Edisi 02 September 2015 | Suluh Indonesia

Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com

Pengemban Pengamal Pancasila

Rabu, 2 September 2015

No. 158 tahun IX

Anggaran CSR Dikorupsi JAKARTA - Bareskrim Polri menemukan dugaan korupsi sekitar Rp 126 miliar dana tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/ CSR) PT Pertamina yang disalurkan Pertamina Foundation (Yayasan Pertamina). Direktur Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri Brigjen Pol Victor Simanjutak di Mabes Polri, Jakarta, kemarin mengatakan, berdasarkan analisa dokumen dan keterangan saksi, dugaan korupsi tersebut berasal dari alokasi anggaran 2012-2014 bernilai Rp251 miliar untuk proyek gerakan menabung pohon, beasiswa Sobat Bumi, sekolah Sobat Bumi, dan sekolah sepak bola Pertamina. ‘’Namun kepastian nilai kerugian negara akan ditetapkan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pemban-

gunan, kita hanya memeriksa,” kata dia. Bareskrim telah memeriksa bagian bendahara, perencanaan, dan arsip di yayasan tersebut dan memperoleh banyak dokumen tentang relawan dan tabungan puluhan juta pohon yang menjadi bagian proyek yayasan itu. ‘’Saat ini yang perlu diteliti apakah relawannya ada ? Ini ada indikasi relawan fiktif. Perlu dikroscek juga dokumen pembayarannya, cash atau transfer. Kalau cash siapa yang menerima,” kata dia. Bareskrim melakukan penyelidikan sejak dua bulan lalu. Ia mengatakan penyidik telah memeriksa lima saksi dan menemukan adanya calon tersangka kasus ini. Dia menambahkan, saat ini CSR yang masuk ke Pertamina Foundation masih dari dalam PT Pertamina saja. (ant)

Suluh Indonesia/ant

DIRETUR IMF - Presiden Joko Widodo bersama Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Christine Lagarde (kiri) berjalan keluar usai pertemuan tertutup di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin.

Wapres Ingatkan Buruh

Jangan Minta Kenaikan Upah

Suluh Indonesia/ade

RIBUAN BURUH DEMO - Ribuan buruh dari berbagai serikat pekerja memenuhi kawasan Patung Kuda di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, kemarin. Mereka menuntut kepada pemerintahan Jokowi-JK untuk menurunkan harga barang dan BBM, meminta pemerintah tidak memutus hubungan kerja para buruh. Mereka juga mendesak pemerintah menghentikan kemudahan tenaga kerja asing.

JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan buruh sebaiknya jangan meminta kenaikan upah dalam kondisi ekonomi global yang sedang melambat. ‘’Jangan dalam kondisi begini jangan bicara kenaikan upah. Itu belum waktunya juga,” kata JK ditemui di Kantor Wapres di Jakarta, kemarin. Menurut Wapres, jika tuntutan buruh terlalu berat pada saat kondisi ekspor perusahaan ke luar negeri sedang melambat maka sejumlah investor malah dapat melakukan pemutusan hubungan kerja untuk efisiensi. Kendati demikian, JK mengatakan unjuk rasa merupakan hak bagi buruh untuk mengemukakan tuntutannya. ‘’Masalah ini kan masalah kita semua, masalah tuntutan ekonomi. Mari kita selesaikan secara bersama-sama bahwa kerja efisien dan harus kita tingkatkan produktivitas kita,” ujar Wapres. Sejumlah buruh di daerah Jakarta dan sekitarnya unjuk rasa pada Selasa siang yang dipusatkan di beberapa titik di antaranya Bundaran Hotel

Indonesia dan Istana Negara di Jalan Merdeka Utara. Dalam aksinya, buruh menuntut kenaikan upah sebesar 22 persen dan menolak kebijakan pemerintah yang memudahkan pekerja asing masuk ke Indonesia dengan dihapusnya kewajiban menguasai Bahasa Indonesia. Para pendemo juga meminta perbaikan pelayanan BPJS Kesehatan dengan menghapus sistem INA CBGs dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 yang membuat tarif murah. Gugus Tugas Sementara itu, Menko Polhukam Luhut Pandjaitan mengatakan pemerintah setuju untuk membentuk gugus tugas bersama kelompok buruh untuk menyelesaikan berbagai permasalahan pekerja di Indonesia. ‘’Bisa (membentuk gugus tugas). Tadi kami sudah bicara dan nanti akan merumuskan hal-hal yang belum sejalan,” kata Luhut setelah bertemu perwakilan buruh di Kemenkopolhukam. Hal ini disambut baik oleh kelompok buruh. Dalam kesem-

patan yang sama, Ketua Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengatakan gugus tugas tersebut akan mulai aktif dalam dua hari. Menurut Andi Gani, nantinya grup tersebut akan dibagi dalam beberapa kelompok yang mengurusi masalah-masalah buruh yang mendesak seperti pengupahan, alih daya (outsourcing), kriminalisasi buruh, kebebasan berserikat, kesejahteraan dan masalah perumahan. ‘’Nantinya pembicaraan akan dimulai dari tim kecil yang isinya para Sekretaris Jenderal serikat buruh dan, mungkin, Direktur Jenderal dari kementerian. Setelah mereka menghasilkan sebuah rumusan, keputusan tersebut akan dibawa ke tingkat eksekusi, yaitu ke Presiden dan menteri-menteri terkait,” kata Andi Gani. Perwakilan buruh, diterima oleh tiga menteri Kabinet Kerja, Selain Luhut ada juga Menaker Hanif Dhakiri serta Menkes Nila F Moeloek. Pihak buruh juga dihadiri Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) pimpinan Said Iqbal. (son/ant)

Sanksi Denda Pelaku Kartel JAKARTA - Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Muhammad Syarkawi Rauf mendorong agar hukuman terhadap pelaku kartel diperberat terutama dari sisi denda. Alasannya hukuman denda ini sangat ringan, karena maksimal dendanya hanya Rp 25 miliar. ‘’Denda ini tentu tidak ada artinya jika dibanding dengan keuntungan para kartel. Contohnya kartel garam yang bisa meraup keuntungan hingga Rp 2,5 triliun untuk sekali impor,” kata Syarkawi dalam diskusi “Menghukum Kartel Melalui Revisi UU Persaingan Usaha” di Ge-

dung DPR Jakarta, kemarin. Bukan hanya itu, Syarkawi juga menyarankan agar denda itu ditingkatkan hingga menjadi Rp1 triliun rupiah. Dengan hukuman itu, pelaku menjadi jera. “Makanya kita perlu membawa mereka ke arah pidana. Supaya hukumannya makin berat dalam revisi UU ini,” ujarnya. Namun hambatannya, kata Syarkawi, KPPU itu terbentur pada masalah kewenangan. Dengan kata lain, KPPU butuh kewenangan yang kuat. ‘’Nah, kewenangan KPPU saat ini tidak bisa membawa pulang dokumen yang disita, paling kita han-

ya dapat foto copian, itupun kalau ada orangnya,” imbuhnya. Tidak hanya itu, status kelembagaan KPPU perlu diperkuat ke depan. Justru yang ada kelembagaan KPPU cenderung diterlantrakan. ‘’Padahal ke depan tantangan lebih berat lagi, kita akan berhadapan dengan kartel-kartel internasional. Dengan adanya UU Persaingan Usaha ini untuk memagari ekonomi kita, aplagi menjelang MEA,” paparnya. Syarkawi juga menyinggung soal kartel daging sapi yang akan mulai disidangkan pada awal September

2015. “Memang ada indikasi dari sekitar 24 perusahaan penggemukan sapi (feedloter) yang diduga terlibat. Tinggi harga daging api, diduga akibat dari pemainan para importir sapi,” kata dia. Anggota Komisi VI DPR Eka Sstra mengakui minimnya sanksi denda kepada pelaku kartel menyababkan praktik mafia pangan tidak pernah hilang dalam kegiatan usaha. ‘’Kartel ini masalah yang tidak pernah tuntas, padahal akibatnya sangat fatal, karena rakyat juga menjadi korban karena harus membeli dengan harga yang mahal,” kata Eka. (har)

