Edisi 02 Oktober 2015 | Suluh Indonesia

Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com

Pengemban Pengamal Pancasila

Jumat, 2 Oktober 2015

No. 178 tahun IX

74 Jemaah Belum Kembali MEKKAH - Sebanyak 74 orang berhaji asal Indonesia sejak peristiwa Mina hingga Kamis belum ditemukan keberadaannya, sementara Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) hanya dapat mengidentifikasi dua jenazah baru. ‘’Sampai saat ini, jumlah anggota jemaah yang belum kembali ke pemondokan dari sebelumnya 78 orang berkurang menjadi 74 orang,” kata Sekretaris Daerah Kerja (Daker) Mekah PPIH 1436 Hijriah/2015 Masehi Nur Alia Fitra di Mekah, Arab Saudi, kemarin. Ia mengatakan bahwa penurunan jumlah anggota jemaah yang belum kembali tersebut seiring dengan ditemukannya dua jenazah baru korban peristiwa Mina. Dengan demikian, jumlah anggota jemaah haji Indonesia yang menjadi kor-

ban meninggal dalam peristiwa Mina menjadi 59 orang yang terdiri atas 55 orang dari Tanah Air dan empat WNI yang telah bermukim di Arab Saudi. Sementara itu, anggota jemaah yang belum kembali ke pemondokan berasal dari Kloter JKS 61 sebanyak 37 orang, Kloter BTH 14 sebanyak delapan orang, Kloter SOC 62 sebanyak enam orang, Kloter UPG 10 dan SUB 48 masing-masing sebanyak empat orang, serta Kloter JKS 21 sebanyak dua orang. Kloter BPN 5, JKG 33, LOP 9, SUB 61, JKG 35, BTH 15, dan SUB 34 masing-masing satu orang. Fitria mengemukakan jumlah anggota jemaah yang mengalami cedera dan masih dirawat berkurang menjadi empat orang setelah satu anggota jemaah telah dinyatakan sembuh. (ant)

Paket Kebijakan Ekonomi #3

Jokowi Berharap Harga BBM Turun Suluh Indonesia/ant

WAJIB LAPOR - Ketua KPK nonaktif, Abraham Samad (kiri) hadir memenuhi wajib lapor perdananya di kantor Kejari Makassar, kemarin. Atas kasus dugaan pemalsuan dokumen administrasi kependudukan, Abraham Samad tidak ditahan dan hanya dikenakan wajib lapor dua kali seminggu.

Kades Jadi Provokator SURABAYA - Polda Jatim menetapkan Kepala Desa Selok Awar-awar, Pasirian, Kabupaten Lumajang, yakni Har, terbukti menjadi “aktor intelektual” dalam kasus pembunuhan dan penganiayaan aktivis antitambang di Lumajang, 26 September 2015. ‘’Sebelumnya, Kades Selok Awar-awar telah ditetapkan sebagai tersangka, tapi belum terkait langsung, dan sekarang sudah diketahui kapasitas

dia sebagai aktor intelektual dalam kasus Lumajang,” kata Wadir Reskrimsus Polda Jatim AKBP Anom Wibowo di Surabaya, kemarin. Saat melakukan rapat dengan pendapat dengan Komisi A DPRD Jatim, AKBP Anom Wibowo menjelaskan untuk menetapkan Kades Har sebagai tersangka dan aktor intelektual itu tidak mudah, karena saksi yang ada tidak mau mengaku. ‘’Seperti dibilang Kapolda Jatim, para tersangka

sering menjawab ‘tak oneng’ (tidak tahu, Bahasa Madura), tapi polisi akhirnya melakukan investigasi hingga menetapkan Kades sebagai aktor,” ujarnya. Menurut dia, polisi masih terus melakukan pendalaman, bahkan tim dari Polda Jatim sudah terjun ke lokasi kejadian dengan dukungan Polres Lumajang sebagai petugas pengamanan lokasi dan olah TKP. (ant)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap harga bahan bakar minyak (BBM) bisa diturunkan. Untuk itu, dia meminta Pertamina menghitung ulang harga kekinian BBM. Penghitungan itu menjadi bagian dari Paket Kebijakan Ekonomi III yang akan segera dirilis pekan depan. ‘’Coba dihitung lagi. Meskipun kemarin sudah diumumkan oleh Menteri ESDM, tapi ini negara sedang membutuhkan. Tolong dihitung lagi, apakah masih mungkin yang namanya premium itu diturunkan

meskipun sedikit,” kata Presiden saat memberikan pengantar pada rapat terbatas di Kantor Presiden Jakarta, kemarin. Rapat mengagendakan pembahasan terkait rencana pemerintah menggulirkan Paket Kebijakan Ekonomi Tahap III. Paket kebijakan ini diharapkan lebih menguatkan Paket Kebijakan Ekonomi I dan Paket Kebijakan Ekonomi II yang sebelumnya dikeluarkan. Presiden Jokowi mengungkapkan sudah mendapat laporan dari Menteri ESDM Sudirman Said bahwa harga BBM yang berlaku saat masih -2% (minus dua persen) dari

harga keekonomian. Artinya, apabila mempertimbangkan rata-rata harga minyak dunia, dan nilai kurs rupiah terhadap dollar, serta harga indeks minyak Singapura (MOPS) dalam enam bulan terakhir, per 1 Oktober ini, harga rata-rata Premiun (Bensin) seharusnya Rp 8.300/liter dan harga Solar Rp 6.750/liter. Namun, saat ini harga Premium adalah Rp 7.300, dan Solar Rp 6.900. Sehingga Kementerian ESDM berketetapan mempertahankan harga BBM saat ini hingga akhir tahun ini. Kendati demikian, Presiden Jokowi berharap bisa diturunkan mes-

ki hanya sedikit. “Tapi mungkin masih bisa diturunkan,” ujar Presiden. Selain menurunkan harga BBM jenis premium, pemerintah juga meminta Bank Indonesia (BI) selaku otoritas moneter dapat menurunkan suku bunga acuan BI yang kini saat ini berada di angka 7,5 persen. Jokowi berharap Paket Kebijakan Ekonomi Tahap III dapat memberikan stimulus jangka pendek, serta berdampak pada pemberian insentif jangka menengah dan jangka panjang sehingga dampaknya dapat dirasakan langsung oleh dunia usaha. (har)

Calon Tak Memenuhi Syarat

KPU Tunda Pelaksanaan Pilkada JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum tetap akan menunda pelaksanaan pemilihan kepala daerah jika pasangan calon tunggal yang berkasnya diverifikasi ulang tidak memenuhi syarat.

Komisioner KPU Pusat Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan, tahapan verifikasi ulang diberikan supaya KPU daerah dapat memastikan kembali apakah pasangan calon tunggal yang sempat di-

batalkan keikutsertaannya itu masih memenuhi syarat. ‘’Prosesnya nanti akan diverifikasi lagi, pasangan calon yang memenuhi syarat dapat ditetapkan sebagai peserta pilkada akhir tahun ini. Sementara pasangan calon yang tidak memenuhi syarat akan dicoret dan pilkada di daerah tersebut ditunda ke 2017,” kata Ferry di Jakarta, kemarin. Keputusan KPU untuk memverifikasi ulang, alih-alih membuka pendaftaran calon peserta pilkada, dilakukan untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi atas uji materi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota. ‘’Kita tidak punya cukup waktu untuk membuka pendaftaran lagi, dan kesempatan pendaftaran itu sudah kami berikan bersamaan dengan 266 daerah lainnya,” jelasnya. Sementara itu, Komisioner Hadar Nafis Gumay mengatakan verifikasi berkas kembali dilakukan guna menjalankan perintah putusan Mahkamah Konstitusi terkait keikutsertaan pasangan calon tunggal dalam pilkada. ‘’Jadi, satu pasangan calon yang ada sudah diterima pendaftarannya, KPU setempat akan cek persyaratannya,’’ katanya. (ant)

Suluh Indonesia/ant

CRANE ROBOH - Warga melihat alat berat crane yang roboh ketika memasang tiang pancang di Kampung Pulo, Jakarta Timur, kemarin. Jatuhnya crane yang tengah mengerjakan proyek pemasangan turap di Kampung Pulo tersebut mengakibatkan seorang warga terluka.dihimbau agar mengunakan masker.

Jokowi Tak Akan Minta Maaf JAKARTA - Presiden Joko Widodo Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan sampai saat ini tidak ada niatan dirinya maupun pemerintah untuk meminta maaf kepada keluarga eks Partai Komunis Indonesia (PKI). Kepala Negara mengingatkan semua pihak untuk tetap waspada agar peristiwa Gerakan 30 September PKI (G30S/PKI) terulangnya kembali. ‘’Sampai saat ini tidak ada pemikiran untuk minta maaf, jadi kalau mau

tanya, tanyakan ke yang nyebar-nyebarin. Jangan tanya ke saya,” kata Presiden Jokowi usai menjadi inspektur upacara Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Nasional Lubang Buaya, Jakarta Timur, kemarin. Oleh sebab itu, ia membantah segala fitnah seperti undangan melalui pesan singkat yang disebar sejak beberapa hari terakhir. ‘’Tidak ada pemikiran mengenai minta maaf. Sampai detik ini tidak ada ke arah itu,” imbuhnya.

Jokowi mengingatkan kewaspadaan akan peristiwa yang memberi sejarah kelam bangsa harus ditingkatkan. Meskipun peristiwa seperti 30 September diyakininya tidak akan terjadi lagi. ‘’Jangan sampai ada kurang kewaspadaan sehingga peristiwa seperti ini, meskipun saya yakin tidak akan terjadi lagi. Dan kita berharap peristiwa G30S/PKI ini tidak akan terjadi lagi di Bumi Pertiwi kita,” ujarnya. Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan menjelaskan apabila peristiwa G30S/PKI di-

ungkit kembali, maka permasalahan bisa menjadi panjang. Oleh karena itu, dia meminta seluruh pihak menunggu upaya pemerintah yang tengah mencari format menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat. Luhut mengatakan salah satu bentuk yang dinilai pas dari penyelesaian kasus pelanggaran berat itu adalah upaya rekonsiliasi. “Ya, saya kira penting untuk masa depan. Saya kira kita nggak boleh menjadi bangsa pendendam,” ujarnya. (har)

K ta

Suluh Indonesia, Jumat 2 Oktober 2015

2

Basuki Tetap Pilih ERP JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tetap memilih penerapan electronic road priceing (ERP) ketimbang ganjil genap. Namun, dirinya belum bisa memastikan kapan lelang ERP bisa dilakukan. Pasalnya, mencontoh dari beberapa negara yang menerapkan kebijakan ganjil genap tidak berjalan dengan baik untuk mengatasi kemacetan. ‘’Ganjil genap praktiknya di Manila ternyata gagal juga. Nah kalau menurut kita lebih baik pembatasan dengan ERP, enggak usah ganti ganjil genap,” ujar Basuki, di Balai Kota DKI Jakarta, kemarin. Basuki mengakui, seharusnya lelang ERP bisa dilakukan tahun ini. Namun dirinya belum mendapatkan laporan dari Kadis Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans), Andri Yansyah. “Mesti tanya sama dinas. Kayaknya tahun ini, tapi enggak tahu. Mestin-

Suluh Indonesia/ant

PEMBONGKARAN PASAR KARANG ANYAR - Petugas dengan alat berat membongkar kios pedagang Pasar Karang Anyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat, kemarin. Sekitar 200an lapak pedagang yang berdiri di atas saluran air di pasar tersebut dibongkar oleh Pemprov DKI Jakarta karena sering menyebabkan banjir ketika musim penghujan tiba.

Taufik Doakan

Ahok Jadi Tersangka JAKARTA- Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik mengingatkan bahwa masalah pembelian lahan RS Sumber Waras saat ini masih dalam proses di Komisi Pemberantasan Korupsi. Dia meyakini sebentar lagi Gubernur DKI Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama menjadi tersangka KPK atas kasus tersebut. ‘’Kita berdoa saja supaya Oktober, Ahok tersangka. Kita lihat saja nanti hasil audit

BPK, dia enggak akan bisa lepas,” ujar Taufik di gedung DPRD DKI Jakarta, kemarin. Sebab, Taufik mengatakan KPK telah meminta BPK untuk melakukan audit investigasi mengenai hal itu. Taufik yakin BPK akan segera menyelesaikan audit investigasi tersebut. Apalagi, permintaan tersebut datang dari KPK. ‘’Kalau itu permintaan KPK, maka itu akan diterusin sama BPK,” ujar dia.

