Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Pengemban Pengamal Pancasila
Kamis, 10 September 2015
No. 164 tahun IX
75 Persen Koruptor
Miliki Gelar Sarjana SURABAYA - Direktur Direktorat bidang Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK Sujarnako mengemukakan sebanyak 75 persen pelaku korupsi adalah lulusan pendidikan tinggi yang menjabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten, Kota, maupun Provinsi. ‘’Menurut data ACFE (Association of Fraud Examiners) sebanyak 75 persen pelaku ‘fraud’ (termasuk tindak korupsi) di dunia dan bahkan 82 persen di Indonesia adalah lulusan pendidikan tinggi,” ungkap Sujarnako yang mengisi “Workshop Pencegahan Korupsi di Indonesia dengan Peran Perguruan Tinggi dalam Pendidikan Budi Pekerti dan Agama” di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya (UKWMS Surabaya, kemarin. Ia mengatakan, faktor terjadinya korupsi antara lain faktor politik, hukum, ekonomi,
serta organisasi, sedangkan akar penyebab korupsi adalah krisis identitas dan orientasi kemanusiaan, kegagalan pendidikan, lemahnya kontrol dalam keluarga, aktualisasi agama serta proses politik. Menurut dia, ada sekitar 1.365 kasus korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap atau “in kracht van gewijsde” dari rentang waktu 2001 hingga saat ini jika diestimasi kerugian negara mencapai Rp168,19 triliun, namun jumlah uang yang berpotensi kembali ke negara hanya Rp15,09 triliun saja atau sekitar 8,97 persen. ‘’Dengan kata lain, masyarakat pembayar pajak Indonesia telah mensubsidi para koruptor karena uang Rp15,09 triliun itu pun sebenarnya belum benar-benar masuk ke kantong pemerintah karena baru berupa hukuman financial,’’ katanya. (ant)
Polisi Sita Sabu 115 Kg JAKARTA - Anggota Polda Metro Jaya menyita 115 kilogram sabu-sabu dan 5.450 butir ekstasi pada Operasi Nila yang berlangsung selama dua pekan. ‘’Total ada 23 tersangka yang ditangkap polisi,” kata Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol. Eko Daniyanto di Jakarta, kemarin. Eko mengatakan Operasi Nila Jaya digelar khusus dengan menyasar 13 lokasi pengungkapan kasus narkoba di wilayah Jakarta dan sekitarnya. ‘’Wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Barat paling tinggi pengungkapan peredaran narkoba,” ujar Eko. Eko menduga peredaran sabu-sabu dan ekstasi di Jakarta merupakan narkoba selundupan dari Guangzhou Tiongkok menggunakan perusahaan kiriman paket
atau ekspedisi. Pelaku menurut Eko mengirimkan paket narkoba melalui jalur laut di pelabuhan ilegal sekitar Dumai, Medan maupun Riau. Selanjutnya, narkoba tersebut dikirim ke Jakarta menggunakan jasa ekspidisi agar petugas tidak mudah mendeteksi. Eko mengungkapkan para tersangka menjalankan modus penyelundupan narkoba dengan cara memasukan ke dalam tas, sepatu, suku cadang kendaraan, paralon, plastik padat, termos, acuu kering, speaker dan tabung teko. Sementara itu petugas meringkus 23 tersangka yakni 17 orang wanita dan enam orang pria yang berasal dari tiga orang Warga Negara Tiongkok dan Hong Kong, tiga Warga Negara Nigeria, dan 17 Warga Negara Indonesia. (ant)
Suluh Indonesia/ade
MANTAN MENKES - Mantan Menkes Siti Fadilah Supari bersaksi terkait penanganan wabah flu burung dengan terdakwa Mulya A Hasjmi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, kemarin.
Paket Kebijakan Ekonomi
Perkuat Industri Nasional
Suluh Indonesia/ade
BARBUK NARKOBA - Kepala BNN Komjen Pol Budi Waseso bersama Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Tito Karnaviani menunjukan barang bukti saat rilis pengungkapan narkotika jenis sabu dan ekstasi jaringan internasional di Polda Metro Jaya, Jakarta Pusat, kemarin.