Bentrok TNI-Polri

Dipicu Faktor Kepemimpinan JAKARTA - Anggota Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin menilai insiden bentrokan antara anggota TNI dengan anggota Polisi yang terus berulang besar kemungkinan adanya faktor kepemimpinan. ‘’Insiden bentrokan antara anggota TNI dan Polri maupun di antara anggota TNI, kalau hanya setahun sekali itu kasus. Namun, kalau sering terjadi, ini ada faktor leadership,” katanya di Gedung MPR/DPR/DPD RI Jakarta, kemarin. Hasanuddin mengatakan hal itu menanggapi insiden bentrokan antara anggota TNI dan anggota Brimob Polri di Polewali Mandar, Sulbar. Politisi PDIP itu menyesal-

kan insiden bentrokan antara anggota TNI dan anggota Polri yang masih saja terjadi. Hasanuddin meminta pimpinan TNI dan Polri melakukan pengusutan secara tuntas penyebab perkelahian tersebut. ‘’Kalau insiden ini tidak diselesaikan secara tuntas, dapat menurunkan moral prajurit lainnya,” katanya. Menurut dia, peralatan TNI dan Polri yang dibeli dari dana negara harus dimanfaatkan untuk melindungi rayat dan kepentingan negara, bukannya disalahgunakan untuk bentrokan di antara anggota. Jika terjadi bentrokan antara anggota TNI dan Polri maupun di antara anggota TNI, menu-

rut Hasanuddin, maka anggota itu akan dihukum sanksi atau pimpinan di atasnya, misalnya komandan pleton dan kompi. ‘’Dulu perwira tinggal di barak bersama prajurit, tapi sekarang

mungkin perwira tinggal di luar dan prajurit di barak,” katanya. Bentrok antara anggota TNI dan Polisi terjadi arena kejuaraan balap motor di Sirkuit,’’ katanya. (ant)

Suluh Indonesia/ant

PANSEL CAPIM KPK - Panitia Seleksi Pimpinan KPK yang diketuai Destry Damayanti (ketiga kiri) dengan Juru Bicara Betti S Alisjabana (ketiga kiri) berjalan menuju Istana Merdeka, Jakarta, kemarin. Pansel menyerahkan hasil seleksi yang telah menyaring delapan nama.

K ta

Suluh Indonesia, Rabu 2 September 2015

2

Kunjungi Jakbar

Jokowi Bagi 1.000 Paket Sembako JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo blusukan dan membagikan 1.000 paket kebutuhan pokok di pemukiman padat penduduk Jakbar, kemarin. Presiden membagikan 1.000 paket kebutuhan pokok di dua kecamatan berbeda di wilayah Jakbar di mana pada masingmasing lokasi dibagikan sebanyak 500 paket sembako. Masing-masing sebanyak 500 paket di Kecamatan Kebon Jeruk dan 500 paket di Kecamatan Tambora. Isi paket bantuan kebutuhan pokok itu antara lain terdiri dari beras lima kg, gula pasir dan minyak goreng.

Dalam kegiatan itu tampak Presiden mengenakan kemeja batik lengan panjang warna kecoklatan sementara Ibu Negara Iriana Joko Widodo mengenakan baju warna hijau. Kedatangan Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana Jokowi disambut warga yang tinggal di daerah itu. Presiden dan Ibu Negara menyalami warga sekitar yang antusias menyambut kedatangan Presiden dan Ibu Negara. Juga tampak hadir dalam kegiatan itu Wali Kota Jakarta Barat Anas Effendi. Di Kecamatan Kebon Jeruk, Presiden Jokowi menyerahkan paket kebutuhan pokok yang dikemas dalam tas plastik di

Kilas

lapangan bulutangkis RT 10 RW 08, Kelurahan Kedoya Utara, Kebon Jeruk. Selain di Kecamatan Tambora, Presiden menyerahkan paket kebutuhan pokok di Mushala Sohibul Istiqomah, Kalianyar II RT 06 RW 01, Kelurahan Kalianyar. Sebelumnya dalam kesempatan makan siang bersama tukang ojek pangkalan, pengemudi Gojek, sopir angkot, Kopaja dan lainnya di Istana Negara Jakarta, Presiden Jokowi mengungkapkan dirinya mendapat bisikan mengapa lebih sering mengunjungi warga di daerah padahal warga di Jakarta juga ingin dikunjungi. (kmb)

Suluh Indonesia/ant

DEMO BURUH JAKARTA - Buruh mengikuti aksi menuju Istana Merdeka ketika melakukan aksi unjuk rasa di Jalan MH Thamrin, Jakarta, kemarin. Aksi buruh dari berbagai elemen itu menuntut pemerintah mengeluarkan regulasi untuk melindungi buruh , perbaikan kesehatan serta jaminan Hari Tua.

Basuki Minta

Laporkan Pemotongan Gaji

SPBU Terbakar APARAT Polsek Tebet menduga drum berisi bahan bakar minyak (BBM) yang menyebabkan Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU) di Jalan Gatot Subroto Jakarta Selatan terbakar. Kapolsek Tebet Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBp) Tri Yulianto di Jakarta, kemarin mengatakan, awalnya saksi melihat sumber api dari drum di samping tangki BBM. Tri menjelaskan peristiwa kebakaran berawal saat seorang pekerja SPBU memperbaiki atap bangunan pom pengisian nomor empat sekitar pukul 13.50 WIB. Pekerja itu melihat sumber api muncul dari drum berdekatan dengan tangki pengisian BBM di SPBU yang lokasinya dekat Gedung Patra Jasa itu. Tri menuturkan pekerja itu bermaksudnya memindahkan drum agar menjauh dari tangki pengisian SPBU. Saksi itu memindahkan drum di belakang mobil yang parkir sekitar SPBU tersebut. (kmb)

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) meminta para kepada Pekerja Harian Lepas (PHL) untuk melaporkan jika gaji mereka dipotong. Jika ada oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ketahuan memotong gaji PHL akan langsung dipecat. Basuki mengaku telah mengetahui adanya permainan tersebut. Beberapa mandor memanfaatkan keberadaan PHL. Mereka mengancam PHL tidak akan diperbolehkan bek-

erja jika tidak menyetor sebagian gajinya. ‘’Mandor-mandor itu manfaatin. Kalau nggak mau potong sama saya kamu nggak boleh kerja disini. Orang kecil pasti takut, kasihan kan,” kata Basuki di Balai Kota Jakarta, kemarin. Padahal, lanjut Basuki, para PHL telah dikontrak secara individu dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masing-masing. Gaji yang diterima PHL saat ini sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI sebesar Rp 2,7 juta. ‘’Dulu

mereka hanya digaji Rp 600-800 ribu dibawah UMP. Lalu kita potong dan langsung kontrak dengan kami, besarannya seperti UMP,” ucap Basuki. Basuki pun meminta kepada PHL untuk melaporkan jika gajinya dipotong. Sehingga dirinya bisa memberikan tindakan tegas kepada oknum yang bersangkutan. ‘’Mungkin ada nyetor juga ke atas. Saya curiga ke atas dipotong juga. Jadi mereka harus berani lapor. Kita akan lapor polisi dan pemecatan” tegas Basuki. (kmb)

Gelar PTMH Serentak PEMKOT Administrasi Jakarta Pusat kembali membuka Pelayanan Terpadu Malam Hari (PTMH) di seluruh wilayah, Rabu(2/9) malam. Pelayanan ini dilakukan untuk mempermudah warga masyarakat mengurus surat perizinan dan non perizinan. Kepala Bagian Tata Laksana, Neni Maryani mengatakan, kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) tingkat kota, tingkat kecamatan dan tingkat kelurahan akan mulai dibuka jam 18.30 hingga 21.00. Neni mengatakan, semua pelayanan perizinan dan non perizinan kita layani, termasuk dokumen kependudukan. Syarat berkasnya lengkap dan benar. Neni menjelaskan, pada 19 Agustus lalu, PTMH di seluruh wilayah Jakarta Pusat melayani 1.306 warga. Warga yang tidak memiliki waktu pada pagi hingga siang hari, sangat memerlukan pelayanan malam hari. (kmb)

Honor PHL Disunat KEPALA Suku Dinas Kebersihan Jakarta Utara, Bondan Diah Ekowati memberikan sanksi tegas berupa pemecatan terhadap pengawas kebersihan area Sunter C, Kecamatan Tanjung Priok bernama Murtani, yang terbukti melakukan pemotongan honor terhadap Pekerja Harian Lepas (PHL) kebersihan. Murtani yang juga PHL memang diberikan kewenangan tambahan untuk mengawasi kebersihan area Sunter C. Selain diberhentikan, Murtani pun diminta mengembalikan seluruh honor PHL yang selama ini dipotongnya sebesar Rp 100 ribu per bulan. Menurut Bondan, setelah mendapatkan laporan dan melakukan penyelidikan, tindakan Murtani ternyata benar memotong gaji PHL lainnya. Untuk itu sebagai tindakan tegas, yang bersangkutan langsung dipecat. Menurut Bondan, untuk menimbulkan efek jera bagi pengawas kebersihan lainnya, pihaknya kemudian melaporkan kasus tersebut ke polisi. (kmb)

Suluh Indonesia/ant

PENERTIBAN KOLONG REL - Sejumlah petugas membersihkan lapak barang milik pemulung di kolong rel Kawasan Stasiun Juanda, Jakarta, kemarin. Penertiban yang melibatkan Satpol PP dan Dinas Sosial tersebut untuk membersihkan kolong rel dari lapak pemulung yang menempati kawasan itu tanpa izin.

