Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Pengemban Pengamal Pancasila
Selasa, 5 Mei 2015
No. 85 tahun IX
8 Polisi Aniaya Warga Meulaboh MEULABOH - Delapan orang oknum polisi melakukan tindak kekerasan secara bersama terhadap Jinanda Agustian (23) warga Desa Ujong Kalak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat. ‘’Kalaupun anak saya ada salah jangan dihakimi di depan umum seperti itu, apalagi oleh polisi masih menggunakan seragam dinas. Tadi sudah saya bawa ke rumah sakit dijahit kepalanya karena sobek keluar darah,” kata paman korban Fatani di Meulaboh, kemarin. Keluarga korban belum mengetahui penyebab keponakannya tersebut dianiaya di depan umum karena sekelompok pria berseragam polisi tersebut tiba-tiba langsung melakukan pemukulan tanpa adu mulut atau perdebatan. Fatani yang juga Keuchik (Kades)
Ujong Kalak ini menyatakan, saat terjadinya pemukulan tersebut tidak ada warga yang berani melerai, setelah korban jatuh dan mengeluarkan darah barulah warga datang berkerumun mengambil dan membawa korban. ‘’Saya laporkan kepada Polsek Johan Pahlawan, kita bukan meminta untuk dilajutkan proses hukum tapi kita meminta untuk diberikan keadilan dan diberikan arahan oleh pihak berwajib,” jelasnya. Sementara itu Kapolres Aceh Barat AKBP Faisal Rifai mengakui adanya insiden tersebut akan tetapi semua yang dilakukan anggotanya tidak atas perintah institusi, pemukulan terhadap seorang warga itu merupakan sebuah pelangaran. ‘’Benar itu anggota kita. Tetap anggota polisi yang salah,’’ katanya. (ant)
Suluh Indonesia/ade
DIPERIKSA - Anggota DPR Jazuli Juwaini memenuhi panggilan untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dana haji di Gedung KPK Jakarta, kemarin.
Wapres Benarkan Reshuffle Kabinet
Suluh Indonesia/ant
DAFTARKAN PRAPERADILAN - Kuasa hukum penyidik KPK Novel Baswedan, Muji Kartika Rahayu (kanan) dan M. Isnur (kiri) memperlihatkan berkas gugatan praperadilan sebelum diserahkan ke Panitera Muda Pidana Hadi Sukma di Gedung PN Jaksel, kemarin.
JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla membenarkan ada rencana perombakan susunan Kabinet Kerja, karena diperlukan peningkatkan kerja dalam pemerintahan. ‘’Ya tentu dalam waktu ke depan ini, karena banyak perlu peningkatan kinerja tentu dibutuhkan orang-orang yang sesuai dengan kemampuannya,” kata Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, kemarin. Wapres enggan merinci lebih lanjut kriteria menteri
yang akan digeser maupun dicopot jabatannya dari Kabinet Kerja. Dia juga belum memastikan waktu pelaksanaan perombakan tersebut. ‘’Belum kita bicarakan, waktunya juga belum. Tentu pada waktunya apabila dipandang perlu. Belum ada pembicaraan (lebih lanjut),” katanya. Sebelumnya, Wapres mengatakan perlu dilakukan evaluasi terhadap para menteri di Kabinet Kerja dan memandang perlu dilakukan perombakan jika kebutuhan mendesak. ‘’Ya menteri-menteri itu tentu di-
evaluasi. Reshuffle atau tidak itu tergantung pada kebutuhan dan masalah Pemerintah, bukan tergantung pada survei,” jelasnya. Sementara itu, pengamat sosiologi politik dari Universitas Negeri Gorontalo (UNG) Rudy Harold mengatakan Presiden Joko Widodo perlu melakukan “reshuffle” kabinet, untuk menata kembali kinerja pemerintahan yang dinilai tidak optimal. ‘’Melihat masa kerja kabinet enam bulan ini, hanya ada beberapa menteri saja yang
aktif dan berperan serta dalam menjalankan tugas dan program diberikan Presiden Jokowi, sementara yang lain terkesan jalan sendiri,” kata Rudy. Salah satu menteri dengan kinerja cukup bagus dan perlu dipertahankan presiden yaitu Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Putjiastuti, karena selama menjabat sudah melihat memperlihatkan perubahan-peruhan yang lebih baik dibanding kementerian lainnya,” ujarnya. (ant)
Dana Desa Akan Dikorupsi JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis menengarai dana desa berpotensi dikorupsi serta menjadi gula-gula desa pada pemilihan kepala desa dan pemilihan kepala daerah. ‘’Sesuai amanah UU Desa, pemerintah sudah memberikan dana desa secara bertahap ke desa-desa di seluruh Indonesia, masih ada kelemahan dalam aturan birokrasi maupun perencanaan pembangunan di desa,” kata Margarito Kamis pada diskusi “Dialog Pilar Negara: Realisasi Dana
Desa” di Gedung MPR/DPR/ DPD RI Jakarta, kemarin. Margarito melihat kelemahan tersebut, belum adanya pengawasan terhadap penggunaan dana desa, perencanaan pembangunan di desa masih lemah, serta pelaporan penggunaan dana desa oleh kepala desa dan perangkat desa juga masih lemah. Dia meragukan kepala desa dan perangkat desa, tidak dapat membuat laporan penggunaan dana desa, seperti laporan keuangan yang dibuat oleh kementerian dan lembaga sesuai format yang
