Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Selasa, 7 Juli 2015
No. 128 tahun IX
Pengemban Pengamal Pancasila
Di Bandara Soetta
Gerai Dimonopoli JAKARTA - DPR menemukan beberapa kejanggalan soal penguasaan terhadap sejumlah gerai di Bandara Soekarno Hatta yang dicurigai dikuasai satu orang. Terjadinya kebakaran di bandara itu, maka perlu ada audit keamanan penerbangan. Pemerintah harus perhatikan kelancaran angkutan Lebaan. ‘’Ini soal keamanan penerbangan. Harus diaudit dengan standar internasional. Angkasa Pura II pun punya wewenang penertiban, hal tidak menunjang keamanan penerbangan, termasuk persoalan berbagai gerai,” kata Ketua Komisi V DPR Fary Djemi Francis di DPR di Jakarta, kemarin. Hal itu diungkapkan setelah Komisi V DPR melakukan peninjauan ke lokasi kebakaran di Terminal 2E Bandara Soekarno Hatta. Pihaknya mendesak Angkasa Pura II selaku otoritas bandara untuk mengaudit ka-
wasan komersial secara menyeluruh di bandara. Djemy mengatakan, penguasaan tunggal terhadap sejumlah ?gerai yang ada di bandara tersebut dinilainya sebagai pelanggaran. Karena, hal itu menunjukkan upaya dominasi dan pengambilalihan bisnis oleh pihak dan orang tertentu. ‘’Jangan ada perusahaan di atas perusahaan. Jangan sampai ada raja di atas raja. Jangan satu orang menguasai lebih sepuluh gerai. Di sini hanya orang tertentu saja bisa mengelola gerai,” ungkapnya. Ia meminta pihak pengelola bandara memiliki kesiapan untuk mengantisipasi potensi kebakaran. Setidaknya, tersedia tabung pemadam kebakaran pada setiap gerai yang ada di bandara. ? Keamanan itu yang penting, jangan sampai menguasai gerai tanpa menjaga keamanan. (har)
Bupati dan Istri Ditahan Jakarta - KPK langsung menahan Bupati Empat Lawang Budi Antoni Aljufri dan istrinya Suzanna Budi Antoni sesuai menjalani pemeriksaan perdana terkait perkara kasus dugaan korupsi dalam bentuk penyuapan terhadap mantan Ketua MK Akil Mochtar. ‘’BAA(Budi Antoni Aljufri) di tahan di Rutan KPK Cabang Pomdam Jaya Guntut, sementara istrinya di Rutan KPK,’’ kata Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha di Jakarta, kemarin. Menanggapi penahananya, keduanya kompak diam seribu bahasa. Tak puas dengan tingkah laku Budi dan istrinya, belasan awak media terus mencecarnya, namun puluhan pendukung Budi yang berasal dari Kabupaten Empat Lawang, menghalang-halangi belasan
awak media yang berusaha mewawancara, memotret dan mengambil gambar. Bahkan mereka sempat memukul aparat kepolisian dan awak media yang meliput. Tak pelak, atas tindakan pemukulan tersebut, belasan awak media pun langsung membalasnya, hingga perkelahian antara puluhan pendukung dan awak media tak terelakan. Selang beberapa menit kemudian, perkelahian pun berhasil diredakan. Namun naas, terdapat salah stau lensa kamera salah seorang fotografer rusak akibat perkelahian tersebut. Sementgara itu, kuasa hukum Budi dan Suzanna Sirra Prayuna mengatakan, keduanya memang sudah siap menerima konsekuensi hukum atas tududhan yang disematkanya. (wnd)
Suluh Indonesia/ade
BARNABAS SUEBU - Mantan Gubernur Papua Barnabas Suebu saat sidang perdana dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin.
Akan Dibekali Senjata
Penyidik KPK Diteror
Suluh Indonesia/ant
DITAHAN KPK - Tersangka korupsi Bupati Empat Lawang Budi Antoni Aljufri (kiri) dan istrinya Suzanna meninggalkan Gedung KPK usai diperiksa di Jakarta, kemarin. KPK resmi menahan Bupati Empat Lawang dan istrinya karena diduga menyuap mantan Ketua MK Akil Mochtar terkait sengketa pilkada.