Warga Rusun Ingin

Pembentukan RT/RW Dipercepat JAKARTA - Warga Rumah Susun (Rusun) Jatinegara Barat, Kampung Melayu, Jakarta Timur, berharap pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) segera terealisasi. Pasalnya, sebagai lokasi hunian, kawasan rusun mendesak membutuhkan penataan aturan bersama. Penataan aturan yang mendesak dibutuhkan warga diantaranya tentang sistem pengamanan dan aktivitas warga di dalam serta area rusun. Soal pengamanan misalnya, saat ini aktivitas keluar masuk gerbang cenderung bebas. Walau belum ada laporan kehilangan yang terjadi, namun warga merasa khawatir karena terlalu banyaknya orang hilir mudik. Salah seorang warga Tower A Rusun Jatinegara Barat, Amran (43) mengatakan, setiap hari ratusan orang hilir mudik datang dan pergi ke rusun. Namun diantara yang datang atau pergi melalui pintu gerbang, warga tidak dapat mengetahui dengan jelas identitas dan keperluannya. ‘’Pihak pengelola juga kita sudah usulkan agar pagar lebih diperketat. Namun mereka bilang ini bertahap seiring pembentukan pengurus RT/RW,” ujarnya. Diakui Arman, untuk dapat mengatur tatanan memang dibutuhkan pembentukan RT/RW sesegera mungkin. Tidak hanya pengamanan, aktivitas warga di dalam rusun pun membutuhkan pengaturan. ‘’Seperti sekarang, anak-anak bebas naik sepeda naik turun lift. Makanya kita berharap segera dibentuklah,” tandasnya. Camat Jatinegara, Sofiyan Taher menargetkan, pembentukan RT/RW bagi warga Rusun Jatinegara Barat dapat terealisir pada awal September ini. ‘’Saat ini tengah kita rapatkan. Untuk sementara, kemungkinan akan dibentuk caretaker sebelum kepengurusan definitif terbentuk,” tandasnya. Wakil Wali Kota Jakarta Pusat, Arifin mengaku, sering menerima laporan dari warga kalau ada sejumlah pejabat lurah yang enggan ke lapangan dan kerap tak hadir saat diundang pada hari Sabtu dan Minggu. ‘’Kalau masih ada lurah yang seperti ini mending pindah ke unit lain saja atau lempar handuk putihnya. Resiko menjadi lurah ya harus dekat dengan warga,” ujar Arifin. (kmb)

El Nino Meluas

DKI Dianjurkan Tambah Pasokan Beras BANK Indonesia (BI) Perwakilan DKI Jakarta menganjurkan Pemprov DKI Jakarta untuk menambah pasokan beras. Sebab diperkirakan fenomena El Nino akan meluas. Sehingga pasokan beras dari daerah produsen bisa berkurang. Deputi Kepala Perwakilan BI DKI Jakarta, Fajar Marjadi mengatakan, fenomena El Nino diperkirakan akan meluas. Sehingga pihaknya merekomendasikan agar Pemprov DKI menambah pasokan beras. Pihaknya juga menganjurkan agar diajukan impor beras ke pemerintah pusat.

‘’Dampak El Nino akan meluas sehingga perlunya antisipasi menghadapi turunnya pasokan beras. Impor beras sebaiknya sudah mulai diproses dan perlu diusulkan ke pemerintah pusat,” katanya di Jakarta, kemarin. Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) meny-

etujui jika harus menambah pasokan beras. Basuki langsung memerintahkan PT Food Station Tjipinang untuk menambah pasokan beras. ‘’Kita harus bisa masuk sampai ke resi gudang. Jadi bisa seperti Bulog di DKI,” kata Basuki. Menurut Basuki, dirinya harus belajar seperti era Orde Baru, dimana stok pangan, kesehatan, dan pendidikan benar-benar ditanggung oleh pemerintah. ‘’Kita ini tidak bisa kalau tidak ada beras, tidak ada daging, tidak ada ayam. Jadi itu prinsip Orde

Baru,” ucap Basuki. Fenomena El Nino sendiri menyebabkan musim kemarau menjadi lebih panjang sehingga memicu bermunculannya titik panas (hotspot) yang diduga peristiwa kebakaran hutan dan lahan di Sumatera termasuk di Riau. Gejala kekeringan yang diakibatkan El Nino tersebut termasuk perubahan iklim biasa. El Nino bukanlah gelombang panas atau badai. El Nino merupakan fenomena yang terjadi karena alam melakukan koreksi untuk mencari keseimbangan. (kmb)

Suluh Indonesia/ant

DEMO BURUH JAKARTA - Personel kepolisian mengamankan aksi ribuan buruh di depan Istana Merdeka, Jakarta, kemarin. Aksi ribuan buruh dari berbagai elemen itu menuntut pemerintah mengeluarkan regulasi untuk melindungi buruh, perbaikan kesehatan serta jaminan Hari Tua.

Metr politan

Suluh Indonesia, Rabu 2 September 2015

3

Pilkada Jabar-Sulteng

Rawan Politik Uang rawan). Dalam hal praktik politik uang, Provinsi Sulawesi Tengah dan Jawa Barat masing-masing memperoleh poin 3,5 dan 3,3 atau masuk kategori rawan. Sementara Provinsi Banten, Kalimantan Utara dan Nusa Tenggara Barat ketiganya memiliki poin 3,0 atau masuk kategori cukup rawan terjadinya politik uang. Sementara itu provinsi yang aman dari politik uang antara lain Bali (1,6 poin), Kalimantan Selatan (1,9), Kalimantan Timur (1,7), Kepulauan Bangka Belitung (1,4), Lampung (1,6), Maluku Utara (1,7), Papua Barat (1,7), dan Riau (1,9). Sementara itu, Komisi II DPR RI melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu, m e m b a h a s perkembangan tahapan Pilkada serentak 2015. ‘’Kami akan meminta penjelasan tentang perkembangan tahapan pilkada dan Zuhron penetapan pasangan calon serta dari sisi perkembangan terakhir dari KPU dan Bawaslu,” kata Ketua Komisi II DPR RI, Rambe Kamarul Zaman. Dia mengatakan agenda rapat itu akan membahas mengenai perkembangan tiap tahapan Pilkada seperti proses pendaftaran pasangan calon dan fenomena calon tunggal saat ini. Rapat itu juga akan diperbincangkan mengenai kendala di lapangan. (har)

BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyatakan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak di Provinsi Jawa Barat dan Sulawesi Tengah rawan diliputi praktik politik uang. Hal itu diutarakan Bawaslu berdasarkan hasil pemetaan Indeks Kerawanan Pemilu 2015 yang dilakukan Bawaslu. ‘’Praktik politik uang bisa dikemas dengan beragam modus. Berdasarkan hasil temuan, Provinsi Jawa Barat dan Sulawesi Tengah rawan politik uang,” kata Komisioner Bawaslu Daniel Zuhron dalam acara peluncuran dan diskusi Indeks Kerawanan Pemilu di Jakarta, kemarin. Daniel mengatakan kedekatan figur calon kepala daerah yang berdekatan dengan pemilih juga membuat kemungkinan politik uang kian masif, termasuk pula faktor banyaknya jumlah penduduk miskin pada suatu daerah. Bawaslu menyataDaniel kan Data Indeks Kerawanan Pemilu 2015 diperoleh melalui hasil pengawasan yang selama ini dilakukan, serta dari data Badan Pusat Statistik, data Potensi Desa (Podes), data KPU dan data Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Dalam hal ini Bawaslu mengklasifikasi Indeks Kerawanan Pemilu dalam beberapa poin antara lain 0-1 (sangat aman) 1-2 (aman) 2,1-3 (cukup rawan) 3,1-4 (rawan) 4,1-5 (sangat

Suluh Indonesia/ant

RENCANA PEMBANGUNAN GEDUNG BARU DPR - Puluhan anggota DPR RI menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum rapat Paripurna kelima di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, kemarin. Dalam rapat paripurna tersebut ratusan anggota DPR menyetujui rencana pembangunan tujuh proyek antara lain pembangunan ruang kerja anggota DPR, museum, perpustakaan dan alun-alun demokrasi, hingga pembangunan klinik yang modern.

