Edisi 07 Oktober 2015 | Suluh Indonesia

Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com

Rabu, 7 Oktober 2015

No. 181 tahun IX

Pengemban Pengamal Pancasila

Aviastar Ditemukan JAKARTA - Pesawat Aviastar nomor penerbangan MV 7503 rute MasambaMakassar yang hilang kontak sudah ditemukan di Desa Ulu Salu, Dusun Gamaru, Kecamatan Enrekang, Sulsel. ‘’Pesawat tersebut ditemukan oleh Tim Gabungan Darat dan berdasarkan informasi masyarakat,” kata Kepala Basarnas Bambang Sulistyo di Jakarta, kemarin. Bambang mengatakan pesawat jenis Twin Otter DHC6-300 itu ditemukan sekitar pukul 17.00 WIB dengan kondisi sebagian hancur dan sebagian terbakar. ‘’Kami melihat kecocokan dengan gambar, kemudian saya telepon dan lapor ke Kapolsek Luwu dan diskusi akhirnya dipastikan itu pesawatnya,” katanya. Pada 2 Oktober 2015 pukul 14.25 WITA pesawat lepas landas dari Bandara

A Jemma Masamba, 11 menit setelah lepas landas pesawat hilang kontak dari menara pemantau Bandara A Jemma Masamba. Waktu tempuh penerbangan normal dari Bandara A Jemma Masamba ke Makassar selama 70 menit (1 jam 10 menit), sehingga semestinya tiba di Makassar pada pukul 15.39 WITA. Pesawat hilang kontak pada pukul 14.33 WITA. Terdapat tujuh penumpang, terdiri dari empat dewasa, satu anak dan dua bayi dalam pesawat tersebut. Mereka adalah Nurul Fatimah, Lisa Falentin, Risa Arman, Sakhi Arqam, Muhammad Natsir, Afif (bayi) dan Raya (bayi). Pesawat tersebut dikemudikan oleh Captain Iriafriadi, Co Pilot Yudhistira dan terdapat teknisi Soekris Winarto. (ant)

Kasus Tambang Lumajang

Tiga Polisi Terima Suap

Suluh Indonesia/ant

EVAKUASI KORBAN AVIASTAR - Seorang warga lokal menggendung korban pesawat Aviastar DHC6/PK-BRM Dusun Gamaru, Desa Ulu Salu, Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu, Sulsel, kemarin. Sebanyak sepuluh korban pesawat Aviastar dan kotak hitam berhasil dievakuasi, sepuluh korban dievakuasi ke Makassar menggunakan helikopter untuk diidentifikasi di Posko Ante Mortem RS Bhayangkara Makassar.

SUKABUMI - Kapolri Jendral Badrodin Haiti menginstruksikan Polda Jawa Timur untuk mengusut dugaan adanya tiga anggota Polri yang menerima suap dari pengusaha tambang pasir ilegal di Desa Selok Awar-Awar, Lumajang. ‘’Memang ada anggota kami yang sudah diperiksa oleh petugas dari Polsek Pasirian terkait dugaan kasus suap tambang pasir ilegal, pascapembunuhan seorang aktivis antitambang, Salim Kancil,” katanya di Sukabumi, kemarin. Menurutnya, dana yang diberikan oleh pengusaha tambang kepada ketiga anggotanya yang bertugas di Lumajang masih dalam pemeriksaan. Apakah dana itu sebagai gratifikasi atau dana untuk pengamanan. Kasus laporan ini masih sedang didalami oleh pihaknya. Jika terbukti bersalah maka oknum anggotanya itu akan diberikan hukuman atau sanksi sesuai kesalahannya. Selain itu, kasus tambang di Lumajang yang menyebabkan adanya seorang aktivis antitambang yang dibunuh

oleh diduga massa bayaran masih terus didalami. Tidak menutup kemungkinan ada tersangka lainnya yang akan ditangkap. Bahkan, pihaknya masih menyelidiki apakah pada kasus tambang ini ada oknum intelektual ikut campur. ‘’Kami tidak akan tebang pilih dalam mengungkap kasus tambang ilegal dan pembunuhan terhadap Salim Kancil, jika terbukti bersalah akan kami tangkap siapa pun orang dan jabatannya,” tegasnya. Di sisi lain, para tersangka yang diduga membunuh Salim Kancil dan menganiaya Tosan masih ditangani oleh pihak Polda Jatim. Belum ada rencana kasus ini akan diambil alih oleh Mabes Polri. Namun, pihaknya akan terus memantau setiap perkembangan sekecil apa pun pada kasus ini. Abaikan Laporan Sementara itu, Manajer Kebijakan dan Pembelaan Hukum Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Muhnur Satyahaprabu mengatakan, konflik pertambangan di yang menewaskan petani Salim Kancil seharusnya diprediksi pihak berwenang

sejak dini. ‘’Konflik pertambangan di Kabupaten Lumajang bisa diprediksi dari awal. Peristiwa konflik setidaknya berawal dari tahun 2010 sejak surveyor PT IMMS ditolak warga di Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang,” kata Muhnur. Menurut dia, penolakan warga sudah mulai muncul karena menyadari pertambangan merusak lingkungan dan sumber pencarian sebagai petani sekitar kawasan tersebut. Selain itu, lanjutnya, pada tahun 2015 Kejati Jatim memeriksa dugaan suap dan menetapkan tersangka Dirut PT IMMS dan pegawai BLH Kabupaten Lumajang. ‘’Ada skenario mafia pertambangan yang harus segera dibongkar oleh aparat. Konflik tambang pasir besi tidak hanya melibatkan birokrasi daerah tapi juga melibatkan korporasi internasional,” katanya. Sementara itu, Koordinator Jaringan Advokasi Tambang Hendrik Siregar menegaskan, penegak hukum harus melihat peristiwa nahas tersebut sebagai kejahatan pertambangan yang terstruktur. (ant)

Ruang Publik Pengaruhi Kualitas Manusia JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan kondisi ruang publik di suatu kawasan akan mempengrauhi kualitas manusia dan masyarakat di kawasan tersebut. ‘’Saya yakin kualitas ruang publik akan mempengaruhi kualitas manusia dan masyarakat di kota itu,” kata Presiden dalam peringatan Hari Habitat Dunia 2015 di Istana Negara Jakarta, kemarin. Menurut Presiden, membangun ruang publik yangg berkualitas sama artinya dengan membangun manusia yang hidupnya berkualitas. ‘’Ruang publik sangat penting,

jangan sampai tiap tahun kita memperingati Hari Habitat hanya seremonial saja, harus ada yang kita lakukan,” katanya. Presiden Jokowi mengapresiasi tema Hari Habitat Dunia 2015 yaitu ruang publik untuk semua. Tema itu sangat penting dan relevan dengan persoalan yang dihadapi Indonesia. ‘’Penyediaan ruang publik yang berkualitas sangat penting untuk masa depan kita,” katanya. Menurut Presiden, sebenarnya jika melihat kembali pada kearifan budaya bangsa, ruang publik sudah menjadi bagian dalam budaya

masyarakat Indonesia, ruang publik bukan semata-mata ruang terbuka tapi ruang publik adalah ruang budaya masyarakat, ruang publik juga ruang bersama, tempat seluruh warga bisa berinteraksi dengan yang lain.’’Dulu ada alun-alun kota yang jadi tempat warga bertemu, menyampaikan ekspresinya bahkan jadi tempat rekreasi keluarga. Bahkan di desa juga ada satu tempat terbuka untuk berkumpul dan bermusyawarah,” kata Presiden. Ia menyebutkan ruang publik membutuhkan prasyarat budaya yaitu budaya kepublikan dan bu-

daya yang mengakui adanya ruang bersama. ‘’Saat ini di tiap kota ada trotoar, lapangan, city walk, dan public space lain, yang perlu ditumbuhkan rasa memiliki, keinginan terus merawat dan menjaga toleransi serta menjaga ruang itu bersamasama,” katanya. Kepala Negara membayangkan kalau di setiap kota ada ruang terbuka, kawasan hijau, trotoar yang lebar, citywalk yang panjang kemudian kanan-kirinya ada pohon-pohon hijau sehingga masyarakat gemar berjalan kaki dan berinterkasi dengan lingkungannya. (har)

Anggota Parlemen Terseret Kasus

Izin Pemeriksaan Akan Dipermudah JAKARTA - Kepala Kantor Staf Kepresidenan Teten Masduki mengatakan Presiden tidak akan mempersulit pemberian izin kepada penegak hukum untuk memeriksa anggota parlemen. ‘’Pada prinsipnya izin itu tidak akan dipersulit,” kata Teten di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, kemarin. Teten menyebutkan Presiden pasti akan memberikan izin kalau memang diminta dalam proses hukum terhadap anggota parlemen. ‘’Saya kira kalau sudah sampai di meja presiden, pasti tidak akan dipersulit,” katanya. Ia menyebutkan berdasar keputusan Mahkamah Konsti-

tusi (MK) adanya izin dari presiden merupakan syarat wajib pemeriksaan terhadap anggota parlemen. ‘’Menurut saya semua pihak termasuk Presiden juga harus mematuhi hukum, jadi tidak ada pertimbangan-pertimbangan politik kalau soal seperti itu,” katanya. Dalam penerapan hukum, lanjut dia, semua harus bertekad berpegang teguh pada hukum dan pertimbangan politik semestinya diabaikan. MK pada September 2015 memutuskan penegak hukum harus mendapatkan izin dari presiden jika ingin memeriksa anggota DPR, MPR dan DPD. Sementara itu mengenai

pembentukan Pansus Pelindo II oleh DPR, Teten mengatakan itu kewenangan Dewan tersebut. ‘’Tapi menurut saya sekarang kan sedang ada proses hukum di Mabes Polri,

mengapa tidak menunggu itu,” katanya. Menurut dia, DPR sesuai fungsinya bisa mengawasi proses hukum itu di Mabes Polri. (ant)

Suluh Indonesia/ant

BLACKBOX AVIASTAR - Kepala Basarnas Marsdya TNI FHB Soelistyo (kanan) menyerahkan kotak hitam (Black Box) kepada Ketua KNKT Soerjanto Tjahjono (kiri) usai melakukan evakuasi korban pesawat Aviastar DHC6/PK-BRM di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar, kemarin.

K ta

Suluh Indonesia, Rabu 7 Oktober 2015

2

Ahok Sebut

PDAMPAL Jaya Dilebur limbah menjadi air bersih siap minum atau air bersih yang dapat digunakan kebutuhan rumah tangga. ‘’Selain itu, tidak menutup kemungkinan ke depannya kedua BUMD itu akan mampu mengolah air di 13 sungai yang ada di Jakarta, sehingga Jakarta memiliki NEWater yang Saat membuka Workshop Rencana tidak kalah dari Singapura,” ucapnya. Penggabungan PDAM Jaya dan PD Sementara itu, Direktur Utama PDAM PAL Jaya di Jakarta Pusat, kemarin men- Jaya Erlan Hidayat mengaku optimistis gatakan, biar bagaimanapun, diri tetap akan dapat menyelesaikan rencana pengakan gabungkan kedua BUMD yang gabungan tersebut pada Desember 2015. sama-sama bergerak Setelah workshop dalam bidang pengousai, pihaknya pun akan lahan air di Jakarta, segera melakukan “due yaitu PDAM Jaya dendilligence” yang segera gan PD PAL Jaya. dilanjutkan dengan Menurut dia, pengproses finansial dan legabungan tersebut digal. ‘’Kami berharap lakukan dengan tujuan penggabungan itu bisa agar Pemprov DKI dilaksanakan secepatJakarta memiliki satu nya, kalau bisa akhir badan untuk mengelotahun ini sudah terealla air bersih dan sekaliisasi. Kalau semua proses sudah dijalankan, gus mengolah air limmaka out put-nya nanti bah yang ada menjadi akan kami rekomendasiair bersih. ‘’Kita ingin kan kepada Gubernur meniru Singapura DKI,” tutur Erlan. yang hanya punya Basuki Tjahaja Purnama Pada kesempatan satu badan untuk penyang sama, Pelaksana golahan air bersih. Bahkan, badan itu juga bisa mengolah Tugas (Plt) Direktur Utama PD PAL Jaya air limbah jadi air bersih, namanya Jenifer Panjaitan juga mengaku optimistis NEWater. Itulah yang ingin kita terap- penggabungan kedua BUMD yang samasama bergerak dalam bidang pengolahan kan di sini,” ujar Basuki. Melalui penggabungan itu, dia meng- airr itu dapat secepatnya dilakukan. ‘’Unharapkan nantinya kedua BUMD DKI tuk saat ini, yang perlu disiapkan adalah itu mampu melakukan pengolahan air landasan hukumnya,’’ katanya. (kmb)

GUBERNUR DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berencana segera menggabungkan dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI, yakni Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Jaya dengan PD Pengolahan Air Limbah (PAL) Jaya.

