ekonomi Belum Terlambat JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah pada Rabu (9/9) petang tidak terlambat untuk mendukung pembangunan Indonesia. ‘’Banyak di situ yang sudah dikerjakan sejak dua bulan lalu seperti KUR dan dana desa,” kata JK ditemui di rumah dinasnya di Jakarta, kemarin. Kendati demikian, JK mengaku masih terdapat sejumlah hal yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Wapres mengatakan sosialisasi kebijakan ekonomi seperti pada kebijakan penyaluran dana desa untuk pembangunan perlu dilakukan
dengan baik sehingga tidak terjadi salah penggunaan. ‘’Namanya beribu-ribu desa ada saja yang main setengah serius, ada juga barangkali yang tidak mengerti. Karena itu semuanya harus disosialisasikan dengan baik,” kata JK. Menurut Wapres, jika terdapat pejabat di daerah yang melanggar peraturan penggunaan dana desa maka akan dikenakan sanksi sesuai hukum yang berlaku. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan ekonomi untuk memperkuat daya tahan ekonomi Indonesia dengan menggerakkan pertumbuhan melalui percepatan belanja pemerintah melalui peningkatan
daya serap dan menguatkan neraca pembayaran. Langkah pertama, menurut Presiden Joko Widodo, mendorong daya saing industri nasional, deregulasi dan de-
birokrtisasi, penegakan hukum dan kepastian usaha. Selain itu pemerintah juga akan memperbaiki izin dan menggunakan pelayanan berbasis elektronik. (ant)
Suluh Indonesia/ant
DAMPAK ABRASI - Warga beraktivitas di depan rumahnya yang terkepung air rob di Desa Bedono, Sayung, Kabupaten Demak, kemarin. Selama sepuluh tahun terakhir ketinggian permukaan laut di pesisir setempat mengalami kenaikan lima hingga sepuluh meter.