Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Senin, 11 Mei 2015
No. 89 tahun IX
Pengemban Pengamal Pancasila
Advokat Disebut
Tampung Hasil Pencucian Uang JAKARTA - Praktik pencucian uang yang dilakukan oleh para pelaku tindak pidana korupsi dan pendanaan terorisme, kini semakin canggih dilakukan. Jika sebelumnya masih dilakukan dengan cara-cara konvensional seperti menyamarkan hasil duit korupsi atau pendanaan terorisme melalui rekening keluarga, kerabat, sopir, ataupun pihak lain yang dipercaya, kemudian menginvestisikan ke perusahaan jasa keuangan (PJK) seperti bank atau non PJK untuk dibelikan berbagai aset, kini untuk menghindari agar tidak terdeteksi oleh aparat penegak hukum, para pelaku kerap menggunakan jasa para penjaga gawang (gate keeper) yang terdiri dari para pekerja profesional jasa seperti lawyer, notaris, dan akuntan publik untuk menyamarkan sarana kegiatan pencucian uangnya. Dilibatkanya para pekerja profesion-
al tersebut karena mereka dinilai bisa mengamankan tindakan pencucian uang melalui perjanjian legal yang dilakukan kedua belah pihak,serta punyak hak imunitas yang susah untuk dipidanakan. Menanggapi adanya hal tersebut,Wakil Kepala PPATK Agus Santoso membenarkan, adanya pergeseran modus operandi yang dilakukan para pelaku kejahatan pencucian uang menyamarkan harta bendanya yang diperoleh dengan cara tak wajar. ‘’Betul, (ada pergeseran modus), kami di PPATK melihat trend seperti itu,” kata Agus ketika dikonfirmasi di Jakarta, kemarin. Untuk mencegah meluasnya modus operandi tersebut, saat ini PPATK sudah mengajukan RPP untuk perluasan pihak pelapor dengan memasukan profesi-profesi yang rawan dimanfaatkan untuk pencucian. Adapun beberapa profesi tersebut diantaranya
lawyer/pengacara, notaris, akuntan publik dan konsultan keuangan. ‘’Draft RPP tersebut sudah melalui proses harmonisasi dan pembahasan bersama stakeholder terkait di Kemenkumham, sehingga diharapkan dapat segera di tanda tangani presiden,’’ kata Agus. Perihal perlu memasukanya profesi-profesi tersebut sebagai pihak pelapor kepada PPATK, menurut Agus, karena profesi tersebut rentan dijadikan sarana ataupun sasaran kejahatan tindak pidana pencucian uang. ‘’Dikarenakan pada profesi itu ada potensi kerawanan memungkinkan untuk mengatur-atur penyamaran untuk menempatkan atau pemilikan aset dan nilai aset,” jelas Agus. (wnd)
Wartawan Asing
Bebas Masuk Papua
Suluh Indonesia/ant
KORBAN LAPINDO BLOKIR JALAN - Warga korban lumpur lapindo yang berada di dalam area peta terdampak memblokade jalan raya Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, kemarin. Aksi tersebut sebagai bentuk kekecewaan warga terkait proses korban lumpur lapindo belum mendapatkan hasil yang pasti.