Suluh Indonesia/ant

BEKAS TIANG PANCANG - Pengendara melintas di dekat besi bekas tiang pancang monorel di Jalan Gelora I, Senayan, Jakarta, kemarin. Selain merusak keindahan ibukota bekas tiang pancang tersebut juga mengancam keselamatan para pengendara yang melintas.

Polda Metro Catat

Kasus Kekerasan Anak Meningkat JAKARTA - Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya) mencatat jumlah kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak meningkat pada 2015 dibanding 2014. ‘’Hingga September 2015 tercatat sebanyak 41 kasus,” kata Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya Kombes Pol. Krishna Murti di Jakarta, kemarin. Subdirektorat Remaja Anak dan Wanita (Renakta) Ditreskrimum Polda Metro Jaya mencatat penanganan kasus kekerasan ter-

hadap anak sebanyak 40 kasus selama 2014. Krishna menekankan orang tua harus lebih aktif mengawasi dan menjaga anaknya dari ancaman tindak kekerasan. Salah satu peristiwa yang menyita perhatian publik penemuan jasad bocah perempuan PNF alias FA (9) di dalam kardus di kawasan Kalideres Jakarta Barat pada pekan lalu. Selain membunuh korban, pelaku diduga melakukan kekerasan seksual terhadap putri tunggal pasangan suami istri AS dan IF itu. Kasus lainnya, seorang bapak MY alias NI

diduga mencabuli putri kandungnya yang berusia 16 tahun bahkan kepergok istrinya yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada Mei 2015. Seorang pria berinisial SW nekad memaksa menyetubuhi anak temannya di salah satu hotel kawasan Tanah Abang Jakarta Pusat pada Agustus 2015. Krishna menuturkan pihak kepolisian sengaja tidak memublikasikan peristiwa kekerasan seksual terhadap anak melalui media massa. (kmb)

Kilas Dewan Kota Jakarta

Timsus Pembunuh Bocah

Ingin Area Anak Ditambah

POLDA Metro Jaya membentuk tim khusus (timsus) penanganan kasus pembunuhan dan kekerasan seksual terhadap bocah perempuan PNF alias FA (9) yang jasadnya ditemukan di kardus. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol. Krishna Murti di Jakarta, kemarin mengatakan, Kapolda Metro Jaya membentuk tim khusus gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Barat dan Polsek Kalideres untuk mengungkap kasus itu. Krishna mengatakan Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi Tito Karnavian sangat menaruh perhatian terhadap kasus kekerasan terhadap FA maupun anak lainnya karena termasuk kejahatan luar biasa (extra ordinary). Krishna menambahkan tim khusus juga melibatkan petugas Disaster Victim Identification (DVI) Pusat Laboratorium Forensik Polri, tim Inafis Polres Bekasi dan sejumlah anggota kepolisian wanita (Polwan). (kmb)

Puskesmas Ambruk SUKU Dinas (Sudin) Kesehatan Jakarta Utara membantah, tiga pekerja jadi korban runtuhnya bangunan puskesmas di Jalan Kebon Bawang, Tanjung Priok. Kepala Sudin Kesehatan Jakarta Utara, Bambang Suheri menyebutkan, tiga pekerja yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Sukmul Sisma Medika, terluka akibat tertimpa pohon tumbang, bukan karena tertimpa runtuhan gedung puskesmas. Setelah diminta keterangan dari pekerja yang sedang dirawat, mereka itu hanya tertimpa pohon. Pohonnya tinggi sekitar 10 meter. Pohon tersebut, menurut Bambang, tumbang lantaran dilanda angin yang sangat kencang. Mereka lagi jalan di sekitar areal gedung, saat itu angin kencang. Diantara ketiga pekerja dengar pohon roboh, dan tak sempat lari. Soal runtuhnya bangunan puskesmas yang sedang dikerjakan PT Boriandi Putra, lanjut Bambang, pihaknya akan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Jika nanti terbukti ada kesalahan, pihaknya akan memberikan sanksi tegas. (kmb)

Cegah Tawuran PIHAK Kecamatan Menterng, Jakarta Pusat, akan segera memasang enam Circuit Closed Television (CCTV). Ini untuk mencegah terulangnya tawuran antar warga. Lilik Yuli Handayani, Camat Menteng, mengatakan, akan ada pemasangan enam unit CCTV di dua lokasi, Jalan Anyer dan Jalan Penataran. Agar bisa dimonitor aktivitas di kawasan itu. Menurut Lilik, selain pemasangan CCTV, pihaknya sudah berkoordinasi dengan pengurus RT/RW setempat. Untuk bisa ikut mengendalikan perilaku warganya dan mencegah timbulnya tawuran. Selain akan memasang 6 CCTV, kami juga sudah koordinasi dengan RT/RW untuk kembali menggalakan Siskamling. Lilik mengatakan, jalan yang biasa digunakan untuk bermain bola atau futsal, juga akan ditutup menggunakan movable concrete barrier (MCB) atau beton pembatas jalan. Sehingga tidak ada lagi warga berebut tempat untuk bermain bola hingga berujung pada tawuran warga. Petugas Satpol PP juga disiagakan di kawasan itu untuk menjaga lingkungan. (kmb)

Suluh Indonesia/ant

TARGET PEMBANGUNAN RPTRA - Bocah bermain di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Bahari, Gandaria, Jakarta, kemarin. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan Pemprov DKI Jakarta menargetkan pembangunan 60 RPTRA untuk mewujudkan DKI Jakarta sebagai kota ramah anak.

Masyarakat Harus

Berperan Aktif Berantas Narkoba JAKARTA - Peran dari seluruh lapisan masyarakat sangat diperlukan untuk melakukan pemberantasan narkoba. Pelaporan kepada pihak yang berwajib, serta membawa pengguna narkoba ke Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) membantu penyelamatan generasi muda. Kepala Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Jakarta Selatan, Amrita Devi mengatakan, narkoba merupakan zat atau obat yang jika masuk ke dalam tubuh sangat mempengaruhi kinerja tubuh, terutama otak atau susunan saraf pusat. Sehingga menyebabkan gangguan fisik, psikis dan sosial. ‘’Melihat dampak yang ditimbulkan maka hal yang paling utama adalah pencegahan dan edukasi terkait dengan penyalahgunaan narkoba,” kata Amrita, dalam acara Pentas Seni Budaya Anti Narkoba Pelajar, di GOR Bulungan, Jakarta Selatan, kemarin. Menurut Amrita, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap

JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Kota Jakarta Pusat Ardy Purnawan Sani menginginkan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di Jakarta ditambah dari jumlah yang sudah ada. ‘’Saya berharap ibu Veronica sebagai penggagas bisa mendorong lagi pihak pengembang agar mau menambah jumlah sebaran RPTRA ini,” kata Ardy di Jakarta, kemarin. Ia menginginkan agar RPTRA bisa tersedia di setiap wilayah Rukun Warga (RW), khususnya di kawasan pemukiman padat penduduk. Ia juga meminta kepada masyarakat agar bisa menjaga kebersihan RPTRA yang sudah ada dan menjadikannya ruang interaksi positif antar warga. Ardy berharap RPTRA bisa menjadi sarana rekreasi murah meriah bagi warga Jakarta. Ia memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam mewujudkan RPTRA. Dirinya berkomitmen ingin menjadikan wilayah Tanah Abang yang sudah memiliki RPTRA sebagai area percontohan sarana rekreasi terbuka hijau bagi keluarga, khususnya anak-anak, di samping sebagai kawasan perdagangan. ‘’Saat ini Jakarta menghadapi persoalan serius dalam menciptakan ruang terbuka khususnya yang ramah terhadap anak. Karenanya, menjadi tanggung jawab kita bersama untuk membangun ruang terbuka,’’ katanya. (kmb)

narkoba tidak hanya menjadi kewa- jangkiti anak-anak. Bahklan belakanjiban pemerintah tetapi juga menja- gan, pengedar narkoba membuat di kewajiban masyarakat, khususn- permen yang mengandung bahan narkoba. (kmb) ya para generasi muda. ‘’Masyarakat juga harus melaporkan kepada pihak yang berwajib jika tahu di sekitar lingkungan kita ada indikasi penyalahgunaan narkoba. Dan membawa pengguna narkoba kepada Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) untuk dilakukan rehabilitasi,” tuturnya. Amrita mengatakan, edukasi sejak dini terkait bahaya penggunaan narkoba harus selalu dilakukan. ‘’Permasalahan narkoba adalah permasalahan kita semua. Marilah bersama sama mencegah dan berantas penyalahgunaan narkoba dimulai dari lingkungan yang terdekat dengan kita,” tandasnya. Suluh Indonesia/ant NASIONALISASI ASET - Pengunjuk rasa yang tergabung dalam Gerakan Nasionalisasi Aset melakukan Untuk diketahui, penaksi di depan Kantor Kementerian BUMN Jakarta, kemarin. Dalam aksinya mereka meminta pemerintah yalahgunaan narkotika membatalkan perpanjangan kontrak JICT dengan pihak asing. sudah menyusup dan men-

Metr politan

Suluh Indonesia, Rabu 7 Oktober 2015

3

Kemendikbud Canangkan

Zona Integritas Bebas Korupsi JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) mencanangkan zona integritas bebas korupsi di lingkungan kementerian tersebut. ‘’Ini tekad kami, untuk menjadikan Kemdikbud menuju wilayah bebas korupsi,” ujar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan di Jakarta, kemarin. Mendikbud menambahkan pencanangan tersebut dilakukan berdasarkan berbagai prestasi yang diraih Kemdikbud dalam laporan keuangan sampai dengan penilaian evaluasi Satuan Kinerja Pegawai (SAKIP). Sebelumnya, Kemdikbud telah menunjukkan kinerja yang baik dengan memperoleh opini

wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan BPK. Selain itu selama lima tahun terakhir berdasarkan penilaian evaluasi SAKIP yang dilakukan Kementerian PAN dan RB, Kemdikbud memperoleh penilaian kategori baik dengan nilai 72 pada 2014 lalu. Kemdikbud, ujar dia, telah membentuk Satuan Tugas Pengendalian Gratifikasi dengan Kepmendikbud No 72/P/2012 yang menghasilkan Permendikbud No 51 Tahun 2013 tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kemendikbud. Kemdikbud mendirikan Unit Pengendalian Gratifikasi yang melaporkan penerimaan gratifikasi pada 2012 sebesar Rp 65

juta, 2013 sebesar Rp 32 juta, 2014 sebesar Rp 1,4 miliar, dan 2015 sebesar Rp 21 juta. ‘’Unit Pengendalian Gratifikasi Kemendikbud berhasil meraih penghargaan sebagai Unit Pengendalian Gratifikasi terbaik pada 2013 dengan kategori kementerian yang melaporkan penerimaan gratifikasi terbanyak,” tutur dia. Dalam pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi tersebut juga dihadiri sejumlah pegawai Kemdikbud dan dihadiri Ketua KPK Taufiequrachman Ruki, MenPAN dan RB Yuddy Chrisnandi, dan Ketua Ombudsman Danang Girindrawardana. (ant)

Suluh Indonesia/ant

PENATAAN RUANG - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Ferry Mursyidan Baldan (tengah) bersama Ketua Komisi II DPR RI Rambe Kamarul Zaman (kanan) dan Wakil Ketua Komisi II DPR Riza Patria (kiri) berbincang dalam seminar bertema "Penataan Ruang Sebagai Perwujudan Wawasan Nusantara dan ketahanan Nasional" di Jakarta, kemarin.

