Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Pengemban Pengamal Pancasila
Senin, 6 April 2015
No. 65 tahun IX
Lakalantas, Empat Tewas BIREUEN - Kecelakaan lalulintas (laka lantas) di Jalan Medan–Banda Aceh, Kecamatan Plimbang, Kabupaten Bireuen, Aceh memakan 4 orang korban jiwa. Selain meninggal, puluhan orang lainnya dilaporkan luka berat dan ringan. Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 12.00 WIB, kemarin tepatnya di Jalan MedanBanda Aceh Kawasan Simpang Seunubok Seumawe, Kecamatan Plimbang, Kabupaten Bireuen. Kasat Lantas Polres Bireuen AKP Thomas Nurwanto menjelaskan, laka lantas tersebut merupakan tabrakan beruntun antara minibus cendrawasih dengan mobil tronton dan dump truck. Di mana mobil tronton bergerak dengan kecepatan tinggi dari arah Banda Aceh menuju Medan dan dibelakangnya diikuti dump
truck. Tiba-tiba dari arah berlawanan ada mobil minibus Cenderawasih, saat di simpang Seunubok Seumawe ketiga sopir hilang pandangan karena kabut asap pembakaran dan terjadi tabrakan antara tronton dan minibus Cendrawasih. ‘’Untuk sementara ada 4 orang penumpang cendrawasih meninggal dan belasan penumpang lainnya mengalami luka berat dan ringan. Saat ini sebagian besar korban berada di RS Fauziah Bireuen” kata AKP Thomas Nurwanto saat di hubunggi detikcom. Menurutnya, ketiga sopir mobil tersebut hanya mengalami luka ringan, sedangkan korban paling banyak berada dari mobil minibus Cendrawasih. Saat ini ada 8 penumpang mengalami luka berat dan 7 orang hanya ringan. (ant)
Menkum HAM Sebut
Golkar Agung Sah JAKARTA - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menegaskan SK Kepengurusan DPP Golkar Agung Laksono masih sah, namun tak berlaku sementara karena ada putusan sela Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Yasonna karena putusan sela itu juga tak bisa mengeluarkan keputusan baru. Meski begitu, Yasonna meyakini bahwa keputusannya menerbitkan SK DPP
Golkar hasil Munas Ancol telah sesuai aturan. Karenanya dia menyatakan akan bertarung di pengadilan, lantaran yakin dengan keputusan yang telah diambil. ‘’Saya akan bertarung di pengadilan,” ucap Yasonna Laoly saat ditanya upaya selanjutnya pasca putusan sela, disampaikan usai diskusi tentang tata negara di kantor DPP Taruna Merah Putih di Jakarta, kemarin. Yasonna menegaskan, putu-
san sela tidak membatalkan SK pengesahan Agung Laksono, melainkan hanya menunda dan mengakibatkan Agung Laksono Cs tak bisa mengeluarkan kebijakan atau keputusan atas nama Partai Golkar. ‘’SK menteri itu berlaku sah sampai sekarang masih sah. Hanya kan ditunda pemberlakuannya, tetapi tidak dibatalkan karena masih dalam pemeriksaan pokok perkara,” ujar mantan anggota DPR itu.