MERAUKE - Presiden Joko Widodo mengatakan saat ini wartawan asing dibebaskan masuk ke Papua untuk melakukan liputan. ‘’Jadi untuk wartawan asing, mulai hari ini sudah kita perbolehkan. Kita bebaskan untuk bisa masuk ke Papua sama seperti ke provinsi-provinsi lain,” kata Presiden di sela-sela acara Panen Raya di Merauke, kemarin. Sementara itu Menteri Koordinasi bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Tedjo Edhy Purdijatno mengatakan pemerintah telah menyatakan Papua tidak tertutup bagi wartawan asing. ‘’Jadi biar wartawan melihat situasi di Papua itu seperti apa adanya, tidak ada lagi seperti yang diberitakan di luar,” kata Tedjo saat mendampingi kunjungan Presiden di Merauke. Namun, kata Tedjo, wartawan asing boleh masuk dengan syarat tidak memberitakan fitnah, halhal yang tidak nyata dan menjelekkan Indonesia. Dia menegaskan bahwa war-
tawan asing yang masuk disyaratkan bahwa mereka boleh meliput tentang apa yang dia lihat, tak boleh sealah-olah mencari data-data yang tak benar dari kelompok bersenjata. Tedjo juga mengatakan wartawan asing tersebut harus minta izin dulu dan tetap akan ada yang melakukan “screening”. ‘’Biar kita tidak disalahkan jika mereka ke tempat-tempat yang terlarang,” jelasnya. Menkopulhukam juga mengatakan bahwa saat ini pendekatan yang dipakai bukan lagi keamanan represif, tetapi pendekatan kesejahteraan. ‘’Kita bisa melihat apa yang terjadi di sini, karena di berita di luar saja kayak begitulah, kayak pelanggaran-pelanggaran, saya rasa tidak ada,” kata Tedjo. Selama dalam kunjungannya di Papua, Presiden Jokowi melakukan sejumlah kegiatan, diantarnya peletakan batu pertama pembangunan sarana olah raga untuk persiapan PON mendatang. (ant)
Menghentikan Stigma Konflik Papua PRESIDEN Joko Widodo mengatakan pemberian grasi terhadap lima tahanan politik untuk menghentikan stigma konflik yang ada di Papua. Presiden, saat konferensi di Lapas Abepura di Jayapura, kemarin mengatakan, ini adalah upaya sepenuh hati pemerintah dalam rangka menghentikan stigma konflik yang ada di Papua. Kita ingin menciptakan Papua sebagai negeri yang damai. Presiden memberikan grasi kepada Apotnalogolik Lokobal (divonis 20 tahun), Numbungga Telenggen (penjara seumur hidup), Kimanus Wenda (divonis 19 tahun), Linus Hiluka (divonis 19 tahun
) dan Jefrai Murib (penjara seumur hidup). Kelimanya terlibat pembobolan gudang senjata Kodim 1710/Wamena pada 2003 lalu. Sebelumnya penahanan mereka dipindah ke Lapas Makassar dan kemudian dikembalikan ke Papua. Dua orang di Lapas Nabire dan tiga orang di Lapas Biak. Presiden menegaskan bahwa pemberian grasi ini agar dilihat dalam rangka bingkai reskonsiliasi untuk terwujudnya Papua damai. ‘’Ini adalah awal, nantinya setelah ini akan
ditindaklanjuti pemberian grasi atau amnesti untuk wilayah yang lain karena ada kurang lebih 90 orang yang masih di dalam penjara. Sekali lagi ini adalah awal dimulainya pembebasan,” tutur Jokowi. Presiden yang saat konferensi pers menghadirkan kelima tahanan politik yang mendapat grasi ini, mengajak para tahanan tapol yang masih di dalam tahanan dan juga masih berada di gunung membangun Papua. ‘’Kita ke depan ingin mengajak bersama-sama untuk membangun Papua dengan pendekatan kesejahteraan, pendekatan pembangunan, ini ke depan yang ingin kita kerjakan jadi jangan ada yang
manas-manasin lagi,” ujar presiden yang didampingi panglima TNI, kapolri dan menteri Hukum dan HAM. Presiden berjanji akan melakukan koordinasi dengan Kodam sampai ke bawah untuk melakukan pendekatannya dengan cara membangun dan kesejahteraan Papua. ‘’Seperti apa, TNI ikut bangun infrastruktur, mengajar di sekolah, karena di gunung hal-hal seperti itu yang diperlukan. Bantu puskesmas,” tegas Presiden. Presiden berharap dengan bebasnya kelima tahanan politik ini dapat bersama-sama pemerintah membangun Papua bersama-sama dengan cara yang berbeda-beda. (ant)
Suluh Indonesia/ant
PROSTITUSI ONLINE - Sejumlah wanita Solo membawa spanduk bertuliskan Stop Prostitusi Online saat kampanye di Solo, kemarin. Dalam aksinya, mereka menuntut pihak kepolisian untuk membasmi praktik bisnis prostitusi online setelah terungkapnya kasus tersebut yang melibatkan seorang artis.