Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Kamis, 7 Mei 2015
No. 87 tahun IX
Pengemban Pengamal Pancasila
SKK Migas Digeledah JAKARTA - Penyidik Bareskrim Polri membawa tiga kotak besar hasil penggeledahan di Kantor Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dini hari, kemarin. ‘’Ada lima lembar berita acara penyitaannya. Yang disita berupa dokumen terkait perjanjian kerja, addendum, nota, aliran uang dan pembayaran. Total ada tiga ‘boks’ besar,” kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Victor E. Simanjuntak di Jakarta, kemarin. Menurut dia, penggeledahan di SKK Migas dilakukan di lima divisi yakni divisi komersial, hukum, keuangan, teknologi informasi (IT) dan umum. Bareskrim Polri menggeledah kantor SKK Migas dan PT Trans Pacific Petro-
chemical Indotama (TPPI). Penggeledahan tersebut untuk mencari dokumen perjanjian kerja terkait penjualan kondensat bagian negara kepada TPPI pada kurun waktu 2009-2010. Victor menjelaskan, TPPI telah menjual kondensat milik SKK Migas, namun uang hasil penjualan tidak disetorkan ke negara. ‘’Sudah uangnya tidak diberikan (ke negara), kontraknya juga tidak diputus, malah dilanjut terus, akhirnya negara merugi terus hingga 156 juta dolar AS,” ungkapnya. Victor menambahkan, penggeledahan ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari penyidikan yang telah dilakukan, yakni pemeriksaan terhadap beberapa orang saksi dan petunjuk serta bukti lainnya termasuk hasil pemeriksaan BPK. (wnd)
Suluh Indonesia/ant
DATANGI KPK - Dewan Pertimbangan Presiden Hasyim Muzadi berjalan menuju gedung KPK Jakarta, kemarin. Kedatangan Hasyim Muzadi tersebut untuk membahas sinergitas antara KPK dan Polri.
Wapres Klaim
Pertumbuhan Capai 5 Persen
Suluh Indonesia/ade
MAFIA PAJAK - Sejumlah demonstran yang tergabung dalam Forum Anti Mafia Pajak Indonesia berunjuk rasa meminta KPK melakukan pemberantasan semua mafia pajak di Indonesia saat menggelar aksi di depan gedung KPK Jakarta, kemarin. Mereka mendesak KPK untuk segera menuntaskan dan mengusut keterlibatan oknum-oknum dalam kasus penggelapan pajak Bank BCA.
JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan target pertumbuhan ekonomi di Indonesia harus melebihi lima persen pada kuartal kedua, yakni April hingga Juni 2015. ‘’Ya tentu harus di atas lima persen. Dengan Menteri Keuangan kita terus membahas perekonomian sekarang dan langkahlangkah ke depan,” kata Kalla di Kantor Wakil Presiden di Jakarta, kemarin. Untuk mencapai target tersebut, kata Wapres, Pemerintah akan mempercepat anggaran pembangunan. ‘’Untuk itu kita harus mempercepat dan memperlancar anggaran pembangunan. Oleh karena itu kita cek berapa anggaran pembangunan sekarang,” jelasnya. Presiden Joko Widodo menggelar rapat soal perkembangan ekonomi dengan mengundang Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo di Kantor Presiden Jakarta.
Agus mengatakan untuk mengendalikan tingkat inflasi di Indonesia, Pemerintah segera mengumpulkan para kepala daerah dalam rapat koordinasi nasional pada akhir Mei ini. ‘’Dan rakornas ini akan dipimpin oleh Presiden. Kenapa melakukan rakornas ini? Karena memang koordinasi ini yang ditunggu. Koordinasi kementerian-kementerian dengan pemerintah daerah untuk sama-sama kita bisa berupaya mengendalikan inflasi,” kata Agus. Menurut dia, inflasi memang harus dikendalikan karena membuat penghasilan rakyat digerogoti sehingga kenaikan harga barang dan jasa semakin memberatkan akibat nilai mata uang turun. Inflasi juga menyebabkan Indonesia kalah dalam hal daya saing dibandingkan dengan negara-negara anggota ASEAN Lima yang nilai
inflasinya sudah di bawah lima persen dalam 10 tahun terakhir. ‘’Indonesia pada 2013 tahun 2014 inflasinya 8,3 persen. Jadi kita melihat bahwa sekarang ini ada kesempatan bagi Indonesia untuk mencapai inflasi sesuai dengan target kita yaitu empat persen plus minus satu persen,” katanya. Koordinasi sangat diperlukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk mendukung penyehatan kebijakan subsidi khususnya subsidi BBM di mana subsidi untuk premium dicabut dan untuk diesel tetap diberikan subsidi. ‘’Jadi itu langkah yang baik untuk kita bisa memiliki tingkat inflasi yang rendah dan stabil ke depan dan dengan ada rakornas ini kami yakin akan ada dialog di mana Presiden bisa memberikan arahan,” jelasnya. (son/har)
Reshuffle Tanpa Desakan Politik WACANA perombakan kabinet gaungnya makin terdengar keras pada semester pertama pemerintahan jokowiJusuf Kalla. Apa alasan reshuffle ? Apabila benar dilakukan reshuffle kabinet, Presiden Jokowi diingatkan tidak serta merta mengganti kabinetnya atas dasar desakan politik, tetapi lebih pada evaluasi kinerja menteri bersangkutan. ‘’Reshuffle kabinet harus dipisahkan antara berbasis kinerja dan desakan politik. Tidak boleh mengganti menteri karena desakan eksternal. Itu harus dipisahkan dan semuanya kembali kepada leadership seorang pres-