Maaf Kepada Soekarno

KUHAP Tak Digunakan

Bentuk Pelurusan Sejarah

KUHAP Tidak Dipakai Tangani Kasus Pilkada

JAKARTA - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Masinton Pasaribu menyatakan permintaan maaf pemerintah kepada keluarga Presiden RI pertama Soekarno merupakan bentuk pelurusan sejarah sebagai upaya merehabilitasi nama Sang Proklamator dari keterkaitannya dengan Gerakan 30 September 1965/ PKI. ‘’Kemarin Ketua Fraksi

PDIP di MPR (Ahmad Basarah) meminta merehabilitasi nama Bung Karno itu bagian pelurusan sejarah. Pemerintah belum memberikan pelurusan bahwa selama ini nama Bung Karno selalu dikaitkan tentang G30S/ PKI dan dengan meminta maaf itu bagian pelurusan kita,” katanya di Jakarta, kemarin. Anggota Komisi III DPR itu menyatakan, pihaknya tidak

pernah mendorong-dorong pemerintah meminta maaf kepada keluarga Soekarno. Namun bagi PDIP harus ada bentuk pelurusan sejarah atas nama baik Bung Karno. ‘’Di berbagai literatur sejarah nama Bung Karno masih dikaitkan (G30S PKI). Negara harus mengklarifikasi itu,” jelas dia. Namum mengapa klarifikasi itu tidak dilakukan ketika Ket-

ua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menjabat Presiden RI, Masinton menjawab, “nanti dibilang cengeng, mentang-mentang (Megawati anak Soekarno).” Sebelumnya Ketua Fraksi PDIP di MPR Ahmad Basarah membuka wacana agar pemerintah meminta maaf kepada keluarga Soekarno. Menurut Basarah, akibat

dari peristiwa G30S/PKI kekuasaan Presiden Sukarno dicabut melalui TAP MPRS XXXIII Tahun 1967 tertanggal 12 Maret 1967 dengan tuduhan bahwa Presiden Soekarno telah mendukung G30S. Untuk diketahui, pemberantakan PKI telah menorehkan tinta hitam negeri ini. Bahkan sejumlah perwirah terbunuh dalam tragedi ini. (ant)

Suluh Indonesia/ant

PERINGATAN HARI HABITAT DUNIA - Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Menteri PU-PR Basuki Hadimuljono (kanan) menyalami sejumlah pemimpin daerah saat peringatan Hari Habitat Dunia 2015 di Istana Negara, Jakarta, kemarin. Presiden meminta pemda untuk membangun ruang terbuka publik yang dapat digunakan masyarakat untuk melakukan aktivitasnya, serta dapat dimanfaatkan sebagai pusat kegiatan masyarakat untuk berinteraksi, dan melakukan kegiatan sosial.

Legislator Usulkan

Pentingnya Satgas Lingkungan Perlindungan Anak WAKIL Ketua Komisi VIII DPR RI Ledia Hanifa mendorong pemerintah untuk membentuk satuan tugas (satgas) lingkungan untuk melindungi anak dari berbagai tidak kekerasan. Ledia mengatakan, satgas ini cukup berupa jaringan komunikasi yang dilakukan pada tingkat RT/RW. Nampaknya sederhana, tapi dia yakin bisa membantu mencegah terjadinya kekerasan baik fisik maupun mental semacam ‘bullying’, kekerasan seksual atau kejahatan lain seperti penculikan, jebakan narkoba dan banyak lagi yang bisa mengancam keselamatan anak. Musibah kekerasan berujung kematian yang menimpa Putri Nur Fauziah (9), kata dia, menunjukkan upaya perlindungan anak di Indonesia masih sangat lemah. ‘’Payung hukum ada, undang-

undang, Perpu, Perda dan berbagai aturan sudah dapat dikatakan cukup tersedia di negara kita. Hanya soal implementasi dan penegakan hukum yang ternyata belum banyak berubah,” kata Ledia. Anggota DPR dari Dapil Jawa Barat I ini mengingatkan bahwa upaya melindungi anak dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 menuntut tanggung jawab negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua atau wali untuk berperan aktif terutama dalam hal pencegahan terjadinya tindak kekerasan. ‘’Kami tidak bermaksud menyalahkan pihak-

Ledia Hanifa pihak tertentu. Hanya mengingatkan, sekali lagi mengingatkan semua pihak termasuk diri saya, bahwa hal-hal sederhana semacam ini bisa kita lakukan sebagai sebuah langkah preventif agar tidak terjadi lagi tindak kekerasan maupun kejahatan pada anak,” kata dia.

Sebelumnya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) juga mendorong dibentuknya mekanisme perlindungan anak berbasis masyarakat, guna meningkatkan respon cepat dalam pencegahan terjadinya kekerasan terhadap anak. ‘’Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PTP2A) akan ditarik ke tingkat bawah, misalnya, sampai ke tingkat RT/ RW, sehingga respon cepat akan terjadi dalam hal pengaduan formal terkait kekerasan anak,” kata Sekretaris Kementerian PPPA Wahyu Hartomo. Layanan pengaduan berbasis masyarakat, kata dia, menjadi penting seiring adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang semakin marak. (ant)

BADAN Reserse Kriminal Polri menyatakan mekanisme penyidikan tindak pidana dalam pemilihan kepala daerah oleh polisi menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, bukan menggunakan KUHAP maupun KUHP. Kepala Bareskrim Polri Komjen Polisi Anang Iskandar dalam Seminar Sekolah Sespimmen Dikreg Ke-55 T.A. 2015 bertajuk Pilkada Serentak, Permasalahan dan Pemecahannya, di Jakarta, kemarin mengatakan, pihaknya harus ubah ‘mindset’ kita bahwa yang dipakai itu UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota dalam rangka penyidikan tindak pidana pemilihan gubernur, bupati dan wali kota 2015. Anang menjelaskan bahwa UU tersebut merupakan UU khusus yang bisa mengesampingkan UU yang bersifat umum. Dengan demikian, mekanisme penyidikannya berbeda dengan hukum acara pidana secara umum. ‘’Dalam pelanggaran tindak pidana Pilkada, kita jangan lagi terlalu berorientasi pada KUHAP dan KUHP,” ujarnya. Dalam mekanisme penyidikan kasus tindak pidana pemilihan kepala daerah tahun 2015, kata dia, Polri menunjuk para penyidik yang berkompeten untuk bertugas di Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu). Ia juga mengingatkan penyidik Polri dalam Sentra

Anang Iskandar Gakkumdu tidak bisa langsung menyidik kasus tindak pidana pilkada, kecuali atas laporan dari Bawaslu. ‘’Penyidik Polri tidak menerima laporan dugaan tindak pidana pemilihan dari masyarakat, tetapi hanya menerima penerusan laporan dari pengawas pemilihan,” ujarnya. Ia mengatakan bahwa pelaporan kasus pilkada dilakukan oleh masyarakat ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam jangka waktu maksimal tujuh hari setelah terjadinya dugaan tindak pidana pilkada. Kemudian, temuan itu diklarifikasi oleh Bawaslu untuk menentukan jenis pelanggaran yang terjadi. ‘’Klarifikasi Bawaslu ini waktunya 1 X 24 jam,” katanya. Anang menyebut ada empat jenis pelanggaran pilkada yang ditentukan oleh Bawaslu, yakni pelanggaran administrasi (diproses di KPU), masalah pelanggaran kode etik (diproses di DKPP), sengketa hasil pemilu (diproses di MK). (ant)

Megap litan

Suluh Indonesia, Rabu 7 Oktober 2015

4

Mahasiswa IPB Pelopori

Gerakan Pengurangan Kantong Plastik

MAHASISWA IPB pelopori gerakan pengurangan kantong plastik dengan mengkampanyekan penggunaan tas pakai ulang (reusable) ke sejumlah negara ASEAN melalui program ASEAN Reusable Bag campaign.

Suluh Indonesia/ant

KASUS PEMBUNUHAN - Tim Penyelam dari Brimob Kelapa Dua menyisir TKP pembunuhan Akseyna Ahad Dori untuk mencari bukti baru di Danau Kenanga, Universitas Indonesia, Depok, kemarin.

Ranitya Nurlita mahasiswa Studi Manajemen Sumber Daya Perikanan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB, di Bogor, kemarin mengatakan, ASEAN Reusable bag campaign (ASEAN RBC) merupakan sebuah gerakan peduli lingkungan yang berkonsentrasi terhadap pengurangan penggunaan kantong plastik di negara ASEAN. Ranitya mengatakan, gerakan ASEAN RBC diinisiasi

oleh “Young Southeast Asian Leaders Initative (YSEALI) yang dilaksanakan di tiga negara yakni Indonesia, Malaysia dan Filipina selama satu tahun ke depan. Menurut Ranitya dipilihnya negara ASEAN dalam kampanye penggunaan tas belanja pakai ulang karena ASEAN termasuk negara penyumbang plastik terbesar di dunia di banding negara maju. ‘’Negara di ASEAN termasuk negara

penyumbang sampah plastik terbesar, dan paling banyak membuang sampah plastik ke laut,” katanya. Ia mengatakan, sebagai negara berkembang, kebiasaan masyarkaat di negara ASEAN masih tradisional menggunakan kantong plastik untuk berbelanja. Berbeda dengan negara maju yang sudah menggunakan reusable bag. ‘’Seperti di Amerika masyarakatnya jarang menggunakan kantong plastik. Karena untuk menggunakannya mereka harus bayar sebesar 25 sen USD,” katanya. Dia mengatakan, produksi sampah plastik negara di ASEAN pada tahun 2000 sebe-

sar 56 miliar ton. Thailand menjadi negara pertama penyumbang sampah plastik terbesar yakni 33 persen, disusul Indonesia sebesar 24 persen, Malaysia diperingkat ketiga sebesar 17 persen dan Filiphina diperingkat empat sebesar 10 persen dan Singapura 3 persen. Namun, pada tahun 2015 Indonesia menjadi negara nomor dua di Asia memproduksi sampah plastik terbanyak setelah Tiongkok. ‘’Negara di Asia Tenggara menjadi penyumbang sampah plastik terbesar di dunia, ada Indonesia, Malaysia, Vietnam dan Filiphina,” katanya. Padahal, lanjut Ranitya, penggunaan sampah plastik

tidak ramah lingkungan karena membutuhkan 200 tahun untuk mengurai plastik tersebut di tanah. Beberapa dampak negatif dari penggunaan sampah plastik yakni menyebabkan banjir karena tertutupnya reservoar (daerah resapan air), penyebab karsinogenik (pemicu kanker), mengurai ratusan satu di bumi. ‘’Produksi plastik boros energi, untuk memproduksi plastik menghabiskan 12 juta barel dari minyak bumi, menghabiskan 14 juta pohon,” kata dia. Tidak hanya itu, sampah plastik yang dibuang ke laut juga merusak ekosistem perairan, banyak kasus biota laut terkontaminasi. (ant)

