Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Senin, 7 September 2015
No. 161 tahun IX
Pengemban Pengamal Pancasila
WN Nigeria Ditangkap JAKARTA - Aparat Polda Metro Jaya membekuk seorang Warga Nigeria yang diduga terlibat penipuan melalui media sosial (Facebook) terhadap wanita berprofesi pengusaha dengan kerugian Rp800 juta. ‘’Kita masih kembangkan,” kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol. Krishna Murti di Jakarta, kemarin. Krishna mengungkapkan tersangka menjalankan modus membuat akun Facebook palsu dengan foto profil seorang tentara yang bertugas di PBB. Warga asing asal Benua Afrika itu mengirimkan pesan melalui kotak pesan Facebook berisi akan mengirimkan uang Dolar Amerika Serikat terdapat cap lambang PBB kepada korban. Sebelum tersangka mengirim uang itu,
korban diminta mentransfer dana yang akan digunakan membeli cairan untuk menghapus logo PBB pada uang dolar itu. Krishna menuturkan korban percaya dengan tawaran tersangka sehingga menyanggupi menyerahkan uang hingga Rp800 juta. Tersangka mengaku akan mengutus seseorang untuk mengantarkan uang dolar itu kepada korban. Selanjutnya, tersangka yang mengaku sebagai utusan tentara dari PBB itu bertemu korban di salah satu hotel. Krishna mengemukakan tersangka memperlihatkan kotak berisi uang dolar berstempel United Nation” (UN) atau PBB. Usai uangnya diperlihatkan, tersangka menyuruh korban mengirim uang sesuai yang diminta. (ant)
Suluh Indonesia/ant
KASUS MUNIR - Koordinator Kontras Haris Azhar memberikan keterangan pers peringatan 11 tahun kasus pembunuhan Munir di Kontras, Jakarta, kemarin. Ia mendesak pemerintah menuntaskan kasus Munir.
Presiden Perintahkan
Tindak Perusahaan Tak Patuh
Suluh Indonesia/ade
TINJAU KEBAKARAN LAHAN - Presiden Joko Widodo didampingi Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo (kanan) dan Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti (tengah) meninjau lokasi kebakaran lahan di Desa Pulo Keronggan, Kec Pedamaran Timur, Ogan Komering Ilir, Sumsel, kemarin. Presiden meminta Kapolri untuk menindak tegas pelaku dan perusahaan yang membakar lahan dengan sengaja.
PALEMBANG - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan aparat keamanan menindak tegas perusahaan-perusahaan yang membakar lahan sehingga menyebabkan kabut asap di enam provinsi. ‘’Sudah saya perintahkan ke Kapolri untuk ditindak setegas-tegasnya, sekeras-kerasnya untuk perusahaan yang tidak mematuhi,” ujar Presiden Jokowi saat meninjau kebakaran hutan di Dusun Pulau Geronggang, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dalam kunjungan kerjanya ke Sumatera Selatan, kemarin. Presiden juga mengingatkan kepada seluruh kementerian lembaga, TNI/Polri, dan semua yang terkait, bahwa tindakan yang terbaik adalah tindakan preventif. Mengenai perusahaan yang tidak mematuhi untuk tidak membakar lahan untuk bertanggung jawab. Presiden Jokowi juga mengatakan bahwa tidak sekali dua kali menyampaikan peringatan kepada sejumlab perusahaan peekebunan yang
membakar lahannya. Karena para perusahaan perkebunan tersebut sebetulnya juga harus bertanggungjawab terhadap kanan kirinya, terhadap hak yang sudah diberikan pemerintah kepada mereka, ujar Presiden Jokowi. ‘’Sudah saya sampaikan ke Kemenhut, kalau iya cabutcabut, kalau ada pidananya nanti diproses di kapolri,” ujar Jokowi. Dalam kesempatan itu Presiden juga mengingatkan bahwa dirinya telah menggerakan orang untuk mengawasi dan mengontrol agar tidak terjadi kebakaranan sejak April 2015. ‘’Jangan sudah kebakaran luas ini menjadi sulit. Jadi tadi saya sampaikan, saya tidak ingin lagi bicara masalah penyebabnya apa, solusinya apa. Semuanya sudah tahu apa yang harus dilakukan,” ujar Jokowi. Namun saat ini Presiden Jokowi meminta untuk segera menyeleasaikan masalah kebakaran lahan di lapangan, tapi tahun depan pencegahan harus dinomorsatukan. Menurut Bupati Ogan Komering Ilir Iskandar, tahun
lalu lahan yang terbakar sebanyak 8.000 ha sekarang 1.000 ha. ‘’Tetapi 1.000 ha kalau sudah seperti ini penanganannya sangat sulit,” tegas Jokowi. Segera Ditangkap Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay mendesak aparat kepolisian untuk segera menangkap pelaku pembakaran hutan yang terjadi di Sumatera dan Kalimantan karena diduga kebakaran tersebut merupakan kesengajaan. ‘’Kebakaran terjadi setiap tahun. Saya menduga ada oknum-oknum yang sengaja membakar hutan untuk mempermudah perluasan lahan perkebunan,” kata Saleh Partaonan Daulay. Politisi PAN itu mengatakan kalau memang tujuan pembakaran hutan itu untuk memperluas lahan, seharusnya mudah diketahui siapa pelakunya. ‘’“Setelah api padam, mereka yang mau membuka atau memperluas lahan perkebunan akan datang ke bekas kebakaran itu. Aparat kepolisian tentu dengan mudah untuk menyelidiki keterlibatan mereka,” tuturnya. (ant)
Menunggu Jawaban Setya Novanto JAKARTA - Anggota Komisi II DPR Yanuar Prihatin meminta, seluruh pembicaraan antara Ketua DPR Setya Novanto dan calon Presiden Amerika Serikat dari Partai Republik Donald Trump dibuka secara transparan kepada masyarakat. ‘’Seluruh pembicaran bersama Trump harus diekspos publik karena sekarang ini tidak ‘clear’ (jelas),” katanya di Jakarta, kemarin. Politisi PKB itu mengemukakan, baik Setya maupun Wakil Ketua DPR Fadli Zon mesti menyampaikan apa agenda pembicaraan, capaian, serta targetnya.