Tangkap Pelaku Teror JAKARTA - Kapolri Jenderal Pol. Badrodin Haiti memerintahkan jajarannya untuk mencari pelaku yang mengancam bom kepada penyidik KPK. ‘’Sudah saya perintahkan, penyidik Polri juga sudah datang untuk olah TKP,” kata Badrodin di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, kemarin. Apip mengaku sudah tiga kali mendapat teror termasuk mobilnya disiram air keras. ‘’Saya sudah perin-
tahkan Kapolda Metro, Kadensus, untuk mencari tahu siapa pelakunya,” katanya. Sementara itu, anggota Polda Metro Jaya membantu Polres Kota Bekasi guna mengungkap dugaan aksi teror yang dilakukan orang tidak dikenal terhadap penyidik KPK Kompol. Apip Julian. ‘’Kita membentuk tim untuk membantu penyelidikan kasus itu,” kata Dirserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol. Krishna Murti.
JAKARTA - KPK tak membiarkan begitu saja penyidiknya terus diteror oleh oknum tak dikenal, pasca kejadian teror benda yang diduga bom di rumah salah satu penyidik KPK atas nama Apip Julian Miftah. Untuk mengantisipasi terjadinya rencana aksi teror kembali, KPK memberikan perlindungan terhadap Apip disebuah tempat yang aman. Selain itu, KPK juga akan kembali mempersenjatai penyidiknya dengan senjata, meskipun sebelumnya sempat dipermasalahkan pihak kepolisian karena surat izinya dinilai kadaluarsa. ‘’Waktu itu kan ada ijin pemakaian kadaluarasa. Kalau sudah selesai (pengurusan surat izin) nanti kita
akan bekali (penyidik senjata),” kata Plt Wakil Ketua KPK Johan Budi SP dalam konferensi pers di Jakarta, kemarin. Para penyidik, menurut Johan, dimanapun bekerja pasti akan dibekali senjata untuk menunjang kinerjanya. Namun karena pada saat ini, izin mengenai penggunaan senjata pernah dipermasalahkan oleh Polri karena dinilai kadaluarsa, KPK akan segera mengurusnya kembali. Nantinya, kalau urusan perpanjangan penggunaan senjata selesai dilakukan, pimpinan KPK akan segera memberikan izin penggunaaan senjata kepada penyidiknya. Saat ini, KPK sendiri menurut Johan,punya sekitar 100 pucuk senjata jenis pistol. Namun, ketika ditanya lebih lan-
jut apakah izin penggunanaanya sudah selesai diurus, mantan Deputi Pencegahan KPK tersebut belum mengetahui, apakah semua senjata yang akan diberikan ke penyidik sudah dilakukan pengurusan perpanjangan pemakaian ke pihak korps bhayangkara. ‘’Kasih waktu saya (untuk tanyakan perizinan-red),” tukas mantan jubir KPK tersebut. Penanganan Perkara Sementara itu, teror yang dialami Afief dinilai dilakukan secara sistematis dan berulangulang. KPK enggan menyimpulkan dan mengaitkan teror yang dialami penyidiknya berkaitan dengan kasus yang tengah ditanganinya. Pasalnya, KPK masih menunggu hasil investigasi penanganan perka-
ra yang dilakukan pihak kepolsiian.‘’Jangan kaitkan (teror ke penyidik) dengan penanganan perkara yang ada,” pinta Johan. Padahal berdasarkan informasi yang dihimpun,Afief sendiri disebut-sebut tengah menangani perkara kasus dugaan korupsi besar. Selain itu, penyidik KPK yang berasal dari institusi kepolisian tersebut juga pernah menangani perkara besar lainya seperti kasus kasus percobaan penyuapan yang dilakukan bos PT Masaro Radiokom Anggodo Widjojo terhadap pimpinan KPK Bibit-Chandra. Kasus lain yaitu dugaan korupsi istri yang dilakukan istri mantan Wakapolri Adang Darajatun, Nunun Nurbaeti. (wnd)
Krishna mengatakan tim Polda Metro Jaya telah bergerak untuk berkoordinasi dengan pihak Polres Kota Bekasi. Penyidik Polres Kota Bekasi telah meminta sejumlah saksi terkait aksi teror itu termasuk korban Kompol Apip. Polisi menduga aksi teror dengan cara menyimpan barang mencurigakan itu terkait dengan tugas Apip sebagai penyidik. (ant)
