Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Jumat, 3 Juli 2015
No. 126 tahun IX
Pengemban Pengamal Pancasila
Bupati Jadi Tersangka JAKARTA - KKP belum berhenti menelisik sengketa kasus dugaan korupsi dalam bentuk penyuapan terkait sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi yang sudah membuat Akil Mochtar (eks Ketua MK) dihukum seumur hidup. Dari hasil pengembangan perkara tersebut, KPK menetapkan dua orang sebagai tersangka yakni Bupati Empat Lawang, Provinsi Sumsel Budi Antoni Aljufri dan istrinya Suzana, setelah pekan lalu menetapkan Bupati Pulau Morotai sebagai tersangka. ‘’Jadi setelah melakukan penyelidikan sengketa Pilkada di MK, dari hasil pengembangan vonis Akil, penyidik telah menemukan dua alat bukti permulaan yang cukup dan menetapkan BAA (Budi Antoni Aljufri) selaku kepala daerah Empat Lawang dan SBA
(Suzana Budi Antoni). Diduga korupsi memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud mempengaruhi putusan perkara, ini kaitannya sengketa Empat Lawang di MK,’’ kata Plt Wakil Ketua KPK Johan Budi SP di Jakarta, kemarin. Terkait peranan Budi Antoni dan istrinya dalam sengkarut sengketa Pilkada Kabupaten Empat Lawang di MK, sebelumnya dalam dakwaan perkara kasus Akil, terungkap beberapa calon kepala daerah memberikan uang suap miliaran rupiah kepada Akil agar urusan sengketa pilkadanya di MK dimenangkan. Untuk Sengketa Pilkada Empat Lawang sendiri terungkap bahwa Budi dan istrinya memberikan uang Rp 10 miliar dan 500 ribu dolar AS kepada Akil. (wnd)
Suluh Indonesia/ade
JADI SAKSI - Mantan anggota Komisi VII DPR Jhonny Allen memberikan kesaksian untuk terdakwa kasus suap pembahasan APBN-P 2013 di Kementerian ESDM dengan terdakwa Sutan Bhatoegana.
Kapolri Usul
Pilkada Dindur
Suluh Indonesia/ant
PENGAMANAN PILKADA - Kapolri Jenderal Badrodin Haiti (kiri) berjabat tangan dengan anggota Komisi III DPR Sarifuddin Suding saat rapat kerja di Komples Parlemen, Jakarta, kemarin. Rapat tersebut membahas persiapan pengamanan pilkada, pelaksanaan 11 program prioritas Polri dan penanganan kasus-kasus teraktual yang ditangani Polri.
JAKARTA - Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengusulkan agar penyelenggaraan pilkada serentak ditunda di beberapa daerah, apabila anggaran untuk pengamanan di daerah tersebut belum dapat diberikan. Terkait persoalan ini, Polri masih berkoordinasi dengan Kemendagri. ‘’Kan kita bisa rekomendasikan supaya yang belum ada anggarannya ya ditunda aja ya, yang sudah ada anggarannya siap jalan. Tetapi kita belum final masih ada upaya yang akan kita lakukan,” kata Kapolri usai rapat kerja dengan Komisi III DPR, Jakarta, kemarin. Hingga saat ini anggaran pengamanan yang baru disetujui pemerintah daerah baru Rp 363,231 miliar. Sementara, kebutuhan seluruhnya mencapai Rp 1,075 triliun. Badrodin mengaku dapat memahami keseriusan DPR dan pemerintah selaku pengambil kebijakan dalam penganggaran
dana pengamanan pilkada serentak. Hal itu, bisa dilihat dengan penambahan anggaran yang diupayakan bisa dipenuhi. ‘’Sudah ada perkembangan, kalau ngga salah ada kekurangannya, tapi enggak segitu (Rp712,692,969) sekitar Rp500miliaran,” ujarnya. Sejauh ini, menurutnya Polri masih meyakini pemerintah dan DPR mampu mengatasi persoalan anggaran pengamanan pilkada serentak untuk bisa dipenuhi. Polri bersama Kemendagri akan melakukan koordinasi dengan daerah-daerah yang mengalami kesulitan dalam pembiayaan anggaran pilkada untuk dapat dicari solusinya. ‘’Itu kan nanti ada rapat lagi dengan Mendagri bahwa akan diusahakan untuk bisa dikordinasikan dengan pemda,” kata Badrodin. Ketua Komisi III DPR Azis Syamsuddin mengatakan perlu dibuat tenggang waktu apabila pada saatnya, anggaran
pengamanan ini masih belum dapat dipenuhi seluruhnya dalam APBN. Persoalan ini, menurut politisi Partai Golkar ini harus dicarikan solusinya, karena keamanan merupakan faktor penting dalam penyelenggaraan pilkada serentak. ‘’Harus ada solusi karena keamanan, ketertiban adalah faktor utama jalannya Pilkada,” ujar Azis. Rencananya, pilkada serentak tahap pertama akan diselenggarakan pada 9 Desem-ber nanti di 269 daerah di Indonesia. Azis mengakui apabila pilkada serentak di beberapa daerah terpaksa harus mundur karena terbentur masalah anggaran pengamanannya, maka keputusannya harus melalui persetujuan pemerintah. ‘’Bahkan harus melewati Perppu terlebih dahulu,” katanya. Politisi Golkar ini mengatakan pengunduran jadwal pilkada serentak ini masih bersifat wacana. (har)
