Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Jumat, 4 September 2015
No. 160 tahun IX
Pengemban Pengamal Pancasila
DPS Pilkada
Segera Diumumkan JAKARTA - Ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan daftar pemilih sementara (DPS) untuk pilkada harus segera diumumkan kepada pemilih demi efektivitas tahapan penelitian ulang daftar pemilih. ‘’DPS prosesnya langsung diumumkan, supaya dapat respons optimal,” kata Husni di Jakarta, kemarin. Dia juga ingin agar sosialisasi Panitia Pemungutan Suara (PPS) terkait penyampaian DPS digencarkan dengan berbagai cara, seperti menggunakan media massa cetak, elektronik, dan media sosial. ‘’Apalagi pemilih yang baru terdaftar adalah pemilih muda, maka sebaiknya menggunakan alat media massa lebih banyak,” kata Husni. PPS juga dapat menggunakan media terbatas lain, seperti spanduk, leaflet, poster, atau menyelenggarakan se-
buah forum masyarakat. ‘’Tidak harus KPU menyelenggarakan kegiatan, tapi bisa juga masyarakat,” kata Husni Sesuai Peraturan KPU (PKPU) Nomor 2 Tahun 2015, 3-9 September 2015 merupakan tahapan penyampaian DPS kepada PPS untuk selanjutnya meminta masyarakat mengoreksi data pemilih. Sosialisasi DPS oleh PPS bertujuan agar pemilih mengetahui statusnya di daftar pemilih, sehingga seandainya terjadi kesalahan dan ketidaksesuaian dapat merespon dan melaporkan perbaikan. Sementara itu, Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay mengatakan pihaknya telah menerima data pemilih sementara sebanyak 91,7 juta orang. Angka tersebut masih 88,1 persen dari total 308 kabupaten/ kota, atau masih tersisa 33 daerah yang belum lapor. (ant)
14 WNI Tewas Tenggelam JAKARTA - Dubes RI untuk Malaysia Herman Prayitno menyampaikan sebanyak 14 warga negara Indonesia tewas dalam peristiwa kapal tenggelam di perairan Sabak Berenam, Selangor, Malaysia. ‘’Informasi dari tim SAR yang dikerahkan ke lokasi, korban selamat 20 orang dan yang tewas 14 orang terdiri dari 13 perempuan dan satu laki-laki. Korban selamat dibawa ke kantor polisi hutan melintang, sementara korban tewas disemayankan di RS Teluk Intan,” katanya di Jakarta, kemarin. Herman menyebutkan bahwa kapal tersebut tenggelam di daerah Sabak Berenam, negara bagian Selangor, yaitu 10 mil dari pantai Malaysia. Kapal yang tenggelam itu adalah jenis kapal kayu dengan ukuran panjang sekitar 15 meter
dengan lebar tiga meter. Kecelakaan kapal tersebut dilaporkan oleh nelayan Malaysia pada pagi hari pukul 10.30 waktu setempat. Berdasarkan laporan yang diterima, kata Dubes Herman, kapal itu diduga tenggelam akibat jumlah penumpang yang melebihi kapasitas kapal. ‘’Jumlah penumpang yang melebihi kapasitas inilah yang dipercaya menjadi penyebab tenggelamnya kapal karena cuaca relatif cerah. Dipercaya kapal tenggelam pada pukul 03.00 pagi dalam perjalanan menuju Tanjung Balai Asahan,” ungkap dia. Mengutip keterangan nelayan, menurut nelayan yang melaporkan jumlah penumpang kapal berjumlah 100 orang, tetapi menurut laksamana kapal itu maksimal 70 orang berdasarkan ukuran kapal. (ant)
Suluh Indonesia/ant
SIDANG PERDANA - Kepala DPPKAD (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Muba Syamsudin Fei (kanan) dan Kepala Bappeda Muba Faisyar (kiri) berjalan memasuki ruang sidang di PN Palembang, Sumsel. kemarin.
