Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Kamis, 3 September 2015
No. 159 tahun IX
Pengemban Pengamal Pancasila
Kampanye Uang Negara
UU Pilkada Digugat JAKARTA - Nu’man Fauzi dan Achiyanur Firmansyah mengajukan gugatan ke MK UU No 8 Tahun 2015 tentang Pilkada yang terkait dengan Pasal 65 Ayat (2) yakni: tentang kampanye yang dibiayai oleh negara. ‘’Calon petahana akan diuntungkan dan diunggulkan dengan UU ini dan merugikan calon lain yakni para pendatang baru,’’ kata kuasa hukum penggugat, Andi Muhammad Asrun di Jakarta, kemarin. Ia menjelaskan pihaknya sudah mendaftarkan gugatan terkait Pasal 65 Ayat (2) tentang kampanye yang dibiayai oleh negara. Berkas gugatan diterima oleh I Made Gede, petugas pengadministrasi registrasi perkara di MK. Andi Asrun mengatakan, ada beberapa alasan mengapa pihaknya menggugat UU Pilkada tersebut, khususnya soal biaya kampanye yang dibiayai
negara melalui APBD. Pertama, UU Pilkada ini bersifat diskriminatif, di mana ada perbedaan perlakuan bagi calon yang memiliki latar belakang sebagai petahana dan non petahana. Kedua, UU ini melegitimasi terjadinya pemborosan uang negara. Menurut Andi Asrun, kesiapan anggaran menjadi masalah serius bagi penyelenggaraan Pilkada 2015. Terdapat banyak daerah yang belum menganggarkan biaya pilkada dalam APBD 2015. Oleh karena adanya kekurangan anggaran, maka dana penyelenggaraan pilkada terpaksa diambil dari pos lain. ‘’Anggaran yang diambilkan dari pos lain tersebut apabila mengurangi anggaran dari pos strategis dan skala prioritas, tentunya dapat mengakibatkan terganggunya pembangunan di daerah dan merugikan masyarakat,’’ katanya. (wnd)
Abraham Samad Segera Diadili JAKARTA - Kejaksaan Agung menyatakan berkas perkara Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi nonaktif, Abraham Samad dalam dugaan pemalsuan dokumen sudah lengkap atau P21. ‘’Dari Kejati Sulawesi Selatan sudah menyatakan berkas Abraham Samad sudah P21 sejak 31 Agustus 2015,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Tony Tribagus Spontana di Jakarta, kemarin. Dikatakan, saat ini Kejaksaan tinggal menunggu pelimpahan tahap II atau barang bukti dan tersangkanya dari kepolisian yakni Polda Sulselbar. Nanti, kata dia, jika sudah menerima pelimpahan tahap II maka segera dibuatkan dakwaan yang kemudian disidangkan di pengadilan negeri setempat.
Kasus yang menjerat Abraham Samad ini bermula dari laporan Ketua LSM Lembaga Peduli KPK-Polri Chairil Chaidar Said ke Bareskrim Mabes Polri. Bareskrim kemudian melimpahkan penanganan perkara ke Polda Sulawesi Selatan dan Barat pada 29 Januari 2015 karena lokus perkaranya berada di Makassar. Polda kemudian menetapkan Feriyani Lim sebagai tersangka pada 2 Februari 2015. Tidak terima penetapan tersangkanya, Feriyani melaporkan Samad ke Bareskrim dalam kasus tersebut Dalam gelar perkara di Mapolda Sulselbar pada 9 Februari 2015, AS ditetapkan sebagai tersangka. Feriyani disinyalir memakai lampiran dokumen administrasi kependudukan palsu berupa KK dan KTP saat mengurus paspor. (wnd)
Suluh Indonesia/ant
BANTAH - Kabareskrim Polri Komjen Pol. Budi Waseso mengacungkan Ibu jari usai memberikan keterangan kepada wartawan terkait pemberitaan tentang pencopotan jabatannya sebagai Kepala Bareskrim Polri di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, kemarin.
