Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Senin, 7 Desember 2015
No. 222 tahun IX
Pengemban Pengamal Pancasila
Riza Chalid Menghilang JAKARTA - Pengamat komunikasi politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio mengatakan Riza Chalid merendahkan martabat Indonesia jika ia tidak mau atau selalu tidak hadir dalam pemanggilan saksi di depan MKD. Selain itu, ia juga menyarankan kepada MKD untuk wajib menghadirkan Riza Chalid sebagai saksi pencatutan nama presiden dan wakil presiden karena merupakan salah satu tokoh penting dalam kasus tersebut. ‘’Jika Riza Chalid tidak bisa dihadirkan, tidak hanya merendahkan DPR, tetapi juga sudah turut merendahkan martabat negara Indonesia,” kata Hendri di Jakarta, kemarin. Ia menjelaskan kasus tambang emas di Papua ini sangatlah penting, karena memuat isu perekonomian nasional dan
juga politik kekuasaan yang mempengaruhinya. ‘’Dari sidang yang digelar MKD juga pembicaraan terlalu melebar, tidak ada kekhususan membahas oknum SN sebagai pejabat tinggi negara,” katanya. Sementara itu, Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti menyatakan kesiapannya untuk membantu MKD jika diminta bantuan untuk menghadirkan pengusaha M. Reza Chalid. M. Reza Chalid diperlukan kehadirannya, agar bersaksi di persidangan MKD terkait kasus dugaan permufakatan jahat oleh Ketua DPR RI Setya Novanto dalam skandal perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia. ‘’Kalau perintah hukum itu, bukan siap atau tidak. Ya tapi kan kita belum diminta (bantuan) untuk pemanggilan,” kata Badrodin. (ant)
Metromini Tabrak Kereta
18 Orang Tewas
Suluh Indonesia/ant
AKSI USIR FREEPORT - Sejumlah pegiat menggelar aksi tolak keberadaan Freeport di Indonesia di Jakarta, kemarin. Dalam aksinya mereka meminta pemerintah untuk menolak perpanjangan kontrak Freeport serta mengusirnya dari Indonesia.
JAKARTA - Korban meninggal dunia akibat kecelakaan KRL Commuter Line rute Stasiun BandanStasiun Duri dan bus metromini jurusan KalideresGrogol di perlintasan Angke, Jakarta Barat, bertambah menjadi 18 orang. ‘’Total korban tewas menjadi 18 orang, satu korban baru saja meninggal di RS Sumber Waras,” tutur Kabid Dokkes Polda Metro Jaya Kombes Pol Musyafak di RSCM Jakarta, kemarin. Sopir bus metromini bernama Asmadi dan kondektur bus Agus Muhamad Irpan ikut tewas dalam
peristiwa naas tersebut. Dari 18 korban meninggal tersebut, 15 jenazah sudah berada di Ruang Jenazah RSCM, sedangkan tiga jenazah lain masih berada di RS Atma Jaya. Nantinya, kata Musyafak, seluruh jenazah korban akan dibawa ke RSCM untuk memudahkan proses identifikasi dan administrasi. Sedangkan enam korban luka-luka masih dirawat yakni dua orang di RS Sumber Waras, tiga orang di RS Atma Jaya, dan satu orang di RS Tarakan. Saat ini tim gabungan Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Metro Jaya serta Bagian Forensik RSCM masih
berusaha mencocokkan data post mortem dan antemortem untuk mengidentifikasi para korban tewas. ‘’Saat ini sudah ada enam keluarga yang masuk untuk mencocokkan data korban. Jika sudah teridentifikasi, kami akan merilis nama-nama korban tewas,” ujar Musyafak. Kecelakaan antara KRL rute Stasiun Bandan-Stasiun Duri dan bus Metromini jurusan Kalideres-Grogol tersebut disebabkan bus menerobos pelintasan sehingga dihantam KRL yang sedang melintas. Akibat kejadian tersebut, satu gerbong kereta rusak dan segera dievakuasi ke Dipo Bukit Duri untuk dilakukan per-
baikan. Tidak ada penumpang KRL yang menjadi korban. Sementara itu, bangkai metromini yang ringsek dan rusak parah juga telah dievakuasi oleh pemadam kebakaran wilayah Jakarta Barat. Sementara itu, Abdul Gani (35) salah satu keluarga tewas mengaku jika salah satu kerabatnya menjadi korban meninggal atas Naman Andi (24). Ia sendiri mendapatkan kabar dari orangtua korban yang berada di Sukabumi, Jabar. ‘’Saya dapat telepon dari ibunya korban di Sukabumi katanya saudara saya mengalami kecelakaan di Tambora,” tandasnya. (son/ant)
Perempuan Anti Korupsi
Saatnya Setya Novanto Mengundurkan Diri PEREMPUAN Anti Korupsi (PIA) mendesak agar Ketua DPR RI, Setya Novanto segera mundur dari jabatanya. Desakan tersebut digulirkan, pasalnya Setya dinilai menodai jabatanya sebagai penyelenggara negara, karena diduga telah meminta jatah saham kepada PT.Freeport Indonesia dengan cara mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. ‘’PIA menuntut saudara Ketua DPR, untuk segera meminta maaf kepada rakyat Indonesia,d an berhenti dari jabatan saudara sebagai Ketua DPR segara, sebagai wujud