Keyakinan Yasonna itu atas SK yang dikeluarkannya karena berangkat dari putusan Mahkamah Partai Golkar (MPG). Keputusan, MPG menurut UU parpol final dan mengikat, meski kubu Aburizal mempermasalahkan ada beda tafsir yang dianut. ‘’Sebenarnya kalau dari segi organisasi kan menurut saya mahkamah partai membuat suatu keputusan yang rekonsiliatif. Memang diakui keputusan Agung
dengan kewajiban mengakomododasi keputusn dari Munas Bali dan memang walau semua tidak diakomodasi. Kenapa saya katakan rekonsiliatif, karena kepengurusan (Agung Laksono) sampai 2016 untuk menyampaikan PG melalui Munas 2016,” ujarnya. Untuk diketahui, PTUN menetapkan putusan penundaan pemberlakuan atas SK Menkum HAM bagi kepengurusan Agung Laksono. (kmb)
Gembong Teroris
Tewas Ditembak PALU - Gembong teroris Sulteng, Sabar Subagyo alias Daeng Koro, diduga tewas saat terjadi baku tembak antara kelompok teroris dengan aparat kepolisian di Kabupaten Parigi Moutong, kemarin. Kepala Bidang Humas Polda Sulteng AKBP Hari Suprapto di Palu, Sabtu, mengatakan saat ini tim sedang menuju ke alamat asal Daeng Koro di Kabupaten Morowali. Tim Mabes Polri nantinya akan mengambil sampel darah keluarga Daeng Koro untuk dicocokkan dengan contoh darah jenazah korban yang saat ini disemayamkan di RS Bhayangkara Polda Sulawesi Tengah, sehingga dapat dipastikan bahwa jenazah korban adalah Daeng Koro. Daeng Koro dipercaya sebagai orang nomor dua
setelah Santoso di dalam kelompok teroris yang beranggotakan 20 orang itu. Daeng Koro dan sejumlah rekannya telah ditetapkan oleh polisi ke dalam DPO karena terkait serangkaian kasus kekerasan di Sulawesi Tengah. Foto Daeng Koro beredar di sejumlah media sosial. Dalam foto tersebut terlihat Daeng Koro tergeletak akibat terkena tembakan. Selain itu, beredar pula foto Daeng Koro semasa hidup bersanding dengan fotonya yang sudah meninggal. Saat ini, ratusan polisi masih mengejar kawanan kelompok sipil bersenjata yang diperkirakan bersembunyi di hutan di sekitar pegunungan Sakinah Jaya, Parigi Moutong. Polisi mengamankan senjata api organik jenis M16 dan senjata rakitan. (ant)
Suluh Indonesia/ant
TERORISME POSO - Wakil Kepala Polri Komjen Badrodin Haiti (kanan) memerhatikan sejumlah barang bukti yang berhasil diamankan dari terduga teroris yag ditembak mati di Mapolda Sulteng di Palu, Sulteng, kemarin. Kepolisian kembali menembak mati seorang terduga teroris yang diduga kelompok Santoso Cs di Jalur Kebun Kopi, Kabupaten Parigi Moutong pada Sabtu (4/4) sore sehingga menjadi dua orang.
DP Mobil Pejabat, Jokowi Salahkan Menkeu
Suluh Indonesia/ant
ERUPSI SINABUNG - Warga menggunakan sepeda motor melintasi jalan yang tetutup debu vulkanik erupsi Gunung Sinabung, di Desa Tiga Pancur, Karo, Sumut, kemarin. Erupsi Gunung Sinabung menyebabkan sejumlah desa di kawasan kaki gunung tertutup debu vulkanik.
JAKARTA - Presiden Joko Widodo mengaku tidak mencermati satu per satu usulan peraturan yang harus ditandatanganinya, termasuk soal lolosnya anggaran kenaikan uang muka pembelian mobil untuk pejabat negara. Menurut dia, Kementerian Keuangan seharusnya bisa menyeleksi soal baik dan buruknya sebuah kebijakan. ‘’Tidak semua hal itu saya ketahui 100 persen. Artinya, halhal seperti itu harusnya di kementerian. Kementerian menscreening apakah itu akan berakibat baik atau tidak baik untuk negara ini,” ujar Jokowi saat tiba di Bandara Soetta Jakarta, kemarin. Jokowi menceritakan, setiap harinya dia harus menandatan-
gani dokumen yang begitu banyak. Sehingga, sebagai orang nomor satu negeri ini, Jokowi mengakui dirinya tidak selalu memeriksa semua doku-
men itu. ‘’Apakah saya harus cek satu-satu? Berarti enggak usah ada administrator lain dong kalo presiden masih ngecekin satu-satu,” kata dia.
Jokowi membantah bahwa dirinya kecolongan dalam kebijakan yang mengundang kontroversi kali ini. Dia hanya menjelaskan bahwa setiap kebijakan yang melibatkan uang negara yang besar seharusnya dibahas dalam rapat terbatas atau rapat kabinet. ‘’Tidak lantas disorong-sorong seperti ini,” ucap dia. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2015 tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka Bagi Pejabat Negara untuk Pembelian Kendaraan Perorangan, Presiden Jokowi menaikkan uang muka pembelian kendaraan menjadi Rp 210,890 juta. Jumlah ini naik dibandingkan tahun 2010 yang mengalokasikan tunjangan uang muka sebesar Rp 116.650.000. (har)