KAMMI-Wapres Bahas Ekonomi JAKARTA - Sejumlah perwakilan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wapres, Jakarta, kemarin membahas perkembangan kondisi ekonomi Indonesia saat ini. ‘’Kami dari mahasiswa menyampaikan kondisi-kondisi terkini ekonomi. Ada perlambatan ekonomi dari triwulan pertama, kedua dan kemudian ada perlemahan mata uang Rupiah hari ini sehingga terjadi masalah kondisi ekonomi,” kata

Ketua Umum KAMMI Andriyana di Jakarta, kemarin. Dalam pertemuan itu, Andriyana juga menyampaikan pemerintah perlu memberikan arahan kepada masyarakat dalam menghadapi krisis ekonomi dunia untuk membuat ketenangan kepada masyarakat. Andriyana juga menyampaikan perlu meningkatkan pendapatan negara dari pajak dan penyerapan anggaran pembangunan di daerah sebagai penggerak

ekonomi. ‘’Harus ada terobosan hukum bahwa kebijakan tidak bisa dikriminalisasi agar serapan anggaran begitu besar untuk menggerakkan ekonomi. Ini kan belum ada,” kata Ketua KAMMI. Andriyana mengatakan mahasiswa akan melakukan aksi demonstrasi pada pekan depan setelah melakukan konsolidasi dengan sejumlah pihak, salah satunya Kelompok Cipayung. ‘’Pekan depan tanggal 4 kami rapimnas konsolidasi di Bandung dengan maha-

siswa seluruh Indonesia. Mungkin setelah rapimnas akan ada penyikapan resmi dari Kammi secara organisasi untuk melihat kondisi kebangsaan saat ini,” katanya. Terkait perombakan kabinet yang dilakukan pemerintahan Presiden Jokowi, Andriyana mengatakan mahasiswa akan memantau kinerja para menteri. ‘’Kita lihat saja mampu tidak menteri yang baru ini dalam menyikapi kondisi ekonomi kali ini,” kata Andriyana. (ant)

DPR Dukung

KPK Pantau Tahapan Pilkada JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI, Syarief Abdullah Alkadrie mendukung langkah KPK yang akan menindak tegas tindak pidana korupsi dalam Pilkada serentak 2015. ‘’Kami mendukung agar pelaksanaan Pilkada berjalan jujur, adil, dan menghasilkan pimpinan daerah yang berkualitas,” katanya di Jakarta, kemarin. Menurut dia, pelaksanaan Pilkada seharusnya diawasi aparat penegak hukum, terutama calon dari petahana yang bisa menggunakan wewenangnya di daerah. Sekretaris Fraksi Nasdem di DPR RI itu menjelaskan, calon dari petahan bisa saja menggunakan ancaman dan tekanan kepada perangkat Suluh Indonesia/ant

KENDARAAN UMUM - Presiden Joko Widodo (tengah) berdialog dengan pengemudi angkutan kota (angkot) saat pertemuan bersama pengemudi kendaraan umum di Istana Negara, Jakarta, kemarin. Presiden mengundang tukang ojek pangkalan, pengemudi Gojek, sopir taksi, sopir angkot, pengemudi Metromini - Kopaja - Kopamilet untuk makan siang sekaligus mendengarkan aspirasi mereka.

Nama Capim Diumumkan

KPK Sisakan Calon Bermasalah PANITIA Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, dinilai masih menyisakan calon pimpinan KPK bermasalah meskipun telah memilih delapan nama calon terpilih, dan menyerahkan nama-nama tersebut kepada Presiden Joko Widodo di Istana Negara, kemarin. Hal itu dikemukakan sejumlah pegiat anti korupsi yang ikut serta melakukan penelusuran rekam jejak, pada saat masa penjaringan calon pimpinan lembaga anti rasuah tersebut berlangsung. Menurut pegiat anti korupsi dari Indonesia Legal Rountable, Erwin Natosmal Oemar, terpilihnya tiga nama seperti Brigjen.Pol.Basaria Panjaitan, Saut Situmorang, dan Hakim Alexander Marwata, dinilai merupakan sebuah bentuk kemunduran, pasalnya tiga orang yang berasal dari latar belakang profesi yang berbeda tersebut

dinilai masih punya masalah integritas. ‘’Saya rasa pansel sudah berfikir tidak sehat. Masuknya Saut, Basariah dan Alexander Marwata menunjukan kemunduran. Dalam proses seleksi kemarin, ketiganya punya perspektif melemahkan KPK, seperti KPK tidak berwenang untuk merekrut penyidik independen dan KPK tidak berwenang menyidik dan menuntut kasus korupsi. Pansel sepertinya sedang menyiapkan kuburan bagi KPK,” katanya di Jakarta, kemarin. Berdasarkan catatan yang dimilikinya, dari rekam jejak

Erwin Natosmal Oemar yang ditelusurinya,Basaria menurutnya,dinilai tidak patuh melaporkan LHPKN.Padahal hal itu menurutnya,merupakan salah satu bentuk transaparansi terhadap profil harta kekayaanya agar bisa diketahui oleh publik bagaimana cara perolehanya,meskipun tidak ada sanski hukum apabila tidak melaporkannya. ‘’Basaria sama sekali tidak melaporkan LHPKN dan menganggap KPK tak

punya kewenanganan memberantas korupsi,” ujarnya. Untuk Saut imbuhnya, dinilai mempunyai relasi yang kuat dengan orang pemerintahan seperti Menkopolhukam Luhut Pandjaitan, serta tidak melaporkan LHKPN terbaru. ‘’Ia juga mempunyai masalah pajak dengan mobil Rubicon miliknya,” tambahnya. Sementara itu, HakimAlexander Marwata, meskipun mempunyai pemahaman soal hukum karena profesinya sebagai hakim adhoc Pengadilan Tipikor, namun, mantan auditor BPKP tersebut, dianggap tidak mendukung pemberantasan korupsi karena putusanya sering kontroversial. ‘’Alexander Marwata adalah hakim yang perspektif anti korupsinya buruk, karena putusan diseting opinionya dan menganggap pencucian uang tidak bisa digunakan untuk kasus korupsi,” tukasnya. (wnd)

daerah di bawahnya agar yang bersangkutan menang di pilkada. ‘’Petahana bisa saja menggunakan wewenangnya baik tekanan dan ancaman kepada SKPD maupun badan-badan terkait di daerahnya untuk menyukseskannya atau keluarganya ikut pilkada,” ujarnya. Dia menilai langkah KPK itu efektif untuk mencegah kecurangan dan korupsi di Pilkada. Anggota Komisi II DPR RI, Arief Wibowo mengemukakan setuju dengan langkah KPK tersebut, namun harus hati-hati mengkategorisasi mana yang masuk tindak pidana korupsi. Dia mencontohkan bisa saja calon sedang melakukan pembagian uang kepada salah satu organisasi untuk keperluan kampanye, lalu tertangkap. ‘’Soal

transaksi mencurigakan, aturannya semua harus transparan,” ucapnya, menegaskan. Sebelumnya, komisioner KPK, Adnan Pandu Praja mengatakan pihaknya akan menangkap siapapun apabila ada transaksi mencurigakan berbau korupsi di Pilkada. ‘’KPK akan OTT (Operasi Tangkap Tangan) kalau ada transaksi yang masuk kategori di Undang-Undang Tipikor,” katanya. Adnan mengimbau kepada masyarakat agar langsung melaporkan apabila mengetahui ada informasi mengenai transaksitransaksi haram di Pilkada. Dia menekankan bahwa Pilkada memiliki peran penting menentukan wajah daerah agar bisa mampu keluar dari korupsi, karena ada 61 kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah. (ant)

Megap litan

Suluh Indonesia, Rabu 2 September 2015

4

Terkait Kasus Pasar Jambu Dua

Wawali Bogor Diperiksa Jaksa BOGOR - Wakil Walikota Bogor, Ir. Usmar Hariman akhirnya diperiksa aparat penyidik di kantor Kejari Kota Bogor, kemarin. Dari informasi yang diperoleh, orang nomor dua di Kota Bogor itu diperiksa oleh pihak kejaksaan masih dalam kapasitasnya sebagai saksi terkait dugaan kasus korupsi proyek pembebasan lahan Pasar Jambu Dua Bogor pada tahun 2014. Usmar datang ke kantor Kejari Bogor sekitar pukul 09.00 WIB, dengan didampingi seorang ajudannya kemudian langsung masuk ke dalam ruangan Kajari Bogor. Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Bogor, Dony Haryono, membe-

narkan bahwa Usmar Hariman diperikasa oleh pihak Kejari Bogor terkait kasus dugaan korupsi dalam proyek pembebasan lahan untuk Pasar Jambu Dua. ‘’Beliau dipanggil hari ini dalam kapasitasnya sebagai saksi. Yaa, paling beliau ditanya kemudian diminta menjelaskan terkait kasus itu,” terangnya. Usmar sendiri kepada para wartawan ditemui usai menjalani proses pemeriksaan di kantor Kejari Bogor tidak banyak memberikan komentarnya. Wakil Walikota Bogor itu hanya mengaku bahwa dirinya telah diberi beberapa pertanyaan oleh aparat penyidik terkait kasus tersebut. ‘’Saya lupa tadi ada berapa per-

tanyaan yang diajukan. Tapi banyak lah, dan yang pasti itu masih tidak jauh dari persoalan lahan untuk pasar itu,” kilahnya. Bola panas kasus pasar Jambu Dua atau lebih dikenal dengan kasus “Angka Hong’ ini diduga menyeret sejumlah nama pejabat dan tokoh penting di kota Bogor. Kasus ini memang telah menjadi “PR” besar bagi aparat penegak hukum, khusnya Kejaksaan Negri Bogor. Masyarakat sangat berharap pihak kejaksaan Bogor mamapu mengungkap dan menyeret oknumoknum yang terlibat dalam kasus yang telah merugikan uang negara miliaran rupiah. (bas)