tanggung jawab tertinggi saudara kepada rakyat dan bangsa,” kata Koordinator PIA, Ririn Sefsani, usai memimpin kegiatan aksi Yoga dan Meditasi bersama anggota PIA, di Jakarta, kemarin. Selain menuntut mundur, PIA juga berpendapat, politikus Partai Golkar tersebut layak untuk dipidanakan, pasalnya kasus dugaan pencatutan tersebut,jelas dinilai tindakan tak bermoral.” Kalau buktinya jelas, maka harus dipidanakan,
itu bagian pertanggung jawaban akuntabiliti kepada aparat pemilihnya, juga untuk membangun supremasi, dan ketiga memunculkan performa. DPR tidak mampu mewujudkan performanya” katanya. Atas terpenuhinya unsur pidananya, Ririn meminta aparat penegak hukum seperti KPK, Polri, dan Kejagung yang tengah menyelidi kasus dugaan permufakatan jahat Setya Novanto, untuk segera menyeret Bendahara Umum Partai berlambang Pohon Beringin tersebut ke persidangan, pasalnya proses persidangan di Mahkamah Kehormatan Dewan, dinilai tidak fair, dan memenuhi tuntutan rakyat. ‘’KPK, Kepolisian, Kejagung, harus pro aktif usut kasus Setya Novanto,” pintanya. Untuk diketahui, Ketua DPR Setya Novanto dituding telah mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden dengan cara meminta saham dalam rangka memuluskan kontrak karya PT.Freeport Indonesia. Dugaan pencatutan tersebut terungkap, setelah Menteri ESDM Sudirman Said melaporkan kasus tersebut ke MKD. Atas tindakan tersebut, PIA menilai tindakan tersebut telah mempermalukan dan mencoreng kehormatan lembaga tinggi negara. Selain itu,kasus pencatutan tersebut juga dinilai merendahkan moral dan martabat bangsa. Atas kasus pencatutan tersebut, PIA berpendapat Setya Novanto dinilai sebagai teladan yang buruk, miskin integritas, miskin etika dan nilai-nilai moral pemimpin,tidak mampu menjunjung tinggi kebenaran, tidak amanah, mencari keuntungan diatas ketertindasan, tidak menyesali kesalahan, telah mengingkari sumpah jabatan selaku wakil rakyat. (wnd)
Suluh Indonesia/ant
TABRAK KERETA - Petugas mengevakuasi metromini yang tertabrak rangkaian KRL di perlintasan Stasiun Angke, Jakarta, kemarin. Bus Metromini B80 jurusan Kalideres Jembatan Lima menerobos masuk lintasan kereta api akibatnya bus terseret sekitar 200 meter, menyebabkan 13 orang tewas dan tujuh orang terluka.
Disebut Dalam Rekaman
Luhut Minta Dirinya Diperiksa JAKARTA - Nama Menko Polhukkam Luhut Binsar Pandjaitan disebut sebanyak 66 kali dalam rekaman percakapan Ketua DPR RI Setya Novanto, Pengusaha Muhmmad Riza Chalid dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin terkait pembicaraan untuk memuluskan perpanjangan kontrak penambangan PT Freeport di Papua. Dalam percakapan itu, Luhut disebut seolah-olah dapat mempengaruhi keputusan presiden untuk meloloskan perpanjangan kontrak Freeport.
Seakan ingin secepatnya mengklarifikasi persoalan tersebut, Luhut menyatakan dirinya ingin segera dipanggil MKD DPR. ‘’Saya minta dipanggil MKD pekan depan, saya ingin menjelaskan semuanya,” kata Luhut usai menghadiri peluncuran pelayanan surat izin mengemudi (SIM) online di Jakarta, kemarin. Dia mengaku siap memberikan keterangan kepada MKD terkait namanya yang banyak disebut Setya Novanto dan Riza Chalid. ‘’Saya sudah banyak bicara, kita tunggu saja minggu
depan,” tegansya. Anggota MKD DPR Supratman Andi Agtas memastikan Setya Novanto akan memnuhi janjinya memenuhi panggilan MKD. ‘’Kita sudah kirimkan undangannya dan beliau (Setya Novanto) konfirmasi hadir jam 09.00 WIB,” Supratman. Selain Setya Novanto, MKD juga sudah melayangkan surat untuk Muhammad Riza Chalid untuk dimintai keterangannya atas transkipan dan rekaman yang dilaporkan Menteri ESDM Sudirman Said. “Kita sudah mengirimkan panggilan dengan Riza Chalid. Mudahmudahan Riza bisa datang,”
katanya. MKD sudah melayangkan surat penggilan kedua kepada pengusaha di bidang perminyakan itu. Apabila tidak juga diindahkan maka mahkamah yang mengadili etika anggota DPR itu akan meminta bantuan Polri untuk memanggil paksa Riza Chalid di panggilan ketiga. Anggota Komisi VII DPR Syaikhul Islam Ali mengatakan kehadiran pengusaha minyak Muhammad Riza Chalid sangat penting untuk mengetahui motif sebenarnya. (har)