Mempersoalkan Penasehat Ekonomi Jokowi KALANGAN DPR kecewa Presiden Jokowi malah mengundang sejumlah ekonom bermasalah ke Istana Negara. Apalagi ditengarai beberapa ekonom itu justru bermasalah karena terkait dengan skandal Bank Century yang selama ini dipersoalkan PDIP sebagai partai pengusung pemerintah. ‘’Lihat saja ada Lin Chen Wei, Raden Pardede, inikan orangorang yang erat kaitannya dengan masalah Centurygate. Tentu sangat disayangkan,” kata anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun dalam diskusi Mewujudkan Ekono-
mi Pro Rakyat di Jakarta, kemarin. Adapun ekonom yang diundang Presiden Jokowi ke Istana Negara beberapa hari lalu antara lain, Destry Damayanti, Tony Prasentyantono, Arif Budimanta, Iman Sugema, Hendri Saparini, Anton Gunawan, A Prasetyantoko, Poltak Hotradero, Lin Che Wei, dan Raden Pardede. Dari persidangan mega skandal senilai Rp 6,7 triliun itu, terungkap bahwa Raden Pardede beserta man-
tan Direksi dan Deputi Gubernur Bank Indonesia antara lain Budi Mulya yang sudah menjadi terpidana, dalam memberikan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) sebagai dasar dikucurkan bailout Bank Century. Sedangkan Lin Ci Wei diketahui sebagai penasehat Keuangan Bos PT Sampoerna, Boedi Sampoerna, yang dalam pemberian bailout Bank Century diketahui bukan untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia tetapi menyelamatkan dana Rp2 triliun milik Boedi Sampoerna yang terancam hangus apabila dana bailout tidak dikucurkan. ‘’Tidak hanya
itu, saya juga mempertanyakan langkah Presiden Jokowi. Karena hampir mayoritas ekonom tersebut justru lebih mendorong penambahan utang. Tentu bertolak belakang dengan visi ekonomi kerakyatan Presiden Jokowi,” kata politisi dari Partai Golkar ini. Misbakhun mengatakan langkah pemerintah untuk menggerakkan ekonomi pro kerakayatan masih terkendala dengan kelompok kepentingan yang lebih memilih kebijakan meningkatkan utang luar negeri. Sehingga ketergantungan Indonesia terhadap negara lain sulit untuk dihilangkan. (ant)
MPR Prioritaskan
Bentuk Lembaga Kajian Tata Negara TANGSEL - MPR membentuk sebuah lembaga kajian tata negara beranggotakan 60 orang yang bertugas untuk menampung mengkaji dan mempelajari aspirasi dan masukan dari masyarakat. ‘’Baru hari ini, Kamis, kami mendapatkan jumlah orangnya dan segera mengeluarkan surat keputusan (SK). Mudah-mudahan lembaga kajian itu dapat diresmikan, karena kami ada paripurna DPR sebelum reses,” ujar Wakil Ketua MPR Mahyudin setelah melakukan sosialisasi empat pilar MPR RI di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Tangsel, kemarin. Menurut Mahyudin, pembentukan lembaga kajian ini
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 di mana di dalamnya disebutkan bahwa salah satu tugas MPR adalah sebagai lembaga kajian tentang ketatanegaraan. Ia menerangkan lebih jauh bahwa kebutuhan akan lembaga ini cukup tinggi mengingat banyaknya tuntutan dan aspirasi masyarakat yang dikemukakan akhir-akhir ini. ‘’Contohnya, ada yang ingin mengembalikan UUD 1945 ke bentuk asal sebelum amandemen, ada yang ingin MPR kembali menjadi lembaga tertinggi negara dan ada juga yang bilang pemilihan langsung tidak sesuai dengan sila keempat Pancasila. Ini harus
ditampung, dipelajari dan dikaji,” ujarnya. Ada pun anggota-anggota lembaga kajian tata negara ini, lanjut dia, beberapa merupakan mantan anggota DPR yang
juga berasal dari parpol. ‘’Rekrutmennya dilakukan berdasarkan tata tertib MPR dan berasal dari usulan parpol dengan jumlah yang proporsional,’’ katanya. (ant)
Suluh Indonesia/ant
PEMAKAMAN PILOT - Prajurit TNI AU mengusung peti berisi jenazah almarhum Kapten Pnb Sandy Permana untuk dimakamkam di Taman Makam Pahlawan Giri Tunggal Semarang, kemarin. Sandy Permana merupakan pilot pesawat Hercules C-130 yang jatuh di Medan, kemarin.