Dukung Pemerintah
PAN Gabung KIH
Suluh Indonesia/ade
JAKARTA - Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan resmi bergabung dengan kelompok partai pendukung pemerintah setelah difasilitasi oleh Ketua Umum DPP Partai Hanura Wiranto untuk bertemu Presiden Jokowi. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan didampingi Ketua MPP PAN Soetrisno Bachir dan Sekjen PAN Eddy Soeparno dengan difasilitasi oleh Wiranto menemui Presiden Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, kemarin. ‘’Saya mendampingi Ketua PAN Pak Zulkifli untuk melakukan perbincangan yang sangat penting. Saya mediator untuk PAN dalam bertemu dengan Presiden,” kata Wiranto.
Intinya kata dia ada kesamaan pandang antara PAN dengan kelompok partai pendukung pemerintah dalam menghadapi kondisi ekonomi global. ‘’Kesamaan pandang kita adalah perlu ada ketahanan nasional yang didukung seluruh komponen bangsa agar kita dapat mempertahankan kelangsungan hidup bernegara dan berbangsa Indonesia,” katanya. Silaturahim dengan Jokowi Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan mengatakan pihaknya bersilaturahim dengan Presiden untuk satu maksud dan tujuan yang jelas. ‘’Kami sepakat bulat menyatakan PAN bergabung dengan pemerintah menyukseskan seluruh program pemerintah untuk kepentingan bangsa dan negara
seluruh Indonesia, kepentingan NKRI,” katanya. Ia menegaskan hal itu telah disepakati setelah berdiskusi dengan seluruh jajaran partai kemudian menjadi kesepakatan partai secara solid. Ia menegaskan bergabungnya PAN dengan kelompok pendukung pemerintah dengan latar belakang karena PAN mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, kepentingan seluruh rakyat Indonesia dan kepentingan NKRI ketimbang kepentingan parpol maupun golongan. Zulkifli mengaku belum mengomunikasikan keputusan tersebut dengan Koalisi Merah Putih (KMP) karena menurut dia sudah tidak tepat lagi membicarakan soal KIH atau KMP di tengah situasi perekonomi-
an global yang melambat. ‘’Belum, dalam waktu dekat akan kami sampaikan. PAN menilai tidak tepat lagi bicara KMP-KIH, kita harus pikirkan kepentingan yang lebih besar bangsa, negara, masyarakat, dan NKRI,” katanya. Menanggapi hal itu Presiden Jokowi pada kesempatan yang sama mengatakan ia sangat menghargai bergabungnya PAN dengan pemerintah. ‘’Saya sangat menghargai bergabungnya PAN dengan pemerintah dan saya mengajak semua pihak untuk menjadikan peristiwa ini sebagai momentum untuk memperkuat semangat kebangsaan dan semangat persatuan. Saya melihat PAN mengutamakan lebih besar kepentingan negara dan rakyat,” katanya. (har)
BERKAS LENGKAP - Bupati nonaktif Empat Lawang Budi Antoni al Jufri dan istrinya Suzana usai menandatangani berkas P21 atau dinyatakan lengkap di Gedung KPK Kuningan, Jakarta Selatan, kemarin.