Pembangun Terminal Parung

Terganjal Mahalnya Harga Tanah BOGOR – Proyek pembangunan terminal Parung oleh Pemerintah Kabupaten Bogor masih tidak jelas. Padahal keberadaan terminal angkutan kota (angkot) di kawasan tersebut diharapkan mampu mengurai kemacetan lalulintas yang selama ini terjadi di sekitar pasar Parung. Informasi yang diperoleh, mandeknya rencana pembangunan terminal Parung ini disebabkan belum adanya titik temu terkait kesepakatan harga jual tanah antara pihak pemda dengan warga setempat. ‘’Warga terlalu tinggi mematok harga jual tanahnya, dan itu jelas tidak sesuai dengan nilai jual objek pajak (NJOP) sebagaimana yang ditawarkan oleh pemda,” kata H.Dedi, tokoh setempat,

kemarin. Melonjaknya harga jual tanah di wilayah itu, lebih disebabkan permainan para oknum biong (maklar) tanah yang ternyata sebagian lahan di wilayah itu. “Tanah di sini sebagian besar sudah dikuasai oleh orang dari Jakarta. Warga di sini paling hanya jadi pengarapnya saja,” terangnya. Menurut Didi, harga jual tanah di wilayah tersebut sebalum ada kabar rencana pembangunan terminal masih dijual dikisaran harga Rp 500 sampai 750 ribu per meternya. Tapi sekarang ini harganya mendadak melonjak naik menjadi Rp1 juta per meternya. “Malah yang di pinggir jalan seperti ini harganya sudah sampai Rp.2,5

hingga 5 juta per meternya,” ungkapnya. Molornya rencana pembangunan terminal Parung yang sebetulnya telah diterget terealiasasi pada pertengahan 2015 ini membuat warga geram. Bahkan warga seakan tak mau tahu soal hambatan teknis dalam perencaan pekerjaan itu. ‘’Bagi kami warga di sini pinginnya ya itu segara terealisasi. Sebab, selaian ini akan membawa dampak positiv untuk kemajuan wilayah ini, juga akses jalan ini yang selalu macet akibat anggot yang selama ini getem di sekitar jalan pertigaan pasar Parung terselesaikan,” tegasnya. Bupati Bogor, Nurhayanti (Yanti) dalam kegiatan Rabo Keliling (Boling) di wilayah

tersebut menegasakan, bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor akan memfokuskan pembangunan terminal Parung. Namun, Yanti mengakui program tersebut saat ini realisasinya masih terganjal adanya beberapa hal teknis yang salah satunya terkaiat pembebasan lahannya. “Saya berharap kerjasamanya warga di sini untuk mendukung setiap program pembangunan yang akan dilaksanakan pemerintah,” imbau Bupati Bogor. Untuk diketahui, pembangunan terminal dirasakan sangat penting, selain untuk menambah pemasukan daerah lewat restribusi terminal, juga secara sistematis dapat menata angkutan agar lebih tertib dalam berlalu lintas. (bas)

Suluh Indonesia/ant

TERSANGKA KURIR - Petugas kepolisian memperlihatkan barang bukti ekstasi dan sabu-sabu senilai Rp2 miliar serta satu tersangka yang merupakan kurir sekaligus pengedar di Mapolsek Bekasi Timur, Bekasi, kemarin.

Izin PIRT Depok

Tolak Kebijakan Walikota

Kilas MTQ Tingkatkan Imtaq LOMBA MTQ (Musabaqah Tilawitil Quran ) tingkat kecamatan Selasa (6/10) digelar di depan halaman Kantor Kecamatan Setu kota Tangerang Selatan (Tangsel). Kegiatan ini diharapkn dapat meningkatkan dan mengembangkan pemahaman warga pada Al- Quran. Camat Setu, Wahyudi Leksono kemarin mengatakan, jika pemahaman terhadap al quran meningkat maka diharapkan dapat mempraktekanya pada kehidupan sehari- hari,” ungkap . Lebih lanjut Wahyudi mengatakan, tahun ini kategori yang dilombakan adalah Tilafah, Kali Grafi, Fahmil, Syarhil, MQK, Tahfid Hadist, Tafsir Indonesia, Tahfiq Qur’an dan masih banyak lagi. Wahyudi menambahkan, MTQ yang diikuti oleh 74 peserta yang mewakili setiap kelurahan dari tujuh kecamatan yang ada di tangsel tersebut memiliki dampak positif yang besar. (nov)

Sopir-Pengusaha Angkot Mogok Tak Dimanfaatkan Pengusaha

BOGOR – Ratusan sopir dan pengusaha angkutan kota (angkot) di kota Bogor melakukan aksi mogok menolak kebijakan Walikota Bogor, Bima Arya yang mengharuskan semua angkot yang beroprasi di kotanya harus memiliki atau berbadan hukum, seperti koperasi atau wadah lainnya. Akibatnya, ribuan calon penumpang di sejumlah titik di kota itu terlantar. Ketua Asosiasi Pengemudi

Angkot Kota Bogor, Muhammad Gobin mengatakan, aksi para sopir ini akan terus meraka lakukan sampai Wailikota Bogor membatalkan kebijakan tersebut. “Kami menolak kebijakan itu, sebab ini sangat merugikan kami para sopir,” katanya, di Balaikota Bogor, kemarin. Aksi mogok para sopir angkot di Bogor ini diikuti oleh sejumlah sopir angkot seperti tayek angkot 02 (Sukasari-

Bubulak), 03 (BaranangsiangBubulak), 14 (Pasir KudaBubulak), dan trayek 15 (Setu Gede-Terminal Merdeka. “Aksi ini sebagai bentuk solidaritas sopir angkot di Bogor terhadap kebijakan pemerintah yang tidak pro sopir,” tegasnya. Gobin mengaku, dengan kebijakan yang mengharuskan semua angkot di Bogor berbadan hukum seperti koperasi, PT atau CV jelas akan memasung para sopir. (bas)

Kampus YAN Didemo UNTUK kedua kalinya, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Pendidikan Indonesia (AMPPI), kembali melakukan aksi demo di depan Kampus Yayasan Aldiana Nusantara (YAN), Jalan Legoso Raya No 31, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangsel, kemarin. Dalam aksinya, mahasiswa mendesak pihak YAN mengungkap kejelasan status perkuliahan yang dijalani selama ini. Koordinator aksi, Kosim Rahman kemarin mengatakan, mereka menuntut kejelasan terkait status kampus ini. Bila memang kampus terjerat masalah hukum, kami minta segera dituntaskan. Lebih lanjut Kosim mengatakan, mahasiswa juga mendesak pihak Kementerian Riset, Tekhnologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) bertindak tegas menyegel kampus tersebut. (nov)

Suluh Indonesia/ant

PENGGANDAAN UANG - Kepolisian Bandara Soekarno-Hatta menunjukan barang bukti dan pelaku penipuan penggandaan uang saat gelar perkara di Polresta Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, kemarin.

Pemkot Depok

Terima Aset Senilai Puluhan Miliar DEPOK - Sesuai janjinya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor akhirnya menyerahkan Aset Perusahaan Daerah

Air Minum (PDAM) Tirta Kahuripan yang diperkirakan memiliki nilai Rp90 miliar, ke PDAM Tirta Asasta Kota De-

KORAN GRATIS TERBESAR PERTAMA DI INDONESIA

SMS IKLAN BARIS 0811 3898 000 Rp. 50.000,10 Baris, 10 kali muat/sebulan

pok. Bupati Kabupaten Bogor, Nurhayati mengatakan bahwa penyerahan ini telah melewati berbagai proses, karena pengalihan PDAM pada dasarnya adalah kehendak UUD tahun 1999 lalu. ‘’Sudah diserahkan kepada Pemkot Depok baik aset maupun SDM-nya setelah sebelumnya dilakukan pembicaraan,” tutur Nurhayati usai melakukan penandatangan serah terima Aset dan Pegawai PDAM di Pendopo Kabupaten Bogor, kemarin. Setelah dialihkan, mantan Sekretaris Daerah Pemkab Bogor itu berharap agar Pemkot Depok dapat tetap menjaga baik kualitas, kuantitas, dan kontinuitas, sehingga

masyarakat tetap dapat merasakan dan menerima air yang sama. “Komitmen kita tetap sama agar masyarakat tak merasakan perbedaan meskipun telah dialihkan,” ungkapnya. Sementara itu, Wali Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail mengaku pihaknya sudah sepakat penyerahkan milik Pemkab Bogor ke PDAM Tirta Asasta Kota Depok sejak perjanjian yang dilakukan 27 April 2015 lalu. Selain itu, meski aset yang diserahkan mencapai Rp90 miliar. Namun, setelah pihak BPK dan konsultan profesional melakukan perhitungan, akhirnya terdapat penyusutan nilai. (jif)

DEPOK - Dinkes Depok menghimbau warga agar teliti lagi ketika hendak membeli makanan yang diproduksi industri rumahan. Pasalnya, Dinkes mencatat sebanyak 500 industri makanan rumahan asal Depok, hanya 265 yang telah memiliki izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT). ‘’Izin PIRT merupakan izin edar, artinya jika industri rumahan telah memiliki izin tersebut maka aman untuk diedarkan ke masyarakat,” kata Kepala Seksi Pengawasan Obat dan Makanan Dinkes Depok Sih Mahayanti di Depok, kemarin. Iya menjelaskan, tanda makanan yang telah memiliki izin PIRT terdapat pada label kemasan makanan. Pada label, idealnya juga terdapat kode produksi, komposisi, berat bersih, di produksi oleh, dan digunakan sebelum. ‘’Industri rumahan masih belum menghiraukan pentingnya izin PIRT. Padahal nanti bisa dinyatakan aman dan dapat sertifikat,” ujarnya.

Dia juga mengatakan untuk industri rumahan di Depok yang hendak memiliki izin PIRT, pihaknya menjanjikan dalam pengurusannya tak membutuhkan waktu lama dan tidak dipungut biaya sepeser pun. Bahkan, menurutnya izin PIRT bisa menjadi nilai plus bagi produk yang dijual, disamping menjaga keamanannya. “Pemilik industri cukup mengisi berkas, dan mengikuti penyuluhan keamanan pangan selama dua hari. Akan diberikan penyuluhan mulai pemilihan bahan baku, pengolahan, dan lainnya agar aman dikonsumsi,” ungkapnya. Dia juga mengatakan sebelumnya sekitar 400 industri rumah tangga telah mempunyai Izin PIRT. Tetapi karena adanya Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia No 03.1.23.04.12.2205 tahun 2012 tentang Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga pemilik industri rumahan diharuskan mendaf-tarkan kembali usaha rumahannya. (jif)

Antisipasi Banjir

Bekasi Habiskan Rp 300 Miliar BEKASI - Pemkot Bekasi, menghabiskan dana senilai Rp300 miliar untuk sejumlah proyek antisipasi ancaman banjir menjelang musim hujan. ‘’Kami memprediksi musim hujan datang pada bulan Desember 2015. Untuk itu, sejumlah kegiatan antisipasi banjir sudah kami siapkan,” kata Kadis Bina Marga dan Tata Air Kota Bekasi Tri Adiyanto, kemarin. Menurut dia, besaran anggaran tersebut diklaim bisa menanggulangi ancaman banjir di 18 dari 49 lokasi. Kegiatan yang dilakukan meliputi pembuatan lima kolam retensi atau tandon air, normalisasi saluran air, dan

rehabilitasi 13 jembatan. Lokasi pengerjaan proyek, di antaranya Kelurahan Arenjaya, Kelurahan Durenjaya, Perumahan Wismajaya, Kompleks Dosen IKIP, Kelurahan Pengasinan, Kelurahan Rawalumbu dan sejumlah titik lainya. Menurut dia, sebagian proyek tersebut saat ini tengah dikerjakan oleh pihak pemborong yang telah melalui seleksi lelang. ‘’Beberapa proyek juga sudah ada yang selesai dikerjakan,” katanya menambahkan. Dinas Bimarta telah merampungkan dua proyek jembatan di Kompleks Perumahan Dosen IKIP, Jatikramat, Kecamatan Pondokgede, dan Jembatan Durenjaya Perumnas III, Keca-

matan Bekasi Timur. Sementara satu proyek jembatan lainnya yang sudah rampung dikerjakan di Jalan Nusantara Perumnas III, Bekasi Timur. Ketiga jembatan itu, kata dia, dilakukan rehabilitasi dengan cara diangkat beberapa meter lebih tinggi dari permukaan air sungai agar saat terjadi peningkatan debit tidak terjadi banjir dan memutus transportasi masyarakat. Tri menambahkan, satu lagi proyek rehabilitasi jembatan yang telah memasuki tahap penyelesaian adalah Jembatan Kali Lengkak, Jalan Agus Salim, Bekasi timur. (ant)