Kejari Bekasi :

15 Kasus Korupsi Mulai Disidik BEKASI - Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, Jawa Barat, menangani 15 kasus korupsi dengan 22 orang tersangka selama periode kepemimpinan Enen Saribanon 2013 hingga 2015. ‘’Ada pergeseran gaya korupsi dari semula mengutak-atik uang negara, saat ini dengan menyelewengkan kebijakan atas kekuasaan yang ada padanya untuk mendapat suap,” kata mantan Kajari Kota Bekasi Enen Saribanon di Bekasi, Selasa. Jabatan Enen resmi digantikan Chaterina Girsang sebagai Kajari Kota Bekasi yang baru per Senin (31/8) di Hotel Hori-

son Kota Bekasi. Enen menjelaskan, dari 15 perkara tersebut, sebanyak 13 di antaranya telah memasuki tahap penyidikan, sedangkan dua lainnya ditargetkan segera memasuki tahap penyidikan dari penyelidikan. Sejumlah kasus itu di antaranya dugaan perjalanan dinas fiktif anggota DPRD, dugaan penyimpangan peningkatan kesejahteraan guru, dugaan korupsi pengutan liar pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bhagasasi, korupsi pengadaan perangkat lunak Sekretariat Dewan, korupsi perizinan reklame, dan lainnya. Dua kasus yang masih penyelidi-

kan di antaranya pungutan liar pada Pusat Promosi Ikan Hias Kota Bekasi, penjualan lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Sumurbatu. Dari sejumlah kasus tersebut, Kejari Kota Bekasi telah memroses 22 tersangka dari kalangan oknum aparatur Pemkot Bekasi, dan sejumlah pengusaha. “Satu di antaranya masih berstatus buron atas nama Gatot Sutejo dalam kasus penjualan lahan TPU,” katanya. Sedangkan 21 tersangka lainnya telah dilakukan eksekusi penahanan di penjara, karena khawatir akan menghilangkan barang bukti atau melarikan diri. (ant)

Kasus PPDB Bekasi

Walikota Minta Dituntaskan BEKASI - Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi meminta dugaan praktik percaloan penerimaan peserta didik baru 2015 yang melibatkan oknum pegawai negeri sipil setempat segera diusut tuntas. ‘’Kalau kasusnya terkait administrasi pegawai silakan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) menanganinya, tapi kalau sudah pidana, serahkan pada aparat penegak hukum,” katanya di Bekasi, kemarin. Kasus tersebut mengemuka saat ratusan orang tua calon siswa melapor ke Mapolresta Bekasi Kota karena merasa ditipu oleh staf Bidang Bina Program Dinas Pendidikan Kota Bekasi berinisial AM pekan lalu. Orang tua calon siswa itu mengaku telah menyetorkan uang mencapai Rp280 juta sesuai permintaan AM agar difasilitasi masuk ke sekolah negeri favorit di Kota Bekasi pada PPDB Online Juli 2015 lalu. Namun hingga batas waktu yang dijanjikan, AM melanggar janjinya dan membawa kabur uang dari para orang tua calon siswa tersebut. ‘’Silakan dibuktikan tuduhan tersebut kalau benar adanya, saya akan meminta Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (Baperjakat) untuk memproses jabatan oknum bersangkutan,” katanya.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Rudi Sabarudin menambahkan modus yang dilakukan AM dalam menipu korbannya adalah dengan memanfaatkan jaringannya di sejumlah Badan Kekeluargaan (BK) Rukun Warga (RW). ‘’Ada satu orang lainnya yang disinyalir sebagai kaki tangannya AM berinisial H yang bertugas menarik uang sogokan dari para orang tua calon siswa baru,” katanya. Hasil penyelidikan sementara pihaknya, ada sekitar 200 orang tua calon siswa dari Kecamatan Bekasi Timur yang tertipu dengan total kerugian materi mencapai Rp280 juta lebih. ‘’Jumlah itu di luar korbannya di Kecamatan Rawalumbu yang jumlahnya juga cukup banyak dengan rata-rata setoran uang Rp3 juta sampai Rp7 juta per siswa,” katanya. Namun demikian, saat Disdik Kota Bekasi melakukan panggilan terhadap AM, yang bersangkutan hingga kini belum memenuhi panggilan tersebut. ‘’Sudah tiga kali kita panggil, tapi AM tidak juga menunjukkan batang hidungnya,” katanya. Kasus ini terungkap setelah beberapa orang tua murid mengeluihkan lantaran anak mereka tidak diterima di sekolah favorit, padahal mereka sudah membayar. (ant)

Suluh Indonesia/ist

POLWAN BAGIKAN MUKENA - Sejumlah Polisi Wanita (Polwan) Metro Tangerang berdoa bersama usai penyerahan mukena kepada petugas masjid Agung Al-Itihad kota Tangerang, kemarin. Pemberian perangkat alat sholat berupa mukena tersebut dalam rangka ulang tahun Polwan ke 67.

TPS Cinambo

Dianggarkan Rp 15 Miliar BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jabar mengalokasikan anggaran Rp15 miliar tahun 2015 untuk pembangunan Tempat Pembuangan dan Pengolahan Akhir Sampah (TPPAS) Nambo, di Kabupaten Bogor, yang akan menampung sampah dari tiga wilayah yakni Kabupaten Bogor, Kota Bogor, dan Depok. Pelaksana tugas Sekretaris Daerah Jabar Iwa Karniwa, di Bandung, Selasa, mengatakan dana tersebut akan digunakan untuk pembangunan jalan dan pematangan lahan, serta pen-

gadaan dan pemasangan pagar di lokasi tersebut. “Jadi untuk pembangunan jalan operasi dan pematangan lahan, dari APBD Rp9,8 miliar, oleh Dinas Pemukiman dan Perumahan Jabar. Pengadaan dan pemasangan pagar lanjutan 5 miliar lebih,” kata Iwa. Selain dari APBD Jabar, lanjut dia, tahun ini pembangunan TPPAS Nambo pun mendapat bantuan dari pemerintah pusat sebesar Rp86 miliar yang akan digunakan untuk pembangunan sanitary landfill dan pembuatan insta-

lasi pengolahan. “Saat ini kami sedang melakukan tender untuk pengadaan teknologi gasifikasi. Sehingg sampah hasil olahan tersebut akan menjadi sumber listrik,” kata dia. Lebih lanjut ia mengatakan, hasil lainnya dari pengolahan sampah tersebut bisa menjadi bahan pembuatan semen. “Sehingga nantinya gasifikasi output-nya listrik. Tapi ada bahan-bahan yang bisa digunakan untuk pembakaran untuk proses pembuatan semen,” kata Iwa. (ant)

Kilas Toko Closet Terbakar DIDUGA karena korsleting listrik, satu bangunan toko berlantai dua di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan (Tangsel) hangus dilalap sijago merah. Peristiwa kebakaran itu menimpa Toko Ina Jaya Closet di Jalan Aria Putra, Selasa (1/9) dini hari. “Kami curiga, kok ada asap besar, waktu kita dekati, ternyata itu dari toko itu,” ungkap Suhendar, warga setempat. Sementara Sugiaman (40), pemilik toko tersebut mengetahui kejadian itu dari laporan warga sekitar. Kabar itu ia dapat sesaat setelah api melahap habis tokonya. “Saya dapat informasi dari warga sekitar kalau toko saya terbakar. Tapi saat saya tiba di sini, semuanya sudah hangus,” ucapnya. Dalam peristiwa tersebut, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangsel mengerahkan 12 Unit mobil pemadam ke lokasi. Api baru bisa dipadamkan dua jam kemudian. “Kemungkinan penyebab kebakaran akibat arus pendek yang terjadi dilantai dua toko,” ujar Kepala Seksi Operasional Damkar Kota Tangsel, Widada. Kebakaran itu sendiri tidak sampai mengakibatkan korban jiwa. Namun menimbulkan kerugian hingga ratusan juta rupiah. (nov)

BPJS Belum Merata

Suluh Indonesia/ant

AKSI DARURAT KORUPSI - Sejumlah massa yang tergabung dalam Forum Pemuda Anti Korupsi (FPAK) Kota Bekasi berunjuk rasa di Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, Bekasi, kemarin. Dalam aksinya mereka menuntut penyelesaian darurat korupsi dari sejumlah kasus Dinas Pemerintah Kota Bekasi yang terindikasi praktek korupsi.