Yanuar menyatakan keheranannya mengenai kehadiran sosok ketua dan wakil ketua DPR yang mewakili rakyat Indonesia untuk hadir dalam acara semacam itu. ‘’Apa mereka tidak mengerti berkaitan dengan Donald Trump itu siapa dan Partai Republik. Serta kebijakan terhadap Timteng itu apa, kebijakan dengan Indonesia dan AS. Terutama sejumlah perusahaan Amerika di Indonesia dan apa yang diperjuangkan. Jangan memanfaatkan kepentingan kelompok,” ujarnya. Ia berpendapat sekiranya pertemuan Ketua DPR dan Donald Trump
memiliki efek negatif kepada Indonesia, maka Setya Novanto harus bertanggung jawab serta seluruh anggota DPR harus berperan proaktif menyikapi pertemuan tersebut. Selain petisi, ujar dia, Dewan Kehormatan agar menindak secara proaktif. ‘’Selanjutnya meminta Setya Novanto mundur sebagai Ketua DPR jika terbukti bahwa memberikan efek negatif dan kepentingan politik,” ujarnya. Yanuar mengingatkan bahwa kedatangan rombongan Setya Novanto dan Fadli Zon serta pimpinan lainnya sejatinya sebagai perwakilan
resmi di Indonesia pada sidang InterParliamentary Union (IPU). Sidang IPU bertajuk “The Fourth World Conference of Speakers of Parliament” itu diadakan 31 Agustus sampai 2 September 2015. ‘’Setya Novanto cs pergi atas fasilitas negara dan tentu saja itu hubungan resmi karena dia pimpinan DPR melakukan kunjungan resmi mendatangi momen politik,” terangnya. Yanuar mengemukakan peristiwa pertemuan tersebut akan terjadi efek negatif kepada publik AS dan tidak menguntungkan Indonesia di kemudian hari. (ant)
Tindak Pidana Perpajakan Meningkat
Negara Dirugikan Triliunan Rupiah JAKARTA - Dugaan tindak pidana korupsi dan pidana perpajakan meningkat dalam kurun waktu semester kedua tahun 2015. Berdasarkan jumlah Hasil Analisis (HA) yang dilakukan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) selama periode Juli 2015,dan diberikan kepada aparat penegak hukum seperti pihak kepolisian, kejaksaan dan KPK,dugaan tindak pidana korupsi dan perpajakan menjadi tindak pidana yang paling dominan,yaitu masing-masing sebanyak 8 HA (44,4 persen), dari total 18 HA, dengan 13 HA diantaranya merupakan HA inquiry (permintaan dari penyidik), dan selebihnya sebanyak 5
HA merupakan HA Proaktif (inisiatif dari PPATK). Menurut Wakil Kepala PPATK Agus Santoso terungkapnya peningkatan nilai dugaan tindak pidana perpajakan, ditengarai berkat adanya kerjasama yang dilakukan antara PPATK dengan pihak Dirjen Pajak Kementerian Keuangan. ‘’Sejak tahun lalu,pertengahan tahun lalu, kita bangun satgas tindak penghindaran pajak. Untuk melihat badan hukum dan wajib pajak yang lakukan penghindaran pajak, karena tugas PPATK menjaga APBN, khususnya penerimaan APBN,’’ kata Agus dikonfirmasi di Jakarta, kemarin.
Dari berbagai Laporan Hasil Analisis (LHA) tindak pidana perpajakan yang sudah diserahkan ke Dirjen Pajak, pada akhir tahun lalu, pihaknya menemukan banyak penghindaran
yang dilakukan wajib pajak perusahaan yang sahamnya banyak dikuasai oleh keluarga itu sendiri. ‘’Jadi orang yang lakukan penghindaran macammacam kan,’’ katanya. (wnd)
Suluh Indonesia/ant
SALAT ISTISQA - Kaum muslim melaksanakan salat istisqa guna meminta diturunkannya hujan di lapangan Masjid Da'wah, Pekanbaru, kemarin. Warga berharap hujan segera turun di Pekanbaru agar kabut asap kebakaran hutan dan lahan yang tengah melanda kota Pekanbaru tidak semakin meluas.