Luhut Panjaitan :
Menteri Tak Loyal Ditindak JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Binsar Panjaitan mengatakan loyalitas perlu dibangun dalam internal pemerintah sehingga siapa pun yang tidak loyal bahkan menteri juga akan ditindak. ‘’Kita akan tindak tegas sampai pada tingkat menteri pun akan ditindak tegas,” kata Luhut Binsar Panjaitan setelah Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kantor Presiden
Jakarta, kemarin. Kekompakan dan loyalitas, kata Luhut, merupakan salah satu hal yang dibahas dalam sidang yang dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, sejumlah menteri, dan tiga menteri koordinator tersebut. Tiga Menko yang dimaksud yakni Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan, Menko Perekonomian Darmin Nasution, dan Menko Kemaritiman Rizal Ramli. ‘’Menyangkut kekompakan, kita akan membangun kekompakan yang
baik dan loyalitas,” katanya. Menurut dia, sudah menjadi tugasnya untuk memastikan semua proses pemerintahan dan mekanisme bidang ekonomi berjalan dengan baik sehingga tidak ada kegaduhan yang terjadi. Dalam bidang politik, hukum, dan keamanan, Luhut juga ingin memastikan agar tidak ada disinformasi melainkan semua lancar dan berjalan dengan baik. Pihaknya juga akan melakukan perjalanan keliling atau road show untuk mendorong penyerapan anggaran di daerah-daerah agar tidak terjadi ketakutan atau kekhawatiran pejabat di daerah dalam soal penggunaan anggaran. ‘’Ini menjadi mesin pamungkas untuk menghilangkan keraguraguan dalam menyerap anggaran,” katanya. Luhut juga menyoroti soal hubungan antara pemerintah dengan parlemen yang dinilainya harus terjalin harmonis. ‘’Kita harus terima kritik yang konstruktif,” kata Luhut. Ia juga menekankan sudah banyak hal yang dilakukan pemerintah dalam tujuh bulan terakhir. Oleh karena itu ia menegaskan bahwa pemerintah sedang terus bekerja dengan berjalan cepat atau berlari, hatihati, aware, dan penuh percaya diri. Sementara itu, Wapres Jusuf Kalla mengatakan jabatan Kepala Staf Kepresidenan harus dipegang oleh orang yang dekat dengan Presiden. ‘’Itu kan staf dari kepresidenan, orang yang sudah mengetahui tata kerja di sini dan bisa bekerja dengan presiden,” kata wapres. (ant)
Suluh Indonesia/ant
PAN DUKUNG PEMERINTAH - Presiden Joko Widodo (kedua kanan) berjabat tangan dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (tengah) disaksikan Ketua MPP PAN Soetrisno Bachir (kedua kiri), Sekjen PAN Eddy Soeparno (kiri) serta Ketua Umum Partai Hanura Wiranto (kanan) usai memaparkan bergabungnya PAN dengan koalisi partai pendukung pemerintah Jakarta, kemarin.
PAN Gabung KIH
KMP Merasa Diuntungkan JAKARTA - Juru bicara Partai Keadilan Sejahtera, Mardani Alisera mengatakan Koalisi Merah Putih diuntungkan pasca-bergabungnya PAN ke Koalisi Indonesia Hebat, karena publik akan menilai konsistensi sebuah partai politik. ‘’Tidak akan banyak berpengaruh karena saat ini yang banyak menentukan adalah publik,” katanya di Jakarta, kemarin.
Dia mengatakan KMP tetap diuntungkan pasca-keluarnya PAN karena lebih solid, mengingat sebelumnya masih ada dua kaki namun sekarang sudah jelas. Menurut dia, publik akan melihat usulan kebijakan pemerintah yang pro rakyat atau tidak serta partai mana yang akan mendukung bagi rakyat. ‘’Publik akan lihat usulan kebijakan pemerintah, misalnya tidak pro rakyat namun ditolak KMP
dan KIH mendukung. Kalau seperti itu maka kreditnya untuk KMP,” ujarnya. Dia mengatakan PAN bergabung ke KIH adalah hak partai tersebut dan publik bisa melihat janji yang dahulu dan kenyataannya sekarang. Menurut dia, PKS tetap dalam KMP karena ingin menyehatkan sistem demokrasi dengan adanya kontrol yang kuat terhadap pemerintah. ‘’Di parlemen pengaruhnya ada namun publik makin
cerdas,” ujarnya. Sebelumnya, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menegaskan partainya bergabung dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) untuk mendukung penuh segala program yang dijalankan pemerintahan. ‘’PAN bergabung. Kalau sebelumnya mendukung, kami menyatakan bergabung dengan pemerintah untuk menyukseskan seluruh program pemerintah,” ujar Zulkifli. (ant)