Sebelumnya, Pimpinan KPK Indriyanto Seno Adjie menyebutkan, KPK meminta audit investigasi untuk menelisik apakah ada kemungkinan terjadinya penyimpangan terhadap keuangan negara. Laporan tersebut disampaikan oleh seorang warga bernama Amir Hamzah. Amir menilai hasil audit BPK mengindikasikan adanya penggelembungan anggaran dan korupsi dalam pembelian

lahan tersebut. Ia menganggap Basuki atau Ahok telah menyalahgunakan wewenang dalam pembelian lahan RS Sumber Waras, Jakarta Barat. Sementara, Gubernur DKI Jakarta Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama menanggapi santai pernyataan Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik yang mengharapkannya menjadi tersangka dalam kasus pengadaan lahan RS

Sumber Waras, Jakbar. Menurut Basuki, pembelian sebagian lahan rumah sakit itu memang harus dibuktikan secara hukum. ‘’Ya enggak apaapa, jangan mengasumsi seperti itu dong. Jaksa sudah memanggil kami, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) sudah panggil dan investigasi, jadi silakan saja,” kata Ahok. (kmb)

Program 5 Tertib

DKI Usulkan Dana Rp 150 Miliar

Suluh Indonesia/ant

NORMALISASI KALI CILIWUNG - Beko digunakan untuk mengeruk sampah dan lumpur yang mengendap di dasar kali pada normalisasi Kali Ciliwung di Kalibata, Jakarta, kemarin. Pemda DKI Jakarta terus berupaya melakukan normalisasi kali tersebut guna mengantisipasi banjir pada musim penghujan.

JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta mengusulkan anggaran Rp 150 miliar untuk program lima tertib tahun 2016. Bersama Polda Metro Jaya, diharapkan program tersebut bisa berjalan baik dan membuat Kota Jakarta lebih tertib dalam segala hal. Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, anggaran tersebut digunakan untuk uang saku anggota TNI dan Polri yang diperbantukan. Anggaran diusulkan dalam APBD 2016 yang saat ini sedang dalam pembahasan bersama dengan DPRD DKI Jakarta. ‘’Kita sudah usulin. Ada kirakira Rp 150 miliar nanti untuk lima tertib. Itu untuk bayar Polisi yang turun ke lapangan, makan, dan untuk gaji,” ujar Basuki, kemarin. Pada Januari 2015 lalu, Basuki telah menandatangani Pergub Nomor 138 tahun 2015, yang memungkinkan

DKI memberi uang saku sebesar Rp 250.000 dan uang makan sebesar Rp 38.000 per hari untuk setiap anggota TNI dan Polri yang menjadi tenaga bantu bagi Pemprov DKI. Basuki berharap lima tertib tersebut bisa maksimal pada tahun depan dengan anggaran yang telah diusulkan. Masyarakat juga diminta untuk mendukung program pemerintah ini, untuk membuat Jakarta lebih tertib. ‘’Tahun depan mulai terlihat. Kan Polda juga butuh biaya untuk personel di lapangan untuk makan. Itu baru disusun di 2016,” ucapnya. Basuki juga sempat mewacanakan untuk memberi fasilitas kemudahan lain, dengan menggratiskan tarif TransJakarta dan tarif-tarif sarana transportasi umum lain untuk anggota TNI dan Polri. (kmb)

Kesaktian Pancasila

Momentum Tepat Membangun Bangsa PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengajak seluruh generasi muda agar memanfaatkan Hari Kesaktian Pancasila sebagai momentum yang tepat untuk membangun Indonesia. Hal tersebut disampaikan secara langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta Saefullah saat menghadiri upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Lapangan IRTI Monas. “Hari Kesaktian Pancasila adalah momentum yang tepat bagi seluruh generasi muda di

tanah air, termasuk Jakarta, untuk membangun Indonesia yang lebih baik lagi,” kata Saefullah di Jakarta, kemarin. Menurut dia, Pancasila merupakan alat pemersatu bangsa, sehingga harus dapat dipahami dan diimplementasikan sebaik-baiknya dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Saefullah ‘’Kita harus bersyukur punya Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa, sehingga sampai

dengan saat ini kita masih bersatu padu, masih utuh dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” ujar Saefullah. Dia menuturkan meskipun sejak lahir Pancasila selalu mendapat kritikan, baik dari dalam maupun luar negeri, namun hal tersebut tetap tidak dapat menggantikan Pancasila sebagai ideologi Bangsa Indonesia. ‘’Jadi, Pancasila benarbenar menjadi alat pemersatu kita. Bahkan, Pancasila juga dapat bertahan di tengah krisis global yang saat ini sedang melanda Indonesia,” tutur Saefullah.

Lebih lanjut, dia mengajak seluruh masyarakat, khususnya di Jakarta, untuk bersama-sama menjaga kesaktian Pancasila. Dia pun berharap agar momentum Hari Kesaktian Pancasila dapat mengingatkan masyarakat akan jasa para pahlawan. ‘’Pancasila harus kita pertahankan. Momentum satu Oktober ini semoga menjadi pengingat bagi generasi muda akan jasa-jasa pahlawan yang telah gugur dalam mempertahankan NKRI sekaligus kesaktian Pancasila,” ungkapnya. (kmb)

ya bisa lelang ya,” katanya. ERP sendiri telah diujicoba di Jakarta. Ada dua jalan yang telah dipasangi gerbang ERP yakni di Jl Jenderal Sudirman dan Jl HR Rasuna Said. Keduanya dipasang oleh dua perusahaan yang berbeda yakni Kapsch perusahaan asal Swedia dan Q-Free perusahaan asal Norwegia. Tahap pertama uji coba sistem ERP telah dilakukan pada pertengahan Juli 2014 lalu di Jl Jenderal Jenderal Sudirman, tepatnya di depan Gedung Panin Bank. Sementara tahap kedua dilakukan di Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan pada akhir September 2014. Dari uji coba yang dilakukan, kedua alat mampu membaca nomor polisi kendaraan yang melintas. Nantinya hanya kendaraan yang terpasang on board unit (OBU) yang bisa melintas pada jalan-jalan yang diterapkan ERP. (kmb)

Kilas Kasus Dwelling Time PENYIDIK Polda Metro Jaya melimpahkan berkas dan tersangka Eryatie Kuwandy alias Lusi beserta barang bukti terkait dugaan kasus suap dan gratifikasi “Dwelling Time” di Pelabuhan Peti Kemas Tanjung Priok kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Mujiyono di Jakarta, kemarin mengatakan, kejaksaan telah menyatakan P21 (lengkap) terhadap berkas tersangka L (Lusi). Mujiyono menyebutkan penyidik kepolisian menyerahkan tersangka Lusi dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum Kejati DKI Jakarta pada Rabu. Penyidik kepolisian menyerahkan barang bukti berupa dokumen PT GSA yang dipimpin Lusi dan uang tunai 10.000 dolar Singapura, 25.000 dolar Singapura, dan beberapa unit telepon selular. Mujiyono mengungkapkan Lusi berperan sebagai pemberi suap kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI Partogi Pangaribuan yang telah ditetapkan menjadi tersangka penerima suap. (kmb)

Lulung Kembali Diperiksa WAKIL Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana atau Haji Lulung pada Kamis, kembali diperiksa penyidik Bareskrim Polri sebagai saksi terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan 49 paket ”uninterruptible power supply” (UPS). kuasa hukum Lulung, Razman Nasution, di Gedung Bareskrim, Jakarta, kemarin mengatakan, haji Lulung diperiksa hari ini sebagai saksi untuk kasus pengadaan alat UPS di 49 SMA/SMK di Jakarta Pusat dan Jakarta Barat. Ini merupakan pemeriksaan ketiga bagi Lulung terkait kasus tersebut. Dalam pemeriksaan hari ini, Lulung mengaku tidak ada dokumen yang dibawa untuk mendukung jalannya pemeriksaan. Tidak ada dokumen yang diberikan. Ini (pemeriksaan) lanjutan. Hingga saat ini penyidik Mabes Polri telah menetapkan Alex Usman dan Zaenal Soleman sebagai tersangka kasus dugaan korupsi UPS. Alex merupakan mantan Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat. (kmb)

PNS DKI Diminta Terus Kerja SEKRETARIS Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah meminta seluruh pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bekerja keras untuk masyarakat Jakarta. Sesuai tema Hari Kesaktian Pancasila, Gotong Royong dan Kerja Keras, kesejahteraan masyarakat di Ibukota hanya dapat diperoleh dengan kerja keras. Dalam kerja keras tidak ada kata lain untuk mencapai kesejahteraan ini harus dicapai dengan kerja keras. Selain itu, untuk PNS yang terlambat dan tidak mengikuti upacara akan dilakukan evaluasi, termasuk untuk Tunjangan Kinerja Daerah (TKD). Sebelumnya, beberapa PNS mengeluhkan belum cairnya tunjangan dinamis sejak beberapa bulan lalu, akibat keterlamatan pengesahan APBD DKI Jakarta. (kmb)

Metr politan

Suluh Indonesia, Jumat 2 Oktober 2015

3

Penyelesaian Sengketa Pemilu

KPU Perlu Konsep Ideal JAKARTA - Komisioner Komisi Pemilihan Umun (KPU) Ida Budhiati mengatakan perlu ada upaya untuk menyempurnakan konsep penyelesaian administrasi sengketa pemilu di Indonesia. ‘’KPU mestinya diberi ruang untuk melakukan upaya hukum,” kata dia dalam acara diskusi mengenai proses penyelesaian sengketa pencalonan kepala daerah di Gedung Bawaslu, Jakarta, kemarin. Ida mengatakan bahwa upaya hukum itu bukan terkait urusan menang dan kalah, namun agar KPU dapat mempertanggungjawabkan keputusannya. ‘’Sehingga tidak terjadi disparitas keputusan karena tidak ada satu lembaga untuk mengoreksi keputu-

san oleh pengawas,” kata dia. Proses pencalonan kepala daerah merupakan tahapan yang dapat menguji prinsip keadilan dalam pemilu melalui mekanisme yang adil dan demokratis. Dalam pilkada, seorang calon pemimpin daerah yang tidak memenuhi syarat dapat mengajukan gugatan ke pengawas pemilu. Untuk pilkada di tingkat provinsi, gugatan sengketa pencalonan diserahkan ke Bawaslu provinsi, dan untuk tingkat kabupaten/kota diserahkan ke Panwaslu kabupaten/kota. Persoalan tentu akan muncul dalam tahapan pencalonan, terutama ketika seorang warga negara dinyatakan tidak memenuhi syarat dan kemudian tidak bisa

menjadi calon kepala daerah. ‘’Pembelajaran dan pengalaman dari beberapa keputusan sengketa pencalonan menjadi penting untuk menjadi pedoman proses penyelesaian pilkada ke depan,” kata Ida. Ida mengatakan bahwa keputusan pengawas pemilu bersifat final mengikat, namun ketika jadi perkara di tingkat yang lebih tinggi yang jadi batu uji justru adalah keputusan KPU. ‘’Tidak bermaksud mendiskreditkan keputusan Bawaslu tetapi saya berbicara dalam kerangka hukum keadilan pemilu,” ucap dia. Untuk diketahui, pilkada serentak yang akan diikuti 250 lebih daerah akan digelar serentak 9 Desember mendatang. (ant)

Suluh Indonesia/ant

JELANG PELAKSANAAN GOPAC - Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) Nurhayati Ali Assegaf (tengah) bersama anggota DPR Fraksi Golkar Dwi Arum (kiri) dan anggota Fraksi Nasdem Hamdani (kanan) menjadi pembicara dalam diskusi 'Pelaksanaan Sidang ke-6 GOPAC' di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, kemarin

