Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Rabu, 9 November 2016
No. 206 tahun X
Pengemban Pengamal Pancasila
Aparat Dinilai Arogan JAKARTA - Wakil Sekjen DPP-PPP Achmad Baidowi menilai aparat Kepolisian arogan menangkap aktivis HMI karena berlebihan dan seolah-olah ingin menangkap gembong teroris ataupun pejabat kelas kakap. “Sikap tersebut sudah over acting apalagi mengerahkan sejumlah petugas seolah-olah ingin menangkap gembong teroris ataupun pejabat kelas kakap,” katanya di Jakarta, kemarin. Menurut dia, penangkapan aktivis HMI oleh Polda Metro Jaya pada selasa dinihari patut disesalkan karena itu menunjukkan arogansi aparat kepolisian yang sudah didesain menjadi sipil bukan lagi militer. Dia mengatakan apakah tidak bisa polisi memanggil mereka pada siang hari
lalu mengapa harus malam hari. “Apakah memang ingin mendapatkan ‘kredit poin’ dari atasan sehingga polisi harus mendramatisasi aksi 411 yang sebagian berujung ricuh,” ujarnya. Menurut Baidowi, sebaiknya polisi tidak membuat kegaduhan baru, dan PPP melalui Kelompok Fraksi di Komisi III DPR akan membawa persoalan ini dalam rapat dengan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian. Sebelumnya, Polisi menangkap lima kader HMI. Kelimanya ditangkap karena telah menyerang polisi saat aksi damai 4 November 2016 di Istana Negara. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Awi Setiyono mengatakan, kelimanya ditangkap karena diduga terlibat dalam aksi penyerangan terhadap aparat kepolisian. (ant)
Suluh Indonesia/ant
SIDANG PERDANA - Mantan Ketua DPD Irman Gusman menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, kemarin.
Hadapi Kelompok Kecil
Polri Tak Boleh Kalah JAKARTA - Presiden Joko Widodo meminta Polri sebagai institusi besar tidak boleh ragu bertindak atau kalah dengan kelompok kecil, organisasi-organisasi, tokoh-tokoh manapun dalam menegakkan hukum. “Jangan ragu dalam hal bertindak untuk penegakan hukum yang tegas, tidak boleh institusi sebesar Polri ragu atau kalah apalagi terhadap kelompok kecil, organisasi-organisasi apapun, tokoh-tokoh siapapun,” kata Presiden saat memberi pengarahan kepada 602 Perwira Polri di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) Jakarta, kemarin. Presiden mengatakan
dengan penegakan hukum yang jelas dan tegas akan membuat negara kuat dan itu semua terletak di tangan Polri. “Negara harus kuat, marwah institusi Polri harus dijaga, marwah negara harus dijaga. Oleh sebab itu saya ingin mengingatkan penegakan hukum yang jelas, yang tegas harus dilakukan,” tegas Jokowi. Presiden mengingatkan bahwa negara Indonesia adalah negara yang besar karena memiliki 17 ribu pulau, ratusan suku, ratusan bahasa lokal, 516 kabupaten/kota. “Polri sebagai institusi yang besar karena memiliki 430 ribu anggota, sebagai institusi yang besar sekali, maka jangan ragu dalam hal
bertindak untuk penegakan hukum yang tegas,” katanya. Dalam kesempatan ini, Presiden juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota Polri atas kewaspadaan, soliditas serta sikap profesionalisme dalam mengamankan unjuk rasa pada Jumat (4/11) sehingga berjalan damai sampai Magrib. “Saya ingin menyampaikan rasa simpati yang dalam kepada anggota Polri dan TNI yang menjadi korban kekerasan dalam menjalankan tugas saat itu,” kata Jokowi. Presiden mengatakan adanya korban dari pihak kepolisian sebanyak 18 anggota yang luka terkena bambu rucing, panah, perlu adanya penegakan hu-
kum. “Saya kira hal seperti ini yang juga perlu diselesaikan dengan penegakan hukum yang tegas,” kata Presiden. Jokowi juga mengevaluasi dalam menghadapi unjuk rasa yang besar, seperti pada 4 Novenber 2016 lalu, perlu dibekali informasi yang akurat jumlah pengunjuk rasa, sehingga pasukan yang disiapkan sesuai kebutuhan. Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menyatakan pihaknya akan mempelajari soal orasi Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah saat aksi unjuk rasa 4 November 2016. “Ya kami akan pelajari apakah itu bisa masuk ke dalam Pasal Makar,’’ katanya. (ant)
Suluh Indonesia/ant
BAGIKAN IKAN GRATIS - Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany bersama Direktur Pengembangan Investasi Kelautan dan Perikanan KKP Anang Nugroho (kanan) dan Kepala Karantina Ikan dan Keamanan hasil Perikanan Widodo Sumianto (kedua kanan) menunjukkan ikan segar hibah dari KKP kepada Pemkot Tangsel di Kantor Dinas Pertanian dan Pertahanan Pangan, Serpong, Tangsel, kemarin.
