Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Rabu, 10 Juni 2015
No. 109 tahun IX
Pengemban Pengamal Pancasila
Praperadilan Novel Ditolak JAKARTA - Gugatan praperadilan yang diajukan Novel Baswedan terkait penangkapan dan penahanan yang dilakukan penyidik Bareskrim Mabes Polri ditolak oleh hakim Zuhairi yang menangani perkara praperadilan Novel. ‘’Menyatakan menolak permohonan praperadilan dari pemohon Novel Baswedan untuk seluruhnya,” tuturnya saat membacakan amar putusan di PN Jaksel, kemarin. Selain itu, hakim juga menyatakan sah penangkapan dan penahanan yang dilakukan termohon, dalam hal ini Polri, kepada Novel Baswedan. Yang menjadi pertimbangan hakim dalam menolak praperadilan Novel adalah, karena penangkapan yang dilakukan penyidik Bareskrim Polri di kediaman Novel pada 1 Mei lalu telah sesuai den-
gan prosedur yang berlaku yaitu dengan ketentuan Pasal 18 ayat 1 dan 3 KUHAP. Upaya penangkapan yang dilakukan penyidik, menurut hakim, dapat dimaklumi karena sebelumnya Novel telah dua kali mangkir dari panggilan penyidikan dikarenakan tidak dapat meninggalkan tugasnya. ‘’Panggilan dua kali sudah cukup walaupun ketidakhadiran pemohon berkaitan dengan alasan tugas kedinasan. Panggilan termohon tetap harus dipenuhi walaupun pemohon sedang melakukan tugas kedinasan. Dengan demikian penangkapan yg dilakukan termohon kepada pemohon sudah memenuhi prosedur hukum,” tutur hakim Zuhairi. Sedangkan terkait penahanan, hakim menjelaskan, tindakan penyidik cukup beralasan. (wnd)
Dana Aspirasi Dapil
Capai Rp 11,2 Triliun JAKARTA - DPR mengajukan permintaan dana aspirasi daerah pemilihan (dapil) sebesar Rp 11,2 triliun dalam APBN 2016. Dengan total sebanyak 560 anggota, tiap anggota DPR memiliki pagu dana aspirasi pertahun sebesar Rp 20 miliar yang ditujukan untuk pembangunan dapil masing-masing. Ketua DPR Setya Novan-
to mengatakan dana aspirasi untuk para anggota DPR sebesar Rp 20 miliar masih berupa usulan. Saat ini, tahapannya masih dalam pembahasan di masing-masing fraksi dan alat kelengkapan di DPR. Dia memastikan, semua anggota dewan tidak ada yang menerima uang tunai, karena anggota dewan hanya mengusulkan program-program untuk
dapilnya. ‘’Jadi program-program ini dengan dapil ini tidak dimiliki (anggota), tetapi semua diserahkan kepada pemerintah (pemda). Jadi ini hanya usulanusulan dari pada anggota yang mempunyai daerahnya,” kata Setya Novanto di Gedung DPR, Jakarta, kemarin. Saat ini, RAPBN 2016 sudah mulai dibahas antara Banggar DPR bersama pemerintah. Se-
belumnya, Banggar DPR juga pernah mengajukan dana aspirasi sebesar Rp 15 miliar per anggota per tahun, namun usulan itu tidak terwujud. Ketua Banggar DPR Ahmadi Noor Supit mengakui pihaknya mengajukan dana aspirasi daerah pemilihan sebesar Rp 11,2 triliun pada RAPBN 2016. Politisi dari Partai Golkar ini memastikan tidak akan ada
penyelewengan dalam pelaksanaannya. Sebab, tiap anggota dewan tidak memegang uang tunai dari dana yang diberikannya itu. ‘’Anggaran itu, anggota hanya punya hak untuk mengusulkan. Operasional lewat pemda. Dia akan masuk ke APBD. Tidak ada sepeserpun yang dipegang anggota. Hanya sampaikan aspirasi,” tegasnya. (har)
Suluh Indonesia/ant
UJIAN SBMPTN 2015 SURABAYA - Kimberly Aprilia Harefa penyandang tuna daksa asal Sidoarjo mengerjakan soal ujian dengan menggunakan mulutnya pada Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) 2015 di Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Surabaya, kemarin. SBMPTN 2015 diikuti oleh 693.185 peserta yang memperebutkan 99.223 kursi kuliah di 74 PTN di seluruh Indonesia.
Mencari Sosok Pimpinan Ideal PANITIA seleksi calon pimpinan KPK mengatakan, dalam rangka mencari sosok pimpinan yang berintegritas dan memiliki rekam jejak yang bersih, pihaknya menggandeng sejumlah lembaga penegak hukum seperti KPK, Polri, PPATK, dan BIN.
Suluh Indonesia/ant
GIBRAN - Putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka bersama sejumlah juru masak di Media Center Jokowi Mantu di Sumber, Solo, kemarin. Gibran memberikan keterangan seputar menu makanan dan katering yang akan disuguhkan kepada tamu dalam pelaksanaan prosesi pernikahannya.
Dilibatkanya berbagai lembaga penegak hukum tersebut, dilakukan agar tidak ada lagi masalah kedepanya seperti yang dialami pimpinan KPK sekarang, yang ditetapkan tersangka atas tuduhan lama pada saat belum menjabat sebagai pimpinan lembaga anti rasuah. ‘’Kalau masalah rekam jejak kita akan melihat sedetil mungkin, jadi kita tidak hanya bekerja sama dengan KPK atau dengan
Polri. Tapi kami juga akan bekerja sama dengan lembaga lain seperti PPATK, BIN, itu juga dalam rangka meminimalisir kesalahan dalam melihat rekam jejak,’’ kata Ketua Pansel KPK Destry Damayanti dalam acara konferensi pers bersama pimpinan KPK di Jakarta, kemarin. Untuk mendapatkanya, pihak pansel pun telah melakukan sejumlah pertemuan dengan berbagai pucuk pimpinan
lembaga penegak hukum tersebut, diantaranya menemui Kapolri Jenderal Badrodin Haiti beberapa hari lalu, serta dengan berbagai pucuk pimpinan KPK yang dilakukan pada hari ini (kemarin). Dari pertemuan dengan Kapolri, pihak kepolisian menyatakan setuju untuk tidak mengungkit-ungkit kesalahan kecil yang dilakukan pimpinan KPK pada saat yang bersangkutan menjabat, namun demikian, anggota Pansel Betty Alisyabana mengatakan, pihaknya tidak bisa menjamin apakah hal itu konsisten akan dilakukan pihak kepolisian. ‘’’Kami tidak dalam posisi yang bisa menjamin. Lagi-lagi kita sama-sama harus sadar. Bahwa wewenang dan tanggung
jawab pansel itu adalah menyeleksi pimpinan KPK yang terbaik,’’ kata Betty. Sementara dalam pertemuan dengan berbagai pimpinan KPK, pihak pansel mengaku banyak mendapat masukan perihal sosok pimpinan yang ideal untuk memimpin lembaga independen tersebut. ‘’Sebenarnya kunjungan kami dalam rangka satu rangkaian ke para stakeholder untuk bisa menjaring atau bisa menemukan calon-calon yang terbaik, yang diharapkan tentu yang terbaik. Kami sudah menerima masukan 17 kompetensi dari pimpinan yang disampaikan pimpinan KPK,’’ terangnya. Selain memberikan masukan, dalam rangka membantu mencari sosok pimpinan KPK. (wnd)