Wapres Sebut
Buwas Hanya Digeser
Suluh Indonesia/ant
BAHAS SIKAP POLITIK PAN - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (kiri) bersama Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali Aburizal Bakrie (kanan) dan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto (tengah) bersiap memberikan keterangan pers usai melakukan pertemuan di Jakarta, kemarin.
JAKARTA - Wapres Jusuf Kalla menyatakan tak ada pencopotan jabatan Mabes Polri Komjen Pol. Budi Waseso (Buwas) karena ada kasus tertentu yang sedang ditangani Polri. Wapres mengatakan kemungkinan yang terjadi hanyalah pergeseran posisi jabatan atau mutasi, yang merupakan hal lumrah terjadi di tubuh Polri. ‘’Tidak ada pencopotan Budi Waseso. Kalau pun terjadi (mutasi) itu tentu sebagai ‘call of duty’ yang biasa terjadi di kalangan Polri. Itu juga biasa, hal
yang wajar kan,” kata Wapres di Jakarta, kemarin. Namun dia kembali menegaskan bahwa keputusan pergeseran posisi jabatan Kabareskrim tersebut merupakan kewenangan penuh dari Kapolri Jenderal Pol. Badrodin Haiti. ‘’Itu keputusan Kapolri, tetapi saya kira apa pun itu, (mutasi) pasti rutin terjadi di Kepolisian ada pergeseranpergeseran. Di internal Kepolisian itu selalu terjadi setiap waktu. Jangan lalu dianggap pergantian sebagai hal yang menggemparkan,” jelasnya. Kapolri Badrodin Haiti
mengatakan belum ada keputusan penggantian Kepala Badan Reserse Kriminal Polri yang kini dijabat oleh Komjen Budi Waseso. Badrodin mengatakan pertemuannya dengan Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Luhut Binsar Pandjaitan tidak ada pembahasan mengenai pemutasian Budi Waseso. ‘’Bukan masalah itu, masalah yang lain. Ada beberapa kali rapat terkait Kompolnas dan terkait kunjungan ke PLN,” kata Kapolri. Dia mengatakan dirinya sedang membahas mengenai
perwira tinggi Polri di Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi, sebelum masalah itu dibahas dengan dewan dia tidak tahu tentang kepastian Budi Waseso akan diganti atau tidak. Mengenai tudingan Budi Waseso membuat suasana gaduh saat menggeledah instansi, Kapolri mengatakan biarlah itu menjadi penilaian masyarakat. ‘’Biar masyarakat menilai yang membuat gaduh siapa. Selama ini kan juga pernah ada penggeledahan seperti di TPPI, tapi tidak ada masalah,” ujarnya. (ant)
Kasus Haji
KPK Bidik Anggota Dewan JAKARTA - KPK terus mengembangkan perkara kasus dugaan korupsi penyelenggaran ibadah haji tahun anggaran 2010-2013 yang sudah menjadikan mantan Menteri Agama Suryadharma Ali sebagai pesakitan.Salah satu hal yang tengah ditelisik yakni dugaan adanya penerimaan ‘’fee” yang didapatkan sejumlah anggota Komisi VIII DPR RI, dari konsorsium penyedia jasa pemondokkan haji di Jeddah dan Madinah pada tahun 2012. ‘’Pengemban-
gan sudah dilakukan karena itu muncul nama tersebut(nama anggota DPR), namun yang terpenting adalah putusan pengadilan nantinya yang akan tetap atau meniadakan “deelneming” atas peran namanama tersebut,” kata Plt Wakil Ketua KPK Indriyanto Seno Adji di Jakarta, kemarin. Kendati mengakui tengah mengembangkan penyidikan kepada para wakil rakyat yang pernah mendapat ‘’jatah fulus” dari para pemilik pemondokan penyelenggaraan ibadah
