Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Selasa, 4 Agustus 2015
No. 138 tahun IX
Pengemban Pengamal Pancasila
Bom Meledak
Dua Warga Tewas MAKASSAR - Dua warga warga di Kompleks Puri Patte’ne Permai Blok C.3 No 11 Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanayya, Makassar menjadi korban ledakan. Dari informasi yang dihimpun di lapangan diketahui, kedua korban ledakan yang meninggal dunia itu adalah perempuan Hj Ramlah (48) dan lelaki Sania (36). Penyebab ledakan tersebut masih diselidiki oleh Tim Jihandak Polda Sulselbar. Ledakan tersebut mengakibatkan satu unit rumah rusak berat dan 10 unit rusak ringan. Secara terpisah, Kepala Polri Jenderal Pol. Badrodin Haiti mengatakan, hasil penelitian laboratorium forensik terkait bom di Makassar. ‘’Saya minta segera, mungkin dapat selesai malam ini juga,” ujar Badrodin. Hasil penelitian itu, kata Badrodin, sangat penting dan
menentukan pengusutan peristiwa itu. ‘’Karena dari situ (hasil penelitian labfor), bisa diketahui apa tindak lanjut kita setelahnya,” ujar Badrodin. Ia tak mau menduga-duga pelaku peledakan yang menewaskan dua warga itu. Saat ini, Polri fokus untuk mengungkap bahan-bahan bom tersebut. Sejauh ini, penyidik menyimpulkan bahwa ledakan di Kompleks Puri Pattene Permai Blok C.3 Nomor 11, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Makassar, berasal dari bom ikan. Dua warga tewas bernama Hajah Ramlah (48) dan Sania (36). Ledakan juga mengakibatkan satu unit rumah rusak berat dan 10 rumah lainnya rusak ringan. Polisi juga terus melakukan penyelidikan serta meminta keterangan sejumlah saksi atas kasus ini. (ant)
Ayo Kerja JAKARTA - “Ayo Kerja” menjadi tema Peringatan Hari Ulang Tahun ke-70 Kemerdekaan Republik Indonesia dan tema tersebut tertuang dalam Surat Edaran Kementerian Setneg. Dalam keterangan tertulis yang diperoleh dari Sekretariat Negara di Jakarta, Senin, menyebutkan Kementerian Sekretariat Negara telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor B-522/Kemensetneg/Sesmen/TU.00.04/03/2015 tertanggal 16 Maret 2015. Surat edaran yang ditandatangani Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Taufik Sukasah itu ditujukan kepada para Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, para Menteri Kabinet Kerja, Gubernur Bank Indonesia, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kepala Kepolisian RI,
para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, para Kepala Perwakilan RI di luar negeri, para Gubernur dan Bupati/Wali Kota. Dalam surat edaran itu disebutkan untuk pembuatan subtema, hendaknya dapat disesuaikan dengan kegiatan yang dilaksanakan dengan menyertakan kalimat “Gerakan Nasional Ayo Kerja 70 Tahun Indonesia Merdeka”. Surat itu juga berisi permintaan untuk memperbanyak dan menyosialisasikan di lingkungan masing-masing serta menyebarluaskan kepada masyarakat. Menjelang Peringatan 70 Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk pertama kalinya, mengeluarkan logo resmi HUT RI. (ant)
Suluh Indonesia/ant
POTONG RAMBUT - Simpatisan dan pengurus DPC PKB Tasikmalaya melakukan aksi potong rambut plontos menyusul ditundanya Pilkada serentak Kabupaten Tasikmalaya di Tasikmalaya, kemarin.
PPATK Telusuri
Mahar Politik Pilkada Suluh Indonesia/ant
FATWA ROIS AAM - Rois Aam PBNU Mustofa Bisri (kiri) didampingi Pimpinan Sidang Slamet Effendy Yusuf (tengah) dan Ketua PBNU Said Aqil Siroj (kanan) memberikan fatwa saat pembahasan rancangan Tatib Muktamar NU ke-33 di alun-alun Jombang, kemarin.
Gatot-Evi Ditahan JAKARTA - Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho dan istri mudanya, Evy Susanti ditahan penyidik KPK. Namun keduanya belum berniat untuk melakukan upaya praperadilan. ‘’Belum akan melakukan praperadilan, kami dalami dulu,” kata pengacara keduanya, Razman Arief Nasution sesaat setelah kedua kliennya ditahan di KPK di Jakarta Selatan, kemarin.