iden,” kata Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Publik (PSHK), Ronald Rofiandri di Jakarta, kemarin. Selain tim ekonomi yang santer disebut, Ronald mengakui bidang hukum juga mendapat sorotan untuk dievaluasi seperti Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly yang dituding banyak membuat keputusan kontroversial seperti penerbitan Surat keputusan untuk
Partai Golkar dan PPP. Menurut Ronald, sebenarnya di luar konteks konflik Partai Golkar dan PPP, kinerja Menkum HAM Yasonna Laoly lebih baik, meski banyak isu-isu persoalan hukum yang bermuara ke Kementerian Hukum dan HAM. Begitu juga dengan kinerja legislasi pemerintah, yang menurut catatannya ada sekitar 20-an RUU yang menjadi prioritas tahun 2015. Secara garis besar, Ronald menilai, kinerja Menkum HAM sudah memenuhi Nawacita yang dicanangkan Presiden Jokowi. ‘’Jadi itu prestasi Menkumham yang berbasis kinerja, dan bukan karena de-
sakan politik,” katanya. Pengamat politik Lely Arriane mengakui ada desakan perombakan kabinet yang didasari muatan politis seperti yang disuarakan sejumlah politisi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP). Di saat kepentingannya terganggu dan tidak sejalan, KMP menganggapnya sebagai lawan yang perlu disingkirkan. ‘’Jadi penilaian terhadap Laoly yang dipenuhi subjektivitas politik itu tidak fair,” katanya. Di tempat terpisah, Menkum HAM Yasonna Laoly mengklaim selama ini dirinya banyak melakukan perubahan. (har)
Fuad Amin Diadili JAKARTA - Pengadilan Tipikor menggelar sidang perdana kasus dugaan korupsi dan pencucian yang menjerat mantan Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan, Fuad Amin. Berdasarkan dokumen yang diperoleh, Fuad Amin didakwa melakukan korupsi dalam bentuk penyuapan senilai Rp 18,50 miliar dan melakukan pencucian uang ratusan miliar rupiah dalam berbagai tahap dan bentuk. Dalam dokumen, Pria kelahiran Madura, 66 tahun tersebut didakwa JPU KPK dengan tiga dakwaan dalam bentuk subsidairitas. Dalam dakwaan pertama, Fuad Amin selaku Bupati Bangkalan hingga menjadi Ketua DPRD,selaku penyelenggara negara menerima uang secara bertahap yang seluruhnya berjumlah Rp 18,50 miliar dari Direktur Human Resourch Development Antonius PT Media Karya Sentosa, bersama-sama dengan Sardjono (Presdir PT MKS), Sunaryo Suhadi (Managing Director PT MKS), Achmad Harijanto (Direktur Teknik PT MKS) dan pribadi Wardojo, karena telah mengarahkan tercapainya perjanjian konsorsium dan perjanjian kerjasama antara PT MKS dan PD Sumber Daya, serta memberikan dukungan untuk PT MKS kepada Kodeco Energy. Co.Ltd,terkait permintaan penyaluran gas alam ke Gili Timur. Penyuapan tersebut terjadi saat Direksi PT MKS mengajukan permohonan untuk mendapat alokasi gas bumi di Blok Poleng Bangkalan kepada Kodeco. (wnd)
Pimpinan DPR Dukung
Perombakan Kabinet
Suluh Indonesia/ant
BAP DIKEMBALIKAN - Aspidum Kejati Sulsel, Muhammad Yusuf memberi keterangan terkait berkas perkara pemalsuan dokumen Ketua Non Aktif KPK Abraham Samad di Kejati Sulsel di Makassar, kemarin. BAP Abraham Samad dikembalikan Kejati Sulsel ke pihak Polda Sulselbar karena berkas tidak lengkap.
JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mendukung apabila Presiden Jokowi melakukan evaluasi dan perombakan (reshuffle) Kabinet Kerja. ‘’Evaluasi tentunya harus dilakukan jika presiden menilai kinerja para menterinya tidak bisa berjalan sesuai yang diharapkan dan supaya pemerintahan bisa berjalan lebih efektif dan bermanfaat untuk terjadinya upaya perbaikan,” katanya di Jakarta, kemarin. Dia mengatakan, pengangkatan dan pemberhentian menteri merupakan hak prerogatif presiden. “Penilaian objektif bahwa menteri adalah pejabat yang diangkat dan diberhentikan berdasar pada hak prerogatif presiden,” katanya.
Di samping hak, presiden juga memiliki kewajiban untuk mengevaluasi kinerja para menterinya. “DPR mendukung pemerintah untuk melakukan itu agar pemerintah berjalan lebih baik termasuk jika harus me-’reshuffle’ kabinet,” katanya. Dari pengalaman dirinya maupun anggota-anggota DPR saat ini sebagai mitra pemerintah, banyak menteri karena baru di pemerintahan dan tidak berpengalaman tidak bisa cepat melakukan penyesuaian. Ketidakcepatan penyesuaian itu mungkin disebabkan oleh keterbatasan kemampuannya untuk menyesuaikan diri. ‘’Terhadap para menteri yang seperti ini ‘reshuffle’ pantas dilakukan,” katanya. (har)