haji,namun Indriyanto menyatakan, para anggota Komisi VIII DPR, belum bisa dikatakan terlibat dalam pusaran kasus suap yang merugikan keuangan negara Rp.27 miliar dan 17 juta Riyal. ‘’Belum bisa dikatakan adanya keterlibatan, secara tanggung jawab pidana selama belum adanya putusan pengadilan (kasus) tersebut,” jelas guru besar hukum pidana Universitas Krisdyawidyapana tersebut. Yang pasti, kata Indriyanto, jika sudah ada putusan pengadilan, maka baru bisa terlihat ada dan tidaknya keterlibatan para anggota DPR tersebut, sehingga bisa dijadikan alat bukti untuk membuka penyelidikan atau tidaknya terhadap pengembangan perkara kasus dugaan korupsi yang melilit Suryadharma Ali. ‘’Bisa buka (penyelidikan baru) atau sebaliknya tergantung putusan pengadilan. Tidak selalu harus buka lidik-nya, pengadilan menilai tidak ada keterkaitan nama tersebut,” terangnya. Untuk diketahui,dalam dakwaan kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2010-2013 yang melilit mantan Menteri Agama Suryadharma Ali, terungkap namanama sejumlah anggota Komisi VIII DPR RI menerima ‘’fee” dari konsorsium penyedia jasa pemondokkan haji karena berhasil menyewakan pemondokan meskipun banyak aturan yang dilanggar.Adapun beberapa anggota DPR yang menerima diantaranya Wakil Ketua Umum DPP PPP, Hasrul Azwar sejumlah SR3.043.770,00 fee untuk pemondokan di Madinah,dan SR2.808.080,00 fee penyewaan hotel. (wnd)
Suluh Indonesia/ant
PRESIDEN UNDANG PEDAGANG TRADISIONAL - Presiden Joko Widodo (ketiga kanan) mengamati burung kenari yang diberikan oleh perwakilan pedagang saat menggelar santap siang bersama di Istana Negara, Jakarta, kemarin. Presiden Joko Widodo mengundang 103 pedagang dari 19 pasar tradisional untuk bersantap siang bersama sekaligus dan berdialog.
KMP Terima Sikap PAN JAKARTA - Koalisi Merah Putih (KMP) menggelar pertemuan membahas sikap Partai Amanat Nasional (PAN) yang mengumumkan bergabung ke dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo –Jusuf Kalla. Dalam pertemuan itu, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menjelaskan tentang perubahan arah politiknya partainya tersebut. Pertemuan dihadiri Ketua Umum Presidium KMP Aburizal Bakrie yang
juga Ketua umum Golkar, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham, Sekjen PKS Taufiq Ridho, anggota Majelis Syura PKS yang juga mantan Presiden PKS Anis Matta, Sekretaris KMP merangkap Wakil Sekjen PKS Fahri Hamzah, Ketua umum Partai Gerindra Prabowo Subianto beserta Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, serta elit partai KMP lainnya. Kepada elit partai KMP, Zulkifli membantah keputusan partainya bergabung dalam pemerintahan Jokowi
sebagai langkah partainya keluar dari KMP. ‘’Kemarin kami menyatakan bergabung dengan pemerintah. Jadi, tidak ada pernyataan kami keluar masuk, KMP dan KIH,” katanya usai pertemuan dengan petinggi KPM di Jakarta, kemarin. Dia menolak sikap partainya bergabung ke pemerintah, diartikan sebagai langkah bergabung ke dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Bagi PAN, saat ini pembicaraan mengenai koalisi sudah tidak relevan lagi. Dia berpendapat menganggap sudah bukan waktunya lagi
mempertentangkan kedua koalisi yang terbentuk pasca pemilihan presiden lalu. “Apa perlu kita mempertentangkan KMP dan KIH terus menerus,” ujarnya. Zulkifli menegaskan PAN akan mendukung pemerintah ketika dihadapkan pada posisi yang berbeda di parlemen. Sehingga posisi PAN fokus untuk mendukung dan mengamankan kebijakan pemerintah terutama mengatasi persoalan perkonomian nasional yang sedang lesu. (har)