Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Kamis, 10 November 2016
No. 207 tahun X
Pengemban Pengamal Pancasila
Pansus RUU Terorisme
Tak Diizinkan Kunker JAKARTA - Keinginan Pansus Revisi Undang-Undang No.15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ke Inggris dan AS tidak bisa terwujud. Ketua DPR RI Ade Komarudin mengaku tak memberi izin studi banding yang akan dilakukan Pansus Pemberantasan Terorisme. Ade menegaskan studi banding yang akan dilakukan pansus sebenarnya sudah bisa dilakukan cukup dengan melakukan teleconference saja. Referensi tentang apapun bisa didapatkan tanpa harus berkunjung ke negara tertentu. Teknologi teleconference menjadi salah satu alternatifnya. Dia memastikan fasilitas tersebut sudah siap dan bisa digunakan oleh para anggota Dewan. “Sudah siap semua, kalau teleconference,” kata Ade Komarudin di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.
Soal larangan ini, Ade mengungkapkan tak hanya Pansus Pemberantasan Terorisme saja yang mengajukan kunker ke luar negeri, tetapi beberapa pansus lain juga menginginkan studi banding ke luar negeri. Jika salah satu diizinkan, maka pihaknya meyakini akan menjadi preseden buruk karena yang lain juga akan meminta. “(Kalau ada) kekhususan satu, yang lain juga (minta). Dan setahu saya itu bukan hanya pansus RUU Terorisme, tapi yang lain juga,” katanya. Dia menegaskan apa yang dilakukan pimpinan DPR semata untuk menjalankan kesepakatan bersama. Yaitu pembatasan kunker luar negeri diberlakukan sejak awal masa jabatannya sebagai Ketua DPR. Keputusan tersebut telah disetujui oleh seluruh fraksi dalam rapat badan musyawarah (bamus). (har)
RI-AS Tetap Baik JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan hubungan Indonesia dengan AS akan tetap baik, terkait siapapun yang menjadi pilihan rakyat AS sebagai presidennya. Presiden Jokowi memberikan pandangannya usai acara penganugerahan gelar pahlawan nasional di Istana Negara, Jakarta, kemarin. Pernyataan itu disampaikan terkait pemilihan presiden bagi rakyat Amerika Serikat yang kini tengah menanti sang pemimpin baru. Euforia penantian tak hanya dirasakan oleh masyarakat di Negara Paman Sam tersebut, tapi juga masyarakat di belahan dunia lainnya. Hal tersebut yang juga membuat para jurnalis yang sehari-hari meliput kegiatan Presiden tak luput menanyakan peri-
hal pandangan Presiden Joko Widodo. Kepada para jurnalis, Presiden Joko Widodo meminta agar menghormati proses pemilihan di Amerika Serikat yang saat ini masih berlangsung. Ia juga menekankan bahwa Indonesia menghargai siapapun yang menjadi pilihan rakyat Amerika. “Saya kira harus kita tunggu ya sampai pada penghitungan terakhir, tidak boleh mendahului. Apapun yang menjadi pilihan rakyat Amerika, saya kira kita sangat menghargai,” katanya. Presiden meyakini bahwa pemimpin baru AS kelak tidak akan berpengaruh terhadap hubungan baik yang telah terjalin antara RI dengan AS selama ini. Amerika Serikat sendiri diketahui termasuk dalam lima besar investor di Indonesia. (ant)
Suluh Indonesia/ant
SIKAPI KASUS AHOK - Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin menyampaikan sikap terkait kasus dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purmana atau Ahok di Jakarta, kemarin. MUI mendesak proses hukum Aho k dijalankan secara adilan dan tuntas.
Jokowi Ingatkan
Jangan Saling Hujat JAKARTA - Presiden Joko Widodo mengatakan insiden saling menghujat ataupun mengejek di media sosial bukan tindakan yang mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia. “Apakah itu budi pekerti yang ditanamkan kepada kita? Saya kira tidak. Ini ada infiltrasi lewat media sosial yang kita tidak sadar dan tidak kita saring,” kata Jokowi di Balai Kartini, Jakarta, kemarin. Menurut Jokowi, dia telah menyarankan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk membuat etika berinternet dan berbahasa serta bertutur kata dalam dunia maya.
Kepala Negara berharap dengan mengatur etika dalam dunia maya, maka dapat memberi pengaruh baik bagi masyarakat. “Menjadi Indonesia berarti setiap orang, setiap organisasi harus berjiwa Pancasila, berjiwa Bhineka Tunggal Ika, menjunjung tinggi toleransi, berjiwa gotong-royong,” kata Presiden dalam arahannya saat Munas LDII itu. Dalam beberapa hari terakhir, Presiden menyambangi sejumlah ormas Islam antara lain PBNU dan PP Muhammadiyah juga untuk bersilaturahim dan membicarakan upaya damai membangun bangsa. Dalam kunjungannya itu, Jokowi juga mengapresiasi up-
aya ormas Islam dalam menjaga ketertiban saat unjuk rasa 4 November lalu. Isu Pergantian Jokowi menegaskan tidak ada pergantian Panglima TNI yang saat ini dijabat Jenderal TNI Gatot Nurmantyo. “Tidak ada yang namanya pergantian Panglima TNI,” kata Presiden. Presiden Jokowi mengaku beredarnya informasi rencana penggantian Panglima TNI itu. “Makanya saya ajak Panglima TNI karena berseliweran informasi seperti itu, isu berseliweran sehingga saya ajak Panglima untuk menegaskan tidak ada yang namanya penggantian Panglima TNI,” katanya.