JAKARTA - Presiden Joko Widodo berharap Paket Kebijakan Ekonomi I September 2015 mampu memperkuat industri nasional serta mengembangkan usaha mikro kecil menengah seraya mengajak semua pihak bersama-sama menghadapi tantangan pelemahan perekonomian global. ‘’Paket stimulus ini diharapkan mampu memperlancar perdagangan antar daerah, dan pariwisata, dan menjadikan kesejahteraan nelayan semakin membaik dengan menaikkan produk-
si ikan tangkap dan penghematan bahan bakar sebesar 70 persen melalui konversi bahan bakar solar ke elpiji,” kata Presiden Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, kemarin. Menurut Presiden Jokowi, pemerintah tak mungkin bisa bekerja sendirian sehingga memerlukan berbagai bentuk kerja sama dan dukungan dari semua pihak. ‘’Mari bersatu begotong royong menghadapi tantangan melemahanya perekonomian global. Saya ingin menegaskan pemerintah tak hanya komitmen menggerakan ekonomi nasional den-
gan paket ekononomi ini. Pemerintah juga serius dalam melaksanakan komitmen, saya dibantu wapres dan kabinet akan memimimpin langsung sehingga ada terobosan,” kata Presiden Jokowi. Saat membacakan paket kebijakan yang tujuannya untuk menstimulus perekonomian nasional, Presiden merinci paket kebijakan tahap pertama September 2015 terdiri dari tiga langkah. Pertama mendorong daya saing industri nasional melalui deregulasi, debirokrasi, penegakan hukum dan kepas-
tian usaha. Kedua mempercepat proyek strategis nasional menghilangkan berbagai hambatan, sumbatan dalam pelaksanaan dan penyelesaian proyek. Ketiga adalah meningkatkan investasi disektor properti. Menurutnya, ada 89 peraturan yang dirombak dari 154 yang masuk ke tim. ‘’Sehingga ini bisa menghilangkan duplikasi bisa memperkuat koherensi, dan memangkas peraturan yang tak relevan dan menghambat daya saing industri nasional,” kata Jokowi. (son)
Investor Tiongkok Boncengi
Masuknya Tenaga Asing Ilegal BANTEN - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mempertanyakan alasan masuknya para pekerja asing yang tidak mempunyai keahlian ke Indonesia. Dia menengarai masuknya modal investasi dari luar negeri telah memboncengi masuknya tenaga kerja unskill ke Indonesia. ‘’Kenpa isu ini begitu sensitif. Karena ada pertempuran dua kapitalis besar yaitu Tiongkok dan AS. Saling bersaing dengan produk di masing-masing negara. Oleh karena itu, kita harus punya proteksi. Indone-
sia juga punya TKI, tapi tidak dibarengi mobilisasi kapital. Nah, bedanya dalam persoalan ini ada modal yang memboncengi tenaga kerja asing. Sayangnya modal itu tidak dibarengi tenaga kerja yang tidak punya keterampilan. Lalu bagaimana sikap kita? Ini yang harus kita perbuat," kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah disela-sela inspeksi mendadak (sidak) ke pabrik Semen Merah Putih di Banten, kemarin. Fahri didampingi sejumlah anggota Komisi IX DPR yang
membidangi antara lain Siti Masrifah (Fraksi PKB), Ali Taher (Fraksi) dan beberapa anggota dewan lainnya. Peninjauan ke perusahaan milik daerah (PMD) itu dipilih karena banyaknya pengaduan masyarakat melalui surat yang masuk ke DPR dan keluhan di masyarakat tentang banyaknya tenaga kerja asing asal Tiongkok yang tidak memiliki keterampilan (unskill). Di kecamatan Bayah saja, yang masuk kabupaten Lebak, Provinsi Banten jumlahnya diperkirakan mencapai 3.000 orang. Dari 3.000 itu sebagian disebut-sebut ada di perusahaan Semen Merah Putih. Perusahaan yang kontraktornya dikuasai perusahaan asal negeri Tiongkok, Sinoma. Perusahaan ini juga menguasai pelabuhan pengiriman barang yang dipegang Cina Harbour. Menurut Fahri, ketentuan perundangan mulai dari UU Ketenagakerjaan, peraturan presiden atau peraturan pemerintah sampai peraturan menteri tenaga kerja tidak ada satupun yang membolehkan tenaga kerja asing yang tidak punya keahlian atau non skill bisa bekerja di Indonesia. ‘’Aturannya kan jelas dari UU Tenaga Kerja, perpres atau PP sampai permennya tidak ada celah bagi tenaga kerja asing yang tidak mempunyai keahlian atau non skil bisa bekerja di Indonesia.Saya sendiri bertanya bagaimana mereka bisa masuk karena untuk itu juga ada pengamanan berlapis mulai dari kemenlu, dirjen imigrasi, kemenakertrans sampai polisi.jadi kalau ada tenaga kerja asing non skill bisa masuk, ini bagaimana?,” tegasnya. (har)
Suluh Indonesia/ant
PAKET KEBIJAKAN EKONOMI - Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Menkeu Bambang S. Brojonegoro (kiri), Menko Perekonomian Darmin Nasution (kedua kiri), Gubernur BI Agus Martowardojo dan Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad (kanan) serta jajaran Kabinet Kerja mengumumkan paket kebijakan untuk mengatasi pelemahan ekonomi global di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin.
Rehabilitasi Pengguna Narkoba
Bebani Keuangan Negara JAKARTA - Kepala BNN Budi Waseso atau Buwas menyatakan rehabilitasi bagi pengguna narkoba akan menambah beban negara. ‘’Karena biaya rehabilitasi dibebankan kepada negara berarti negara rugi dua kali, sudah generasi dirusak juga menanggung biayanya,” kata Buwas di Polda Metro Jaya Jakarta, kemarin. Buwas mengatakan kebijakan rehabilitasi bagi pe-
candu narkoba harus dievaluasi karena harus ada efek jera bagi seseorang yang mencoba, bandar maupun pelaku yang memproduksi narkoba. Buwas menilai seseorang yang berani mencoba narkoba karena salah satu faktor hukuman yang ringan dan proses rehabilitasi. ‘’Ini harus dievaluasi bukan berarti dihapuskan,” sebut mantan Kepala Badan Reserse Kriminal (Ka-
bareskrim) Polri itu. Buwas menegaskan pemberantasan narkoba harus dari hilir hingga ke hulu dengan tindakan yang agresif karena Indonesia telah dinyatakan darurat narkoba. Jenderal polisi bintang tiga itu akan mengevaluasi secara bersama-sama terhadap proses pemberian rehabilitasi kepada pecandu narkoba. Buwas akan mengundang seluruh lapisan masyarakat, praktisi hukum, kepolisian dan
lembaga terkait lainnya guna membahas undangundang yang tepat untuk penanganan kasus narkoba di Indonesia. ‘’Jangan nanti UU sebagai tempat berlindung dari pelaku narkoba yang seolah-olah pelaku menjadi korban,” katanya. Solusi yang ditawarkan Buwas yaitu terpidana kasus narkoba ditempatkan di lembaga pemasyarakatan (Lapas) khusus yang berada di pulau terpencil. (ant)