Putusan Calon Tunggal

MK Kurang Komprehensif JAKARTA - Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahudin menilai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah kurang komprehensif karena tidak melihat akar permasalahan yang sesungguhnya. ‘’Akar masalah itu sesungguhnya adalah karena persyaratan pencalonan yang ditetapkan undang-

undang terlalu berat. Akibatnya, hanya sedikit pasangan calon yang bisa diusung partai politik,” kata Said Salahudin di Jakarta, kemarin. Sebelumnya, kata Said, syarat dukungan partai politik minimal 15 persen, baik perolehan kursi DPRD maupun perolehan suara partai pada pemilu. Kini, syarat untuk mengusung calon adalah 20 persen kursi di DPRD atau 25 pers-

en suara pada pemilu. ‘’Memang partai politik diperbolehkan untuk berkoalisi, tetapi itu bukan perkara mudah. Dulu, ketika syarat dukungan partai masih terjangkau, tidak ada kasus calon tunggal dalam pilkada,” tuturnya. Said menilai kondisi itu diperburuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan aturan yang juga menghambat pendaftaran pasangan calon

kepala daerah. Kegiatan penelitian persyaratan yang dilakukan oleh KPU daerah pada tahap pendaftaran membuat banyak pasangan gagal mencalonkan diri. Padahal, kata Said, tahap pendaftaran dan penelitian persyaratan adalah dua tahapan yang secara tegas diatur berbeda oleh undang-undang. ‘’Akibatnya, banyak pasangan calon yang ditolak pendaft-

arannya oleh KPU daerah sehingga akhirnya muncul kasus calon tunggal. Seharusnya, MK memainkan peran pada persyaratan pencalonan yang berat itu,” katanya. MK mengabulkan permohonan uji materi soal calon tunggal dalam UU 8 Tahun 2015 tentang Pilkadamemperbolehkan daerah dengan calon tunggal untuk melaksanakan pilkada. (ant)

Suluh Indonesia/ant

STIMULUS EKONOMI - Presiden Joko Widodo bersiap memimpin Rapat Terbatas bersama Menteri Kabinet Kerja bidang Ekonomi membahas kebijakan pemangkasan izin ivestasi sebagai implementasi Paket Kebijakan Ekonomi II di Kantor Kepresidenan Jakarta, kemarin. Pemerintah juga menyiapkan Paket Kebijakan Ekonomi III berupa stimulus dan insentif jangka pendek dan panjang kepada masyarakat dan dunia usaha yang diharapkan dapat diterbitkan awal Oktober 2015.

Kemendikbud :

Pancasila Merupakan Ideologi Final KEMENTERIAN Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) menyatakan bahwa Pancasila merupakan ideologi final bangsa Indonesia dan tidak bisa lagi ditawar. Dirjen Kebudayaan Kemdikbud Kacung Marijan usai acara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Jakarta, kemarin mengatakan, Pancasila merupakan ideologi final dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari bangsa Indonesia. Pancasila tidak akan bisa ditawar karena Pancasila memungkinkan bangsa ini menjadi sistematis. ‘’Pancasila mempunyai nilai yang sama dan terbukti menyatukan kita sampai saat ini,” tambah dia. Dirjen mengajak masyarakat untuk membayangkan jika masing-masing kelompok memaksakan ideologinya masingmasing. Hasilnya tentu akan terjadi perpecahan. Hal itu yang menyebabkan Pancasila masih relevan hing-

ga saat ini. ‘’Kalau sama-sama dipaksakan, tentu saja masingmasing pihak akan berkelahi,” katanya. Dirjen berharap nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, seperti kerja keras maupun gotong royong, dapat diterapkan masyarakat. ‘’Kami juga mengharapkan pada generasi muda untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila pada kehidupan sehari-hari,” harap dia. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila pada tahun ini mengambil tema “Kerja Keras dan Gotong Royong Melaksanakan Pancasila”. Upacara tersebut diikuti sejumlah pejabat tinggi negara, anggota parlemen, hingga

Kacung Marijan ratusan siswa. Waspada Ketua Forum Komunikasi Persatuan Purnawirawan TNIPolri Letjen (Purn) Syaiful Sulun meminta generasi penerus mewaspadai keberadaan penganut ideologi PKI gaya baru yang bergerak di sejumlah sendi kehidupan bangsa. ‘’Musuh kita PKI dengan gaya barunya sudah masuk ke

mana-mana, termasuk ke MPR dan DPR. Dia bergerak di bawah permukaan tidak terlihat, hanya orang yang tahu yang dapat merasakan,” kata Syaiful Sulun dalam acara peringatan Kesaktian Pancasila di Jakarta, Kamis. Syaiful mengatakan saat ini ada pihak yang berteriak kepada presiden agar meminta maaf kepada PKI. Pihak-pihak itu menurut dia, mencoba memutarbalikkan sejarah dengan menyebut PKI adalah korban. ‘’Mereka berteriak agar presiden minta maaf. Yang jadi korban itu siapa, mereka memulai kudeta dengan membunuh jenderal kita, makanya rakyat waktu itu marah,” tukasnya. Dia menegaskan pihak-pihak semacam itu berupaya merusak pola pikir generasi muda. Padahal, kata dia, rakyat saat ini jelas tidak menghendaki ideologi komunis termasuk liberalis. ‘’Yang rakyat kehendaki hanya ideologi pancasila,” ujar dia. (ant)

KPU Siapkan

Peraturan Khusus Pilkada Calon Tunggal KOMISI Pemilihan Umum tidak akan mengubah peraturan terkait pilkada, melainkan menyusun peraturan baru khusus untuk pemilihan kepala daerah dengan pasangan calon tunggal.

Komisioner KPU Pusat Ferry Kurnia Rizkiyansyah di Jakarta, Kamis, mengatakan dalam satu peraturan tersebut akan memuat antara lain mengenai tahapan, program, jadwal serta kampanye pasangan calon tunggal. ‘’Kami (KPU) langsung mengeksekusi Putusan Mahkamah Konstitusi dengan menyusun peraturan baru yang khusus diberlakukan bagi daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon dalam pilkada,” kata Ferry di Gedung KPU Pusat Jakarta, kemarin. KPU memanfaatkan waktu yang tersisa hingga 9 Desember mendatang untuk mengakomodir hak konstitusional para calon kepala daerah dan pemilih supaya pelaksanaan pilkada di tiga daerah tersebut, tetap dapat berlangsung di gelombang pertama. KPU memutuskan untuk tidak membuka pendaftaran calon peserta pilkada di ketiga daerah tersebut, mengingat waktu pelaksanaan yang semakin dekat. Sementara itu, Komisioner Hadar Nafis Gumay mengatakan draf peraturan yang sedang disusun diharapkan dapat selesai Jumat (2/10), sehingga dapat segera dikonsultasikan dan ditetapkan sebagai dasar acuan bagi KPU daerah. ‘’Mudah-mudahan besok

Ferry Kurnia Rizkiyansyah

(Jumat) bisa selesai dan segera kami kirimkan ke DPR untuk dijadwalkan konsultasi. Secara bersamaan kami juga akan melakukan uji publik atas draf PKPU tersebut, sehingga dapat segera digunakan di daerah,” tutur Hadar. Dengan diberlakukannya peraturan KPU baru tersebut, maka serta merta KPU daerah mencabut surat keputusan yang sempat menunda pelaksanaan pilkada di tiga daerah tersebut ke 2017. Tiga dari 269 daerah, yang dijadwalkan menyelenggarakan pilkada serentak 2015, hanya mendapatkan satu pasangan calon kepala daerah pada masa pendaftaran. Ketiga daerah itu adalah Kabupaten Tasikmalaya, Blitar, dan Timor Tengah Utara, NTT. Sebelumnya, MK mengabulkan permohonan uji materi terkait kemungkinan munculnya pasangan calon tunggal dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada. (ant)

Megap litan

Suluh Indonesia, Jumat 2 Oktober 2015

4

Di Bogor

Ratusan Peternak Ayam Bangkrut BOGOR – Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (GOPAN) mengungkapkan, bahwa dampak buruk dari ketidak setabilan perekonimian nasional dalam dua tahun terakhir ini mengakibatkan ribuan pelaku usaha dibidang ternak ungas khususnya ayam di Indonesia mengalami kebangkrutan alias gulung kandang. ‘’Untuk data pastinya saya tidak hafal, tapi untuk di wilayah Jabodebek, khususnya di Bogor ini saja peternak ayam yang sekarang ini bangkrut jumlahnya mencapai ratusan,” ungkap Ketua Bidang Advokasi dan Humas GOPAN, Nano Supriatno, disela sela acara Munas III GOPAN di Bogor, kemarin. Lebih lanjut Nano menjelaskan, bahwa ada beberapa faktor yang menjadi penyebab kebangkrutan usaha ternak ayam di Bogor dan daer-

ah lainnya di Indonesia. Faktor tersebut diantaranya, yakni terus menurunya tingkat daya beli di masyarakat, melemahanya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan mesih kurangnya dukungan keberpihakan kebijkan pemerintah dalam upaya mensejaterakan para peternak sekaligus melindungi usaha ternak nasional. ‘’Usaha ternak ayam di kita saat ini kan repot sekali Mas. Bayangkan, ini sudah harga ternaknya tidak setabil, pakannya mahal sekali akibat melemahnya rupiah pada dolar AS. Dan yang pasti soal kepastian pasarnya juga tidak jelas. Banyak rantai pasar yang sebetulnya sangat merugikan kami para peternak maupun konsumen,” keluhnya. Nano mengungkapkan, dengan fluktuasi harga ayam di wilayah Bogor saat ini Rp 16.000,-/kg di

tingkat peternak (kandang), bila dibandingkan dengan tingginya biaya produksi yang harus ditanggung setiap ternak sudah jelas tidak sebanding lurus dengan penghasilan yang diperoleh alias merugi. “Untuk harga idealnya per kilo ayam hidup di tingkat kandang itu ya sekitar Rp.18 ribuan. Dengan estimasi harga ini maka peternak kita akan sedikit mendapat keuntungan usahanya,” harapnya. Untuk itu sesuai dengan tema besar yang diusung yakni “Revitaliasi Perungasan Nasional, Membangun Perungasan Berkeadilan yang Mensejahterakan Peternak Rakyat” GOPAN sepakat untuk meyampaikan sebuah rekomendasi kepada pihak terkait, untuk bersama sama ikut mensukseskan program revitalisasi perungasan nasional. (bas)

Di Tangerang

Dua Bank Kurangi Pegawai TANGERANG - Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, Banten, menyebutkan dua Bank sudah melakukan pengurangan pegawai terkait dampak dolar AS yang terus meningkat. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, Abduh Surahman di Tangerang, kemarin mengatakan dua perbankan itu yakni Bank CIMB Niaga yang mengajukan pensiun dini delapan pegawainya dan Bank Danamon. ‘’Untuk CIMB Niaga melakukan pengurangan dengan mengajukan pensiun dini. Sedangkan Danamon juga sama tapi belum diinfor-

masikan mengenai jumlah dan sistem pengurangan pegawainya,” katanya di Tangerang, kemarin. Ia menjelaskan, jumlah pengurangan pegawai sejak awal tahun hingga kini terus meningkat akibat dampak harga dolar AS terhadap rupiah. Dari data yang diperoleh melalui tiga kantor BPJS Ketenagakerjaan, sudah ada 12 ribu pegawai di Kota Tangerang yang di PHK. Namun, pihaknya juga mendata ke perusahaan tersebut dan diperkirakan jumlahnya bisa lebih mencapai 15 ribu orang. Sebab ada pegawai yang dirumahkan tapi tak melapor ke Dinas Ketenagakerjaan dan BPJS