sudah ditetapkan pemerintah. Selain itu, Margarito juga melihat dana desa berpotensi menjadi gula-gula desa, yakni dapat menjadi alat politik bagi kepala desa maupun kepala daerah yang tampil lagi pada pemilihan kepala desa dan pemilihan kepala daerah untuk memperpanjang masa jabatannya. ‘’Adanya dana desa, secara sosio kultural juga dapat merusak kearifan lokal dan nilai-nilai sosial lainnya yang ada di desa, seperti tradisi gotong-royong tanpa pamrih,’’ katanya. (ant)
Mendagri :
Pilkada Serentak Lebih Mahal JAKARTA - Mendagri Tjahjo Kumolo mengungkapkan Pilkada serentak yang akan dilaksanakan 9 Desember 2015 masih lebih mahal dibandingkan dengan pelaksanaannya tidak serentak seperti sebelumnya. ‘’Biaya Pilkada serentak ini lebih mahal dibanding tidak serentak, dengan menghabiskan anggaran sekitar hampir Rp 7 triliun untuk 269 daerah,” kata Tjahjo di sela-sela acara Rakor Pilkada 2015 di Gedung Balai Kartini, Jakarta, kemarin. Dia mengatakan, dalam
Pilkada serentak tahun ini, aspek efektivitas terpenuhi namun dari sisi efisiensi belum tercapai dikarenakan tingginya biaya. Namun perihal inefisiensi itu dapat dimengerti karena beberapa daerah yang dijadwalkan menggelar pesta rakyat tingkat daerah tersebut minim akses. ‘’KPU menganggarkan biaya cukup tinggi terutama untuk sejumlah daerah yang secara geografis tergolong sulit akses seperti papua, maluku, maluku utara yang membutuhkan anggaran lebih untuk
distribusi,” ujarnya. Ketika ditanya mengapa pemerintah memilih untuk menggelar Pilkada serentak, padahal biaya yang harus dikeluarkan lebih tinggi dibanding terpisah, Tjahjo mengatakan, tujuannya membuat siklus pemerintahan secara nasional dan daerah bisa berjalan dengan baik dan teratur. ‘’Ini untuk efektivitas. Kalau pelantikan presiden dimulai tanggal 20 Oktober maka akan sangat baik Pilkada berakhir atau pergantiannya di bulan-bulan Oktober,” kata Tjahjo. Selain itu, Mendagri juga menambahkan ada juga pertimbangan penyusunan APBD dan pelaksanaan program, lalu persiapan pertanggungjawaban bulan November hingga Desember yang dalam lima tahun belakangan ini tingkat pusat sampai daerah sama. ‘’Kalau sekarang ini kan enggak, masih terpotong-potong. Maka tahun 2027 Pilkada akan serentak secara nasional. Seharusnya nanti tambah efisien, karena Pilkada prov, kabupaten/kota bersamaan,” ujar Tjahjo. (har)
Suluh Indonesia/ant
TIM NUSANTARA SEHAT - Presiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan salah satu anggota Tim Nusantara Sehat Angkatan I saat acara pelepasan di Istana Negara, Jakarta, kemarin. Kemenkes mengirim 143 anggota Tim Nusantara Sehat gelombang pertama ke 120 puskesmas di daerah terpencil dan perbatasan guna memberikan pelayanan kepada masyarakat yang jauh dari jangkauan fasilitas kesehatan.
KIS Diabaikan
RS Swasta Terancam Ditutup KLATEN - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan rumah sakit swasta yang tidak mau menerima dan melayani masyarakat pemegang Kartu Indonesia Sehat (KIS) maka izinnya akan dicabut. Jokowi bahkan menegaskan akan “memaksa” seluruh rumah sakit (RS) swasta di Indonesia untuk menerima dan melayani KIS. ‘’Ini memang belum semua rumah sakit hanya
yang negeri, tapi belum semua rumah sakit swasta bisa terima ini. Semua (nanti) akan saya paksa harus mau terima ini (KIS),” kata Presiden Jokowi di SD Temuwangi 2, Dusun Temuwangi, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, kemarin. Pada kesempatan itu, Presiden membagikan Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Kepada perwakilan
masyarakat di Dusun Temuwangi, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Ia mengatakan, percuma jika menjadi Presiden tapi tidak tegas. ‘’Ini tak pekso kalau tidak mau, izin saya cabut. Dadi Presiden ora kendel. Nggih mboten?” Kata Presiden. Ia berkomunikasi dengan masyarakat setelah menyerahkan kartu-kartu itu kepada perwakilan bahkan sempat berinteraksi dengan para siswa penerima KIP.
Presiden pada kesempatan itu ingin memastikan jangan sampai ada masyarakat yang sakit tapi tidak mendapatkan akses kesehatan. Namun Presiden menegaskan penggunaan kartu harus berjenjang yakni terlebih dahulu ke Puskesmas kemudian jika sakitnya parah dirujuk ke rumah sakit. ‘’Jadi urutan harus jelas sakitnya flu jangan ke rumah sakit, ke Puskesmas dulu,’’ pesan Jokowi. (ant)