Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Pengemban Pengamal Pancasila
Rabu, 2 September 2015
No. 158 tahun IX
Anggaran CSR Dikorupsi JAKARTA - Bareskrim Polri menemukan dugaan korupsi sekitar Rp 126 miliar dana tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/ CSR) PT Pertamina yang disalurkan Pertamina Foundation (Yayasan Pertamina). Direktur Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri Brigjen Pol Victor Simanjutak di Mabes Polri, Jakarta, kemarin mengatakan, berdasarkan analisa dokumen dan keterangan saksi, dugaan korupsi tersebut berasal dari alokasi anggaran 2012-2014 bernilai Rp251 miliar untuk proyek gerakan menabung pohon, beasiswa Sobat Bumi, sekolah Sobat Bumi, dan sekolah sepak bola Pertamina. ‘’Namun kepastian nilai kerugian negara akan ditetapkan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pemban-
gunan, kita hanya memeriksa,” kata dia. Bareskrim telah memeriksa bagian bendahara, perencanaan, dan arsip di yayasan tersebut dan memperoleh banyak dokumen tentang relawan dan tabungan puluhan juta pohon yang menjadi bagian proyek yayasan itu. ‘’Saat ini yang perlu diteliti apakah relawannya ada ? Ini ada indikasi relawan fiktif. Perlu dikroscek juga dokumen pembayarannya, cash atau transfer. Kalau cash siapa yang menerima,” kata dia. Bareskrim melakukan penyelidikan sejak dua bulan lalu. Ia mengatakan penyidik telah memeriksa lima saksi dan menemukan adanya calon tersangka kasus ini. Dia menambahkan, saat ini CSR yang masuk ke Pertamina Foundation masih dari dalam PT Pertamina saja. (ant)
Suluh Indonesia/ant
DIRETUR IMF - Presiden Joko Widodo bersama Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Christine Lagarde (kiri) berjalan keluar usai pertemuan tertutup di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin.
Wapres Ingatkan Buruh
Jangan Minta Kenaikan Upah
Suluh Indonesia/ade
RIBUAN BURUH DEMO - Ribuan buruh dari berbagai serikat pekerja memenuhi kawasan Patung Kuda di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, kemarin. Mereka menuntut kepada pemerintahan Jokowi-JK untuk menurunkan harga barang dan BBM, meminta pemerintah tidak memutus hubungan kerja para buruh. Mereka juga mendesak pemerintah menghentikan kemudahan tenaga kerja asing.
JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan buruh sebaiknya jangan meminta kenaikan upah dalam kondisi ekonomi global yang sedang melambat. ‘’Jangan dalam kondisi begini jangan bicara kenaikan upah. Itu belum waktunya juga,” kata JK ditemui di Kantor Wapres di Jakarta, kemarin. Menurut Wapres, jika tuntutan buruh terlalu berat pada saat kondisi ekspor perusahaan ke luar negeri sedang melambat maka sejumlah investor malah dapat melakukan pemutusan hubungan kerja untuk efisiensi. Kendati demikian, JK mengatakan unjuk rasa merupakan hak bagi buruh untuk mengemukakan tuntutannya. ‘’Masalah ini kan masalah kita semua, masalah tuntutan ekonomi. Mari kita selesaikan secara bersama-sama bahwa kerja efisien dan harus kita tingkatkan produktivitas kita,” ujar Wapres. Sejumlah buruh di daerah Jakarta dan sekitarnya unjuk rasa pada Selasa siang yang dipusatkan di beberapa titik di antaranya Bundaran Hotel
Indonesia dan Istana Negara di Jalan Merdeka Utara. Dalam aksinya, buruh menuntut kenaikan upah sebesar 22 persen dan menolak kebijakan pemerintah yang memudahkan pekerja asing masuk ke Indonesia dengan dihapusnya kewajiban menguasai Bahasa Indonesia. Para pendemo juga meminta perbaikan pelayanan BPJS Kesehatan dengan menghapus sistem INA CBGs dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 yang membuat tarif murah. Gugus Tugas Sementara itu, Menko Polhukam Luhut Pandjaitan mengatakan pemerintah setuju untuk membentuk gugus tugas bersama kelompok buruh untuk menyelesaikan berbagai permasalahan pekerja di Indonesia. ‘’Bisa (membentuk gugus tugas). Tadi kami sudah bicara dan nanti akan merumuskan hal-hal yang belum sejalan,” kata Luhut setelah bertemu perwakilan buruh di Kemenkopolhukam. Hal ini disambut baik oleh kelompok buruh. Dalam kesem-
