Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Rabu, 9 September 2015
No. 163 tahun IX
Pengemban Pengamal Pancasila
WN Malaysia Dituntut Mati PEKANBARU - Jaksa penuntut umum Kejari Pekanbaru tetap menuntut mati terdakwa penyelundup 46,5 kilogram sabu, Ng Hai Kwan alias Jimmy alias Ati yang merupakan warga negara Malaysia. ‘’Kami tetap menuntut terdakwa dengan hukuman mati Yang Mulia,’’ kata JPU Zainal Effendi dalam sidang lanjutan dengan agenda replik atas duplik yang disampaikan kuasa hukum terdakwa di PN Pekanbaru, kemarin. Sementara itu, terdakwa melalui kuasa hukumnya Wita Sumarni mengatakan bahwa dari keterangan sejumlah saksi di persidangan, terdakwa mengaku membawa dua travel bag dari pelabuhan Purnama Dumai. Namun, ia mengatakan kliennya tidak mengetahui bahwa NHK tidak mengetahui bahwa isi dari travel
bag yang ia bawa adalah sabu-sabu. Selain itu, ia juga mengatakan dari fakta terungkap tidak saksi yang menyaksikan adanya mufakat jahat antara terdakwa dengan pihak lain. Untuk itu ia memohon kepada Majelis Hakim PN Pekanbaru diketuai Amin Ismanto agar menolak tuntutan JPU yang menuntut korban dengan Pasal 113 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Didalam pasal itu disebutkan bahwa terdakwa bersalah melawan hukum dalam kaiatannya memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika dan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau precursor narkotika. (ant)
Suluh Indonesia/ant
ATURAN CALON TUNGGAL - Ketua KPU Husni Kamil Manik selaku pihak terkait mengikuti sidang pengujian aturan pembatasan calon tunggal Pilkada di MK Jakarta, kemarin.
PKB Usul
Pimpinan DPR Dikocok Ulang
Suluh Indonesia/ant
TERCEPAT DARWIN AMBON RACE - Perahu layar Antipodes berbendera Hongkong, menjadi perahu tercepat kedua memasuki finish pada Lomba Layar Darwin - Ambon 2015, berlabuh di pesisir Pantai Amahusu, Ambon, Maluku, kemarin. Lomba Darwin - Ambon Yacht Race tahun 2015 yang dilepas dari Darwin Australia Utara pada Senin (7/9), menandai 31 tahun usia pelaksanaan lomba layar tersebut serta 26 tahun hubungan sister city Kota Ambon dan Kota Darwin.
JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal PKB, Daniel Johan mengusulkan adanya kocok ulang pimpinan DPR RI melalui mekanisme revisi UndangUndang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. ‘’Perlu (kocok ulang pimpinan DPR) namun dengan mengubah UU MD3,” katanya di Jakarta, kemarin. Dia menjelaskan kocok ulang itu bukan terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik dua pimpinan DPR yaitu Setya Novanto dan Fadli Zon namun karena mengikuti sistem proporsional hasil pemilu. Menurut dia, sistem proporsional bagi skema pimpinan DPR RI penting dilakukan untuk menjaga stabilitas pemerintahan ke depan. ‘’(Skema) Pimpinan DPR RI yang lalu (periode 2009-2014) juga menggunakan sistem proporsional hasil pemilu,” ujarnya. Dia menilai proporsionali-
tas dalam pembagian kursi pimpinan Alat Kelengkapan Dewan DPR RI diperlukan karena anggota DPR merupakan representasi aspirasi rakyat. Sebelumnya, anggota Fraksi Partai Nasdem di DPR, Taufiqulhadi menilai perombakan komposisi pimpinan DPR itu bisa dilakukan dengan dua cara. Pertama menurut dia, adalah dengan merevisi UU MD3, dengan mengembalikan hak partai pemenang pemilu untuk menempati posisi Ketua DPR. ‘’Cara kedua adalah dengan membentuk paket pimpinan DPR sesuai dengan UU MD3 yang sekarang berlaku,” katanya. Namun, menurut dia, langkah yang harus dilakukan itu tanpa mengganggu kerja legislasi adalah dengan merombaknya tanpa merubah UU MD3. Hal itu ujar dia, dilakukan demi menghindari kegadu-
han politik di parlemen di tengah minimnya prestasi DPR dalam menghasilkan undang-undang. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Tantowi Yahya menilai wacana kocok ulang Alat Kelengkapan Dewan DPR RI bernuansa politis terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Pimpinan DPR RI. ‘’Pada awalnya saya merasa hal itu asli dalam rangka mengorekai pimpinan DPR RI yang diduga melakukan tindakan tidak patut namun makin lama terasa nuansa politiknya,” katanya. Hal itu menurut dia, terutama setelah terbuka identitas dari orang yang mengangkat informasi di media sosial itu yaitu tim sukses dari calon presiden tertentu pada Pemilu Presiden 2014. Dia menilai dalam konteks itu, menjadi relevan mengapa isu itu digulirkan dan disambut meriah di media. (har)