Jokowi Beri Sinyal
Segera Reshuffle Kabinet Kerja JAKARTA - Presiden Joko Widodo telah memberikan sinyal kuat untuk merombak (reshuffle) Kabinet Kerja yang dipimpinnya. Namun, belum jelas kapan dan siapa menteri
yang akan diganti. Kepastian tentang sinyal kuat reshuffle yang akan dilakukan Presiden Jokowi disampaikan anggota Tim Komunikasi Presiden, Teten Masdu-
ki. ‘’Sinyalnya kan Presiden Jokowi sudah cukup jelas. Sinyalnya Presiden perlu melakukan reshuffle dan reshuffle ini dikaitkan dengan upaya untuk memperbaiki kinerja pemerintahan Jokowi-Kalla,” kata Teten di Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin. Teten menegaskan kepastian reshuffle kabinet adalah soal waktu dan identitas menteri yang akan diganti dan calon penggantinya. Saat ini, Presiden belum membahas isu ini secara khusus. “Presiden hanya berkali-kali dalam berbagai kesempatan saat ketemu ekonom juga kan sudah menyebut. Cuma kapan dan nama-namanya siapa itu Presiden belum secara khusus,” imbuh Teten. Sebelumnya mantan Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah Syafii Maarif juga telah mengungkapkan adanya sinyal kuat reshiffle kabinet yang akan dilakukan Presiden Jokowi usai memenuhi undangan diskusi dengan Presiden Jokowi. Pernyataan serupa juga disampaikan sebelas ekonom yang juga diundang Presiden Jokowi membahas kondisi perekonomian saat ini termasuk wacana reshuffle kabinet. (son)
Suluh Indonesia/ant
SILATURAHMI BERSAMA WARTAWAN - Presiden Joko Widodo didampingi Menkominfo Rudiantara (kanan) memberikan tanda tangan pada HP milik wartawan saat acara silaturahmi dan berbuka puasa bersama di Istana Negara, Jakarta, kemarin. Dalam acara tersebut Presiden juga memberikan kesempatan kepada wartawan untuk berdialog dan memberikan usulan mengenai kebijakan peliputan.
Menko Polhukam Yakin
Tak Ada Penundaan Pilkada JAKARTA - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edi Purdijatno menyatakan yakin tidak akan ada penundaan pemilihan kepala daerah serentak pada Desember 2015. ‘’Semangatnya begitu (tidak ada penundaan). Sampai saat ini belum ada penundaan. Mudah-mudahan bisa terlaksana semua,” katanyadi Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, kemarin.
Terkait masih kurangnya dana pengamanan, Tedjo juga yakin hal itu tidak akan menjadi persoalan utama. Menurut dia, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sudah menjelaskan hal itu kepada Kementerian Keuangan. ‘’Mendagri sudah jelaskan pada Kemenkeu, nanti baru dijelaskan,” katanya. Pada rapat gabungan pemerintah, penyelenggara pemilu, dan DPR, akhir Juni lalu, Kemendagri mengklaim
dana pengamanan pilkada yang sudah disetujui oleh pemda sebesar Rp645 miliar dari kebutuhan sekitar Rp1,1 triliun. Data tersebut berbeda dengan apa yang diungkapkan Polri. Korps Bhayangkara sebelumnya melansir, pemda baru menyetujui dana pengamanan sekitar Rp363 miliar dari anggaran yang dibutuhkan Rp1,075 triliun. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Mendagri meminta Presiden Joko Widodo untuk
segera menggelar rapat terbatas (ratas) terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2015 serentak. Ratas tersebut untuk menindaklanjuti rapat gabungan yang mengungkapkan persoalan anggaran pengamanan pilkada. Memang dari rencana pelaksanaan pilkada di sembilan provinsi dan 260 kabupaten dan kota, Mabes Polri menyiapkan sekitar 3.000 personel. (son)