patan yang sama, Ketua Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengatakan gugus tugas tersebut akan mulai aktif dalam dua hari. Menurut Andi Gani, nantinya grup tersebut akan dibagi dalam beberapa kelompok yang mengurusi masalah-masalah buruh yang mendesak seperti pengupahan, alih daya (outsourcing), kriminalisasi buruh, kebebasan berserikat, kesejahteraan dan masalah perumahan. ‘’Nantinya pembicaraan akan dimulai dari tim kecil yang isinya para Sekretaris Jenderal serikat buruh dan, mungkin, Direktur Jenderal dari kementerian. Setelah mereka menghasilkan sebuah rumusan, keputusan tersebut akan dibawa ke tingkat eksekusi, yaitu ke Presiden dan menteri-menteri terkait,” kata Andi Gani. Perwakilan buruh, diterima oleh tiga menteri Kabinet Kerja, Selain Luhut ada juga Menaker Hanif Dhakiri serta Menkes Nila F Moeloek. Pihak buruh juga dihadiri Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) pimpinan Said Iqbal. (son/ant)
Sanksi Denda Pelaku Kartel JAKARTA - Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Muhammad Syarkawi Rauf mendorong agar hukuman terhadap pelaku kartel diperberat terutama dari sisi denda. Alasannya hukuman denda ini sangat ringan, karena maksimal dendanya hanya Rp 25 miliar. ‘’Denda ini tentu tidak ada artinya jika dibanding dengan keuntungan para kartel. Contohnya kartel garam yang bisa meraup keuntungan hingga Rp 2,5 triliun untuk sekali impor,” kata Syarkawi dalam diskusi “Menghukum Kartel Melalui Revisi UU Persaingan Usaha” di Ge-
dung DPR Jakarta, kemarin. Bukan hanya itu, Syarkawi juga menyarankan agar denda itu ditingkatkan hingga menjadi Rp1 triliun rupiah. Dengan hukuman itu, pelaku menjadi jera. “Makanya kita perlu membawa mereka ke arah pidana. Supaya hukumannya makin berat dalam revisi UU ini,” ujarnya. Namun hambatannya, kata Syarkawi, KPPU itu terbentur pada masalah kewenangan. Dengan kata lain, KPPU butuh kewenangan yang kuat. ‘’Nah, kewenangan KPPU saat ini tidak bisa membawa pulang dokumen yang disita, paling kita han-
ya dapat foto copian, itupun kalau ada orangnya,” imbuhnya. Tidak hanya itu, status kelembagaan KPPU perlu diperkuat ke depan. Justru yang ada kelembagaan KPPU cenderung diterlantrakan. ‘’Padahal ke depan tantangan lebih berat lagi, kita akan berhadapan dengan kartel-kartel internasional. Dengan adanya UU Persaingan Usaha ini untuk memagari ekonomi kita, aplagi menjelang MEA,” paparnya. Syarkawi juga menyinggung soal kartel daging sapi yang akan mulai disidangkan pada awal September
2015. “Memang ada indikasi dari sekitar 24 perusahaan penggemukan sapi (feedloter) yang diduga terlibat. Tinggi harga daging api, diduga akibat dari pemainan para importir sapi,” kata dia. Anggota Komisi VI DPR Eka Sstra mengakui minimnya sanksi denda kepada pelaku kartel menyababkan praktik mafia pangan tidak pernah hilang dalam kegiatan usaha. ‘’Kartel ini masalah yang tidak pernah tuntas, padahal akibatnya sangat fatal, karena rakyat juga menjadi korban karena harus membeli dengan harga yang mahal,” kata Eka. (har)
Bentrok TNI-Polri
Dipicu Faktor Kepemimpinan JAKARTA - Anggota Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin menilai insiden bentrokan antara anggota TNI dengan anggota Polisi yang terus berulang besar kemungkinan adanya faktor kepemimpinan. ‘’Insiden bentrokan antara anggota TNI dan Polri maupun di antara anggota TNI, kalau hanya setahun sekali itu kasus. Namun, kalau sering terjadi, ini ada faktor leadership,” katanya di Gedung MPR/DPR/DPD RI Jakarta, kemarin. Hasanuddin mengatakan hal itu menanggapi insiden bentrokan antara anggota TNI dan anggota Brimob Polri di Polewali Mandar, Sulbar. Politisi PDIP itu menyesal-
kan insiden bentrokan antara anggota TNI dan anggota Polri yang masih saja terjadi. Hasanuddin meminta pimpinan TNI dan Polri melakukan pengusutan secara tuntas penyebab perkelahian tersebut. ‘’Kalau insiden ini tidak diselesaikan secara tuntas, dapat menurunkan moral prajurit lainnya,” katanya. Menurut dia, peralatan TNI dan Polri yang dibeli dari dana negara harus dimanfaatkan untuk melindungi rayat dan kepentingan negara, bukannya disalahgunakan untuk bentrokan di antara anggota. Jika terjadi bentrokan antara anggota TNI dan Polri maupun di antara anggota TNI, menu-
rut Hasanuddin, maka anggota itu akan dihukum sanksi atau pimpinan di atasnya, misalnya komandan pleton dan kompi. ‘’Dulu perwira tinggal di barak bersama prajurit, tapi sekarang
mungkin perwira tinggal di luar dan prajurit di barak,” katanya. Bentrok antara anggota TNI dan Polisi terjadi arena kejuaraan balap motor di Sirkuit,’’ katanya. (ant)
Suluh Indonesia/ant
PANSEL CAPIM KPK - Panitia Seleksi Pimpinan KPK yang diketuai Destry Damayanti (ketiga kiri) dengan Juru Bicara Betti S Alisjabana (ketiga kiri) berjalan menuju Istana Merdeka, Jakarta, kemarin. Pansel menyerahkan hasil seleksi yang telah menyaring delapan nama.