Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Rabu, 3 Juni 2015
No. 104 tahun IX
Pengemban Pengamal Pancasila
KPK Ajukan
17 Kriteria Pimpinan JAKARTA - KPK sudah mengajukan 17 kriteria kepada panitia seleksi (pansel) pimpinan mengenai syarat komisioner ideal. ‘’Kami memberikan kajian KPK terkait pimpinan yang ideal bagaimana, itu kajian sejak 2014 yang lalu dan sudah kami berikan ke pansel, ada 17 kriteria,” kata pelaksana tugas (Plt) Wakil Ketua KPK Johan Budi di Jakarta, kemarin. Pertemuan tersebut dilangsungkan di Sekretariat Negara antara anggota Pansel Pimpinan KPK dan Sekjen KPK Himawan Adinegoro ditemani dengan Direktur Penelitian dan Pengembangan KPK Roni Dwi Su-
santo. ‘’Salah satu kriterianya, pimpinan KPK harus punya kemampuan manajerial yang mumpuni, tidak sekedar paham hukum saja. Ia harus sudah selesai dengan urusan pribadinya. Integritas salah satunya,” ungkap Johan. Kriteria tersebut menurut Johan terdiri atas butir-butir primer dan sekunder. ‘’Begini, syarat primer itu integritas. Kedua, punya kemampuan managerial, kemudian kemampuan di bidang hukum. (Kajian) ini salah satu salah satu sumbangsih KPK, paling tidak yang dikaji KPK bisa menjadi salah satu acuan pansel untuk memilih pimpinan KPK,” tambah Johan.
Terkait risiko menjadi korban kriminalisasi seperti yang terjadi pada pimpinan KPK jilid II dan jilid III, menurut Johan seharusnya kekhawatiran itu tidak perlu ada. ‘’Kriminalisasi itu tidak ada, tapi menurut saya seharusnya memang pansel menerima clearance dari Polri, Kejaksaan, KPK, dan PPATK agar sewaktu-waktu nanti saat pimpinan KPK menjabat, di tengah jalan dia tak diganggu,” jelas Johan. Kepastian secara tertulis bahwa calon pimpinan KPK tersebut bersih dari masalah hukum menurut Johan perlu ditandatangani tiga lembaga hukum itu. (wnd)
Buwas Siap Lapor JAKARTA - Kabareskrim Polri Komjen Pol. Budi Waseso yang biasa disapa Buwas memastikan akan melaporkan kekayaannya pada KPK. Budi mengatakan, Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) adalah kewajiban bagi pejabat negara. ‘’Oh iya dong, itu kan kewajiban, ya kalau sudah selesai pasti dilaporkan. Tetapi kawan-kawan (media) jangan dibalik-balik, mohon maaf, karena ada pesanan sponsor,
hal itu lalu dibalik-balik, jangan,” ujar Budi saat ditemui usai peresmian Prakarsa Anak Bhayangkari di Graha Purna Wira Jakarta, kemarin. Pelaporan kekayaan adalah amanat UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Untuk itu, setiap pejabat sebelum, selama, maupun sesudah menduduki jabatan tertentu wajib melaporkan harta kekayaannya.