Pilkada Depok

PPK Temukan Pemilih Ganda DEPOK - Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok kembali menyusut kedua kalinya dengan total sekitar 21 ribu, setelah sebelumnya sebanyak 1.243.243 jumlah pemilih, dan direvisi menjadi 1.221.882 pemilih. Komisioner KPUD Kota Depok, Nana Shorbana, mengatakan bahwa Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPSHP) sedang diplenokan tingkat kecamatan bersama Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). ‘’DPSHP di tingkat kecamatan masih berlangsung, masih ada beberapa kecamatan yang sedang melakukan rapat pleno untuk menetapkannya,” katanya di Depok, kemarin. Menurutnya, penurunan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya pemilih yang meninggal dunia, pindah domisili, dan pemilih yang telah terdaftar menjadi militer atau polisi. ‘’Penyusutannya masih bersifat fluktuasi sampai penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di tingkat kota

pada 1 atau 2 Oktober 2015,” ungkapnya. Selain itu, Komisoner KPUD Kota Depok, Nurhadi menjelaskan bahwa setelah DPT ditetapkan, hasilnya dikembalikan ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk diumumkan ke masyarakat. DPS menggunakan data pemilih dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang telah diproses, dimutakhirkan, dan dicocokkan. ‘’Kemendagri menyerahkan ke KPU pusat, disinkronisasi dengan DPT Pilpers, setelah itu baru diturunkan ke KPUD Kota Depok,” jelasnya. Sementara itu, anggota PPK juga meminta agar KPU Depok lebih jeli dalam melakukan validasi pemilih. Sebab PPK di 11 kecamatan telah melakukan rapat pleno terkait rekapitulasi DPSHP dan hasilnya PPK Sawangan menemukan banyaknya pemilih ganda. Tercatat dari hasil rapat peleno DPS beberapa waktu lalu, jumlah pemilih di kecamatan tersebut sebanyak 93.405 orang, namun ternyata hanya 92.051 orang. (jif)

Ketenagakerjaan dalam mengurus uang jaminan. ‘’Untuk pegawai yang di PHK dan melapor ada tujuh ribu orang. Tetapi data di BPJS ada 12 ribuan namun pendataan di lapangan sampai 15 ribu orang,” ujarnya. Ia menjelaskan perusahaan yang melakukan PHK yakni bergerak di garmen hingga logam. Hal ini karena bahan baku diperoleh dari impor. Sedangkan harga dolar terus naik hingga Rp14.500. Untuk mengantisipasi, pihaknya menggelar bursa kerja dengan menggandeng sejumlah perusahaan. (ant)

Suluh Indonesia/ant

KEBAKARAN PASAR CIKARANG - Petugas pemadam kebakaran berusaha memadamkan api yang membakar Pasar Cikarang, Bekasi, kemarin. Kebakaran itu diduga akibat korsleting arus pendek listrik dan mengakibatkan ratusan kios hangus terbakar.

BPS Bekasi Butuh

4.643 Petugas Sensus Ekonomi BEKASI - Badan Pusat Statistik Kota Bekasi, Jawa Barat, membutuhkan 4.643 petugas untuk melakukan sensus ekonomi yang kegiatannya akan dimulai pada 2016. ‘’Petugas tersebut akan kita kontrak selama sebulan mulai Januari 2016,” kata Kepala BPS Kota Bekasi Slamet Waluyo di Bekasi, kemarin. Menurut dia, petugas tersebut nantinya akan bertangung jawab melakukan sensus kepa-

da 175.403 bidang usaha yang tersebar di 12 kecamatan Kota Bekasi. ‘’Untuk itu kami butuh paling tidak 4.643 petugas sensus yang akan kita rekrut dari masyarakat yang berminat,” katanya. Menurutnya, BPS juga akan meminta bantuan aparatur kecamatan untuk ikut serta membantu menyediakan patugas sensus. ‘’Kami harap pihak kecamatan bisa membantu menyediakan petugas

itu,” katanya. Dikatakan Slamet, petugas tersebut akan diseleksi terlebih dahulu berdasarkan latar belakang pendidikannya sebelum mengikuti pelatihan petugas sensus. ‘’Pelatihan calon petugas dilakukan pada MaretApril 2016. Sementara pelaksanaan sensus dimulai Mei 2016,” katanya. Slamet menambahkan, syarat petugas minimal berpendidikan SLTA. (ant)

Suluh Indonesia/ant

RAZIA BECAK - Petugas DLLAJ Kota Bogor memeriksa kelengkapan surat saat operasi penertiban becak di Jalan Mawar, Kota Bogor, kemarin. Puluhan becak terjaring dalam operasi tersebut karena tidak beroperasi pada tempatnya dan habis masa berlaku Surat Tanda Kepemilikan Becak (SKTB).

Aktivis Lingkungan Surati Panwaslu

KORAN GRATIS TERBESAR PERTAMA DI INDONESIA

SMS IKLAN BARIS 0811 3898 000 Rp. 50.000,10 Baris, 10 kali muat/sebulan

Korban Pembunuhan POLRESTA Bekasi Kota, Jawa Barat, tengah menangani kasus penemuan mayat seorang pria yang diduga korban pembunuhan di Kelurahan Durenjaya, Kecamatan Bekasi Timur, kemarin. Kasubag Humas Polresta Bekasi Kota AKP Siswo di Bekasi, kemarin mengatakan, saat ditemukan terdapat sejumlah luka bacokan di tubuh korban. Menurut dia, korban ditemukan warga dalam kondisi tewas pukul 03.00 WIB di Jalan Ir H Djuanda dekat Ampera Durenjaya Bekasi Timur tergeletak di samping sepeda motornya. Ada luka bacok di kepala belakang, luka bacok di pinggang dua lubang, luka bacok bagian mulut. Hasil investigasi kepolisian mengungkap korban diketahui bernama Rido Akbar (20), warga Jalan Ampera RT 03/05 Durenjaya, Bekasi Timur. Korban ditemukan warga di TKP sedang tergeletak di samping motornya, kemudian didekati saksi dan dikenal oleh saksi. Korban langsung dibawa warga dan saksi ke RS Mitra Keluarga Bekasi Timur dan diduga sudah meninggal sejak di TKP. Korban selanjutnya dilakukan otopsi di RS Polri Kramajati. (ant)

Personel Damkar Gabungan

APK di Pohon

BADAN Lingkungan Hidup (BLH) Kota Depok mengaku bakal menyurati KPUD Depok dan Panwaslu Kota Depok terkait pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang menempel di pohon menggunakan paku.

Kilas

Kepala BLH Kota Depok Wijayanto mengatakan surat aduan tersebut merupakan kali kedua yang dibuat BLH, sebelumnya saat pesta demokrasi belum dimulai BLH sudah mengirimi surat ke KPUD dan Panwaslu terkait hal yang sama. Bahkan BLH mengklaim telah meminta kepada masing-masing Paslon (pasangan calon) untuk tidak memasang, mengikat, dan memaku atribut kampanye di pohon. ‘’Sudah sekali kami kirimkan surat ke KPU dan Panwaslu, ini merupakan surat kedua agar koordinasi berjalan dengan baik,” ujarnya di Depok, kemarin. Selain itu, pihaknya juga sudah memberikan pernyataan peringatan ketika rapat di DPRD Depok. Sebab, pemasan-

gan APK di pepohonan menggunakan alat tajam berdampak buruk bagi pertumbuhan pohon. Serta, melanggar Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang pedoman dan pengelolaan lingkungan hidup. ‘’Saya pernah bilang di rapat DPRD untuk dijaga pohon dari segala macam APK. Tak hanya APK yang akan kami cabut dari pohon. Namun, menjelang Pilkada intensitas pemasangan APK di pohon menjadi lebih tinggi,” ujarnya. Di tempat terpisah, Forum Komunitas Hijau (FKH) juga meminta masing-masing timses paslon mencabut APK di pohon, dan menjadikan momentum ini sebagai pembelajaran. Ketua FKH Depok Herri Gonku mengatakan, pihaknya bisa

saja mencabut APK kedua paslon yang menancap dengan paku di pohon. Namun, pihaknya memberikan kesempatan untuk timses mencabut sendiri karena mereka yang memasangnya. ‘’Kami akan cabut, tapi menunggu kepastian dari timses untuk cabut sendiri,” kata Herri. Herri berharap Pilkada menjadi momentum pembelajaran, dengan tidak mencorengnya dengan melakukan perbuatan melanggar perda. ‘’Seharusnya timses ke arah sana sebelum menancapkan paku ke pohon,’’ imbuhnya. Menurutnya, FKH juga bakal secara rutin menggelar operasi aksi cabut paku dan benda apapun di pohon tiap minggunya. (jif)

PULUHAN petugas pemadam kebakaran memadamkan kobaran api yang membakar area Pasar Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, selama lebih dari tiga jam, kemarinKamis dini hari. Kapala Bidang Pencegahan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi Asep Buchori di Cikarang, kemarin mengatakan, api pertama kali berkobar pada pukul 01.00 WIB dan baru padam subuh tadi. Menurut dia, pasar yang terletak di Jalan By Pass Cikarang Utara itu mengalami kebakaran yang cukup hebat karena api menjalar ke puluhan lapak dan ruko milik pedagang. Belum dikalkulasi berapa jumlah pastinya bangunan yang terbakar. Namun, kebakarannya cukup besar. Menurut Asep, upaya pemadaman api di lokasi tersebut juga dibantu beberapa personel dari kawasan industri, damkar milik Pemkot Bekasi serta damkar milik Pemkab Karawang. Karena bara api masih tampak menyala dari sejumlah tumpukan serta sudut puing yang terbakar, kata dia, penyemprotan air terus dilakukan. (ant)

Berlakukan Parkir Meter DINAS Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mengklaim retribusi dari parkir meter mencapai Rp12 juta setiap bulannya. Salah satu contoh titik parkir meter di Teras Kota, Serpong, saat ini retribusi dalam sebulannya mencapai Rp12 juta, sebelum tidak ada parkir meter dalam sebelum hanya hanya berkisar Rp2 juta. “Perbandingan ada dan tidaknya parkir meter itu sudah sangat jelas,” ungkap Sekretaris Dishubkominfo Kota Tangsel Taryono kemarin. Lebih lanjut Taryono mengatakan, dengan adanya parkir meter ini Pendapatan Asli Daerah (PAD) jauh meningkat dan pemberdayaan masyarakat dengan kesejahteraan yang juga jauh meningkat. “Gaji pegawai parkir meter sesuai dengan Upah Minimum Kota (UMK) yaitu Rp 2,5 juta per bulannya dengan jam kerja sistem shift dan adanya jaminan kesehatan,” imbuhnya. Taryono menambahkan, parkir meter ini sesuai dengan program smart city kota pemekaran dari Kabupaten Tangerang ini. “Parkir meter merupakan salah satu program smart city kota tangsel,” pungkasnya. (nov)