AKSI demonstrasi buruh 1 september juga terjadi di kawasan serpong kota Tangsel. Tuntutan sedikitnya 30 orang buruh dari SPSI PT Pratama Abadi Industri Serpong ini diantaranya terkait dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar yang semakin melemah, se lain itu buruh juga menyoroti pelayanan BPJS yang dinilai masih kurang maksimal. Buruh meminta agar pelayanan BPJS ditingkatkan terutama terhadap rumah sakit yang selama ini masih pilih kasih menerima pasien BPJS dari buruh. Buruh yang tergabung dalam SPSI dan juga FSPMI ciputat ini berangkat menuju Istana Negara jakarta dalam rangka aksi gabungan ribuan buruh dari Jakarta depok Tangerang dan bekasi dalam rangka aksi buruh nasional. Ada beberpa aspek tuntutan utama yang akan diangkat oleh buruh seperti aspek melemahnya perekonomian di Indonesia, selain itu buruh juga menyoroti banyaknya tenaga kerja asing masuk ke Indoneisa. (nov)

3000 Buruh Depok :

10 Tuntutan Dibawa ke Istana Negara

3000 buruh Depok yang tergabung dalam tujuh federasi dan serikat pekerja buruh kemarin turut meluncur ke kawasan Istana Merdeka. Salah satu titik kumpul berada Jalan Ir. Juanda dan jalan raya Bogor.

KORAN GRATIS TERBESAR PERTAMA DI INDONESIA

SMS IKLAN BARIS 0811 3898 000 Rp. 50.000,10 Baris, 10 kali muat/sebulan

Menurut Koordinator Forum Buruh Kota Depok, Arif Rahman, tujuh federasi buruh yang bergerak menuju Jakarta itu adalah FSMI, FSPKEP, Astek Indonesia, RTMM, SPSI, FARKES, dan SPN bergabung dengan ribuan buruh lainnya untuk menyampaikan 10 tuntutan kepada pemerintah. Terkait tuntutan aksi unjuk rasa kali ini, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK INDONESIA), Mirah Sumirat menjelaskan, pihaknya meminta harga barang pokok (sembako) dan BBM harus turun. Selanjitnya menolak ancaman PHK terhadap buruh akibat melemahnya nilai rupiah dan perlambatan ekonomi sehingga perlu ada insentif bagi

perusahaan yang terancam PHK. ‘’Kami menolak masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) dan menolak dihapuskannya kewajiban berbahasa Indonesia bagi TKA,” katanya. Pihaknya juga meminta naiknya upah minimal 22% pada 2016 untuk menjaga daya beli buruh dikembalikan dengan menaikkan upah. Selain itu, buruh menolak keras Revisi Peraturan Pemerintah (RPP) Pengupahan yang hanya berbasis inflasi plus & PDB serta Revisi KHL dari 60 item menjadi 84 item. ada juga Revisi PP tentang Jaminan Pensiun yaitu manfaatkan pensiun bagi buruh sama dengan Pegawai Negara Sipil (PNS), bukan Rp300 ribu/bulan. ‘’Kami juga

meminta perbaikan pelayanan program Jaminan Kesehatan, hapus sistem INA CBGs dan Permenkes no 59 tahun 2014 yang membuat tarif murah, tolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan, tambah dana PBI dari APBN menjadi Rp30 triliun, provider RS/Klinik di luar BPJS bisa digunakan untuk COB.” tambahnya. Selain itu, ada juga pembubaran pengadilan buruh/ PPHI dengan merevisi total UU PPHI tahun ini. Para buruh juga meminta angkat para pekerja outsourcing terutama di BUMN karena BUMN kini menjadi raja oustourcing serta permasalahan guru honor yang tidak memiliki kepastian yang jelas. (jif)

Suluh Indonesia/ist

PEMILAHAN JENIS SAMPAH - Dua orang pelajar membuang sampah di tempat sampah yang telah ditentukan kategori sampahnya, Cikokol, Tangerang, Banten, kemarin.

pini

Suluh Indonesia, Rabu 2 September 2015

F OKUS Ketegasan Berantas Korupsi Masih Perlu Diuji ATA orang, jadi koruptor di Indonesia paling enak. Hukumannya ringan, uang hasil korupsi pun tidak semuanya disita. Jadi kalau keluar bui kelak, tidak miskin-miskin amat. Boleh jadi, bisa bertambah kaya. Apa sebab? Mungkin di negeri ini, banyak sekali anomali yang terjadi. Banyak yang keluar penjara justru makin ngetop. Makin banyak rezekinya. Tawaran wawancara mengalir terus. Malah, kalau yang politisi, balik ke panggung politik pun bukan masalah besar. Tak ada hambatan. Mungkin ini pandangan sinis atau semacamnya. Tetapi, paparan ini ada benarya juga. Misalnya soal hukuman ringan. Sudah banyak contohnya. Belum lagi kalau sudah masuk bui, banyak privelege yang diperoleh. Selnya bak hotel, dapat kemudahan-kemudahan ini-itu, dan sebagainya. Ini pun sudah banyak contohnya dan membuat kita gelenggeleng kepala. Belum lagi yang mampu ‘’keluar pagi masuk malam’’. Dan mampu keluyuran seperti orang bebas. Begitulah kondisinya. Ini berlaku bagi napi koruptor kelas kakap yang banyak duit. Bagi yang “beruang” penjara bukan tempat menakutkan. Biasa-biasa saja tampaknya. Ini juga berlaku kalau oknum petugas lapasnya, dari pimpinan hingga anak buah bisa disogok. Jadi klop sudah. Tidak ada efek jera bagi koruptor. Malahan, ada yang bisa menjalankan bisnis dari balik terali besi. Kejahatan narkoba, misalnya. Cukup banyak diungkap dan diulas. Memang begitulah wajah lapas kita. Mungkin banyak juga yang taat dan berjalan di atas aturan. Tidak banyak yang tahu karena tidak banyak diungkap ke publik. Hanya beberapa saja terungkap. Tetapi, secara garis besar, kondisi para napi korupsi yang sangat enak hidupnya di bui tentu mencederai rasa keadilan. Apalagi kalau kemudian mereka mendapat pengurangan hukuman atau remisi. Entah itu saat peringatan hari keagamaan ataupun hari nasional. Terutama pada peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus, banyak napi diberi remisi. Malah tidak sedikit yang langsung bebas, termasuk para napi korupsi. Banyak yang menerima keberuntungan ini. Dalam konteks ini, pemerintah harus jelas dan transparan soal kriteria. Jangan membuat masyarakat marah. Koruptor itu harus dibasmi bukan dimanja dengan upah remisi setiap tahun. Mereka bukannya jadi tobat tetapi tetap jahat. Remisi setiap tahun ini menjadi semacam hal yang ditunggu-tunggu. Tentu ada aturan main yang jelas untuk ini, tetapi pemerintah hendaknya punya alasan khusus. Semacam pengecualian mengapa napi korupsi tidak termasuk ke dalam kategori penerima remisi. Sehingga membuat mereka kapok melakukan kejahatan korupsi yang kita perangi bersama dan harus dibasmi dari tanah yang kaya raya ini. Sebab, para koruptor telah merampok kekayaan negara yang seharusnya untuk menyejahterakan rakyat. Kejahatan koruptor harus disetarakan dengan kejahatan luar biasa karena dia menghancurkan kemanusiaan. Kalau mereka diampuni, tampaknya tidak nyambung dengan semangat pemberantasan korupsi. Tidak hanya hukuman yang harus dipeberat. Buat mereka miskin dan jangan pernah ada semacam remisi atau dalam bentuk apa pun. Ini yang akan ampuh membuat efek jera. Mereka tidak boleh dibuat bahagia. Jangan seperti saat ini. Saat diperiksa pun masih tetap mengumbar senyum, wajah ceria bak selebriti yang punya sensasi besar. Seharusnya mereka malu, bukan mengumbar rasa tidak bersalah yang dibuat-buat. Pemerintah harus tegas. Koruptor pengemplang uang rakyat ini harus diperlakukan berbeda dengan para warga binaan lainnya. Mereka ini tergolong penjahat yang dengan segala kekuatan, pengaruhnya, serta rentang kendalinya yang masih luas bisa berbuat banyak hal untuk kembali berbuat serupa. ***

K

Bang D

el

Wapres ingatkan buruh jangan minta kenaikan upah di saat krisis

Saat stabil upah tak naik ...