Budi membantah tudingan bahwa ia menolak melaporkan kekayaannya. Menurut Budi, pernyataannya perihal LHKPN telah disalahartikan dengan sengaja oleh beberapa pihak, untuk menjatuhkan dirinya secara pribadi dan Polri secara institusi. Meskipun demikian, Budi belum memutuskan kapan akan melaporkan harta kekayaannya tersebut kepada KPK. (kmb)
PPP Djan Faridz Tolak Islah JAKARTA - PPP versi Muktamar Jakarta pimpinan Djan Faridz masih enggan untuk melakukan islah dengan kubu Romahurmuzy yang terpilih melalui Kongres di Surabaya. ‘’Saya ini bersengketa dengan Kemenkumham bukan dengan oknum yang mengaku-ngaku sebagai pengurus sah tersebut. Maka jika mau islah kami dengan Menkumham, bukan dengan pengurus palsu di Surabaya itu,” kata Djan yang ditemui di sela-sela Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I PPP di Menteng, Jakarta, kemarin. Hal tersebut diungkapkan Djan saat menanggapi surat ajakan islah yang dilayangkan oleh kubu Romi hari Senin tanggal 1 Juni 2015. Djan juga mengatakan dirinya tidak mengenal Romahurmuzy dan tidak mengakui bahwa yang bersangkutan adalah kader partai yang lahir pada zaman Orde Baru tersebut. ‘’Ajakan islah itu gini saja sekarang, saya tidak kenal Romi, siapa dia itu. Dia hanya oknum yang menamakan dirinya PPP dan menggunakan nama PPP secara tidak sah jadi buat apa ditanggapi,” ujar Djan. Kendati demikian Djan tidak memungkiri, pengesahan oleh Menkumhqm memang asli, namun dia memandang ada permasalahan dalam Muktamar Surabaya dan menganggapnya palsu. ‘’Surat Menkumham itu asli, namun Muktamar Surabaya palsu. Hal tersebut telah dibuktikan oleh hasil di Mahkamah Partai PPP yang mengatakan kami ini kepengurusan yang sah dan keputusan itu juga punya dasar yaitu UU Partai Politik. Dasar Muktamar Surabaya apa,” katanya. Atas kecurigaan pelanggaran oleh kubu Romahurmuzy tersebut, Djan mengancam akan melaporkan Romi pada Bareskrim Mabes Polri. “Saya akan laporkan Romi ke Bareskrim karena melakukan pelanggaran,” kata Djan. (ant)
Suluh Indonesia/ant
PERARAKAN WAISAK - Sejumlah Bhiksu mengikuti perarakan dari Candi Mendut menuju Candi Borobudur saat perarakan Waisak 2559 BE/2015 di Mungkid, Magelang, kemarin. Perarakan yang diikuti sejumlah Bhiksu dan ribuan umat Budha itu merupakan rangkaian perayaan Tri Hari Suci Waisak 2559 BE/2015
Saatnya Orang Tua Awasi Anak Belajar PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) meminta para orang tua agar mengawasi belajar anak-anaknya untuk menghadapi masa depan dengan persaingan yang lebih ketat.
Suluh Indonesia/ant
KARTU PINTAR - Presiden Joko Widodo saat menyerahkan Kartu Indosenia Pintar (KIP) secara langsung kepada warga di Lapangan Bendogerit, Blitar, kemarin.Selain kartu KIP, Jokowi juga menyerahkan Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Jokowi ketika membagikan kartu sakti di Desa Borobudur Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang, kemarin mengatakan, persaingan semakin berat anakanak harus disiapkan untuk menghadapi itu, jangan malah lihat sinetron. Mohon bapak-bapak dan ibu-ibu agar anaknya diawasi. Jokowi meminta agar jam belajar anak-anak di rumah paling
tidak tiga jam sehari. ‘’Agar jam belajarnya ditambah jangan sejam, paling tidak tiga jam,” katanya dalam acara yang juga dihadiri Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menkes Nila Moeloek dan Mensesneg Pratikno. Presiden a meminta agar warga pemegang Kartu Indonesia Sehat (KIS) tidak langsung berobat ke rumah sakit. ‘’Kalau batuk-batuk
saja jangan ke rumah sakit,ke puskesmas dulu, kalau berat baru ke RS, tidak bayar,” katanya. Jokowi minta agar warga melaporkan kalau dilayani tidak baik bisa dilaporkan ke oleh puskesmas atau rumah sakit. ‘’Laporkan ke menkes, kalau belum baik ke Presiden. Itu juga bayar yang bayar pemerintah,” kata Jokowi. Ia menyebutkan anggaran untuk Kartu Indonesia Pintar (KIP) 2015 mencapai Rp20 triliun, KIS sebesar Rp19 triliun, dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Rp9,9 triliun. Dana tersebut bersumber dari pengalihan subsidi BBM. Sementara itu Menkes Nila
Moeloek menyebutkan penerima kartu sakti tersebut merupakan masyarakat kurang mampu dari sebagian besar kalangan buruh tani dan pedagang sektor informal. Rincian penerima kartu sakti di Desa Borobudur terdiri dari KK sebanyak 279 kepala keluarga, KIP sebanyak 386 anak sekolah, KIS sebanyak 1.156 orang dan kartu untuk penyandanga disabilitas demgan kecacatan berat sebanyak 50 orang. Berbagai kartu yang diberikan untuk masyarakat Indonesia itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. (ant)