Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Rabu, 3 Desember 2014
No. 216 tahun VIII
Pengemban Pengamal Pancasila
Pesawat Pilatus Porter Jatuh MINAHASA UTARA - Pesawat jenis pilatus porter dari maskapai penerbangan “Elang Nusantara Air” jatuh di perairan Minahasa Utara sekitar satu mil dari arah pantai Firdaus Kema. Kepala Kantor SAR Manado Marsono di Minahasa Utara, kemarin mengatakan, ada dua korban pesawat tersebut masing-masing Ronny Jastril (Pilot) dan Fian Sophian (Masinis) masih dalam pencarian. ‘’Lokasi jatuhnya pesawat sudah ditemui dan tim gabungan dari Basarnas, Angkatan Laut, Polairud dan nelayan setempat masih sementara mencari dua korban tersebut sekaligus memantau keadaan sekitar,” ujar Marsono. Dia mengatakan, hingga saat ini tim gabungan sedang mencari badan pesa-
wat dan mempersiapkan “marine detectors” atau alat pelacak untuk proses evakuasi. ‘’Baru ditemukan dua buah ban pesawat, ekor pesawat dan dua buah ransel yang diduga milik korban pesawat. Sementara dua korban masih dalam pencarian,” ujarnya. Adapun kronologis jatuhnya pesawat Pilatus Porter kata Marsono, awalnya pesawat itu dari arah Gorontalo menuju Ternate, namun cuaca buruk akhirnya pesawat mengalihakan penerbangan di Manado. ‘’Sekitar pukul 10.02 Wita, pesawat tersebut sudah putus kontak dan akhirnya jatuh di perairan Kema,” katanya. Pihaknya kata Marsono, sementara melakukan upaya pencarian untuk menemukan dua korban dalam pesawat itu. (ant)
Presidium Golkar
Gelar Munas Tandingan JAKARTA - Presidium Penyelamat Partai Golkar yang dipimpin Agung Laksono memastikan penyelenggaraan musyawarah nasional Partai Golkar di Jakarta pada Januari 2015 dengan mengundang seluruh peserta munas di Bali. ‘’Ya, kami mengundang peserta yang ikut di Bali untuk mengikuti munas yang kami gelar,” kata Anggota Presidium Tim Penyelamat Partai Golkar Agun Gunanjar Sudarsa di Gedung DPR Jakarta, kemarin. Menurur dia, munas di Bali tidak sah. “Silahkan
pengurus DPD I dan DPD II Golkar di seluruh Indonesia ikut munas pada Januari 2015,” katanya. Dia minta peserta munas Golkar di Jakarta tidak perlu takut dengan intervensi oleh berbagai pihak yang menginginkan mereka tidak mengikuti munas tersebut. Tim Penyelamat Partai Golkar menjamin keamanan para peserta. ‘’Kami jamin keamanan mereka, kepastian masa depan dan pengembangan karir yang baik. Jadi jangan pernah takut ikut munas di Jakarta,” ujarnya. Agun menegaskan, munas Partai Golkar di Jakarta terbuka
untuk seluruh pengurus yang ingin mencalonkan diri. Munas akan dilakukan secara demokratis, tanpa tekanan dan diharapkan melahirkan pemimpin muda yang berkualitas, memiliki dedikasi, berprestasi, loyal dan tidak bermasalah. ‘’Munas akan melahirkan pemimpin baru yang kuat, yang bisa memajukan partai dan berperan dalam menyejahterakan rakyat,” katanya. Dia menuding Munas Partai Golkar di Bali tidak sah karena melanggar AD/ART Partai Golkar. Tata tertib Munas Partai Golkar dibuat dan dilaksanakan secara otoriter untuk me-
menangkan Aburizal Bakrie. Menurut dia, pelaksanaan Munas Golkar di Bali tidak ditempuh dalam rapat pleno DPP Partai Golkar. ‘’Munas di Bali adalah kejahatan politik yang disusun secara sistematis. Munas ini diatur secara cepat dan tata tertib dibuat untuk menghambat calon selain Aburizal Bakrie,” ujarnya. Sementara itu, juru bicara poros muda Golkar wilayah Indonesia Timur Victor Abraham Abaidata mengungkapkan, seorang kader kembali menanggalkan jabatannya sebagai pengurus partai akibat kekecewaan dengan munas. (kmb)
Agung Laksono Dipecat
Suluh Indonesia/ant
KAMPUNG NELAYAN - Presiden Joko Widodo (kanan) bersama Gubernur Jateng Ganjar Pranowo (kedua kanan) saat meninjau kondisi perkampungan nelayan Tambaklorok, Semarang, kemarin.
