Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Kamis, 4 Juni 2015
No. 105 tahun IX
Pengemban Pengamal Pancasila
Sepp Blatter Mundur ZURICH - Sepp Blatter mengundurkan diri sebagai presiden FIFA pada Selasa, empat hari setelah terpilih kembali untuk masa jabatan kelima. Pria 79 tahun tersebut, mengumumkan keputusan itu pada konferensi pers di Zurich, enam hari setelah FBI menggrebek hotel di Zurich dan menahan tujuh pejabat FIFA. Ia terpilih kembali setelah satu-satunya rivalnya, Pangeran Ali bin Al Hussein asal Jordania, mengundurkan diri setelah mendapatkan 73 suara berbanding 133 suara milik Blatter pada putaran pertama pemungutan suara. ‘’Saya telah benar-benar mempertimbangkan dan berpikir mengenai jabatan presiden ini dalam 40 tahun terakhir dalam hidup saya,” kata Blatter, berbicara dalam bahasa Prancis,
Suluh Indonesia/ant
PILKADA SERENTAK - Sejumlah masyarakat melakukan sosialisasi Pilkada serentak di kawasan Lapangan Puputan Badung, Kota Denpasar, Bali, kemarin. Pilkada serentak digelar 9 Desember 2015.
PNS Malas
Akhiri Praperadilan
Pensiun Dini
MA Harus Terbitkan Perma JAKARTA - Hakim Agung Gayus Lumbuun berharap ada sikap resmi berbentuk peraturan Mahkamah Agung (Perma) yang merupakan hasil rapat pleno lengkap seluruh hakim agung di MA terkait gejolak praperadilan yang masih berlangsung hingga kini. ‘’Saya mengharapkan Perma ya agar bisa berlaku untuk Gayus Lumbuun orang-orang di luar MA. Kalau Surat Edaran MA (SEMA) kan untuk internal hakim- hakim di MA saja,” tutur Gayus Lumbuun usai menjadi pembicara dalam diskusi bertajuk “Mendorong Penguatan Sistem Perekrutan Hakim yang Berkualitas dan Berintegritas” di Aula Universitas Al-Azhar, Jakarta, kemarin. Menurut dia, gejolak praperadilan yang terjadi di masyarakat belakangan ini dilatarbelakangi oleh adanya pro kontra dalam hal apakah praperadilan harus tetap mengacu pada KUHAP atau boleh menyimpang dari KUHAP, seperti yang dipraktikkan oleh hakim Sarpin Rizaldi dalam memutus praperadilan Komjen Polisi Budi Gunawan, Februari lalu. ‘’Persoalannya hakim-hakim di bawah (MA) itu sedang pro kontra sekarang. Buktinya dengan berbedanya putusan hakim satu dengan lainnya dalam beberapa perkara praperadilan di PN Jaksel,” tutur Gayus. Untuk itu, ia selaku hakim agung beranggapan bahwa MA sebagai pucuk pimpinan peradilan, harus segera mengambil sikap resmi untuk mengatasi gejolak tersebut. Dia menyebutkan tiga sikap yang dapat diambil sebagai putusan resmi MA diantaranya mengatur bahwa terobosan yang dibuat hakim Sarpin yang saat ini diikuti oleh beberapa hakim lain memang dibolehkan. Kedua, putusan praperadilan yang paling tepat masih harus mengacu pada KUHAP sebagaimana selama ini mengingat proses revisi KUHAP yang sampai sekarang belum final. (ant)
pada konferensi pers yang tertunda selama 45 menit. Tahun-tahun itu terkait erat dengan FIFA dan keindahan olahraga sepak bola. Saya menghargai dan mencintai FIFA lebih dari apapun dan hanya ingin melakukan yang terbaik untuk sepak bola dan FIFA serta lembaga kami. ‘’Saya memutuskan untuk maju untuk kembali dipilih karena saya yakin itu adalah pilihan terbaik untuk sepak bola. Tantangan yang dihadapi FIFA belum berakhir. Meskipun, anggotaanggota FIFA memberi saya mandat baru, mandat ini tampaknya tidak didukung oleh semua orang di dunia,’’ katanya. Ini mengapa dirinya meminta Kongres Luar Biasa untuk diadakan sesegera mungkin untuk pemilihan presiden baru untuk periode mendatang. (ant)
JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandi mengatakan pihaknya akan mempertimbangkan anjuran pensiun dini bagi pegawai negeri sipil (PNS) yang malas bekerja. ‘’Pensiun dini bagi PNS malas bisa dipertimbangkan, bisa dikaji, untuk penyegaran. Dari pada dia malas
