Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Jumat, 5 Juni 2015
No. 106 tahun IX
Pengemban Pengamal Pancasila
118 TKI Terancam Dieksekusi AMUNTAI - Wakil Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kemenlu MH Surya mengatakan, hingga Mei 2015 masih terdapat 118 tenaga kerja Indonesia di luar negeri yang terancam hukuman mati. ‘’Banyak yang terancam hukuman mati karena kasus narkoba, jumlahnya sekitar 50 persen dari total kasus yang ada, sedangkan yang disebabkan kasus pembunuhan 20 persen,” kata Surya di Amuntai, Kalsel, kemarin. Surya mengatakan, Kemenlu melalui Konsulat Jenderal RI (KJRI) pada Januari -Mei 2015 berhasil membebaskan sekitar 34 TKI dari ancaman hukuman mati di beberapa negara. ‘’Terakhr kasus dua orang TKI yang dihukum mati memang tidak bisa terselamatkan,”
imbuhnya. Setiap tahun, terang Surya, rata-rata Kemenlu bisa membebaskan sekitar 40 50 TKI dari hukuman mati. Namun, dari pengalaman sebelumnya, jumlah ini akan terus bertambah, sehingga pemerintah perlu mengupayakan solusi agar TKI tidak terlibat kasus hukum. Surya mengatakan, dari 118 TKI yang terancam hukuman mati, sebagian besar berada di Malaysia karena kasus narkoba sedang di Tiongkok sebanyak 16 TKI. Pihak Kemenlu, kata dia, terus berupaya melakukan kampanye penyadaran hukum ke kantong-kantong TKI di luar negeri agar lebih patuh terhadap hukum di negara mereka bekerja. ‘’Banyak TKI terancam hukuman mati karena terlibat dalam peredaran narkoba,’’ katanya. (ant)
Anggaran Pilkada Membengkak
Calon Biayai Sendiri JAKARTA - Dana kampanye pilkada serentak yang bebannya kini ditanggung KPU telah membuat kenaikan anggaran pilkada serentak mencapai 40 persen. Dalam rapat antara Komisi II DPR dengan Mendagri Tjahjo Kumolo di ruang Komisi II DPR Jakarta, kemarin, sejumlah anggota dewan meminta dipertimbangkan kembali
agar dana kampanye pilkada diserahkan kembali kepada calon kepala daerah. ‘’Usulan Komisi II dulu dibebankan ke masing-masing calon. Kemarin tujuannya supaya tidak jor-joran. Tapi jadi membebani APBD,” kata Tjahjo. Menurut Tjahjo, pemerintah masih akan mengkaji lebih dalam persoalan ini dengan melihat hasil dari pilkada
serentak tahap pertama yang akan digelar pada 9 Desember mendatang. Menurutnya ada 269 pilkada serentak yang akan digelar hari itu dan semua persyaratannya sudah terpenuhi. ‘’Kalau kemarin kan (diserahkan) masing-masing calon, tapi kan tidak adil. Tapi ternyata malah membengkakkan anggaran daerah. Karenanya kalau DPR anggap perlu ada revisi
kembali untuk pilkada serentak tahun 2027 atau setelah pileg dan pilpres 2018 ya bisa saja (direvisi),” imbuhnya. Soal kenaikan anggaran pilkada serentak sebesar 40 persen atau dari Rp 4 triliun menjadi Rp 7 triliun itu sendiri, dinilai Tjahjo masih wajar. Sebelumnya, Ketua KPU Husni Kamil Manik juga menilai kenaikan anggaran sebesar itu
sebagai hal yang wajar. Tjahjo menjelaskan untuk penyelanggaraan pilkada serentak pada 9 Desember 2015 sudah terpenuhi semua, termasuk soal anggarannya. Oleh karena itu, ia memastikan prosesnya tinggal pelaksanaan saja. ‘’Perkembangan terakhir yaitu 269 pilkada serentak sudah terpenuhi semua,’’ kata Tjahjo. (har)
Suluh Indonesia/ant
PETINGGI KMP JENGUK SURYADHARMA - Para petinggi Koalisi Merah Putih (KMP) Amien Raiz (kiri), Prabowo Subianto (tengah), Aburizal Bakrie (kedua kanan) dan Djan Faridz (kanan) meninggalkan Rutan Guntur usai menjenguk Mantan Menteri Agama Suryadharma Ali di Jakarta, kemarin. Kedatangan petinggi KMP tersebut untuk memberikan dukungan moral terhadap Suryadharma yang ditahan atas kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji 2012-2013.
Benarkah, TNI-Polri Sudah Reformis ? PRESIDEN Joko Widodo menghargai masukan terkait upaya menjaga hasil-hasil reformasi TNI-Polri yang sudah dicapai sejak pascareformasi 1998 hingga saat ini.
Suluh Indonesia/ant
PERNIKAHAN PUTERA PRESIDEN - Sekretaris Media Center Tiara Sashita Arla menunjukkan kartu undangan pernikahan putra sulung Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka dan Selvi Ananda di Sumber, Banjarsari, Solo, kemarin.Akad nikah dan resepsi berlangsung 11 Juni mendatang.
Pengamat militer Salim Said usai memenuhi undangan makan siang di Istana Negara bersama-sama sejumlah tokoh di bidang sosial, budaya, agama mengatakan, Jokowi sangat senang dengan saran dan masukan dari para tokoh. ‘’Saya mengatakan janganlah kita yang sudah berhasil reformasi TNI kita kembali lagi ke masa lalu tanpa kita sadari,” kata Salim Said. Salim mengaku prihatin saat ini ada upaya-upaya menarik
TNI untuk melakukan tugas di luar tugas pokoknya. ‘’Saya berharap kepada bapak Presiden agar mengingatkan aparat jangan merayu-rayu tentara untuk mengerjakan kerjaan sipil, misalnya rayu-rayu untuk menjaga, mengurus stasiun, penjara, airport. Itu kan sudah ada yang bertugas,” kata Salim. Ia menambahkan, dalam perbincangan selama makan siang, juga disinggung tentang kebijakan pemerintah di Papua yang lebih mengarah pada kese-
jahteraan. ‘’Jadi kita berbicara langkah-langkah beliau di Papua yang sangat menggembirakan. Karena ternyata beliau mempunyai konsep, yang selama ini kan tidak pernah jelas apa konsep kita di Papua, Pak Jokowi punya konsep yang jelas dan sangat reasonable. Dan kita bisa berharap bahwa, karena itu reasonable, dalam waktu dekat kita semua bisa melihat hasilnya yang positif,” paparnya. Sementara itu Jaya Suprana mengatakan pada pertemuan yang berlangsung dalam suasana informal tersebut Presiden juga menjelaskan komitmennya terhadap kebijakankebijakan yang prorakyat. ‘’Makan siang ini undangan Presiden karena waktu itu saya
dalam pembicaraan pribadi dengan beliau, banyak pihakpihak yang mempertanyakan apa yang sebenarnya yang sedang terjadi di negara ini dan banyak yang mengkhawatirkan Presiden berubah haluan dari tujuan beliau membangun bangsa dan negara ini untuk kepentingan rakyat,” katanya. Menurut Salim, setelah pertemuan Paguyuban Punakawan yang tidak punya kepentingan politik, agama, ras, ekonomi, itu dapat disimpulkan bahwa kita semua bisa berbesar hati bahwa Jokowi tetap masih teguh mengabdikan dirinya memimpin bangsa negara untuk mewujudkan masyarakat adil sejahtera. Jadi rakyat tetap utama menjadi subyek pembangunan. (ant)