5

Membangun Masyarakat Indonesia Pintar PROSES pendidikan di Indonesia belum mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal itu dapat dicermati dari tingginya angka putus sekolah. Berdasarkan data UNICEF tahun 2015 sebanyak 2,5 juta anak Indonesia tidak dapat menikmati pendidikan lanjutan yakni sebanyak 600 ribu anak usia SD dan 1,9 juta anak usia SMP. Data statistik tingkat provinsi dan kabupaten menunjukkan bahwa terdapat kelompok anak-anak yang terkena dampak paling rentan yang sebagian berasal dari keluarga miskin sehingga tidak mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya. Ini merupakan ketidakadilan dalam pemerataan pendidikan. Dalam UUD 1945 Bab VIII tentang Pendidikan dan Kebudayaan Pasal 31 dinyatakan dengan jelas bahwa (1) Setiap warga negara Indonesia berhak mendapat pendidikan. (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayanya. (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undangundang. (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Berdasarkan Pasal 31 Bab VIII UUD 1945 seharusnya tidak ada lagi warga Indonesia yang putus sekolah. Setiap warga mempunyai hak yang sama untuk mengenyam pendidikan dan mempunyai kewajiban yang sama pula untuk mengenyam pendidikan. Implementasi dari pasal tersebut, pemerintah telah mencanangkan program belajar wajib sembilan tahun. Program ini dilaksanakan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengenyam pendidikan atau menyelesaikan pendidikan pada jenjang lebih tinggi. Pelaksanaan wajib belajar sembilan tahun sudah berjalan tetapi terdapat sejumlah permasalahan yang harus mendapat perhatian antara lain: (1) Kurangnya daya tampung siswa SLTP, khususnya di daerah pedesaan, terpencil, pedalaman, dan perbatasan. (2) Tingginya angka putus sekolah tingkat SD dan tingkat SLTP. (3) Rendahnya partisipasi sebagian kelompok masyarakat dalam mendukung wajib belajar, sebagai akibat adanya hambatan geografis, sosial ekonomi dan budaya masyarakat setempat dan masih bnyak kendala/masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan Pro-

Oleh Dr. I Ketut Suar Adnyana, M.Hum.* Ketimpangan fasilitas pendidikan di daerah terpencil (perdesaan) juga menjadi faktor tingginya angka putus sekolah di Indonesia. Masyarakat pada prinsipnya menginginkan fasilitas yang memadai sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung dengan baik. Menurut menteri Anies Baswedan, keterbatasan akses pendidikan di daerah menjadi pangkal derasnya arus urbanisasi. Secara tidak langsung, masyarakat Indonesia didorong untuk melakukan urbanisasi karena keterbatasan fasilitas di daerah. Ia menilai akses pendidikan harus dibuka seluas-luasnya untuk seluruh masyarakat dengan penyediaan fasilitas sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung dengan baik.

gram Wajib Belajar tersebut. Evaluasi Wajib Belajar Pelaksanaan program wajib belajar sembilan tahun selayaknya dievaluasi untuk mencari sebab angka putus sekolah masih tinggi. Apakah pendidikan di Indonesia masih tergolong mahal sehingga masyarakat masih kesulitan untuk memeroleh akses untuk mengenyam pendidikan. Tingginya biaya pendidikan di Indonesia akan menyulitkan dan menjadi faktor utama angka putus sekolah. Sekolah-sekolah negeri terutama di perkotaan yang seharusnya memberikan kesempatan pada masyarakat yang kurang untuk melanjutkan pendidikannya justru

memungut dana yang tidak dapat dijangkau oleh kalangan masyarakat bawah. Hal ini tentu merupakan problem. Pada satu sisi pemerintah memprogramkan wajib belajar, pada sisi lain biaya pendidikan masih tergolong mahal. Ketimpangan fasilitas pendidikan di daerah terpencil (perdesaan) juga menjadi faktor tingginya angka putus sekolah di Indonesia. Masyarakat pada prinsipnya menginginkan fasilitas yang memadai sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung dengan baik. Menurut menteri Anies Baswedan, keterbatasan akses pendidikan di daerah menjadi pangkal derasnya arus urbanisasi.

Secara tidak langsung, masyarakat Indonesia didorong untuk melakukan urbanisasi karena keterbatasan fasilitas di daerah. Ia menilai akses pendidikan harus dibuka seluas-luasnya untuk seluruh masyarakat dengan penyediaan fasilitas sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung dengan baik. Di samping itu, luasnya wilayah Indonesia merupakan salah satu sebab tidak meratanya pendidikan di Indonesia. Akses untuk mencapai daerah-daerah terpencil sangat susah sehingga pembelajaran di sekolah-sekolah berlangsung dengan fasilitas seadanya. Bagaimana proses pembelajaran dapat berlangsung dengan baik apabila fasilitas pendidikan sangat minim. Permasalahan tidak saja pada fasilitas yang minim tetapi juga pemerintah daerah mengalami kesulitan mencari tenaga pengajar yang mau mengabdikan diri sebagai garda depan pendidikan di daerahdaerah terpencil. Pemerintah telah melakukan terobosan untuk mengatasi permasalahan tersebut terutama untuk mengatasi beban biaya pendidikan dengan mengeluarkan Permendikbud Nomor 12 Tahun 2015 tentang Program Indonesia Pintar (PIP). Sasaran PIP adalah anak berusia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun dengan kriteria sebagai berikut: (1) siswa/ anak dari keluarga pemegang Kartu Perlindungan Sosial/Kartu Keluarga Sejahtera (KPS/KKS); (2) siswa/anak dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH); (3) siswa/anak yang berstatus yatim piatu/yatim/piatu dari panti sosial/panti asuhan; (4) siswa/ anak yang tidak bersekolah (drop out) yang diharapkan kembali bersekolah; (5) siswa/anak yang terkena dampak ekonomi akibat bencana alam; atau (6) siswa dari keluarga miskin/rentan miskin yang terancam putus sekolah. Program ini secara total menyasar 15,5 juta keluarga kurang mampu di seluruh Indonesia. Peran masyarakat sangat diharapkan untuk melakukan evaluasi dari program ini karena prinsip pelaksanaan PIP adalah transparan, yaitu menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai PIP. Prinsip yang lain adalah akuntabel, yaitu pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan prinsip tersebut PIP diharapkan berlangsung tepat sasaran. *Penulis, dosen FKIP Universitas Dwijendra

Suluh Indonesia Mengundang Anda menulis dalam kolom ini. Caranya: Kirim Tulisan Anda ke alamat Gedung Pers Pancasila Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat atau Kirim ke E-mail: info@bisnis-jakarta.com. Panjang Tulisan Maksimal 7.000 karakter. Tulisan akan dimuat juga secara sinergis dengan Kelompok Media Bali Post.

SURAT A NDA Keresahan di Dalam Bus Kota KEBERADAAN para pengamen mengundang rasa kasihan dan miris. Melihat mereka yang rata-rata adalah para anak muda dalam usia yang produktif dan seharusnya bersekolah, kuliah, atau bekerja pada profesi yang lebih layak. mereka harus berkejar-kejaran dengan petugas dan hidup menghadapi tantangan kekerasan di Jalanan. Seiring dengan kerasnya penertiban yang ingin diterapkan Pemda DKI untuk memberantas para pengemis, pengasong, atau pengamen Jalanan. Pemaksaan dengan gaya ala mereka yang seperti preman meminta uang kepada para penumpang membuat rasa takut penumpang bus. Bahkan modus gerombolan or-

ang yang tanpa mengamen tapi langsung meminta uang para penumpang dengan mengaku sebagai mantan narapidana hampir seperti rampok sangat membuat masyarakat penguna jasa bus kota semakin depresi. Hanya karena tak mengangkat tangan saat tak memberi mereka uang sudah bisa menjadi alasan mereka untuk berlaku anarkis. Saya sangat mengharapkan kota Jakarta tak lagi rawan. Di tempat apapun yang sifatnya umum saya harap pemerintah menjamin dan melindungi keselamatan warganya. Semoga saja ada tindakan tegas solusi masalah ini. Rutth Oktavia Kali Bata, Jakarta Selatan

Jangan Terpengaruh Jebakan Kapitalis PRIHATIN menyaksikan anakanak remaja yang masih duduk dibangku SD, SMP, SMA sampai Mahasiswa dengan gaya hidup yang rusak. Semua itu terjadi karena bangsa Indonesia masih belum mampu untuk menghadapi serbuan ideologi dari pihak ‘asing’. Patokan kesuksesan menjadi sangat sesat dan sempit. Akhlak yang benar dan lurus bukan lagi menjadi tujuan para remaja dan bukan lagi menjadi hal penting yang harus diraih dalam kehidupan remaja saat ini. Sangat kasihan sekali mereka yang sudah menjadi orangtua hanya dapat mengikuti kemauan anaknya agar bisa dianggap tidak ketinggalan zaman. Semua ini adalah salah satu akibat ilmu yang

sangat kurang dalam memahami perubahan zaman. Sehingga serbuan negara-negara adidaya dalam hal pemikiran telah menggusur moral bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia menjadi sangat materialistis. Sesuai keinginan negara adidaya dan sekutunya yang menyebarkan paham pemikiran yang sesat itu. Negara ini menjadi semakin miskin bukan hanya karena persoalan dalam negeri yang tak kunjung sembuh namun juga ‘cekokan asing’ yang terus menerus menjejeli para gerasi muda kita agar menjadi ‘bodoh’ dalam menyikapi semua isu dunia yang ada. Alimin Idris Lenteng Agung, Jak-Sel