pini F OKUS Pegawai Negeri Harus Berpihak pada Rakyat EGAWAI negeri kembali mendapat perhatian menjelang pemilihan umum. Ini tidak saja di zaman reformasi, tetapi juga di zaman Orde Baru. Pada masa Orde Baru, masyarakat seolah sudah maklum bahwa pegawai negeri mendukung pemerintah karena memang pegawai negeri merupakan abdi negara. Ada malah yang menafsirkan gaji pegawai negeri didapat dari pemerintah karena itu logis apabila mendukung pemerintah. Pada zaman Orde Baru, politik dominan pada pemerintah adalah Golkar. Tidak banyak yang berani mengeluarkan protes pada saat itu, meski dinilai terlalu berpihak. Sebab, meski pegawai negeri digaji oleh pemerintah, uangnya berasal dari pajak rakyat. Karena rakyat yang memberikan gaji, maka seharusnya mereka memperhatikan kehendak rakyat. Netralitas dan keberpihakan kepada suara rakyatlah yang seharusnya dilakukan pegawai negeri. Kekhawatiran akan keberpihakan itu muncul di zaman reformasi. Karena itulah kemudian muncul imbauan dan norma yang menyebutkan bahwa pegawai negeri harus benar-benar netral. Kenetralan ini diartikan secara luas, yaitu bebas memilih sesuai dengan hati nuraninya. Tidak lagi memilih partai atau kekuatan politik tertentu yang condong pada pemerintah. Kiranya hal ini berhasil dilakukan oleh pegawai negeri. Banyak dari mereka yang kritis terhadap politik, bahkan mengungkapkan sikap kritisnya itu kepada publik. Malah tidak sedikit yang bersikap abstain dalam pemilu. Kini menjelang pilkada serentak yang dilakukan tanggal 9 Desember 2015 mendatang, perhatian kepada pegawai negeri kembali mencuat. Bahkan ada yang mengusulkan agar hak pemilihannya dicabut. Tentu kekhawatiran ini dapat dipahami karena unsur-unsur SKPD memang mempunyai hubungan dekat dengan pemerintahan daerah tingkat II atau tingkat I, sehingga ini dikhawatirkan mampu memengaruhi pilihan. Kalau dihitung dengan keluarga inti, apalagi keluarga besarnya, pegawai negeri mempunyai kekuatan signifikan dalam politik pilkada. Namun, pemikiran untuk mencabut hak kepemilihannya mungkin terlalu jauh. Kita harus tahu, ada perbedaan dasar fungsi dari pegawai negeri dengan TNI. Jika TNI tidak menggunakan hak pilih, ini karena fungsi dan tugas mereka sangat vital, yakni mempertahankan negara. Dalam hal mempertahankan negara, harus ada satu komando dan harus benar-benar kompak luar dalam. Mengikutkan TNI dalam pemilu, dikhawatirkan komando itu bisa pecah dan kesatuan juga pecah. Pegawai negeri, berbeda. Sekali lagi mereka adalah abdi masyarakat dan mempunyai tanggung jawab untuk membela rakyat. Kita tahu di berbagai daerah, keperluan rakyatnya berbeda. Pegawai negeri mempunyai potensi untuk memilihkan kekuatan politik atau pimpinan yang paling pantas untuk rakyat. Meski TNI mempunyai sisi sebagai warga negara juga, akan tetapi berbeda dengan pegawai negeri. Sebagai warga negara, pegawai negeri mempunyai hak bebas untuk melakukan pilihan, sedangkan TNI meski mempunyai sisi seperti itu, mereka sesungguhnya harus siap dengan tugas tempur kapan pun diperlukan. Ini yang membedakan TNI dengan pegawai negeri. Jadi, imbauan tentang netralitaslah yang paling pantas untuk pegawai negeri. Mencabut haknya mungkin terlalu jauh. Netralitas itu pun harus diartikan luas, yakni bebas mengutarakan hak politiknya dalam pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah. Kita berharap seluruh pegawai negeri di Indonesia mampu membawakan misinya untuk memberikan kesejahteraan dan pilihan paling baik untuk masyarakat. ***

P

Bang D

el

Izin pemeriksaan anggota parlemen terlibat kasus pidana tidak akan dipersulit

Lain teori lain praktek

Suluh Indonesia, Rabu 7 Oktober 2015

5

Mempertimbangkan Netralitas PNS dalam Pilkada NETRALITAS birokrasi merupakan suatu wacana nasional dalam era reformasi ini, apalagi menjelang diselenggarakannya pilkada serentak 9 Desember 2015. Di mana diharapkan para birokrasi tidak lagi diboncenggi muatan atau pengaruh politik dalam pilkada. Dibutuhkan peran dan komitmen dari lembaga, pemerintah dan masyarakat untuk mendukung adanya netralitas birokrasi. Menjadi pertanyaan sejauh mana batas-batas kenetralan bagi PNS/ASN tidak ada kejelasan. Bahkan ada yang mengatakan aturan netralitas PNS masih ambigu. Tuntutan netralitas bagi pegawai “pelat merah” selalu bergema pada setiap ajang demokrasi, baik pileg, pilpres maupun pilkada, tetapi aturan mainnya tidak jelas. Netralitas yang dimaksud bagi PNS hanya sebatas tidak boleh terlibat langsung dalam dukung-mendukung salah satu calon, termasuk mengenakan atribut pasangan calon. Di lain ketentuan dikatakan PNS diperbolehkan mengikuti kampanye asalkan tidak di saat jam kerja. Asumsi diperbolehkannya PNS ikut kampanye, bagaimana dapat mengetahui visi-misi calon kalau tidak ikut mendengarkan melalui forum kampanye. Wacana netralitas PNS kembali hangat dibicarakan saat Ombudsman Perwakilan Bali melakukan pertemuan dengan sekda se-Bali belum lama ini. Dalam pertemuan tersebut mencuat kegelisahan para sekda terutamanya terkait masalah netralitas PNS dalam pilkada. Bahkan dalam pertemuan yang langsung dihadiri Ombudsman Pusat diwacanakan agar netralitas benarbenar dapat dilaksanakan, PNS diusulkan dalam pemilu–pilkada disamakan saja seperti TNI/Polri alias dicabut hak pilihnya. Pemikiran ini didasari pertimbangan supaya dalam ajang demokrasi memilih pemimpin bangsa maupun daerah atau wakil rakyat di DPR/ DPD, pegawai “pelat merah” ini tidak dijadikan sasaran “pembantaian” moralitas. Dituntut sikap tegas dari pemangku kebijakan mengenai masalah netralitas PNS dalam pilkada atau sejenisnya. Berbagai upaya dilakukan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men-PAN RB) dalam menjaga netralitas PNS/ASN. Hal itu dipertegas dengan dikeluarkannya Surat Edaran Men-PAN RB nomor B/ 2355/M.PANRB/07/2015 tanggal 22 Juli 2015 tentang Netralitas ASN dan Larangan Penggunaan Aset Pemerintah dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak. Surat tersebut ditujukan kepada para Menteri Kabinet Kerja, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, para kepala Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK), para Sekjen Lembaga Negara, para Pimpinan Kesek-

Oleh AAN Oka Wiranata Berbagai upaya dilakukan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) dalam menjaga netralitas PNS/ASN. Hal itu dipertegas dengan dikeluarkannya Surat Edaran Men-PAN RB nomor B/2355/ M.PANRB/07/2015 tanggal 22 Juli 2015 tentang Netralitas ASN dan Larangan Penggunaan Aset Pemerintah dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak. Surat tersebut ditujukan kepada para Menteri Kabinet Kerja, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, para kepala Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK), para Sekjen Lembaga Negara, para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Nonstruktural, para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.. retariatan Lembaga Nonstruktural, para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Sesuai dengan UU No. 5/2014 tentang ASN, yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik, akan dijatuhi hukuman diberhentikan dengan tidak hormat. Selain itu, dalam PP No. 53/2010 tentang Disiplin PNS, juga menegaskan bahwa PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon kepala daerah/wakil kepala daerah. Surat tersebut diterbitkan untuk mewujudkan ASN yang bersih dan bebas dari intervensi politik. ASN harus tetap menjaga profesionalitasnya dan memberikan pelayanan publik. Tidak malah ribet dalam urusan politik. Untuk menjamin efektivitas surat edaran tersebut, para pimpinan dan pemda diminta

untuk melakukan pengawasan terhadap ASN yang berada di lingkungan instansi masing-masing. ASN dilarang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye, dan atau mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu, sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye. Netralitas Birokrasi Satu hal yang harus dijaga dan menjadi tantangan berat, jika ingin pilkada serentak 2015 berkualitas dan berjalan luber dan jurdil adalah mempertahankan atau bahkan

meningkatkan netralitas birokrasi pemerintah. Birokrasi merupakan salah satu struktur politik yang penting dalam proses demokratisasi. Para birokrat menjadi agen sosialisasi politik yang sangat berperan dalam menyukseskan penyelenggaraan pemilu, pilpres dan pilkada. Kecenderungan yang terjadi pada era orde baru yang menjadikan konsep “monoloyalitas birokrasi”. Dari masa ke masa di saat penyelenggaraan pilpres/pileg maupun pilkada menjadikan birokrasi sebagai alat yang ampuh untuk menjustifikasi kebijakan pemerintah dan melegitimasi kekuasaan. Jiwa dan semangat “monoloyalitas” telah tertanam di dalam diri setiap birokrat. Bagi parpol pengusung calon incumbent, keterlibatan PNS akan amat membantu dan mempermudah pelaksanaan kampanye yang sering terjadi melalui pemanfaatan fasilitas negara (anggaran, mobil, gedung, dan kewenangan), yang menguntungkan salah satu parpol. Selain itu sebelum era reformasi, PNS/ASN dijadikan representasi bagi pemilih tradisional terutama masyarakat pedesaan. Figur dan pilihan PNS saat itu dapat dijadikan acuan atau referensi bagi calon pemilih. Sejatinya birokrasi dituntut netral bukan saja di saat pelaksanaan hajatan demokrasi pemilihan pimpinan kepala daerah. Sebagai PNS telah ditentukan harus bersandarkan pada aturan yang mengikatnya untuk melakukan beberapa hal di antaranya: (1) Pegawai negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan; (2) Pegawai negeri harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ketentuan ini jelas melarang keberpihakan PNS dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan. Dalam praktik, tercatat ada beberapa bentuk pelanggaran yang dilakukan PNS dan pejabat pemerintahan dalam pemilu. Penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki misalnya penggunaan kendaraan dinas, rumah dinas, serta kantor pemerintah dan kelengkapannya. Pemberian dukungan lain, seperti bantuan sumbangan, kampanye terselubung, memasang atribut parpol/caleg di kantor, memakai atribut parpol/caleg, menghadiri kegiatan kampanye dengan menggunakan pakaian dinas dan kelengkapannya. ***

Suluh Indonesia Mengundang Anda menulis dalam kolom ini. Caranya: Kirim Tulisan Anda ke alamat Gedung Pers Pancasila Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat atau Kirim ke E-mail: info@bisnis-jakarta.com. Panjang Tulisan Maksimal 7.000 karakter. Tulisan akan dimuat juga secara sinergis dengan Kelompok Media Bali Post.