C P

pini F OKUS Berharap pada Maksimalisasi Kerja Anggota Parlemen ENARIK dilihat tentang kenaikan tunjangan gaji yang diberikan kepada anggota DPR. Jika itu memang merupakan keperluan untuk kinerja para wakil rakyat, mungkin dapat dipahami karena tuntutan biaya cukup besar. Tetapi dilihat dari sisi waktu, rasanya kurang memenuhi standar. Di tengah kesulitan masyarakat untuk bangkit dari keterpurukan ekonomi, justru wakil-wakil mereka yang ada di parlemen, menuntut adanya kenaikan tunjangan. Apalagi kemudian ini terjadi di saat dua hal kontroversial bergulir di masyarakat, yaitu keinginan untuk membangun gedung baru dan adanya pimpinan yang mengunjungi kampanye salah satu calon presiden Amerika Serikat. Sebagai pemimpin lembaga wakil rakyat, tentu kita harus paham bahwa kunjungan kepada salah satu kandidat negara lain tidak elok. Dalam konteks demikian, maka yang harus diperhatikan oleh anggota DPR kita adalah soal kinerja mereka. Jika memang kenaikan tunjangan itu dipenuhi pemerintah, maka kinerja haruslah mendapat perhatian yang paling pokok. Ada dua alasan yang pantas dikemukakan di sini. Pertama adalah upaya penyeimbangan. Di awal masa tugasnya, DPR yang sekarang dikenal banyak menimbulkan kontroversi terutama berhadapan dengan pemilihan presiden. Mereka terbelah dua antara Koalisi Indonesia Hebat dengan Koalisi Merah Putih. Persetruan ini sempat mengganggu tugas mereka untuk membuat perundangan sebagai tugas pokok. Belum lagi dengan berbagai move di dalam Koalisi Indonesia Hebat terhadap presiden. Itu juga yang dipandang menghambat kinerja. Sekarang, ketika kondisi persaingan itu sudah semakin hilang, maka kesempatan untuk membuktikan kinerja mereka semakin terbuka.’ Kedua, adalah alasan fungsional. Dewan Perwakilan Rakyat terdahulu meninggalkan pekerjaan rumah cukup banyak kepada anggota DPR sekarang. Ini mencitrakan jika lembaga parlemen ini lebih banyak bermain politik ketimbang bekerja maksimal untuk menyelesaikan pembahasan undang-undang di parlemen. Sulit bagi masyarakat untuk menghilangkan kesan minor itu kepada lembaga ini apabila ke depan DPR periode sekarang juga meninggalkan banyak produk perundangan yang belum tuntas. Karena itulah, sejak sekarang hal ini harus dikerjakan dan mesti mampu menuntaskan pekerjaan ini tanpa sisa setelah selesai bertugas empat tahun dari sekarang. Inilah cara untuk meningkatkan citra tersebut. Ada catatan kinerja dewan yang mesti dikritisi. Banyak juga yang mempertanyakan sampai sejauh mana produk undang-undang yang dihasilkan dan bagaimana bentuk perundangan tersebut. Meskipun telah diunggah melalui media internet, dan juga diterbitkan melalui buletin, masyarakat tetap penasaran dengan kinerja tersebut. Terhadap hal ini, sekretariat DPR juga harus memikirkan bagaimana menyosialisasikan hasil kinerja tersebut agar dapat benar-benar diketahui dan dilihat oleh masyarakat. Sebaiknya sekretariat tidak usah malu-malu mencontoh Orde Baru dulu. Di zaman itu ada acara khusus di televisi yang menyiarkan tentang kegiatan lembaga perwakilan rakyat ini, lewat acara parlementaria. Melalui acara televisi inilah rakyat tahu bagaimana kinerja mereka. Sekarang, meski diunggah ke berbagai media sosial, cara pengunggahan itu mungkin kurang menarik sehingga kurang banyak yang tahu. Ini juga patut dipikirkan karena sangat berpengaruh kepada opini masyarakat. Kita berharap, tunjangan besar yang kelak dibayarkan oleh anggota DPR mampu memberikan kinerja maksimal kepada masyarakat. ***

M

Bang D

el

Presiden Jokowi berharap harga bahan bakar minyak turun

Rakyat maunya gratis ...

Suluh Indonesia, Jumat 2 Oktober 2015

5

Menyoal Tunjangan Para Wakil Rakyat SUDAH menjadi rahasia umum bila pada periode awal Pemerintahan Joko Widodo- Jusuf Kalla (Jokowi-JK) kondisi perekonomian nasional sedang mengalami perlambatan. Hal tersebut diakui sendiri oleh Presiden Jokowi. Hanya saja, presiden memberikan penekanan bahwa perekonomian Indonesia tidak mengalami krisis sebagaimana yang pernah terjadi di tahun 1998 silam. Dari perspektif makro paling tidak itu bisa dilihat dari menurunnya angka pertumbuhan ekonomi negara ini. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tercatat angka pertumbuhan ekonomi nasional menurun, yakni dari 5,1 persen pada triwulan IV tahun 2014 menjadi hanya sebesar 4,1 persen pada triwulan I tahun 2015. Dampaknya, pemutusan hubungan kerja (PHK) terjadi secara masif di beberapa daerah. Mengutip pernyataan Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri hingga akhir Agustus 2015 angka PHK sudah menyentuh 26 ribu pekerja dari potensi PHK yang mencapai 30 ribu pekerja. Di samping itu, perlambatan ekonomi nasional juga berimbas pada menurunnya daya beli masyarakat, meningkatnya ketimpangan pendapatan (koefisien gini), dan meningkatnya jumlah penduduk miskin. Pada titik ini, sulit dipungkiri bila kehidupan masyarakat kelas menengah ke bawah (lower middle class) menjadi lebih sulit. Nahasnya, di tengah kondisi mayoritas masyarakat yang demikian, Pemerintahan Jokowi-JK melalui Menteri Keuangan (Menkeu), Bambang PS Brodjonegoro justru menyetujui usulan kenaikan tunjangan yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Persetujuan tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) Menkeu Nomor S.520/MK.02/2015 perihal Persetujuan Prinsip tentang Kenaikan Indeks Tunjangan Kehormatan, Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Anggaran, serta Bantuan Langganan Listrik dan Telepon bagi Anggota DPR. Berdasarkan SK Menkeu tersebut tunjangan para wakil rakyat meningkat berdasarkan posisi (jabatan) masing-masing. Tunjangan kehormatan bagi ketua komisi naik menjadi Rp 11,15 juta dari Rp 6,69 juta, wakil ketua komisi naik menjadi Rp 10,75 juta dari Rp 6,45 juta, dan anggota naik menjadi Rp 9,3 juta dari Rp 5,58 juta. Tunjangan komunikasi intensif ketua komisi naik menjadi Rp 18,71 juta dari Rp 16,46 juta, wakil ketua komisi naik menjadi Rp 18,19 juta dari Rp 16 juta, dan anggota naik menjadi Rp 17,67 dari Rp 15,55 juta. Tunjangan peningkatan fungsi dan pengawasan anggaran ketua komisi naik menjadi Rp 7 juta dari Rp 5,25

Oleh Pangki T. Hidayat* Paling tidak ada tiga alasan utama yang dapat mendukung hal tersebut. Pertama, disetujuinya usulan kenaikan tunjangan bagi para wakil rakyat terkesan dilakukan secara sembunyisembunyi. Bahkan, pada tataran anggota dewan sendiri pun ada yang tidak mengetahui perihal adanya kenaikan tunjangan tersebut. Padahal, sebagaimana diberitakan pelbagai media SK Menkeu Nomor S.520/ MK.02/2015 tersebut sudah ditanda tangani sejak 9 Juli 2015 lalu. Hal ini secara tidak langsung membuktikan bahwa telah terjadi deal-deal politik yang dilakukan antara pemerintah dan sebagian anggota DPR. juta, wakil ketua komisi naik menjadi Rp 6 juta dari Rp 4,5 juta, dan anggota naik menjadi Rp 5 juta dari Rp 3,75 juta. Sedangkan untuk bantuan langganan listrik dan telepon, naik dari Rp 5,5 juta menjadi Rp 7,7 juta. Tiga Alasan Jika ditelaah secara mendalam, disetujuinya usulan kenaikan tunjangan para wakil rakyat oleh pemerintah (baca: Kemenkeu) jelas bukan tanpa orientasi politik apaapa. Besar kemungkinan hal tersebut merupakan suatu wujud politik transaksional dari eksekutif ke legislatif dengan tujuan agar setiap kebijakan yang dibuat pemerintah dapat diloloskan tanpa hambatan berarti dari DPR. Mengonfirmasi hal itu, pemikiran yang dilahirkan oleh para pemikir Frankfurt School yang notabene berasal dari kalangan Marxisme, men-

gungkapkan bahwa dunia politik adalah panggung transaksional antara kepentingan ekonomi/ bisnis dan politik/ kekuasaan (Supadiyanto, 2015). Sementara itu, mafhum disadari bahwa pertarungan politik di negara ini tidak saja terjadi antar partai politik (Parpol) ketika dalam pemilihan umum (Pemilu), tetapi juga terjadi antara pemerintah dan DPR ketika dalam pembahasan kebijakan maupun anggaran. Maka wajar bila kemudian, praktik politik transaksional yang kerap terjadi pada Pemilu, ikut merambah pula terjadi di level pemerintahan mengingat aktor-aktor politik pada Pemilu maupun pada pemerintahan sejatinya adalah orang yang sama.

Paling tidak ada tiga alasan utama yang dapat mendukung hal tersebut. Pertama, disetujuinya usulan kenaikan tunjangan bagi para wakil rakyat terkesan dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Bahkan, pada tataran anggota dewan sendiri pun ada yang tidak mengetahui perihal adanya kenaikan tunjangan tersebut. Padahal, sebagaimana diberitakan pelbagai media SK Menkeu Nomor S.520/ MK.02/2015 tersebut sudah ditanda tangani sejak 9 Juli 2015 lalu. Hal ini secara tidak langsung membuktikan bahwa telah terjadi deal-deal politik yang dilakukan antara pemerintah dan sebagian anggota DPR. Tak heran bila kemudian sebagian anggota DPR lainnya yang merasa tidak tahu menahu terkait kenaikan tunjangan tersebut pada akhirnya menolak kenaikan tunjangan bagi DPR tersebut. Kedua, momentum kenaikan tunjangan DPR terkesan dipaksakan, yakni ketika kondisi perekonomian nasional sedang mengalami perlambatan. Padahal, lazimnya ketika kondisi perekonomian sedang tidak ideal, fokus utama pemerintah maupun para wakil rakyat ialah bersinergi menyiapkan kebijakan yang dapat memperkuat struktur perekonomian nasional itu sendiri. Bukan malah sebaliknya, menghambur-hamburkan uang negara hanya untuk kepentingan golongan tertentu, tak terkecuali kepentingan anggota dewan itu sendiri. Ketiga, besaran kenaikan tunjangan yang tidak wajar, yakni mencapai 40 persen. Bila dibandingkan dengan besaran kenaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS) misalnya, besaran kenaikan tunjangan DPR hampir empat kali lipat lebih besar dari besaran kenaikan tunjangan PNS yang biasanya tak lebih dari 10 persen saja. Karena pada akhirnya hanya akan menimbulkan kesengsaraan bagi rakyat, maka public harus untuk terus menyuarakan penolakannya terhadap kenaikan tunjangan anggota DPR, baik melalui media massa maupun media sosial agar kebijakan tersebut segera direvisi oleh pemerintah. *Penulis, Direktur Eksekutif Research Center for Democratic Education, alumnus Universitas Negeri Yogyakarta (UNY)

Suluh Indonesia Mengundang Anda menulis dalam kolom ini. Caranya: Kirim Tulisan Anda ke alamat Gedung Pers Pancasila Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat atau Kirim ke E-mail: info@bisnis-jakarta.com. Panjang Tulisan Maksimal 7.000 karakter. Tulisan akan dimuat juga secara sinergis dengan Kelompok Media Bali Post.