Ia menyebutkan selama ini Jenderal Gatot Nurmantyo bekerja dengan baik. “Beliau kerja pagi siang malam dengan baik,” kata Presiden. Ia sudah memerintahkan Kapolri untuk menindaklanjuti penyebar informasi itu. “Itu tidak benar, itu ingin memanaskan suasana,” katanya. Jokowi menyebutkan, dalam beberapa hari terakhir dirinya selalu bersama PanglimaTNI Gatot Nurmantyo. “Kemarin kita makan siang bersama Panglima TNI juga,” kata Jokowi. Sementara Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan, kalau ada pergantian Presiden pasti akan memanggilnya. (ant)
Suluh Indonesia/ant
TRADISI SAGELE BIMA - Sejumlah perempuan menanam bibit jagung saat tradisi "Sagele" di Desa Maria, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima, NTB, kemarin. Tradisi Sagele adalah tradisi menanam yang diiringi musik tradisional dan nyanyian yang menceritakan kegembiraan dan ungkapan rasa syukur masyarakat Bima yang secara turun menurun dilaksanakan terutama memasuki musim penghujan.
Presiden Minta Masukan Ormas Islam PRESIDEN Joko Widodo meminta masukan dari sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin. Presiden Jokowi didampingi Wapres Jusuf Kalla, Mensesneg Pratikno, dan Menag Lukman Hakim Saifuddin mohon masukan dari pimpinan ormas Islam dalam rangka buat kebijakan-kebijakan yang terkait kemarin atau aksi unjuk rasa maupun kebijakan pemerintah saat ini. Dalam kesempatan itu Presiden menyampaikan terima
kasih kepada semua pihak ikut mengawal jalannya demo 4 November 2016 sehingga dapat mendinginkan dan demo berlangsung tertib dan damai. “Terima kasih sudah memberi pernyataan-pernyataan yang menyejukkan, mendingingkan sehingga berlangsung damai,” katanya. Presiden mengapresiasi aspirasi yang disampaikan saat
itu walaupun tidak menemui sendiri secara langsung dan memerintahkan Wapres, Menseneg, Menko Polhukam, dan Menag untuk menemui. “Saat itu telah disampaikan bahwa kasus akan diproses hukum secara cepat tegas dan transparan. Saya tegaskan tidak intervensi apalagi lindungi saudara Basuki Tjahaja Purnama saat proses hukum berjalan. Tidak ada yang ditutupi sehingga tidak ada syak wasangka,” katanya. Ia mengajak seluruh pimpinan ormas Islam mendinginkan situasi dan mempererat tali persatuan sehingga ketegangan di masyarakat bisa diredakan secepatnya. “Saya harap kita tetap bersatu dalam kebhinekaan, kebersamaan, ini jadi contoh dunia bahwa membangun masyarakat hidup rukun dan damai dalam keberagaman,” katanya. Secara terpisah, Ormas IslaM mengingatkan agar pemerintah serius memproses kasus dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama. “Kami siap untuk menenangkan umat Islam, permintaan kami bagaimana seseorang yang sudah diduga melakukan penistaan agama agar diproses hukum, dengan adil, jangan pura-pura,” kata Ketua Umum PB Al Washliyah Yusnar Yusuf. Ia menyebutkan aksi tanggal 4 November 2016 bukan demonstrasi tapi merupakan aksi damai. “Aksi damai tersebut tidak digerakkan ormas,’’ tegasnya. (ant)
Suluh Indonesia/ant
ISU PERGANTIAN PANGLIMA - Presiden Joko Widodo bersama Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo memberikan keterangan pers terkait isu pergantian Panglima TNI di Istana Negara, Jakarta, kemarin. Presiden menegaskan bahwa tidak ada pergantian Panglima TNI yang kini dijabat Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, Presiden menilai isu tersebut hanya untuk memanaskan suasana politik negara oleh pihak tertentu.
MK Tegaskan
KPK Dapat Rekrut Penyidik JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) mengizinkan KPK untuk dapat merekrut sendiri penyidiknya. “Menurut Mahkamah Pasal 45 ayat (1) UU KPK tidak dapat ditafsirkan bahwa KPK hanya dapat merekrut penyidik dari Kepolisian, namun KPK juga dapat merekrut sendiri penyidiknya,” ujar Hakim Konstitusi Aswanto membacakan pertimbangan Mahkamah di
Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, kemarin. Selain itu penyelidik, penyidik, dan penuntut umum yang menjadi pegawai KPK, harus diberhentikan sementara dari instansi Kepolisian dan Kejaksaan selama menjadi pegawai KPK. “Menurut Mahkamah ketentuan tersebut tidak seharusnya dimaknai bahwa penyelidik, penyidik, dan penuntut umum hanya boleh berasal dari Kepolisian dan Kejaksaan, namun harus diartikan bahwa KPK dapat merekrut sendiri sebagaimana diten-
tukan dalam Pasal 45 ayat (1) UU KPK,” ujar Hakim. Mahkamah juga menjelaskan bahwa praktik merekrut sendiri penyidik juga dilakukan oleh lembaga atau badan antikorupsi di negara lain seperti Hongkong dan Singapura. “Independent Commission Against Corruption (ICAC) Hongkong merekrut sendiri penyidiknya terlepas dari kepolisian,” ujar Hakim. Kendati demikian, dalam merekrut penyidik KPK tidak sepenuhnya bebas sebab sistem rekrutmen penyidik
yang dilakukan oleh KPK harus memperhatikan Pasal 24 ayat (2) UU KPK, yang mensyaratkan seorang penyidik diangkat berdasarkan dengan keahliannya. “Selain itu dengan berlakunya UU ASN, maka pelaksanaan rekrutmen harus mendasarkan pada ketentuan kepegawaian dalam UU ASN,” pungkas Hakim Konstitusi. Uji materi terkait perekrutan penyidik oleh KPK ini diajukan oleh advokat senior OC Kaligis yang merupakan terpidana korupsi. (ant)