SURAT A NDA Tayangan Televisi Semakin Rusak Moral Bangsa KEADAAN ini sudah berlangsung sangat lama. Sebuah keadaan yang sangat mengerikan dari sebuah bangsa yang semakin jauh dari belajar dan merenungkan arti sebuah kemajuan teknologi. Televisi saat ini sudah menjadi salah satu sahabat terdekat kita yang menemani disaat santai di ruang keluarga. Televisi juga bisa kita jumpai di tempat-tempat umum yang biasanya berada di ruang tunggu seperti di rumah sakit, terminal dan bahkan sekarang sudah ada di dalam kendaraan umum. Sayangnya manusia yang mengisi layar kaca hanya membuat penonton senang semata tanpa memikirkan dampak lainnya. Seperti yang selama ini terjadi adalah anak-anak yang masih

menginjak masa pertumbuhan SD,SMP dan kaum remaja yang cenderung mencari idola tanpa bekal pemikiran yang cukup. Mereka meniru aksi konyol para penghibur yang biasa melakukan adegan yang tak layak disaksikan di depan jutaan mata penonton dari sabang sampai sampai merauke. Aksi mereka yang tak bisa saya sebutkan adalah aksi yang seharusnya hanya dimengerti oleh suami istri yang telah menikah karena mengandung gerakan terselubung yang meliarkan pikiran para remaja. Pemerintah harap segera cepat tanggap untuk mencekal semua acara televisi yang tak berguna itu. Abi Fatihah Jakarta

Acara Televisi Semakin Jelas Pada Perbuatan Amoral SAYA sebagai masyarakat Indonesia sangat kecewa dengan acara televisi yang ada terutama acara yang ‘ga jelas’ mempertontonkan apa. Apakah hal yang lucu atau sekedar pamer paha dan lekuk tubuh wanita selama jam jam pagi atau sore yang menurut saya tak layak disiarkan. Acara pagi yang sering dipertontonkan adalah lelucon yang menurut saya adalah pembodohan masal. Ditonton oleh penonton palsu yang diberi imbalan uang alias joki penonton dalam suatu acara yang sampah dan tak mendidik anak bangsa untuk menjadi lebih cerdas lebih kritis atau lebih berakhlak. Tapi acara tersebut hanyalah sampah yang menampilkan artis nikahan yang pamer kemewahan dan bahkan artis

‘beranak’ pun sampai sedemikian detil sampai ke detik-detik keluarnya sang bayi. Bagi saya ini acara sampah yng dipertontonkan oleh stasiun televisi yang tak mengerti tentang bangsa Indonesia yang mayoritas miskin dari segi ekonomi dan intelektual. Sebenarnya mau kemana kita jika acara televisi sedemikian sampahnya. Saya sudah sulit membayangkan negeri ini. Bangsa ini sedemikian kasihannya sehingga mungkin kelak akan semakin rusak atau ada orang yang benar-benar menjadi pemimpin yang mampu merubah kebiadaban ini. Abdurrahman Kalideres-Jakarta Barat

Menanti Janji Pemerintah Tentang Pemerataan Kesejahteraan PEMERINTAH harus terus berupaya untuk menurunkan angka kemiskinan serta pengangguran. Jika dibiarkan meningkat dan tidak cepat ditanggulangi secara sistematis dan terprogram bisa membahayakan, karena dapat menimbulkan kerawanan sosial dan keamanan yang berakibat bisa terpengaruhnya pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor industri memiliki peran strategis dalam menyumbang kinerja ekspor. Dalam kenyataannya Indonesia memiliki banyak para sarjana yang lulus tetapi sulit mendapat kesempatan kerja sesuai bidangnya. Selain itu, beberapa penelitian menunjukkan keterkaitan sektor industri relatif lebih dinamis

dibanding sektor lain. Dan pada akhirnya, sektor industri mampu menyediakan kesempatan kerja yang berkualitas dibandingkan sektor lainnya. Jadi, persoalan kemiskinan dan pengangguran akan berlanjut, jika tidak terjadi perubahan pola pertumbuhan ekonomi. Tetapi sebenarnya, peningkatan jumlah pengangguran yang terus terjadi di Indonesia ini, diduga akibat program penanganan yang bersifat sementara. Akibat penanganan yang sementara dan program yang terkesan monoton itu membuat jumlah pengangguran sulit bisa ditekan. Alamsyah K Kampung Melayu, Jakarta Timur

Sampaikan saran, kritik dan keluhan mengenai kebijakan Pemerintah, fasilitas umum atau lainnya ke: PO BOX 6233 JKBKG, Jakarta 11062, redaksi: Jl Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan, Jakarta Pusat. Fax: 53670771 atau e-mail: info@bisnis-jakarta.com. Lampirkan foto copy KTP/SIM/Paspor yang masih berlaku dan cantumkan nomor telepon yang bisa dikonfirmasi.

Pemimpin Umum : Satria Naradha, Wakil Pemimpin Umum/Redaksi/Penanggung Jawab : Wirata, Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Hardianto, Ade Irawan, Kuswandi, Petrus, Bogor : Aris Basuki (Koordinator), M. Ibrahim, Depok : Rajif Nugroho, Tangsel : Novi Revolusiana, Iklan : Emiliana, Sirkulasi : D. Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602 Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk, Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.

Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Wartawan Suluh Indonesia membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.

lahraga

Suluh Indonesia, Rabu 7 Oktober 2015

6

Menpora-Mensesneg

Persiapkan Renovasi GBK

Suluh Indonesia/ant

PRA PON DIHENTIKAN - Tim sepakbola Propinsi Kalimantan Selatan nampak kecewa setelah pengumuman batalnya babak kualifikasi Pra PON XIX cabang olah raga Sepakbola di stadion 17 Mei Banjarmasin, kemarin. Kualifikasi Pra PON XIX Cabor sepakbola zona Kalimantan yang diikuti Kalimantan Selatan, Tengah, Utara dan Barat tersebut dihentikan setelah tidak mendapat ijin dari Mabes Polri.

Tim Transisi

Hentikan Pra PON JAKARTA - Tim Transisi menegaskan bahwa perhelatan Pra PON batal diselenggarakan, dan dihentikan sementara, karena tidak sesuai ketentuan. Hasil ini dilakukan usai KONI Pusat, Kemenpora, dan Tim Transisi Tata Kelola Sepak Bola Indonesia menggelar rapat di Kantor Kemenpora, Jakarta, kemarin, dan membahas nasib kualifikasi PON yang selayaknya dilaksanakan sejak 4 Oktober. Apalagi pihak panitia pelaksana tidak mendapatkan izin keramaian dari Kepolisian, karena panitia Pra PON tidak melakukan koordinasi dengan Tim Transisi melainkan ke PSSI yang sedang dibekukan Pemerintah melalui Surat Keputusan Menpora 01307 tertanggal 17 April lalu. “Ada dua putusan setelah melalui perdebatan

Hadiah Piala Kemerdekaan

TungguDana Kemenpora JAKARTA - Tim transisi mengaku belum bisa memberikan hadiah uang bagi para finalis Piala Kemerdekaan, karena terkendala masalah pendanaan yang tidak kunjung turun dari Kemenpora. Hal tersebut ditegaskan Ketua Tim Transisi, Bibit Samad di Jakarta kemarin. Ia mengaku, pihaknya bukan berniat untuk menunda pencairan dana yang selayaknya diterima Juara Piala Kemerdekaan, yaitu PSMS Medan dan Persinga Ngawi sebagai runner up, namun karena ada kendala. “Pencairan dana sebentar lagi akan kita berikan kepada kedua finalis Piala Kemerdekaan,” kata Bibit kepada wartawan di Kantor Kemenpora Jakarta, kemarin. Tercatat PSMS Medan selayaknya mendapatkan hadiah kemenangan Rp. 1,5 miliar dan uang akomodasi selama perhelatan, sedangkan Persinga Ngawi berhak atas dana Rp. 1 miliar. Piala Kemerdekaan sendiri sudah rampung sejak 13 September lalu. Bibit menegaskan, keterlambatan ini dikarenakan pihaknya belum menerima laporan dari panitia pelaksana kedua tim dan menunggu pencairan dana dari Kemenpora sebagai pihak yang mendukung perhelatan. Tidak hanya pencairan apresiasi finalis, namun juga hadiah pemain terbaik yang harusnya diterima gelandang Jeffry Kurniawan juga belum ada kepastian hingga kini. “Kami berharap bersabar, karena kami tengah memprosesnya,” tambahnya. (pts)

panjang terkait penyelenggaraan Pra-PON. Termasuk di dalamnya peran Tim Transisi dalam Pra-PON. Pertama, disepakati bahwa KONI dan Tim Transisi kan kerja sama selenggarakan Pra-PON. Kedua, pelaksanaan Pra-PON ditunda sampai ada putusan setelah pertemuan dengan KONI selanjutnya,” ungkap Ketua Tim Transisi Bibit Samad Rianto kepada wartawan di Kantor Kemenpora Jakarta, kemarin. Awalnya, sebelum terjadi penundaan, Tim Transisi pernah berkirim surat ke seluruh Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI bernomor 175/TT-Kemenpora/IX/2015 untuk tunduk pada Tim Transisi. Pra PON diselenggarakan dalam enam zona seperti Sumatera, Kalimanatan, Bali-NTT-NTB, Jawa, Sulawesi, Papua-Maluku dengan

diikuti 34 tim. Nantinya, 10 tim terbaik di kualifikasi berhak lolos ke putaran final, dan sejauh ini yang sudah lolos adalah tuan rumah Jawa barat dan juara bertahan Kalimantan Timur. Bibit menjelaskan, terkait pertandingan Pra-PON yang sudah tereksekusi seperti di Zona Papua, nantinya hhasil akan dibatalkan, demikian juga dengan kualifikasi di zona Bali. “Kalau ada kerugian karena ada tim yang terlanjur berangkat, bisa diklaim ke Tim Transisi. Yang jelas, kami menjamin sepak bola jalan terus. Tapi pelaksanaannya harus dibawah Tim Transisi. Tim Transisi pengganti PSSI selama dibekukan. Untuk kelanjutan Pra-PON akan dilakukan rapat lanjutan antara Tim Transisi dengan KONI Pusat,” papar Bibit.

Sementara itu, Ketum KONI Pusat Tono Suratman menjelaskan, belum ada kata sepakat dengan Tim Transisi soal penyelenggaraan Pra-PON cabang sepak bola. Dia menyerahkan kepada Tim Transisi kelanjutan Pra-PON karena telah menundanya. Sebab, KONI Pusat memiliki keinginan sendiri dalam penyelenggaraan Pra-PON. “Kami inginnya, Pra-PON tetap jalan dengan KONI Pusat sebagai penyelenggaranya tentu saja menggandeng PSSI sebagai pemilik perangkat pertandingan. Jika nanti Tim Transisi yang memegang, perangkatnya dari mana, kemudian apakah ke depannya mereka juga yang akan pegang kendali, kenapa Pra PON ikut diatur juga oleh tim transisi, Kami siap-siap saja jika diajak bicara lagi,” tegas Tono. (pts)

JAKARTA - Kemenpora mulai mengambil langkah-langkah cepat untuk melakukan proses renovasi Stadion Gelora Bung Karno (GBK) sebagai persiapan perhelatan Asian Games (AG) 2018. Langkah ini dilakukan usai Menpora Imam Nahrawi menerima Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno di Kantor Kemenpora, untuk membicarakan hal tersebut “Nantinya GBK mau di-set up untuk AG 2018, dan pertemuan ini untuk membicarakan hal itu. Lalu, pertemuan-pertemuan selanjutnya ditujukan untuk menyusun rencana teknisnya. Dan renovasi GBK tidak hanya untuk persiapan AG, tapi untuk citacita Olimpiade di Indonesia. Pertemuan berikutnya kita tunggu sambil perlunya menyiapkan hal teknis,” kata Imam usai pertemuan di Jakarta, kemarin. Seperti diketahui, program renovasi kawasan GBK untuk persiapan AG 2018 diberikan tanggung jawabnya kepada Kemenpora, walau kawasan GBK sendiri pengelolaannya berada di bawah Sekretariat Negara sehingga kedua menteri memang harus berkoordinasi terkait renovasi tersebut. Nantinya renovasi GBK untuk

tahun ini sudah memasuki tahap perencanaan di setiap venue yang akan digunakan. Untuk itulah, sebagai langkah awal renovasi, Kemenpora sudah menyiapkan model renovasi yang typenya memodernisasi kompleks olahraga olahraga tersebut, lebih rapih dan memenuhi standar internasional, serta dibuat berbagai fasilitas pendukung untuk menarik dan menopang kedatangan pengunjung. “Jadi nanti kita juga akan membuat sirkuit di GBK yang akan langsung terhubung dengan MRT dan ada beberapa space public seperti di LA (Long Angeles), GBK nantinya akan dibuat adanya restoran dan lainnya dengan modern, salah satunya bekerkja sama dengan pihak swasta, seperti Nippon Electric Company (NEC), perusahaan Jepang yang berjalan di bidang IT seperti keamanan, layar lebar, mobile phone, cctv dan lainnya,” jelas Imam. Dalam pertemuan itulah, Mensesneg meminta detail dan teknis renovasi GBK agar diperhatikan secara mendalam, sehingga menghasilkan pendataan untuk proses renovasi. “Diskusi ini perlu agak mengerucut untuk proyek desain,” tutur Pratikno. (pts)