Razman menyebut mendukung KPK untuk segera mengusut tuntas kasus yang menjerat keduanya. Bahkan Razman mengaku mendorong agar perkara kedua kliennya segera dilimpahkan ke pengadilan. ‘’Kami mendorong agar kasus suap ini sesegera mungkin diproses secepatnya ke pengadilan Tipikor,” kata Razman. Sebelumnya, Gatot terlihat keluar lebih dulu dari ruang pemeriksaan dengan sudah mengenakan rompi tahanan warna
JAKARTA - Keterbatasan dalam melakukan pengawasan praktik mahar politik menyebabkan Bawaslu meminta kepada Pusat Pelaporan dan PPATK untuk menelusuri rekening dari 827 calon kepala daerah yang akan berkompetisi di pilkada 2015. Komisioner Bawaslu Nasrullah di Jakarta, kemarin mengatakan bahwa selain calon kepala daerah, PPATK juga diminta untuk menelusuri rekening dari keluarga para calon kepala
daerah termasuk pengurus partai politik dan fungsionaris partai, termasuk badan pemenangan pemilu partai politik. Bawaslu terus menelusuri kasus dugaan adanya mahar politik atau uang perahu dalam pencalonan pemilihan kepala daerah serentak. Nasrullah mengatakan bahwa pihaknya menduga praktik mahar politik tetap terjadi selama proses pencalonan pilkada, meskipun sudah ada larangan. Terkait dengan praktik mahar politik, Bawaslu juga akan memanggil sejumlah bakal ca-
lon kepala daerah yang sempat mengaku mengetahui atau dimintakan mahar politik dalam pencalonan kepala daerah. Informasi tersebut akan menjadi langkah awal bagi pengawas pemilu untuk mengusut praktik mahar politik. ‘’Ada beberapa kandidat yang mengaku dimintai uang, oleh sebab itu dalam waktu dekat kami akan meminta penjelasan dari yang bersangkutan dan di daerah sudah dilakukan klarifikasi,” ujar Nasrullah. Dugaan terjadinya praktik mahar politik telah mencuat di
sejumlah daerah di mana beberapa bakal calon kepala daerah mengaku gagal mendapatkan rekomendasi dari pemimpin parpol, karena tidak sanggup memenuhi mahar politik yang disyaratkan dengan nilai yang mencapai miliaran rupiah. Seandainya ada niat pemerintah untuk membuat perppu, Nasrullah meminta untuk memasukkan peraturan terkait penegakkan hukum karena UU Pilkada mengalami kehampaan dan kekosongan dalam wilayah tersebut. (ant)
oranye sekitar pukul 21.09 WIB. Sekitar 2 menit kemudian, giliran Evy yang menyusul dengan mengenakan rompi serupa. Keduanya bungkam ketika dicecar oleh para awak media. Gatot sendiri akan ditahan di Rutan Cipinang, sementara Evy ditahan di Rutan KPK. Terkait dengan kasus ini, KPK sudah menahan tujuh orang termasuk diantaranya OC Kaligis. (wnd)
Pemerintah Pertimbangkan
Terbitkan Perppu Pilkada JAKARTA - Pemerintah mengkaji dan mempertimbangkan untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) sebagai solusi mengatasi adanya
calon tunggal dalam pendaftaran calon kepala daerah. Sejumlah opsi telah disiapkan apabila perppu benar-benar diterbitkan. Menteri Dalam Negeri Tjah-
jo Kumolo mengatakan apabila sampai dikeluarkan perppu maka opsi yang akan dipilih lebih menekankan pada jaminan hak konstitusional masyarakat maupun pasangan calon tunggal yang telah mendaftar. “Hak konstitusional satu paslon yang telah mendaftar itu juga harus diperhatikan, nggak boleh diabaikan,” kata Tjahjo Kumolo di Jakarta, kemarin. Soal masih adanya perbedaan pandangan soal perlu tidaknya perppu, Tjahjo meyakini perppu akan disetujui DPR apabila sampai diterbitkan. “Saya kira ini masalah kita bersama. DPR bagian dari parpol yang ikut berperan di pilkada. Perppu ini kan untuk kepentingan bersama,” imbuhnya. Tjahjo memastikan meski perppu merupakan hak presiden namun pemerintah tidak akan gegabah dan bertindak sendiri dalam mengambil keputusan. Pemerintah, menurutnya tetap akan melibatkan DPR terlebih dahulu sebelum perppu untuk mengatasi calon tunggal pilkada serentak benar-benar diambil. ‘’Seandainya perppu diputuskan, meskipun perppu itu hak pemerintah, tentunya pemerintah akan berdialog dengan DPR,” tegasnya. (wnd)
Suluh Indonesia/ade
DITAHAN - Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho memakai baju tahanan (kiri) dan Evi Susanti (kanan) usai menjalani pemeriksaan penyidik KPK di Jakarta, kemarin. Gatot dan istri mudanya langsung ditahan KPK usai diperiksa sebagai tersangka terkait kasus dugaan suap kepada Hakim dan Panitera PTUN Medan dalam sengketa korupsi dana bantuan sosial.
Presiden Harapkan
NU Menjadi Jembatan Peradaban JAKARTA - Presiden Joko Widodo mengharapkan Nahdlatul Ulama (NU) sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia mampu menjadi jembatan peradaban. ‘’Bukan hanya jembatan bagi perbedaan paham keagaman, tetapi juga jembatan peradaban antarbangsa dalam wujud nyata Islam sebagai rahmatan lil alamin,” kata Presiden di Jakarta, kemarin.
Sebagai Jamiyah Diniyah Islamiyah yang sejak kelahirannya mengedepankan nilai-nilai Islam moderat, NU diharapkan dapat meningkatkan kerja sama dengan berbagai kalangan bersama-sama membangun tatanan dunia yang berkeadilan, khususnya dalam mengentaskan kemiskinan, keterbelakangan dan ketimpangan yang merupakan akar dari bentuk-bentuk terorisme dan
radikalisme. Dengan sikap Nahdlatul Ulama yang mengutamakan solidaritas kemanusiaan, ukhuwwah basyariyyah, maka warga Nahdliyin berperan besar dalam membangun peradaban antar bangsa yang semakin terbuka, demokratis dan berke-adilan. ‘’Dengan cara itu, Indonesia, sebagai negeri dengan penduduk muslim terbesar di dunia akan selalu dikenang serta menjadi rujukan dunia,”
kata Presiden Jokowi. Menurut Presiden, sebagai salah satu Jamiyah Diniyah Islamiyah terbesar di Indonesia, NU telah memberikan kontribusi besar menjaga Indonesia agar tetap menjadi Indonesia. Sejarah mencatat, sejak didirikan pada 1926, tokohtokoh Nadlatul Ulama turut membidani lahirnya NKRI dan menjaga dari berbagai bentuk ancaman. (ant)