SURAT A NDA Tayangan Televisi Semakin Rusak Moral Bangsa KEADAAN ini sudah berlangsung sangat lama. Sebuah keadaan yang sangat mengerikan dari sebuah bangsa yang semakin jauh dari belajar dan merenungkan arti sebuah kemajuan teknologi. Televisi saat ini sudah menjadi salah satu sahabat terdekat kita yang menemani disaat santai di ruang keluarga. Televisi juga bisa kita jumpai di tempat-tempat umum yang biasanya berada di ruang tunggu seperti di rumah sakit, terminal dan bahkan sekarang sudah ada di dalam kendaraan umum. Sayangnya manusia yang mengisi layar kaca hanya membuat penonton senang semata tanpa memikirkan dampak lainnya. Seperti yang selama ini terjadi adalah anak-anak yang masih

menginjak masa pertumbuhan SD,SMP dan kaum remaja yang cenderung mencari idola tanpa bekal pemikiran yang cukup. Mereka meniru aksi konyol para penghibur yang biasa melakukan adegan yang tak layak disaksikan di depan jutaan mata penonton dari sabang sampai sampai merauke. Aksi mereka yang tak bisa saya sebutkan adalah aksi yang seharusnya hanya dimengerti oleh suami istri yang telah menikah karena mengandung gerakan terselubung yang meliarkan pikiran para remaja. Pemerintah harap segera cepat tanggap untuk mencekal semua acara televisi yang tak berguna itu. Abi Fatihah Jakarta

Acara Televisi Semakin Jelas Pada Perbuatan Amoral SAYA sebagai masyarakat Indonesia sangat kecewa dengan acara televisi yang ada terutama acara yang ‘ga jelas’ mempertontonkan apa. Apakah hal yang lucu atau sekedar pamer paha dan lekuk tubuh wanita selama jam jam pagi atau sore yang menurut saya tak layak disiarkan. Acara pagi yang sering dipertontonkan adalah lelucon yang menurut saya adalah pembodohan masal. Ditonton oleh penonton palsu yang diberi imbalan uang alias joki penonton dalam suatu acara yang sampah dan tak mendidik anak bangsa untuk menjadi lebih cerdas lebih kritis atau lebih berakhlak. Tapi acara tersebut hanyalah sampah yang menampilkan artis nikahan yang pamer kemewahan dan bahkan artis

‘beranak’ pun sampai sedemikian detil sampai ke detik-detik keluarnya sang bayi. Bagi saya ini acara sampah yng dipertontonkan oleh stasiun televisi yang tak mengerti tentang bangsa Indonesia yang mayoritas miskin dari segi ekonomi dan intelektual. Sebenarnya mau kemana kita jika acara televisi sedemikian sampahnya. Saya sudah sulit membayangkan negeri ini. Bangsa ini sedemikian kasihannya sehingga mungkin kelak akan semakin rusak atau ada orang yang benar-benar menjadi pemimpin yang mampu merubah kebiadaban ini. Abdurrahman Kalideres-Jakarta Barat

Menanti Janji Pemerintah Tentang Pemerataan Kesejahteraan PEMERINTAH harus terus berupaya untuk menurunkan angka kemiskinan serta pengangguran. Jika dibiarkan meningkat dan tidak cepat ditanggulangi secara sistematis dan terprogram bisa membahayakan, karena dapat menimbulkan kerawanan sosial dan keamanan yang berakibat bisa terpengaruhnya pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor industri memiliki peran strategis dalam menyumbang kinerja ekspor. Dalam kenyataannya Indonesia memiliki banyak para sarjana yang lulus tetapi sulit mendapat kesempatan kerja sesuai bidangnya. Selain itu, beberapa penelitian menunjukkan keterkaitan sektor industri relatif lebih dinamis

dibanding sektor lain. Dan pada akhirnya, sektor industri mampu menyediakan kesempatan kerja yang berkualitas dibandingkan sektor lainnya. Jadi, persoalan kemiskinan dan pengangguran akan berlanjut, jika tidak terjadi perubahan pola pertumbuhan ekonomi. Tetapi sebenarnya, peningkatan jumlah pengangguran yang terus terjadi di Indonesia ini, diduga akibat program penanganan yang bersifat sementara. Akibat penanganan yang sementara dan program yang terkesan monoton itu membuat jumlah pengangguran sulit bisa ditekan. Alamsyah K Kampung Melayu, Jakarta Timur

Sampaikan saran, kritik dan keluhan mengenai kebijakan Pemerintah, fasilitas umum atau lainnya ke: PO BOX 6233 JKBKG, Jakarta 11062, redaksi: Jl Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan, Jakarta Pusat. Fax: 53670771 atau e-mail: info@bisnis-jakarta.com. Lampirkan foto copy KTP/SIM/Paspor yang masih berlaku dan cantumkan nomor telepon yang bisa dikonfirmasi.

Pemimpin Umum : Satria Naradha, Wakil Pemimpin Umum/Redaksi/Penanggung Jawab : Wirata, Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Hardianto, Ade Irawan, Kuswandi, Petrus, Bogor : Aris Basuki (Koordinator), M. Ibrahim, Depok : Rajif Nugroho, Tangsel : Novi Revolusiana, Iklan : Emiliana, Sirkulasi : D. Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602 Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk, Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.

Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Wartawan Suluh Indonesia membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.

lahraga

Suluh Indonesia, Jumat 2 Oktober 2015

6

Tim Penjaringan KOI

Segera Jalankan Tugas Verifikasi

Suluh Indonesia/ant

KE SEMIFINAL - Petenis putri Indonesia Beatrice Gumulya (kiri) berjabat tangan dengan pasangannya petenis putri Indonesia Jessy Rompies usai mengalahkan pasangan petenis putri Tiongkok Yuqi Sheng/Hongkong Ho Ching Wu pada pertandingan babak perempat final nomor ganda putri Sirkuit ITF di Lapangan Tenis Rasuna Epicentrum, Jakarta, kemarin. Beatrice Gumulya dan Jessy Rompies berhasil melaju ke babak semifinal usai menang atas lawannya dua set langsung 6-0 dan 6-3.

Jessy/Bea Hentikan

Unggulan Pertama ITF Jakarta 2015 JAKARTA - Pasangan petenis putri Jessy Rompies/Beatrice Gumulya sukses menghentikan langkah unggulan pertama Tiongkok-Hong Kong Yuqi Sheng/Ho Ching Wu dalam pertandingan putaran perempat final Indonesia PGN Women’s Circuit 2015. “Kami sudah mengetahui tipe permainan lawan sehingga kami tetap percaya diri. Kami juga sudah sering bermain bersama sehingga dapat tampil lebih kompak,” kata Beatrice selepas pertandingan di komplek Rasuna Epicentrum Kuningan Jakarta, kemarin. Ganda Jessy/Bea tampil

Terkait PON

Asprov DKI Protes Ke PSSI JAKARTA - Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI DKI Jakarta mengajukan protes keras kepada PSSI terkait penunjukkan tuan rumah kualifikasi PON yang diberikan kepada Jawa Tengah. Menurut Ketua Asprov PSSI DKI Gusti Randa, pihaknya mempertanyakan penunjukan Asprov Jawa Tengah sebagai tuan rumah pengganti Jawa Timur untuk babak kualifikasi sepak bola PON 2016 Jawa Barat. “PSSI beralasan jika Jateng sudah memasukkan surat lebih dulu. Di sini kami protes, karena sebelum Jatim ditunjuk sebagai tuan rumah, kami sudah mengajukan surat lebih dulu karena kami memang sudah sangat siap untuk menjadi tuan rumah,” ucap Gusti kepada wartawan di Jakarta, kemarin. Penunjukan Jateng secara mendadak diputuskan pada 30 September malam lalu, karena siang harinya Jatim memutuskan mundur sebagai tuan rumah. Hal ini menjadi perhatian serius Gusti, karena beberapa alasan yang membuatnya yakin Jakarta harus menjadi tuan rumah Pra PON 2016 zona Jawa. “Yang pertama, ketika PSSI ini dibekukan saya ingin sepakbola di Jakarta itu tetap hidup dan berjalan. Kemudian, sudah lama Jakarta tidak menjadi tuan rumah Pra PON,” tuturnya. Sejauh ini, Jakarta sudah menyiapkan dua stadion untuk digunakan pada babak kualifikasi ini, yaitu Stadion GOR Ciracas dan Stadion Bea Cukai. (pts)

tangguh menghadapi Yugi Sheng/Ho Ching Wu dalam dua set dengan skor 6-0, 6-3. Setelah menang telak pada set pertama, permainan Jessy/Bea lebih kompak mengantisipasi serangan-serangan lawan dan mengurangi kesalahan sendiri pada set kedua. “Mereka sering melakukan kesalahan dan kami memanfaatkan kondisi itu dengan lebih menekan dan menyerang,” kata petenis yang akrab disapa Bea itu. Pada semifinal yang akan berlangsung Sabtu (2/10), Jessy/ Bea akan menunggu pemenang pertandingan antara pasangan

Jepang-Tiongkok Kanami Tsuji/ Yukun Zhang dengan ganda Taiwan Sing Le Fan Chiang/PeiChi Lee. “Kami memang satusatunya pasangan yang mewakili Indonesia pada putaran semifinal. Tapi, kami tidan ingin terbebani dan bermain lebih tenang,” kata Bea yang menjuarai turnamen ITF Women’s Circuit Piala Walikota Surakarta 2015 pada nomor ganda. Pasangan Jessy/Bea menjadi satu-satunya wakil Indonesia yang bertanding pada putaran perempat final setelah empat pasangan lain Indonesia gugur pada pertandingan putaran per-

tama. Empat pasangan Indonesia yang gugur pada putaran pertama turnamen berhadiah total 10 ribu dolar itu adalah Oxi Gravitas Putri/Samantha Nanere, Jessy Rompies/Beatrice Gumulya, Arrum Damarsari/Fadona Titalyana Kusumawati, dan Shevita Aulana/Novela Rezha Millenia Putri. Atlet Indonesia Lavinia Tananta yang berpasangan dengan atlet Jepang Hirono Watanabe juga kalah pada putaran pertama. Lavinia/Hirono takluk dari pasangan JepangIndia Haine Ogata/Dhruti Tatachar Venugopal 2-6, 3-6. (ant)

JAKARTA - Tim penjaringan calon ketua umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI) akan langsung menjalan tugas verifikasi berkas pendaftaran segera, setelah data calon ketua umum masuk kepada pihak penjaring. Pendaftaran calon ketua umum KOI akan mulai dibuka Jumat (2/10) hingga seminggu sebelum pelaksanaan Kongres KOI, kata Ketua Tim Penjaringan Achmad Budiarto di Kantor KOI Senayan, Jakarta, kemarin. “Verifikasi akan berjalan langsung setelah data calon ketua umum masuk supaya ada waktu untuk memenuhi persyaratan sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (ad/ art),” ucap Achmad. Tim Penjaringan juga merumuskan secara inisiatif dan mengurus AD/ART agar tetap sesuai dengan ketentuan. “Kalau sesuai loloskan, kalau tidak akan disampaikan ke kongres. Itu tugas tim penjaringan,” tutur Achmad. Sebelumnya, rapat anggota Komite Eksekutif KOI yang digelar Jumat (25/9) telah membentuk tim penjaringan calon ketua umum KOI dengan anggota Achmad Budiharto (Ket-

ua Tim Penjaring), Hifni Hasan (Sekretaris), Syahrir Nawier (Anggota), Badai Mega Negara (Anggota), dan Ricky Tarore (Anggota). Tim penjaringan ini dibentuk untuk mengelola kontestasi persaingan calon ketua umum KOI menjelang berakhirnya masa jabatan Rita Subowo yang telah menjabat sebagai Ketua Umum KOI sejak 2011. Dengan terbentuknya tim ini, maka saat ini terdapat dua tim penjaringan calon ketua KOI mengingat pada Senin (28/9) lalu beberapa anggota KOI yang tidak sejalan dengan Ketua KOI Rita Subowo membentuk tim penjaringan yang diketuai oleh Timbul Thomas Lubis. Selain mengelola pemilihan ketua umum, tim penjaringan yang dipimpin Achmad juga bertugas mengurusi persiapan Kongres KOI 2015. Terkait dengan waktu pelaksanaan kongres, dia menjelaskan akan digelar di Jakarta pada 31 Oktober nanti. Hanya saja untuk lokasi tepatnya hingga saat ini masih belum ditetapkan. Jika hanya ada satu calon ketua umum maka kongreslah yang akan menentukan keputusan pemilihan. (ant)

Maret 2016

Menpora Yakin Sepakbola Selesai JAKARTA - Menpora Imam Nahrawi merasa yakin kondisi sepak bola Indonesia akan kembali cerah dan PSSI bisa berjalan secara normal mengatur organisasi pada Maret 2016 mendatang. Keyakinan Imam tersebut disampaikan saat menghadiri acara diskusi panel Bakohumas di Hotel Peninsula, Jakarta. “Sebelum Maret 2016, masalah sepak bola Indonesia akan selesai, dan kembali normal,” papar Imam kepada wartawan di Jakarta, kemarin. Rencananya, komunikasi memuluskan pembebasan sanksi dari FIFA kepada sepak bola Indonesia tersebut akan dilakukan melalui kunjungan perwakilan FIFA-AFC ke Indonesia dalam waktu dekat. “Pemerintah akan menyambut baik kedatangan utusan FIFA yang akan datang ke Indonesia. Dari situ akan kami sampaikan semua masalah dan kondisi sepakbola Indonesia. Dan melalui

inilah langkah pembebasan sankisi pada Maret 2016 bisa terwujud,” kata Imam. Seperti diketahui perwakilan FIFA-AFC akan mengunjungi Indonesia dalam waktu dekat atas permintaan PSSI untuk melihat perkembangan penyelesaian sepak bola di tanah air. Kesempatan inilah yang akan dijelaskan pihak Kemenpora bahwa persoalan pada beberapa organisasi olahraga lainnya juga segera selesai. “Kita akan jelaskan perkembangan yang ada sejauh ini, dan langkah-langkah pemerintah yang sudah dilakukan dalam keterlibatan,” paparnya.