Demo 411
Bukan Aksi Kudeta Gagal WAKIL Ketua DPR RI Fahri Hamzah membantah anggapan demo pada Jumat, 4 November (demo 411), yang berakhir rusuh itu merupakan kudeta yang gagal. Menurutnya, demo tersebut memang bukan untuk mengkudeta kekuasaan Presiden Presiden Joko Widodo Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla. Fahri mengatakan Demo 411 hanya gerakan massa yang marah karena pemerintah dianggap lambat dan cenderung melindungi kasus Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang diduga melakukan penistaan agama. “Jadi tidak benar kalau kudeta. Selama TNI tidak sepakat, maka
tak ada yang namanya kudeta. Seperti di Thailand, Mesir, Turki, Philipina dan lain-lain. Maka, Presiden Jokowi jangan menggunakan terminologi Orde Baru. Demo 411 itu juga tak bisa yang menunggangi, sehingga kalau tidak ada bukti-bukti yang kuat untuk menjatuhkan Presiden RI, maka jan-
gan bilang ditunggangi,” kata Fahri dalam dialektika demokrasi ‘Siapa Aktor Demo 411’ di Gedung DPR Jakarta, kemarin. Sebaliknya Fahri berpendapat sebenarnya Presiden Jokowi yang seolah ditunggangi, karena dalam proses hukum terhadap Ahok lambat. Tapi, pihaknya tidak akan menanggapi tuduhan tunggangan politik tersebut kalau belum definitif. “Kalau tuduhan itu definitif, baru saya akan tanggapi. Jangan sampai presiden menerima informasi yang tidak jelas,” ujarnya. Sementara itu, Direktur Eksekutif IndoBarometer Mohammad Qodari menilai ada empat kepentingan dari berbagai kelompok yang ikut dalam aksi demo 411 yang merasa tersinggung atas ucapan Ahok terkait surat Al Maidah ayat 51 alias penistaan agam. Yaitu pertama, kelompok yang merasa tersinggung atas ucapan yang dilontarkan Ahok dan mendesak Presiden Joko Widodo untuk menuntaskan proses penegakan hukum atas Ahok. Kedua, kelompok kaum miskin kota yang terdampak akibat kebijakan Ahok di Jakarta. Ketiga, kelompok yang ingin menjatuhkan elektabilitas Ahok dalam pilkada. Dan keempat, kelompok dan kepentingan lawan-lawan politik Jokowi-JK agar elektabilitas pemerintahannya turun. “Ini lawan-lawan politik Jokowi-JK yang berharap elektabilitas Jokowi-JK semakin turun dan rendah. Sehingga berdampak pada turunnya legitimasi,’’ katanya. (har)
Suluh Indonesia/ant
PRESIDEN BERI ARAHAN KEPADA POLRI - residen Joko Widodo (kiri) didampingi Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian (kanan) memasuki ruangan untuk memberikan arahan kepada jajaran Polri terkait pengamanan negara di Auditorium PTIK, Jakarta, kemarin. Presiden Jokowi meminta Polri tidak ragu dalam bertindak untuk penegakan hukum.
Kasus KTP Elektronik
KPK Yakinkan Ada Tersangka Lain JAKARTA - Ketua KPK Agus Rahardjo meyakini ada tersangka lain selain dua orang tersangka yang sudah ditetapkan KPK dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan e-KTP pada 2011-2012 di Kemendagri. “Saya yakin kalau angka Rp2,3 tiliun, tidak mungkin kan cuma dua orang itu. Masih ada pihak-pihak terkait yang kemudian nanti akan ikut bertanggung jawab,” kata Agus di Jakarta, kemarin. KPK sudah menetapkan
dua tersangka dalam kasus ini yaitu mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri Irman dan mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen Sugiharto. “Oleh karena itu, secara bertahap kami menelusuri, mengembangkan, mencari alat bukti untuk tersangka-tersangka lain. Oleh karena itu, kalau Anda perhatikan, banyak yang dipanggil, banyak yang diundang dalam rangka itu,” tambah Agus. Meski sudah menetapkan
nilai kerugian negara mencapai Rp2,3 triliun, namun menurut Agus, belum ada penyitaan materi yang dilakukan KPK. “Dari Rp2,3 triliun sepertinya belum ada yang disita, tapi sudah ada rekening yang diblokir tapi saya nilainya tidak tahu persis. Soal e-KTP kan memang sudah hampir selesai tapi kita masuk pada saat kerugian negara sudah terjadi juga,” tambah Agus. Sedangkan Mendagri Tjahjo Kumolo mengungkapkan bahwa e-KTP tersebut saat ini dicetak di luar negeri
berdasarkan nota kesepahaman yang sudah dibuat pada periode sebelumnya. “Karena proses (penyidikan) di KPK belum selesai, memang mengganggu. Mungkin harusn diketahui, kartu e-KTP itu dicetak di luar negeri. Nah, ini kan perlu waktu. Kami batalkan tidak bisa, karena masih ada MoU internasional oleh yang zaman dulu jadi kita pelan-pelan sampai kapan batas akhirnya MoU-nya. Memungkinkan atau tidak mencari ‘partner’ di Indonesia. (ant)