Ketua DPRD Bangkalan
Ditangkap Saat Terima Suap JAKARTA - Melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Ketua DPRD Bangkalan Fuad Amin Imron terkait dengan pemberian jatah dana gas. ‘’Ada tiga orang yang tertangkap menyangkut pembayaran ke BUMD terkait suplai gas. Dua yang ditangkap itu pihak swasta yang menyuap,” kata Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja di Jakarta, kemarin. Pandu membenarkan bahwa salah satu dari tiga orang yang ditangkap itu adalah penyelenggara negara berinisial FA (Fuad Amin). ‘’Betul (FA), tiga orang dengan barang bukti Rp700 juta,” jelas Pandu Pemberian tersebut adalah yang ke sekian kalinya, katanya. ‘’Sudah ke sekian kali, itu ada pembayaran rutin terkait suplai gas, sudah lama perjanjiannya sudah dari 2007,” tegas Pandu. OTT tersebut dilakukan pada Senin (1/12). ‘’Kemarin, pukul 23.30 WIB, tidak ada yang tahu kan media?,” ungkap Pandu. Pandu mengaku bahwa bentuk pelanggarannya sudah jelas. ‘’Dua pihak swasta dan satu penyelenggara negara, form (bentuknya) jelas bahwa untuk yang bersangkutan
sudah ke sekian kali, jadi sudah tidak bisa ngelak,” tegasnya. Pemberian tersebut merupakan bagian perjanjian saat Fuad masih menjadi Bupati Bangkalan. ‘’Itu perjanjiannya ditandantangani ketika yang bersangkutan menjadi kepala daerah,” jelas Pandu. Namun Pandu tidak menjelaskan nama BUMD yang merupakan pihak pemberi uang tersebut. Sementara itu, anggota TNI AL yang ikut ditangkap, menurut Abraham akan diserahkan ke peradilan militer. ‘’TNI AL ini akan kita serahkan karena dia akan tunduk pada peradilan
militer tapi pangkatnya tidak terlalu tinggi, mungkin sersan, atau apalah gitu. Tapi bukan perwira,” jelas Abraham. Namun Abraham memastikan bahwa anggota TNI tersebut berperan dalam pemberian uang. ‘’Ya benar, orang ini jadi salah satu orang yang punya peranan dalam proses penyimpangan, proses transaksi, dan lain-lain,” ungkap Abraham. Tapi Abraham belum bisa memastikan modus tindak pidana korupsi yang dilakukan. ‘’Ini terkait masalah gas. Kami belum menyimpulkan apakah dia akan dikenakan pasal apa,’’ paparnya. (wnd)
NUSA DUA - Munas IX Partai Golkar memutuskan memecat semua kader yang terlibat dalam pembentukan presidum penyelamat partai, yakni Agung Laksono dan kawankawan karena dinilai telah melanggar AD/ART partai. ‘’Munas memutuskan memecat terhadap kader-kader yang terlibat dalam pembentukan presidium dan menolak hasil-hasil Rapimnas VII di Yogyakarta,” kata pimpinan sidang Munas IX Nurdin Halid di lokasi munas di Nusa Dua, Bali, kemarin. Sebelumnya telah dibacakan keputusan dari Mahkamah Partai terkait pembentukan presidium penyelamat partai, kasus Agus Gumiwang Kartasasmita, dan kasus Poempida Hidayatullah. Nurdin menjelaskan bahwa seluruh peserta munas telah menyetujui dan menerima keputusan dari Mahkamah Partai yang memutuskan memecat kader-kader yang melanggar AD/ART. ‘’Ini tadi keputusan Munas. Keputusan tertinggi dan berlaku sejak dibacakan tadi,” kata Nurdin Halid.
Suluh Indonesia/ant
MAJU KETUM - Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (kedua kanan) berjabat tangan dengan Ketua DPD I DIY Gandung Pardiman (kanan) usai membacakan pandangan umum terkait LPJ kepengurusan 2009-2014 di Nusa Dua, Bali, kemarin.
Nurdin menjelaskan mereka yang ter- Agung Laksono, Priyo Budi Santoso, libat pembentukan Presidium Penyelamat Zainuddin Amali, Yorris Raweyai, Leo Partai yang dipecat tersebut antara lain Nababan, Agun Gunandjar, dll. (kmb)
Tambah Modal Bank Mutiara
BPK Temukan Ada Pelanggaran JAKARTA - Belum tuntas penyelesaian dugaan korupsi bailout Bank Century senilai Rp 6,7 triliun, kini BPK menemukan adanya dugaan pelanggaran penambahan modal Bank Mutiara (dahulu Bank Century) senilai Rp 1,25 triliun. Temuan tersebut disampaikan BPK dalam laporan Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2014 di dalam rapat paripurna DPR, Jakarta, kemarin. Dalam laporannya, disebutkan pada 23 Desember 2013, Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Sementa-
ra (LPS) memutuskan dan merealisasikan penambahan modal pada Bank Mutiara senilai Rp 1,25 triliun. Namun, BPK menyimpulkan bahwa proses penambahan modal oleh LPS belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yaitu terdapat pengelolaan kredit oleh manejemen PT BM diduga tidak sesuai dengan ketentuan. ‘’PT BM tidak menyampaikan posisi Kewajiban Penyediaan Modal Minum (KPMM) sesuai dengan kondisi yang sebenarnya pada laporan keuangan
publikasi bulan Juni sampai dengan November 2013,” kata Ketua BPK Harry Azhar Azis di rapat paripurna DPR. Selain itu, penanganan PT BM oleh LPS belum sepenuhnya efektif. Itu diketahui dari adanya restrukturisasi dan penyaluran kredit tidak sesuai peraturan perbankan, pelaporan kolektibilitas kredit atas persetujuan direksi PT BM tidak sesuai dengan ketentuan, pelaporan posisi KPMM tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan implementasi good corporate govermence masih lemah. ‘’BPK juga menemukan
proses penanganan PT BM oleh LPS melalui penambahan modal senilai Rp 1,25 triliun belum mempertimbangkan alternatif lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan yaitu menutup PT BM,” papar Harry. Anggota Fraksi Nasdem Akbar Faisal dalam interupsinya menyerukan agar Timwas Century DPR kembali di hidupkan kembali, guna menuntaskan pengawasan penyelesaikan kasus ini. ‘’Kami minta agar timwas Century DPR untuk kembali dihidupkan,’’ katanya. (har)