menjadi beban pemerintah, kalau tidak mau kerja lebih baik ada penyegaran sumber daya manusia handal,” kata Yuddy di Jakarta, kemarin. Meskipun demikian Yuddy menekankan pemerintah tidak bisa serta-merta memberhentikan atau meminta PNS untuk pensiun dini, karena ada persyaratan dan proses yang tidak mudah. ‘’Dalam keten-
tuannya PNS bisa diberhentikan kalau tersangkut tindak pidana, karena keinginan sendiri, serta karena tindakan indisipliner yang masif,” katanya. Yuddy mengatakan, pensiun dini juga dapat diambil oleh PNS muda yang berprestasi, yang ingin berkarir di bidang lain di luar pemerintahan. Dia mencontohkan, apabila ada seorang PNS yang karir-
nya cepat meningkat dan sudah sampai tahap tinggi, maka PNS itu boleh saja pensiun dini, karena sudah mengabdikan diri di instansinya. ‘’Nanti mudah-mudahan bisa diatur dalam aturannya mengenai pensiun dini, khusus PNS berprestasi misalnya syaratnya harus sudah 20 tahun di instansinya,” kata dia. Yuddy menjamin, PNS yang
ketahuan berijazah palsu tidak akan dipecat, melainkan hanya diturunkan kepangkatannya saja. ‘’PNS berijazah palsu tidak dipecat, karena dia sudah melewati masa panjang pengabdian di instansinya. Hanya diturunkan pangkatannya,” terang Yuddy. Yuddy memandang penggunaan ijazah palsu hanya dongkrak pangkat. (ant)
Suluh Indonesia/ade
DEMO TOLAK PEMBANGUNAN PLTU - Warga Kabupaten Batang melakukan aksi happening art saat berunjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jakarta, kemarin. Dalam aksinya mereka menolak rencana pemerintah membangun Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di wilayah pesisir Desa Karanggeneng, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang, Jawa tengah yang dinilai akan menimbulkan kerusakan lingkungan dan iklim, proyek itu juga mengancam bagi kondisi sosial dan ekonomi masyarakat sekitar.
Pimpinan Lembaga Anti Rasuah Diminati
Suluh Indonesia/ant
SINDIKAT NARKOTIKA - Kapolda Metro Jaya Unggung Cahyono (tengah) bersama Kapolres Jakbar Rudy Heriyanto Adi Nugroho (kedua kiri), dan Kabid Humas Polda Metro Jaya Muhammad Iqbal (kanan) ketika menunjukkan tersangka dan barang bukti narkoba jenis sabu 28 Kg di Mapolres Jakarta, kemarin.
JAKARTA - Meskipun banyak diterpa kriminalisi di tiap periode kepemimpinan, namun tak menyurukan niat masya-rakat untuk mendaftar sebagai calon pimpinan KPK. Menurut juru bicara panitia seleksi Betti S. Alisjahbana, meskipun pendaftaran baru akan dibuka dua hari lagi, namun ada beberap pihak yang sudah menyatakan kesiapanya untuk mendaftar sebagai calon pimpinan lembaga anti rasuah untuk menggantikan posisi Taufiqurachman Ruqi Cs. .‘’Sudah,sudah ada.Banyak (ingin daftar),”kata Betti di Jakarta, kemarin. Namun, kendati menyatakan banyak yang akan mendaftar,ia enggan mengungkapan detail berapa ban-
yak dan siapa saja pihak yang sudah menyatakan niatknya mendaftar,pasalnya menurutnya jika diungkapkan akan melanggar kode etik. ‘’Gak oleh lah saya kasih tau nanti saya menyalahi kode etik dan sebetulnya sebelum masuk betul ga bisa sampaikan karena bisa saja mereka berubah pikiran,”jelasnya. Yang pasti, untuk menjaring animo masyarakat untuk lebih banyak mendaftar pihaknya akan lebih pro aktif lagi menyosialisasikanya kepada publik ‘’Iya kita akan proaktif untuk mengidentifikasi kandidat yang baik dan dorong mereka untuk mendaftar,” katanya. Dalam rangka mencari sosok pimpinan yang menjadi kebutuhan lembaga KPK, pihak
pansel pun telah melakukan serangkaian pertemuan diantaranya dengan panitia seleksi sebelumnya dan sejumlah pimpinan KPK sekarang .‘’Kalau dengan pansel lama bahas
proses-proses sebelumnya. Lalu hal-hal apa yang harus diperhatikan. Mana yang harus diperbaiki. Jadi lebih ke arah memperkaya wawasan kita,’’ tegasnya. (wnd)