Sementara itu, terkait perhelatan Forum Bakohumas, Imam mengucapkan terima kasih, karena menjadi bagian penting masyarakat dalam hal informasi yang obyektif. “Bakohumas diharapkan memberikan pencerahan terhadap publik. Biro Humas Kemenpora bertanggung jawab penuh terhadap informasi yang disampaikan kepada masyarakat agar bisa terlibat langsung kebijakan pemerintah. Humas menjadi ujung tombak untuk berbicara dengan masyarakat. Saya harap ini tidak hanya menjadi forum pertemuan rutin, namun pemerintah harus tegas dalam menyampaikan informasi kepada publik. Isu kepemudaan saya harap bisa ditonjolkan atau diberikan solusi untuk bisa berkembang. Dan bulan Januari nanti logo Asian Games 2018 harus menjadi publikasi utama yang harus disampaikan kepada masyarakat, dan ini tugas kita semua,” tambahnya. (pts)

lahraga

7

Suluh Indonesia, Jumat 2 Oktober 2015

Diarra Kembali Dipanggil

Masuk Timnas Prancis PARIS - Pelatih timnas Prancis Didier Deschamps memasukkan Lassana Diara di tim yang diumumkan pada Kamis untuk pertandingan-pertandingan persahabatan melawan Armenia pada 8 Oktober di Nice dan tiga hari kemudian di Kopenhagen melawan Denmark. Mantan gelandang Real Madrid dan Chelsea Diarra, yang tidak bermain untuk Prancis sejak 2010, dipanggil kembali setelah penampilan mengesankan untuk Marseille musim ini. “Lassana memiliki pengalaman internasional dan telah bermain di klub-klub besar Eropa. Ia memiliki catatan 30 kali penampilan timnas dan memiliki peran strategis untuk bermain di depan lini pertahanan,” papar Deschamps. Sementara itu, kembali masuk ke tim inti Liverpool membuat bek Mamadou Sakho juga kembali dipanggil timnas Prancis. Dua gol pemain bertahan itu di Stade de France saat ‘Les Bleus’ menang 3-0 atas Ukraina pada 2013 mengunci tiket kualifikasi untuk Piala Dunia 2014 di Brazil. (ant) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Boateng Berlatih

Bersama AC Milan

Suluh Indonesia/ap

KRITIK TIM – Pelatih Manchester United Louis van Gaal mengkritik kecerobohan timnya saat meraih kemenangan 2-1 atas Wolfsburg pada kualifikasi Liga Champions di Stadion Old Trafford kemarin.

MILAN - AC Milan mengumumkan pemain internasional Ghana Kevin Prince Boateng telah kembali ke klub untuk berlatih sampai akhir tahun. Boateng menghabiskan tiga musim bersama Milan dari tahun 2010 sebelum menandatangani kontrak untuk Schalke 04 tahun 2013, tapi kemudian ditunda tanpa batas oleh klub Bundesliga itu pada Mei setelah kekalahan klub Gelsenkirchen dari Cologne di liga. Boateng kemudian menandatangani kontrak untuk Sporting Lisbon selama musim panas, tapi kesepakatan karena Boateng gagal tes kesehatan karena bermasalah dengan lututnya. Boateng masih mencari klub dan telah diizinkan berlatih dengan Skuad Sinisa Mihajlovic sampai akhir tahun. “Kevin Prince Boateng akan berlatih dengan tim pertama di Milanello sampai 31 Desember,” demikian pernyataan singkat klub. (ant)

Van Gaal

Kritik Kecerobohan Timnya MANCHESTER - Pelatih Manchester United Louis van Gaal memperingatkan tentang bahaya yang mungkin dihadapi timnya di Liga Champions apabila mereka tidak berupaya untuk menyelesaikan permainan secara meyakinkan. Gol penalti Juan Mata dan Chris Smalling membuat MU unggul 2-1 atas Wolfsburg di Old Trafford pada Rabu, sekaligus memastikan kemenangan pertama mereka di Grup B setelah kalah di pertandingan pertama melawan PSV Eindhoven. Namun, MU bermain tidak tenang sebelum permainan berakhir akibat serangan pemain Wolfsburg Andre Schuerrle dan Ricardo Rodriguez, yang membuat Van Gaal kecewa den-

gan pertahanan timnya. “Setelah itu (gol Smalling) bukanlah saat yang baik bagi tim dan patut diberi perhatian karena kami sebelumnya telah mampu menguasai bola di lima, enam pertandingan terakhir,” kata pelatih asal Belanda yang telah membawa MU menang di empat pertandingan terakhir. “Saya pikir kami telah bersusah payah di babak pertama untuk membalikkan keadaan, dan ini merupakan kulminasi dari pertandinganpertandingan terakhir, karena saya tidak mengerti bagaimana kami bisa memberikan bola begitu mudah. Semangat dari tim telah membuat kami mampu untuk tetap berada dalam pertandingan,” ucap Van Gaal.

Dia menambahkan, “Kami harus memperbaiki tim agar MU bisa berada di puncak Eropa.” “Hari ini (Rabu) kami telah memenangkan pertandingan, namun seharusnya hal tersebut dapat dilakukan dengan cara yang lebih baik. Kami pantas menang karena kami menciptakan banyak peluang dibandingkan Wolfsburg merunut pada banyaknya kesempatan yang diciptakan.” Daniel Caligiuri membawa Wolfsburg unggul pada menit empat, setelah pemain belakang MU Antonio Valencia gagal membuatnya offside, namun kemudian Caligiuri memberikan tendangan penalti kepada lawan setelah umpan silang Mata mengenai tangannya. Mata mencetak gol

penalti dan berperan dalam gol penentu kemenangan Smalling pada menit 53 lewat sebuah umpan sontekan yang membuktikan kehebatannya sebagai sumber penciptaan peluang tim, namun Van Gaal enggan memuji permainan pemain asal Spanyol tersebut. “Saya tidak ingin membahas penampilan individu, dan saya pernah melihat Mata bermain lebih baik dari ini,” kata dia. Van Gaal justru lebih memuji Smalling, yang cermat mencetak gol sekaligus menjadi pengatur lini belakang. “Dia bermain baik, terutama dalam bertahan,” kata pelatih MU dalam konferensi pers usai pertandingan. “Caranya mencetak gol luar biasa, terutama untuk seorang pe-

main belakang, dan dirinya juga jarang melakukan hal seperti itu. Sekarang dia percaya diri untuk melakukan pergerakan semacam itu. Saya puas dengan permainannya.” Mata mengungkapkan setelah pertandingan dirinya menggantikan Wayne Rooney sebagai penendang penalti utama dan Van Gaal mengonfirmasi itu merupakan keputusannya. “Saya yang mengambil semua keputusan,” kata Van Gaal ketika ditanya oleh jurnalis apakah dirinya sudah mendiskusikan hal tersebut kepada Rooney. “Saya selalu menjalin komunikasi dengan para pemain. Semua mengetahui hal itu, kecuali anda.” Pelatih Wolfsburg Dieter Hecking merasa pihaknya kurang beruntung

karena gol penalti dari Mata dan menganggap gol Smalling, yang timbul dari tembakan meleset Bastian Schweinsteiger, sebagai sebuah gol sampah. Dia juga berpendapat Morgan Schneiderlin seharusnya mendapatkan kartu kuning kedua setelah melanggar Julian Draxler di menit-menit terakhir pertandingan. Dengan empat tim di grup memiliki tiga poin, Hecking optimistis timnya mampu melaju ke babak 16 besar jelang pertandingan dengan PSV, yang pada hari yang sama menderita kekalahan 3-2 dari CSKA Moscow. “Ketika pengundian sudah dilakukan, jelas bahwa kami mampu bertanding dengan semua tim,” ucap Hecking. (ant)

Cristiano Ronaldo

Alihkan Fokus Ke Derby Madrid

Suluh Indonesia/ap

RAYAKAN GOL – Pemain Real Madrid Cristiano Ronaldo merayakan gol yang dicetaknya ke gawang Malmo bersama rekan-rekan satu timnya pada pertandingan Grup A Liga Champions, di Malmo Swedia kemarin.

JAKARTA

MADRID - Cristiano Ronaldo mengalihkan perhatian pada laga derby di kandang Atletico Madrid setelah dua gol yang dicetaknya di Liga Champions mampu menyamai rekor pencetak gol terbanyak sepanjang masa Real Madrid, Raúl, yang telah mencatatkan 323 gol. Ronaldo mencetak gol ke-500 dan ke-501nya untuk membawa Real meraih kemenangan atas tuan rumah Malmo pada pertandingan Grup A, yang juga mempertajam rekornya di Liga Champions menjadi 82 gol. Sebagai tambahan, bintang Portugal ini menyamai koleksi 323 gol Raul untuk Real meski memainkan 400 pertandingan lebih sedikit untuk ‘Si Putih’ daripada sang legenda Spanyol. Ronaldo telah menjadi pencetak gol terbanyak untuk Real sepanjang masa, ketika mereka menambahi gol yang secara resmi dicatatkan di Liga Spanyol dibukukan oleh Pepe, saat mereka kalah 1-2 dari Real Sociedad pada 2010. “Ia telah melewati Raul, yang begitu fenomenal dan itu memperlihatkan bahwa ia telah mencetak

begitu banyak gol,” tambah pelatih Real Rafael Benitez. “Mudah-mudahan, ia tidak memiliki batas. Saya katakan ia tidak dapat dipertanyakan di masa lalu dan jasanya adalah apa yang telah ia capai dalam rentang waktu yang lebih sedikit dibandingkan yang lainnya. Itu menambahi nilai dari apa yang telah ia capai.” Dua gol itu juga membawa Ronaldo mengungguli Raul sebagai pencetak gol terbanyak untuk juara Eropa sepuluh kali itu di Liga Champions, menjadi 67 gol. Ronaldo mencapai tonggak sejarah 500 gol pada pertandingan ke-753nya dengan 118 gol tercipta saat ia masih membela Manchester United, lima gol lagi saat memperkuat klub masa kecilnya Sporting Lisbon, dan 55 gol untuk Portugal. Kapten tim nasional Portugal itu, yang telah menjalani 501 laga sepanjang karirnya di tingkat klub dan negara, mengatakan kepada wartawan bahwa dirinya telah mendapatkan ucapan selamat dari Raúl yang juga memintanya untuk menc-

etak 300 gol lagi. Ronaldo juga tampak tersinggung ketika ditanya mengenai keengganannya menyapa media selama beberapa bulan belakangan dan membantah bahwa dirinya akan meninggalkan Real Madrid dalam waktu dekat untuk kemungkinan kembali ke Manchester United. “Masa depanku ada di Madrid,” kata penyerang berusia 30 tahun tersebut. “Saya ingin memenangkan sesuatu di sini dan saya betah,” tambahnya. “Namun seperti yang saya katakan berkali-kali bahwa kita tidak dapat membaca masa depan. Kita lihat saja apa yang akan terjadi nanti.” Real terlempar dari puncak klasemen La Liga setelah ditahan imbang 0-0 dalam pertandingan kandang melawan Malaga minggu lalu dan berada di peringkat tiga dengan 14 poin, setara dengan Celta Vigo atau unggul dua poin dari Atletico. Villareal, yang akan menghadapi Levante, secara mengejutkan memimpin klasemen dengan 16

poin, unggul satu poin dari Barcelona yang akan menghadapi Sevilla. “Ini akan berlangsung sulit,” kata Ronaldo menanggapi pertandingan kontra Atletico yang akan digelar di Calderon, di mana Real dilibas 4-0 pada pertemuan terakhir di liga lalu. “Atletico bermain bagus dan sangat percaya diri,” ucap dia. “Kami juga berada dalam kondisi yang prima dan pemain-pemain penting juga telah kembali (dari cedera).” Pelatih Real, Rafa Benitez, masih menunggu kebugaran pemain-pemain penting termasuk pemain sayap asal Wales Gareth Bale, pengatur serangan asal Kolombia James Rodriguez, dan pemain belakang Spanyol Sergio Ramos. Pelatih Barcelona Luis Enrique juga sedang dilanda masalah badai cedera pemain, ketika Andres Iniesta harus menyusul Lionel Messi dan Rafinha. Setelah pertandingan minggu ini, akan ada dua minggu istirahat bagi liga sepak bola domestik karena adanya jeda untuk membela tim nasional. (ant)

DEPOK

KINI...

GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat Telp. 021-5357602 Fax. 021-53670771

BISA DIAKSES MELALUI www.bisnisjakarta.com

PASANG IKLAN Hubungi : 021-5357602 Fax : 021-53670771 G.47-Dir

Nasi nal

Suluh Indonesia, Jumat 2 Oktober 2015

8

Waduk Jatigede

Diairi Sekitar 50 Persen BANDUNG - Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Jawa Barat menyatakan penggenangan Waduk Jatigede, Sumedang hingga saat ini sudah hampir mendekati 50 persen. ‘’Sampai tanggal 25 September 2015 kemarin muka air lautnya ada di posisi 191 meter. Dan akhir Oktober nanti diharapkan bisa 221 meter. Ini (penggenangan) sudah mendekati 50 persen,” kata Kadis PSDA Jawa Barat Eddy Nasution di Bandung, kemarin. Menurut dia, hingga saat ini proses penggenangan Waduk Jatigede terus berlangsung dan sudah satu desa yang ter-

genangi. ‘’Kita harapkan sebulan atau sekitar akhir Oktober sudah sesuai dengan harapan tiga desa tergenang sehingga muka airnya itu bisa mengairi sawah,” kata dia. Ia menjelaskan, penggenangan air Waduk Jatigede dengan target muka air laut mencapai 221 meter dilakukan selama 55 hari dan salah satu tantangan yang dihadapi dalam proses ini adalah musim kemarau yang diprediksi akan berlangsung hingga Desember. ‘’Pengairannya sendiri ditargetkan tujuh bulan full, tapi kalau yang ini (muka air 221 meter) diharapkan 55 hari bisa

tercapai. Kalau tantangan sendiri paling faktor cuaca, yakni musim kemarau ini,” kata dia. Pengisian awal Waduk Jatigede yang tercatat sebagai waduk terbesar kedua di Indonesia ini diresmikan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) M Basuki Hadimuldjono pada 31 Agustus 2015. Kemen PU PRmenyatakan manfaat utama Waduk Jatigede yakni untuk mengairi persawahan hingga seluas 90.000 hektare dan sumber air baku. (ant)

Ribuan Warga Pamekasan

Tak Punya KTP Elektronik PAMEKASAN - Sebanyak 160.480 warga Pamekasan, Pulau Madura, Jawa Timur, hingga kini terdata belum memiliki KTP elektronik. ‘’Jumlah warga yang belum memiliki KTP elektronik ini sesuai data per 30 November 2015,’’ kata Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispenduk Capil) setempat Herman Kusnadi di Pemekasan, kemarin. Ia menjelaskan jumlah warga Pamekasan wajib KTP saat ini sebanyak 681.257 orang. Dari jumlah itu yang telah mencetak KTP elektronik sebanyak 520.777 orang. Dengan demikian, sambung

Herman, maka warga Pamekasan wajib KTP yang hingga kini belum memiliki KTP sebanyak 160.480 orang. Herman menjelaskan, ada beberapa hal yang menjadi permasalahan banyaknya warga Pamekasan yang tidak mengurus KTP elektronik. Selain, karena banyak yang bekerja di luar negeri menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) juga karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus KTP. Kebanyakan, sambung dia, warga Pamekasan yang tidak memiliki KTP ini dari wilayah Pantai Utara Pamekasan, sep-

erti warga Kecamatan Pasean, Batumarmar, dan warga Kecamatan Waru. Saat ini, sambung dia, pemkab melakukan upaya proaktif agar warga Pamekasan bisa memiliki KTP. Antara lain melakukan perekaman data saat kegiatan “Bunga Bangsa” yang digelar Pemkab Pamekasan. Kegiatan “Bunga Bangsa” ini merupakan kegiatan yang digelar pemkab bersama jajaran forum pimpinan daerah (Forpimda) ke desa-desa terpencil di Kabupaten Pamekasan dengan menginap dan menyerap aspirasi. (ant)

Suluh Indonesia/ant

TRADISI PENGERINGAN SUNGAI - Warga mencari ikan di sungai Seng usai dikeringkan di Desa Sidapurna, Tegal, kemarin. Tradisi dibukanya pintu air sungai Seng satu tahun sekali untuk mengairi saluran air yang mengalami kekeringan dan membersihkan sampah sungai tersebut dimanfaatkan warga setempat mencari ikan seperti gabus, lele dan sepat untuk kebutuhan konsumsi mereka.

Oknum Polisi di Jateng

Rampok Rp 4,8 Miliar SEMARANG - Polisi meringkus oknum anggota Brimob Polda Jawa Tengah, Brigadir S, pelaku perampokan mobil milik perusahaan jasa pengangkut uang PT Advantage yang berisi uang sekitar Rp4,8 miliar, di Tengaran, Semarang. Kapolda Jawa Tengah Inspektur Jenderal Nur Ali di Semarang, kemarin membenarkan penangkapan oknum polisi

tersebut. ‘’Kerja sama polda dan kodam, tersangka sedang dibawa,” katanya. Menurut dia, para pelaku perampokan yang terdiri atas beberapa orang tersebut diamankan di Yogyakarta. Barang bukti berupa uang hasil rampokan serta sebuah sepeda motor telah dibawa terlebih dahulu ke Polda Jawa Tengah.

Sebelumnya, sebuah mobil milik perusahaan jasa pengangkut uang PT Advantage yang sedang membawa uang sekitar Rp4,8 miliar dilaporkan dirampok oleh oknum polisi yang mengawal kendaraan tersebut. Peristiwa yang terjadi pada Senin (28/9) petang tersebut bermula ketika kendaraan tersebut berawal dari kantor PT Ad-

vantage di Jalan Karanganyar Gunung, Kota Semarang menuju Solo. Mobil tersebut dikendarai oleh dua pegawai PT Advantage, Frendy Agus Irawan dan Tri Ivan, serta pengawalnya dari kesatuan Brimob, Brigadir S. Mobil menuju ke sejumlah tempat di Kota Solo untuk mengambil kiriman uang. (ant)

Sumsel Bertekad Kurangi Gakin PALEMBANG - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus berupaya mengurangi penduduk miskin di daerah itu dengan melaksanakan berbagai pembangunan. Wakil Gubernur Sumsel H. Ishak Mekki di Palembang, kemarin mengatakan bahwa pihaknya terus melaksanakan

berbagai pembangunan supaya perekonomian rakyat makin membaik. Ia menegaskan bahwa pembangunan harus menyentuh kehidupan masyarakat sehingga benar-benar bermanfaat. Namun, lanjut dia, dalam mengatasi kemiskinan terse-

KASUS PERAMPOKAN - Kabid Humas Polda Jateng Kombes A Liliek Darmanto (kanan) menunjukkan oknum anggota Brimob Polda Jateng, Brigadir Supriyanto (tengah) yang menjadi pelaku perampokan uang yang dibawa karyawan PT Advantage (jasa pengangkutan uang) di Tengaran, Semarang, kemarin.

SUDAH menjadi rahasia umum ilmu spiritual Dayak sangat manjur untuk masalah percintaan, juga bisnis. Salah satu tokoh yang menguasai kesaktian khas Dayak, adalah Bunda Norma yang mewarisi kemampuan sang ayah, suku Dayak Hulu S u n g a i Mahakam. Selain masalah percintaan, Bunda Norma s e r i n g didatangi orang penting yang ingin naik pangkat dan para pembisnis kelas atas. Untuk

9 Kabupaten di Sulteng

Endemik Penyakit Kaki Gajah Khusus Kabupaten Sigi dan Parigi Moutong, kata Amin, telah selesai melakukan pengobatan masal pada 2014 dengan menggunakan dana APBD masing-masing. Ia menjelaskan dari sembilan daerah tersebut, Kabupaten Donggala, Banggai dan Poso masih dalam proses pengobatan massal lima tahunan sedangkan Kabupaten Tojo Unauna dan Buol baru memulai pencanagan Bulan Eliminasi Penyakit Kaki Gajah (Belkaga) pada 2015 ini. ‘’Kabupaten Morowali dan Banggai Kepulauan direncanakan tahun depan dengan dana

APBN sama seperti Tojo Unauna dan Buol,” ujarnya. Amin menjelaskan untuk menentukan satu daerah dikatakan endemik atau bukan, terlebih dahulu dilaksanakan survei darah jari (SDJ). Dalam satu kabupaten dipilih satu desa yang berpotensi untuk dilaksanakan pemeriksaan terhadap 300 penduduk. ‘’Jika hasilnya di atas satu persen yang positif filariasis, maka daerah tersebut dinyatakan sebagai endemik penyakit kaki gajah,” ujarnya. Soal penanganannya akan dilakukan melalui pengobatan massal. (ant)

pemerintah pusat dengan tepat sasaran. Menurut dia, pada tahun 2016, jumlah warga kurang mampu penurunanya lebih banyak. Di lain pihak, dia mengatakan bahwa Sumsel akan membuat data base untuk memberikan informasi program. (ant)

SPIRITUAL BUNDA NORMA DAYAK KAL-TIM

Suluh Indonesia/ant

PALU - Sebanyak sembilan kabupaten dari 13 kabupaten/ kota di Provinsi Sulawesi Tengah sampai saat ini masih dinyatakan sebagai daerah endemik penyakit kaki gajah (filariasis), kata seorang pejabat Dinas Kesehatan setempat. Kesembilan daerah itu adalah Kabupaten Parigi Moutong, Sigi, Donggala, Banggai, Poso, Tojo Unauna, Buol, Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan, kata Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Dinas Kesehatan Sulteng, dr. Amin di Palu, kemarin.

but, perlu dukungan bersama dan bukan hanya pemerintah. Menurut dia, baik BUMN dan swasta perlu membantu dalam mengurangi masyarakat berpenghasilan rendah tersebut. Wagub meminta tim koordinasi penanggulangan kemiskinan harus dapat memanfaatkan bantuan

Bunda Norma

yang satu ini Bunda Norma Menolak untuk menyebutkan nama orang-orang yang dimaksud. “Pernah datang seorang yang ternyata tokoh pejabat penting, mengutarakan maksudnya agar tembus proyek-nya. Tadinya Bunda tidak percaya didatangi orang sepenting ini. Dengan segenap daya cipta, Bunda memohon kepada Tuhan agar tercapai apa yang beliau inginkan Alhamdulillah, beberapa hari kemudian beliau menelpon dan memberitakan bahwa proyeknya tembus dan sukses besar,” kenang wanita keibuan yang membahasakan ‘Bunda’ kesemua orang yang ditemuinya. Bunda Norma juga dikenal sebagai “penjaga” konser-

konser artis band ternama, sehingga sering keliling Indonesia mendampingi tur konser.Bunda Norma juga siap memberikan Susuk Pemikat, dan Susuk Kharisma, untuk bisnis dan percintaan banyak sekali yang membuktikan: Pemuda bisa dapat pacar cantik, wanita 40 tahun dapat suami, dan seorang pria paruh baya yang ditinggal mati istrinya bisa dapat pasangan lagi. “Kesaktian Dayak ini adalah titipan Yang Maha Kuasa. Dan dengan kehendak-Nya, masalah karir, jabatan dan percintaan 99% pasti bisa tuntas. Sedangkan bagi yang terkena santet, bisa bebas hanya 5 menit,”unjarnya.(nm)

Alamat praktek: jalan Kodau gang Mushola RT.04 RW.13 No.154, Jati Makmur, Pondok Gede. Telpon 021-91584169, 081311326629