Amir Zargari

Kokoh Dipuncak Klasemen TdS SOLOK SELATAN Amir Zargari kokoh di puncak klasemen sementara dan berhak memegang yellow jersey Tour de Singkarak 2015 setelah di etape empat, Selasa, mampu mencapai finis di urutan keempat. Pebalap Pishgaman Giant Team Iran ini hingga etape keempat dari Sawahlunto hingga finis di depan Kantor Bupati Solok Selatan, mampu membukukan total catatan waktu 12:26:41 atau unggul lima detik dari rekan satu timnya yang berada di posisi kedua yaitu Arvin Moazemi Goudarzi dan unggul 29 detik rekan satu tim lainnya yang berada di posisi tiga, Rahim Emami. Sang juara bertahan TDS ini menguasai yellow jersey atau memegang predikat pebalap tercepat pada kejuaraan yang diprakarsai oleh Kementerian Pariwisata ini sejak etape kedua. Jika dilihat dari selisih waktu den-

gan pebalap dari tim lain, kemungkinan besar posisi Amir Zargari akan tetap bertahan. Demi mengamankan posisi, Amir Zargari dan kawankawan akan kembali berusaha menjadi yang terbaik pada etape kelima yang terdapat tiga titik KOM dengan berbagai Macam kategori. Bahkan ada satu titik yang masuk kategori satu dan yang tercepat berhak mendapatkan 15 poin. “Kami sekarang tinggal fokus mengamankan jersey dan berusaha untuk mengambil jersey yang lain. Kerja sama tim akan terus kami tingkatkan,” kata Amir Zargari usai menyelesaikan balap etape keempat. Pishgaman Giant Team bisa dikatakan sebagai tim yang perkasa pada kejuaraan yang telah masuk dalam kalender resmi UCI ini. Selain pebalapnya memegang yellow jersey ternyata untuk memegang Polkadot jersey atau biasa disebut dengan predikat raja tanjakan. Adalah Arvin Moazemi

Goudarzi yang menyandang predikat raja tanjakan hingg etape keempat dengan 41 poin. Pada kategori ini Pishgaman Giant Team juga menempatkan Rahim Emami diposisi tiga dengan 32 poin. Satu jersey yang menjadi incaran tim asal Iran itu adalah. Green jersey atau predikat raja sprint. Saat ini pebalap yang dinobatkan sebagai sprinter tercepat adalah Mark John Lexer Galedo dari 7 Eleven Filipina dengan 11 poin. Raihan poin ini sama dengan Arvin Moazemi Goudarzi. Saat dikonfirmasi apakah akan mengembil semua jersey utama yang dilombakan semua pebalap dari Pishgaman Giant Team Iran itu hanya tersenyum. Melihat kondisi lintasan yang ada, peluang untuk menjadi yang terbaik sangat terbuka meski lawan yang akan dihadapi adalah pebalap sesama dari Iran terutama dari Tabriz Petrochemical Team. (ant)

lahraga

7

Suluh Indonesia, Rabu 7 Oktober 2015

Podolski

Diragukan Tampil

Suluh Indonesia/ap

TERANCAM DISKORS - Kandidat Presiden FIFA Chung Mong Joon asal Korsel mengatakan dirinya terancam diskors selama 15 tahun oleh Komite Etik FIFA, yang menghantam kampanyenya untuk menjadi presiden FIFA.

FRANKFURT - Pemain sayap Lukas Podolski diragukan bisa tampil memperkuat timnas Jerman untuk pertandingan kualifikasi Euro 2016 melawan Irlandia dan Georgia beberapa hari mendatang setelah mengalami cedera enkel. Rekan satu timnya pemain tengah Karim Bellarabi juga sedang mendapat perawatan di bahu tapi masih mungkin untuk bisa tampil dalam petandingan Grup D di Dublin, Kamis, dimana pertandingan itu bisa menentukan Jerman melangkah ke putaran final Euro tahun depan. Jerman kemudian akan menjamu Georgia di Leipzig pada Minggu. “Lukas Podolski mengalami masalah di enkel kirinya, pemeriksaan akan selesai hari ini dan ada pertanyaan kemungkinan dia tidak bisa tampil di dua pertandingan, tapi kami belum bisa memberi rinciannya,” kata jurubicara tim Jens Gritner. Tim Jerman masih cukup kuat dengan adanya Marco Reus, Mario Goetze, Andre Schuerrle dan beberapa pemain lainnya yang mampu menempati posisi Podolski. (ant)

Kandidat Presiden FIFA Chung

Ter ancam Disk or s erancam Diskor ors SEOUL - Chung Mong Joon asal Korea Selatan (Korsel) mengatakan dirinya terancam diskors selama 15 tahun oleh Komite Etik FIFA, yang menghantam kampanyenya untuk menjadi presiden FIFA, namun ia menepis tudingan dirinya melakukan kesalahan dan berjanji akan meneruskan perjuangannya untuk memimpin badan sepak bola dunia itu. Berbicara pada konferensi pers di Seoul pada Selasa, Chung membacakan pernyataan sebanyak sembilan halaman, berisi tudingan-tudingan kepada dirinya, yang disebutnya sebagai taktik “untuk mence-

gah ia mencalonkan diri sebagai presiden FIFA.” Chung mengatakan dakwaandakwaan terhadapnya dialamatkan kepada “dukungannya untuk pencalonan Korsel sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022 ketika ia meluncurkan program Global Football Fund (GFF). Chung mengatakan proposal-proposalnya sejalan dengan peraturan-peraturan FIFA dan telah diperiksan dan dinyatakan bersih, namun ia menjadi target karena dirinya mencalonkan diri sebagai presiden FIFA. “Alasan fundamental mengapa saya diincar adalah bahwa saya

berhadapan langsung dengan struktur kekuatan yang eksis di FIFA,” kata Chung. Penguasa konglomerasi industru Hyundai Chung berjanji akan melawan dakwaan-dakwaan itu, sambil menambahi, “tentu saja, saya akan menang dan mempertahankan diri.” Pada November, nama Chung masuk dalam laporan Komite Etik FIFA terkait proses pencalonan untuk Piala Dunia 2018 dan 2022, di mana Korsel mencalonkan diri sebagai tuan rumah. Laporan itu menyusul investigasi yang dipimpin pengacara AS

Michael Garcia dan memeriksa surat-surat yang dikirimkan Chung, pada akhir 2010, kepada anggotaanggota Komite Eksekutif mengenai proposal untuk membentuk “Global Football Fund” untuk pengembangan sepak bola. “Menurut surat-surat itu, Korea berniat meningkatkan 777 juta dolar dari 2011 untuk membangun infrastruktur sepak bola yang baru dan merenovasi fasilitas-fasilitas yang sudah ada,” kata laporan itu, yang menambahi bahwa dana tersebut terkait dengan upaya Korsel menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022.

Arsenal Diminta Konsisten

JAKARTA

sulit saat ini adalah melanjutkan kemenangan,” kata Coquelin dalam situs resmi Arsenal www.arsenal.com. “Dalam tiga pertandingan terakhir, kami belum kalah melawan Manchester United. Perlahan, kami semakin kuat melawan tim-tim besar. Kami mengalahkan Manchester City musim lalu dan sekarang Manchester United jadi saya pikir semua ini berkaitan dengan konsistensi. Mereka (tim besar) membuat permainan ini menjadi sulit dan tim kecil juga perlu bemain gigih karena kita perlu mendapatkan hasilnya setiap minggu,” kata pemain asal Prancis tersebut. Sementara itu, Juara Liga Premier Inggris Chelsea harus kembali ke dasar dan menunjukkan karakter untuk mendapatkan musim mereka kembali ke jalur, kata kiper Asmir Begovic. The Blues hanya kalah tiga pertandingan di liga musim lalu saat mereka memastikan memenangkan gelar juara dengan selisih meyakinkan delapan poin, tetapi mereka telah kehilangan empat dari delapan pertandingan dalam musim saat ini. Chelsea juga sangat buruk dalam pertahanan, kebobolan 17 gol di liga musim ini, sudah lebih dari setengah jumlah kebobolan gol mereka musim lalu. “Itulah hidup, itulah sepak bola

— anda memiliki pasang surut Kami sedang menurun pada saat ini dan kami perlu meningkatkan kinerja dengan kembali ke dasar, bekerja lebih keras,” kata Begovic dalam website klub (www .chelseafc.com). “Kami harus menunjukkan karakter dan kami tidak bisa merasa kasihan bagi diri kita sendiri. Ini bukan standar klub ini dan tim telah menetapkan. Jadi bagi kita saat ini adalah waktu yang sangat sulit. Ketika hal-hal berjalan tidak seperti yang anda inginkan itu sulit, kami bermain melawan banyak hal pada saat ini, itu juga masalah mental, tapi itu semua hanya sesuatu yang kita harus terus berjuang dan lalui.” Chelsea beranjak ke jeda internasional dengan delapan poin dan duduk di posisi kelima dari bawah dalam klasemen. Begovic mengatakan para pemain harus menggunakan waktu istirahat itu untuk berkumpul kembali. “Mudah-mudahan istirahat ini datang pada waktu yang baik dan kita bisa berkumpul kembali, mendapatkan hasil yang baik di pertandingan berikutnya dan mengejar dari sana,” kata mantan kiper Stoke City itu. (ant)

kampanyenya bahwa ia mencemaskan Blatter akan menyabotase pencalonannya, menyebut Komite Etik sebagai tukang pukul Blatter. “Bahaya sebenarnya adalah bahwa mereka bukan hanya menyabotase pencalonan saya. Mereka menyabotase pemilihan FIFA dan FIFA itu sendiri,” kata Chung. “Segila sebagaimana kedengarannya, terdapat laporanlaporan media bahwa Tuan Blatter berencana untuk tetap menjadi presiden saat pencalonan kandidat dilangsungkan. Bagaimanapun, proses pemilihan berada di ambang bencana berubah menjadi lelucon.” (ant)

Bale Kembali Menangi

Penghargaan Pemain Terbaik

Pertahankan Kemenangan JAKARTA - Gelandang Francis Coquelin mengatakan timnya harus konsisten mempertahankan kemenangan agar dianggap sebagai kandidat utama di Liga Primer Inggris setelah penampilannya yang memukau dan mengalahkan Manchester United (MU) dengan skor akhir 3-0 pada Minggu (4/10). The Gunners sebelumnya tertunduk dalam kekalahan 2-3 melawan tim asal Yunani, Olympiakos Piraeus di Liga Champions namun ketertinggalan tersebut ditebus dengan serangan tiga gol pada 20 menit pertama pertandingan melawan klub “Setan Merah”. Prestasi ini belum pernah dicapai tim besutan Arsene Wenger ini melawan MU sepanjang era Liga Premier. Meski kemenangan telah diraih pada Minggu lalu, Arsenal tidak bisa menyembunyikan fakta bahwa permainan mereka tidak konsisten selama September, yakni kalah tiga kali dari enam pertandingan dan membuat Coquelin bersemangat mengejar kemenangan demi kemenangan. “Kami sudah tekankan dari awal musim bahwa tim kami bisa menjadi kandidat utama tapi kami harus bermain konsisten. Saya pikir hal ter-

Chung, miliarder berusia 63 tahun yang sebelumnya menjabat wakil presiden FIFA, secara formal mengumumkan pada Agustus bahwa dirinya mencalonkan diri sebagai kandidat presiden FIFA. Pejabat petahana Sepp Blatter akan mengundurkan diri pada Februari. Chung telah melancarkan kritik keras terhadap Blatter, yang memimpin FIFA selama 18 tahun terakhir dan belakangan menjadi fokus pada investigasi kriminal. Blatter menepis tuduhan bahwa dirinya melakukan kesalahan dan tidak didakwa dengan tuntutan apapun. Chung mengatakan pada awal

LONDON - Striker Real Madrid Gareth Bale membuat rekor untuk kelima kali meraih penghargaan sebagai pemain terbaik Wales yang diberikan Asosiasi Sepak bola Wales. Bale, telah memperkuat timnas Wales 52 kali, mencetak satu-satunya gol saat Wales menang 1-0 atas Belgia di Cardiff pada Juni dan memastikan kemenangan tim 1-0 atas Siprus pada September lalu di kualifikasi Euro. Kemenangan itu menempatkan Wales ke putaran final turnamen utama setelah 50 tahun. Pemain berusia 26 tahun itu membuat kampanye debutnya di Real Madrid, dia juga men-

cetak gol kemenangan di final Piala Raja dan juga final Liga Champion. Namun Bale mengalami kesulitan di musim kedua di Spanyol ketika Madrid gagal meraih gelar Liga Champhion setelah kalah dari Barcelona dan dia sering diolok-olok oleh para pendukung di Santiago Bernabeu. “Tengok tahun lalu dan dia mencetak gol luar biasa bagi kami,” kata pelatih timnas Wales Chris Coleman. “Seluruh pemain telah merampungkan secara fantastis, tapi dalam buku saya dia pantas mendapatkan itu karena apa yang telah dia lakukan selama kampanyenya,” tambahnya. (ant)

DEPOK

KINI...

GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat Telp. 021-5357602 Fax. 021-53670771

BISA DIAKSES MELALUI www.bisnisjakarta.com

PASANG IKLAN Hubungi : 021-5357602 Fax : 021-53670771 G.47-Dir

Nasi nal

Suluh Indonesia, Rabu 7 Oktober 2015

8

Limbah PLTA Musi

Jadi Sumber Air Minum BENGKULU - Pemerintah tiga kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu memanfaatkan limbah atau limpasan air pemutar turbin pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Musi di Kabupaten Kepahiang menjadi bahan baku air minum bagi warga masyakat di daerah itu. Penjabat Bupati Seluma, Darpinuddin usai penandatanganan kesepakatan bersama tentang pengembangan penyediaan air minum tiga daerah itu, mengatakan proyek yang didukung Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan meningkatkan layanan air bersih. ‘’Kalau proyek

ini beroperasi maka 30 persen kebutuhan air minum warga Seluma akan teratasi,” katanya di Bengkulu, kemarin. Sekretaris tim koordinasi kerja sama antardaerah yang juga Kepala Biro Pembangunan Sekretariat Provinsi Bengkulu, Buyung Azhari saat menyampaikan sambutannya mengatakan tiga daerah sasaran pengolahan air minum dari limpasan PLTA Musi yakni Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kabupaten Seluma. ‘’Walaupun disebut limbah, tapi airnya tidak kotor, sisa pemutar turbin PLTA yang diolah jadi bahan

baku air minum,” ungkapnya. Dengan pembangunan Sistem Pengolahan Air Minum (SPAM) yang mencakup tiga daerah kabupaten dan kota itu maka akses masyarakat Bengkulu terhadap air bersih yang saat ini beru mencapai 40 persen akan meningkat. ‘’Alokasi terbesar untuk Kota Bengkulu sesuai topografi di dataran rendah karena SPAM ini pakai sistem gravitasi,” tuturnya. Pembangunan SPAM diberi nama “Kobema” yang merupakan singkatan dari Kota Bengkulu, Bengkulu Tengah dan Seluma. (ant)

DBD di Langkat

Sebabkan Dua Orang Meninggal LANGKAT - Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat Sumatera Utara mengungkapkan terdapat 105 kasus demam berdarah dengue (DBD) hingga akhir September 2015, dimana dua diantaranya meninggal dunia. ‘’Dua dua warga yang meninggal dunia terkena DBD,” kata Kadis Kesehatan Langkat dr Sadikun melalui Kepala Seksi Penyakit Menular Benamuli SKM di Stabat, kemarin. Benamuli menjelaskan untuk menekan sekecil mungkin penyakit DBD ini pihaknya meminta warga untuk terus mewaspadai dan memberikan informasi yang cepat agar instansinya

bisa menangani di lapangan sehingga tidak semakin berkembang. Selain itu juga melaksanakan program secara teratur 3 M yaitu menguras, menutup dan mengubur, agar perkembangan nyamuk yang menjadi penyebab penyakit ini tidak semakin berkembang dilingkungan warga. ‘’Apalagi sekarang Langkat sedang diguyur hujan hampir setiap harinya, sehingga diharapkan warga benar-benar waspada mengantisipasi perkembangan nyamuk pembawa DBD di daerahnya,” katanya. Dari berbagai data yang di-

miliki untuk perkembangan penyakit DBD ini di daerah ini pasang surut seperti Tahun 2010 ada 707 kasus DBD dimana 15 warga meninggal dunia, Tahun 2011 ada 281 kasus dimana tujuh warga meninggal. Sementara Tahun 2012 ada 151 kasus DBD dimana tujuh warga meninggal, Tahun 2013 ada 220 kasus DBD dua warga meninggal dan Tahun 2014 ada 327 kasus DBD lima warga meninggal. Selain penyakit DBD sekarang ini instansinya juga terus memantau perkembangan penyakit kaki gajah. (ant)

Suluh Indonesia/ant

LAHAN TAMBAK MENGERING - Warga berada di sekitar tambak ikan yang mengering di kawasan lingkar Timur, Sidoarjo, kemarin. Petambak membiarkan lahan tambak mengering karena buruknya kualitas air saat musim kemarau yang disebabkan meningkatnya kadar garam sehingga dapat membuat bibit ikan mati.

Kekeringan di Bima

500 KK Minum Air Laut MATARAM - Sebanyak 500 kepala keluarga (KK) di Desa Doro O’O Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, terpaksa harus mengonsumsi air laut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari akibat kekeringan yang melanda daerah itu. ‘’Ini karena sudah tidak ada air, sehingga warga yang kesulitan ter-

paksa mau tidak mau harus meminum air laut,” kata anggota Komisi V DPRD NTB Misfalah di Mataram, kemarin. Menurut anggota DPRD NTB dari dapil Kabupaten Bima, Dompu dan Kota Bima itu, kesulitan warga memperoleh air ini sudah terjadi sejak musim kemarau melanda wilayah itu, akibatnya sejum-

lah mata air maupun sumur warga mengalami kekeringan. ‘’Kalau pun mereka ingin mengambil air harus berjalan 10 kilometer. Itu pun lokasi mata air berada di sekitar pegunungan desa setempat. Di tambah jika gali sumur airnya sudah bercampur air laut, karena geografis desa berada di pingir pantai,” ujarnya.

Dia menuturkan, berdasarkan pengakuan warga saat dirinya melakukan reses, mata air sebetulnya bisa saja dialirkan ke desa menggunakan pipa. Namun, karena jauhnya jarak dan anggaran yang terbatas, hal itu sulit terwujud. ‘’Pernah warga mencoba mengalirkan air menggunakan pipa berukuran 3 inci,’’ katanya. (ant)

Hutan Mangrove Langkat Rusak LANGKAT - Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Langkat Sumatera Utara memperkirakan kerusakan hutan mangrove di kawasan pesisir pantai timur mencapai 14.000 hektare dari total 30.000 hektare. ‘’Perlu perhatian ekstra khusus untuk penyelamatan dan pemulihan-

nya kembali, untuk itu diharapkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya bisa turun langsung untuk menertibkan kembali hutan mangrove yang hampir punah tersebut,” kata Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Langkat Supandi Tarigan di Stabat, kemarin.

SUDAH menjadi rahasia umum ilmu spiritual Dayak sangat manjur untuk masalah percintaan, juga bisnis. Salah satu tokoh yang menguasai kesaktian khas Dayak, adalah Bunda Norma yang mewarisi kemampuan sang ayah, suku Dayak Hulu S u n g a i Mahakam. Selain masalah percintaan, Bunda Norma s e r i n g didatangi orang penting yang ingin naik pangkat dan para pembisnis kelas atas. Untuk

Kebakaran Lahan di Sumsel

Katagori Kejadian Luar Biasa Kehutanan (KLHK) ke PT Bumi Mekar Hijau di Palembang, kemarin. Dalam keterangan sebagai saksi pada kasus gugatan bernilai Rp7,8 triliun itu, mantan Hakim Agung ini menjelaskan bahwa kondisi force majeure merupakan kondisi di luar kemampuan manusia. Sehingga, siapapun yang berada dalam kondisi tersebut maka akan menghadapi hal serupa. ‘’Contohnya, seseorang yang sudah berjanji akan menyerahkan sapi ke pembelinya, kemudian di tengah jalan ternyata hewannya itu di sambar petir, maka bisa dikatakan masuk

kategori force majeure. Jadi dapat terlepas dari tanggung jawab karena terkena penyebab dari luar bukan dari dia,” katanya. Menurut Atja Sondjaja, dalam kasus hukum lingkungan harus hati-hati dalam menetapkan kondisi force majeure ini karena harus juga mempertimbangkan unsur kesengajaan dan kelalaian. ‘’Jika perusahaan tersebut sudah menerapkan standar operasional prosedur dan menyiapkan semua sarana dan prasarana kebakaran lahan maka baru bisa lepas,’’ katanya. (ant)

nelayan karena akan jadi tempat perkembangbiakan biota laut yang ada. Tidak hanya biota laut, mangrove juga jadi tempat berkembang biak berbagai binatang seperti burung dan monyet, juga menjadi kawasan yang selalu disinggahi burung waktu hendak bermigrasi. (ant)

SPIRITUAL BUNDA NORMA DAYAK KAL-TIM

Suluh Indonesia/ant

UNJUK RASA PETANI - Pengunjuk rasa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Tani Jawa Tengah untuk Transparansi dan Kedaulatan Desa berjalan mengusung berbagai hasil bumi saat berunjuk rasa memperingati Hari Tani Nasional di Semarang, kemarin. Mereka menuntut diwujudkannya kedaulatan pangan dan menolak adanya impor pangan serta pengusutan tuntas kasus pembunuhan Salim Kancil.

PALEMBANG - Ahli hukum lingkungan hidup, Atja Sondjaja mengatakan kebakaran lahan dapat ditetapkan sebagai kondisi luar biasa atau force majeure, asalkan dapat dibuktikan melalui badan berakreditasi terdapat pengaruh cuaca. ‘’Ini pun harus dilihat lagi, apakah perusahaan yang digugat membakar lahan telah menerapkan seluruh standar operasional prosedur. Jika sudah diterapkan tapi memang ada pengaruh cuaca, maka bisa ditetapkan kondisi luar biasa,” kata Atja dalam keterangan sebagai saksi pada sidang gugatan Kementerian Lingkungan Hidup dan

Supandi mengungkapkan kerusakan itu cukup memprihatinkan karena beralih fungsi dari hutan mangrove menjadi kawasan perkebunan kelapa sawit dan pertambakan. Bila hutan mangrove yang rusak dan beralih fungsi itu bisa kembali diselamatkan maka akan menyelamatkan ribuan

Bunda Norma

yang satu ini Bunda Norma Menolak untuk menyebutkan nama orang-orang yang dimaksud. “Pernah datang seorang yang ternyata tokoh pejabat penting, mengutarakan maksudnya agar tembus proyek-nya. Tadinya Bunda tidak percaya didatangi orang sepenting ini. Dengan segenap daya cipta, Bunda memohon kepada Tuhan agar tercapai apa yang beliau inginkan Alhamdulillah, beberapa hari kemudian beliau menelpon dan memberitakan bahwa proyeknya tembus dan sukses besar,” kenang wanita keibuan yang membahasakan ‘Bunda’ kesemua orang yang ditemuinya. Bunda Norma juga dikenal sebagai “penjaga” konser-

konser artis band ternama, sehingga sering keliling Indonesia mendampingi tur konser.Bunda Norma juga siap memberikan Susuk Pemikat, dan Susuk Kharisma, untuk bisnis dan percintaan banyak sekali yang membuktikan: Pemuda bisa dapat pacar cantik, wanita 40 tahun dapat suami, dan seorang pria paruh baya yang ditinggal mati istrinya bisa dapat pasangan lagi. “Kesaktian Dayak ini adalah titipan Yang Maha Kuasa. Dan dengan kehendak-Nya, masalah karir, jabatan dan percintaan 99% pasti bisa tuntas. Sedangkan bagi yang terkena santet, bisa bebas hanya 5 menit,”unjarnya.(nm)

Alamat praktek: jalan Kodau gang Mushola RT.04 RW.13 No.154, Jati Makmur, Pondok Gede. Telpon 021-91584169, 081311326629