Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Pengemban Pengamal Pancasila
Jumat, 2 Oktober 2015
No. 178 tahun IX
74 Jemaah Belum Kembali MEKKAH - Sebanyak 74 orang berhaji asal Indonesia sejak peristiwa Mina hingga Kamis belum ditemukan keberadaannya, sementara Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) hanya dapat mengidentifikasi dua jenazah baru. ‘’Sampai saat ini, jumlah anggota jemaah yang belum kembali ke pemondokan dari sebelumnya 78 orang berkurang menjadi 74 orang,” kata Sekretaris Daerah Kerja (Daker) Mekah PPIH 1436 Hijriah/2015 Masehi Nur Alia Fitra di Mekah, Arab Saudi, kemarin. Ia mengatakan bahwa penurunan jumlah anggota jemaah yang belum kembali tersebut seiring dengan ditemukannya dua jenazah baru korban peristiwa Mina. Dengan demikian, jumlah anggota jemaah haji Indonesia yang menjadi kor-
ban meninggal dalam peristiwa Mina menjadi 59 orang yang terdiri atas 55 orang dari Tanah Air dan empat WNI yang telah bermukim di Arab Saudi. Sementara itu, anggota jemaah yang belum kembali ke pemondokan berasal dari Kloter JKS 61 sebanyak 37 orang, Kloter BTH 14 sebanyak delapan orang, Kloter SOC 62 sebanyak enam orang, Kloter UPG 10 dan SUB 48 masing-masing sebanyak empat orang, serta Kloter JKS 21 sebanyak dua orang. Kloter BPN 5, JKG 33, LOP 9, SUB 61, JKG 35, BTH 15, dan SUB 34 masing-masing satu orang. Fitria mengemukakan jumlah anggota jemaah yang mengalami cedera dan masih dirawat berkurang menjadi empat orang setelah satu anggota jemaah telah dinyatakan sembuh. (ant)
Paket Kebijakan Ekonomi #3
Jokowi Berharap Harga BBM Turun Suluh Indonesia/ant
WAJIB LAPOR - Ketua KPK nonaktif, Abraham Samad (kiri) hadir memenuhi wajib lapor perdananya di kantor Kejari Makassar, kemarin. Atas kasus dugaan pemalsuan dokumen administrasi kependudukan, Abraham Samad tidak ditahan dan hanya dikenakan wajib lapor dua kali seminggu.
Kades Jadi Provokator SURABAYA - Polda Jatim menetapkan Kepala Desa Selok Awar-awar, Pasirian, Kabupaten Lumajang, yakni Har, terbukti menjadi “aktor intelektual” dalam kasus pembunuhan dan penganiayaan aktivis antitambang di Lumajang, 26 September 2015. ‘’Sebelumnya, Kades Selok Awar-awar telah ditetapkan sebagai tersangka, tapi belum terkait langsung, dan sekarang sudah diketahui kapasitas
dia sebagai aktor intelektual dalam kasus Lumajang,” kata Wadir Reskrimsus Polda Jatim AKBP Anom Wibowo di Surabaya, kemarin. Saat melakukan rapat dengan pendapat dengan Komisi A DPRD Jatim, AKBP Anom Wibowo menjelaskan untuk menetapkan Kades Har sebagai tersangka dan aktor intelektual itu tidak mudah, karena saksi yang ada tidak mau mengaku. ‘’Seperti dibilang Kapolda Jatim, para tersangka
sering menjawab ‘tak oneng’ (tidak tahu, Bahasa Madura), tapi polisi akhirnya melakukan investigasi hingga menetapkan Kades sebagai aktor,” ujarnya. Menurut dia, polisi masih terus melakukan pendalaman, bahkan tim dari Polda Jatim sudah terjun ke lokasi kejadian dengan dukungan Polres Lumajang sebagai petugas pengamanan lokasi dan olah TKP. (ant)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap harga bahan bakar minyak (BBM) bisa diturunkan. Untuk itu, dia meminta Pertamina menghitung ulang harga kekinian BBM. Penghitungan itu menjadi bagian dari Paket Kebijakan Ekonomi III yang akan segera dirilis pekan depan. ‘’Coba dihitung lagi. Meskipun kemarin sudah diumumkan oleh Menteri ESDM, tapi ini negara sedang membutuhkan. Tolong dihitung lagi, apakah masih mungkin yang namanya premium itu diturunkan
meskipun sedikit,” kata Presiden saat memberikan pengantar pada rapat terbatas di Kantor Presiden Jakarta, kemarin. Rapat mengagendakan pembahasan terkait rencana pemerintah menggulirkan Paket Kebijakan Ekonomi Tahap III. Paket kebijakan ini diharapkan lebih menguatkan Paket Kebijakan Ekonomi I dan Paket Kebijakan Ekonomi II yang sebelumnya dikeluarkan. Presiden Jokowi mengungkapkan sudah mendapat laporan dari Menteri ESDM Sudirman Said bahwa harga BBM yang berlaku saat masih -2% (minus dua persen) dari
harga keekonomian. Artinya, apabila mempertimbangkan rata-rata harga minyak dunia, dan nilai kurs rupiah terhadap dollar, serta harga indeks minyak Singapura (MOPS) dalam enam bulan terakhir, per 1 Oktober ini, harga rata-rata Premiun (Bensin) seharusnya Rp 8.300/liter dan harga Solar Rp 6.750/liter. Namun, saat ini harga Premium adalah Rp 7.300, dan Solar Rp 6.900. Sehingga Kementerian ESDM berketetapan mempertahankan harga BBM saat ini hingga akhir tahun ini. Kendati demikian, Presiden Jokowi berharap bisa diturunkan mes-
ki hanya sedikit. “Tapi mungkin masih bisa diturunkan,” ujar Presiden. Selain menurunkan harga BBM jenis premium, pemerintah juga meminta Bank Indonesia (BI) selaku otoritas moneter dapat menurunkan suku bunga acuan BI yang kini saat ini berada di angka 7,5 persen. Jokowi berharap Paket Kebijakan Ekonomi Tahap III dapat memberikan stimulus jangka pendek, serta berdampak pada pemberian insentif jangka menengah dan jangka panjang sehingga dampaknya dapat dirasakan langsung oleh dunia usaha. (har)
Calon Tak Memenuhi Syarat
KPU Tunda Pelaksanaan Pilkada JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum tetap akan menunda pelaksanaan pemilihan kepala daerah jika pasangan calon tunggal yang berkasnya diverifikasi ulang tidak memenuhi syarat.