Angin Segera Pemberantasan Korupsi JAKARTA - Bergantinya rezim kepemimpinan Bareskrim Mabes menjadi angin segar bagi para aktivis anti korupsi yang sempat mengalami ketakutan akan dikriminalisasi seperti halnya yang dialami Abraham Samad dan Bambang Widjojanto, serta beberapa aktivis anti korupsi pendukung KPK. Dengan adanya pergantian pucuk pimpinan tersebut,sejumlah pegiat anti korupsi yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil anti korupsi, mendesak agar Kabareskrim yang baru, mengevaluasi semua kinerja penyidikan pene-
tapan tersangka yang dilakukan Budi Waseso,serta menghentikan proses penyidikanya. ‘’Pergantian Bareskrim harus jadi momentum mengevaluasi kasus-kasus yang telah ditangani oleh Bareskrim yang lama.Tidak semua kasus yang ditangani oleh Bareskrim murni penegakan hukum.Kasus kriminalisasi Bambang Widjojanto (Wakil Ketua KPK non aktif), Abraham Samad (Ketua KPK non aktif), Novel Baswedan (penyidik KPK), Deny Indrayana(eks Wamenkumham), Emerson Yuntho dan Adnan Topan Husodo (dua orang aktivis ICW)
dan Suparman Marzuki dan Taufikurahman Sahuri (dua komisioner KY) lebih berat bobot politiknya dibanding penegakan hukum. Oleh karena itu, salah satu agenda Bareskrim yang baru adalah mengevaluasi kasus-kasus kriminalisasi yang dilakukan oleh Bareskrim yang lama melakukan gelar perkara secara terbuka sebagai pintu masuk SP3,” kata pegiat anti korupsi dari Indonesia Legal Rountable (ILR), Erwin Nastosmal Oemar. Senada dengan Erwin,pegiat anti korupsi lain dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK)
Miko S Ginting, juga mengemukakan hal yang sama. Menurut Miko, dengan adanya pergantian pucuk pimpinan di tubuh Bareskrim, maka Kabareskrim yang baru bisa mengevaluasi kinerja yang dilakukan Budi Waseso, dengan cara melakukan gelar perkara secara terbuka, karena diatur dalam Peraturan Kapolri No.14 tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. ‘’Evaluasi itu itu berguna untuk memutuskan kasus mana yang seharusnya dilanjutkan atau dihentikan pengusutanya,” imbuh Miko. (wnd)
Menteri Desa Dorong
Pemda Segera Salurkan Dana Desa JAKARTA - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar mendorong pemerintah daerah segera menurunkan serta menyalurkan dana yang sudah diberikan oleh pemerintah pusat. ‘’Dari pusat sudah kami berikan semuanya, tinggal bagaimana pengelolaan di daerah terutama kabupaten dan kota madya,” kata Marwan Jafar usai rapat dengan Badan Anggaran di Gedung DPR, Jakarta, kemarin. Selain itu, ia menginginkan aturan yang ada disederhanakan supaya mudah dipahami oleh para kepala desa dalam menyalurkan dana. ‘’Ini ada tiga permen,
dari Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa. Ketiganya akan disederhanakan supaya para kepala desa mudah mengimplementasikan aturan tersebut,” katanya. Kemudian, dana desa akan diprioritaskan penggunaanya, pertama infrastruktur bisa membangun jalan, irigasi. Kemudian, penguatan ekonomi desa, seperti koperasi dan pembibitan ternak. ‘’Pemerintah pusat sudah memberikan dana tersebut sesuai undang-undang 100 persen, permasalahannya masih lambat di kabupaten dan kota madya,” kata Marwan. Ia memberikan solusi akan
mengumpulkan seluruh kepala desa seluruh Indonesia untuk sosialisasi tentang pemotongan rantai birokrasi yang terlalu rumit dalam penyaluran dana. Sementara itu, Menteri
Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan aturan pencairan dana desa akan disederhanakan agar pemerintah desa bisa segera mencairkan. (ant)
Suluh Indonesia/ant
GANJA - Personel kepolisian menggelar ganja kering hasil tangkapan di Mapolres Aceh Tamiang, Aceh, kemarin. Kepolisian setempat mengamankan 907 bal ganja kering seberat lebih kurang 907 kilogram yang disembunyikan di bawah lantai bak belakang mobil interkuler asal Aceh Besar tujuan Jakarta.