Komisioner KPU Pusat Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan, tahapan verifikasi ulang diberikan supaya KPU daerah dapat memastikan kembali apakah pasangan calon tunggal yang sempat di-
batalkan keikutsertaannya itu masih memenuhi syarat. ‘’Prosesnya nanti akan diverifikasi lagi, pasangan calon yang memenuhi syarat dapat ditetapkan sebagai peserta pilkada akhir tahun ini. Sementara pasangan calon yang tidak memenuhi syarat akan dicoret dan pilkada di daerah tersebut ditunda ke 2017,” kata Ferry di Jakarta, kemarin. Keputusan KPU untuk memverifikasi ulang, alih-alih membuka pendaftaran calon peserta pilkada, dilakukan untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi atas uji materi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota. ‘’Kita tidak punya cukup waktu untuk membuka pendaftaran lagi, dan kesempatan pendaftaran itu sudah kami berikan bersamaan dengan 266 daerah lainnya,” jelasnya. Sementara itu, Komisioner Hadar Nafis Gumay mengatakan verifikasi berkas kembali dilakukan guna menjalankan perintah putusan Mahkamah Konstitusi terkait keikutsertaan pasangan calon tunggal dalam pilkada. ‘’Jadi, satu pasangan calon yang ada sudah diterima pendaftarannya, KPU setempat akan cek persyaratannya,’’ katanya. (ant)
Suluh Indonesia/ant
CRANE ROBOH - Warga melihat alat berat crane yang roboh ketika memasang tiang pancang di Kampung Pulo, Jakarta Timur, kemarin. Jatuhnya crane yang tengah mengerjakan proyek pemasangan turap di Kampung Pulo tersebut mengakibatkan seorang warga terluka.dihimbau agar mengunakan masker.
Jokowi Tak Akan Minta Maaf JAKARTA - Presiden Joko Widodo Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan sampai saat ini tidak ada niatan dirinya maupun pemerintah untuk meminta maaf kepada keluarga eks Partai Komunis Indonesia (PKI). Kepala Negara mengingatkan semua pihak untuk tetap waspada agar peristiwa Gerakan 30 September PKI (G30S/PKI) terulangnya kembali. ‘’Sampai saat ini tidak ada pemikiran untuk minta maaf, jadi kalau mau
tanya, tanyakan ke yang nyebar-nyebarin. Jangan tanya ke saya,” kata Presiden Jokowi usai menjadi inspektur upacara Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Nasional Lubang Buaya, Jakarta Timur, kemarin. Oleh sebab itu, ia membantah segala fitnah seperti undangan melalui pesan singkat yang disebar sejak beberapa hari terakhir. ‘’Tidak ada pemikiran mengenai minta maaf. Sampai detik ini tidak ada ke arah itu,” imbuhnya.
Jokowi mengingatkan kewaspadaan akan peristiwa yang memberi sejarah kelam bangsa harus ditingkatkan. Meskipun peristiwa seperti 30 September diyakininya tidak akan terjadi lagi. ‘’Jangan sampai ada kurang kewaspadaan sehingga peristiwa seperti ini, meskipun saya yakin tidak akan terjadi lagi. Dan kita berharap peristiwa G30S/PKI ini tidak akan terjadi lagi di Bumi Pertiwi kita,” ujarnya. Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan menjelaskan apabila peristiwa G30S/PKI di-
ungkit kembali, maka permasalahan bisa menjadi panjang. Oleh karena itu, dia meminta seluruh pihak menunggu upaya pemerintah yang tengah mencari format menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat. Luhut mengatakan salah satu bentuk yang dinilai pas dari penyelesaian kasus pelanggaran berat itu adalah upaya rekonsiliasi. “Ya, saya kira penting untuk masa depan. Saya kira kita nggak boleh menjadi bangsa pendendam,” ujarnya. (har)