Kesenjangan Sosial Merusak Kerukunan Bangsa PEMERINTAH harus terus berupaya untuk menurunkan angka kemiskinan serta pengangguran. Jika dibiarkan meningkat dan tidak cepat ditanggulangi secara sistematis dan terprogram bisa membahayakan, karena dapat menimbulkan kerawanan sosial dan keamanan yang berakibat bisa terpengaruhnya pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor industri memiliki peran strategis dalam menyumbang kinerja ekspor. Dalam kenyataannya Indonesia memiliki banyak para sarjana yang lulus tetapi sulit mendapat kesempatan kerja sesuai bidangnya. Selain itu, beberapa penelitian menunjukkan keterkaitan sektor industri relatif lebih dinamis

dibanding sektor lain. Dan pada akhirnya, sektor industri mampu menyediakan kesempatan kerja yang berkualitas dibandingkan sektor lainnya. Jadi, persoalan kemiskinan dan pengangguran akan berlanjut, jika tidak terjadi perubahan pola pertumbuhan ekonomi. Tetapi sebenarnya, peningkatan jumlah pengangguran yang terus terjadi di Indonesia ini, diduga akibat program penanganan yang bersifat sementara. Akibat penanganan yang sementara dan program yang terkesan monoton itu membuat jumlah pengangguran sulit bisa ditekan. Alamsyah K Kampung Melayu, Jakarta Timur

Sampaikan saran, kritik dan keluhan mengenai kebijakan Pemerintah, fasilitas umum atau lainnya ke: PO BOX 6233 JKBKG, Jakarta 11062, redaksi: Jl Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan, Jakarta Pusat. Fax: 53670771 atau e-mail: info@bisnis-jakarta.com. Lampirkan foto copy KTP/SIM/Paspor yang masih berlaku dan cantumkan nomor telepon yang bisa dikonfirmasi.

Pemimpin Umum : Satria Naradha, Wakil Pemimpin Umum/Redaksi/Penanggung Jawab : Wirata, Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Hardianto, Ade Irawan, Kuswandi, Petrus, Bogor : Aris Basuki (Koordinator), M. Ibrahim, Depok : Rajif Nugroho, Tangsel : Novi Revolusiana, Iklan : Emiliana, Sirkulasi : D. Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602 Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk, Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.

Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Wartawan Suluh Indonesia membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.

lahraga

Suluh Indonesia, Rabu 2 September 2015

6

Logo PSSI di Wasit

BOPI Panggil Mahaka

Suluh Indonesia/ant

LEWATI LAWAN - Striker Arema Cristian Gonzales mencoba melewati para pemain Persela dalam pertandingan perdana Piala Presiden di Malang, kemarin. Arema tertahan imbang 1-1 dalam laga tersebut.

Tujuh Calon Kasatlak Prima

Arema

Ditahan Imbang Persela MALANG - Tuan rumah grup B Arema Cronus Indonesia Malang ditahan imbang Persela Lamongan dengan skor 11 pada laga perdana Piala Presiden di Stadion Kanjuruhan Kepanjen, Kabupaten Malang, Selasa malam. Gol tunggal yang dilesakkan Lancine Kone pada menit ke-96 (injury time) menjadi penyelamat bagi Arema yang bertanding di depan ribuan pendukungnya. Arema tertinggal terlebih dahulu setelah gol cepat Diallo Mamodou pada menit ke-5 tak mampu diamankan penjaga gawang Arema, I Made Wardana. Pada menit-menit awal babak pertama, Arema terus menekan dan melancarkan serangan, namun kokohnya benteng pertahanan Persela tak mampu

PGSI Jaga

Jenjang Prestasi Atlet Nasional JAKARTA - Untuk mempersiapkan dan meningkatkan prestasi atlet gulat nasional menuju level Asia, pihak Pengurus Pusat Persatuan Gulat Seluruh Indonesia (PP PGSI) bekerja sama dengan Pengprov Jateng menggelar Indonesia Open di Semarang 3-6 September 2015. “Gulat Indonesia Open sengaja digelar di Semarang setelah cabang gulat tidak dipertandingkan di SEA Games XXVIII Singapura, Juni 2015. Upaya menjaga jenjang prestasi atlet nasional, sudah seharusnya diberi peluang tampil di event internasional,” kata Sekjen PB PGSI, Dody Iswandi di Jakarta, kemarin. Nantinya dalam perhelatan Indonesia Open, akan mengundang beberapa negara, diantaranya Thailand, Vietnam, Laos serta Iran. “Cabang gulat diusulkan dapat dipertandingkan di SEA Games XXIX Malaysia tahun 2017. Bila hal itu terjadi maka penempaan atlet menuju Asian Games XVIII di Jakarta tahun 2018 memiliki jenjang yang bagus,” jelasnya. Dody berharap, para pegulat yang tampil, mampu bersaing menghadapi atlet dari negara lain, sehingga para atlet yang datang dari berbagai daerah mampu mengukur prestasi selama mengikuti persiapan menuju PON XIX di Bandung tahun 2016. “Ini kesempatan emas atlet daerah mengukur kemampuannya,” tambahnya. (pts)

ditembus anak asuh Djoko Susilo tersebut, sehingga tak satupun gol bersarang ke gawang Persela yang dikawal Khoirul Huda. Bahkan, tandukan kepala Diallo Mamodou yang mendapatkan umpan lambung cukup manis dari Zaenal Arif pada menit ke-5 mampu mengoyak jala gawang I Made Wardana. Tertinggal satu gol melalui proses yang cukup cepat itu, membuat tempo permainan Arema semakin cepat dan terus berubaya menerobos dinding pertahanan Persela. Kerja keras itu akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-16, namun gol yang dilesakkan Marimaka Koita dianulir wasit Novari Iksan karena Cristian Gonzales dianggap dalam po-

sisi offside. Gagal menyamakan kedudukan, pemain Arema meningkatkan tensi serangannya, namun sayang usaha keras itu masih gagal membuahkan gol, sehingga skor tetap 0-1 hingga turun minum pada 45 babak pertama. Memasuki 45 menit babak kedua, para pemain Arema tetap terus menyerang, bahkan menguasai jalannya pertandingan. Hanya saja, serangan demi serangan yang dilancarkan anak asuh Dojo Susilo itu selalu kandas menembus jantung pertahanan Persela yang sangat kokoh, bahkan serangan balik yang dilancarkan Persela sering kali membahayakan gawang Arema. Meski tertinggal 0-1 dan waktu tinggal beberapa menit,

JAKARTA - Pihak Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) menegaskan akan segera memanggil promotor Piala Presiden, Mahaka Sports and Entertainment, terkait adanya logo PSSI di kostum wasit. Langkah ini dilakukan, karena Mahaka dinilai telah melanggar komitmen selama menjalankan turnamen, yakni tak akan memunculkan atribut PSSI. “Kami akan panggil Mahaka minggu-minggu ini. Kami mau tanyakan perihal ini,” ujar Sekjen BOPI Heru Nugroho kepada wartawan di Jakarta, kemarin. BOPI menilai, PSSI masih dibekukan Menpora Imam Nahrawi, namun pada pembukaan turnamen di Stadion Kapten I Wayan Dipta di Gianyar, Bali, 30 Agustus lalu, kostum wasit tertempel logo PSSI, selain itu juga pihak Mahaka mengundang Ketua Umum PSSI La Nyalla Mattalitti. Seperti diketahui, sanksi yang diterapkan BOPI, promotor bisa di-black list, dan terlebih lagi sebelum turnamen digelar, Mahaka sudah diingatkan agar tidak menggunakan atribut PSSI. Tapi Heru mengaku, belum akan mengambil tindakan tegas lantaran masih membahasnya secara internal, sembari menunggu penjelasan Mahaka. “Kami sedang diskusi di internal BOPI soal ini,” imbuhnya. Pihaknya sudah menanyakan kepada Mahaka terkait logo PSSI yang menempel di kostum wasit tersebut, namun BOPI kurang puas mendapat jawaban Mahaka. “Mahaka menyebutkan bahwa logo itu bukan simbol PSSI Pusat, tapi logo Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI Bali. Kami sudah diskusi sama Mahaka,” jelasnya. Sementara itu, CEO Mahaka Hasani Abdul Gani meminta persoalan logo tidak dibesar-besarkan, apalagi sampai lembaganya diblack list. Baginya logo PSSI di kostum wasit memang permintaan Asprov Bali, bukan PSSI Pusat. Persoalan itu dianggap hanya sebagai masalah kecil. (pts)

tak mematahkan semangat para pemain Singo Edan untuk menyamakan kedudukan. Dan, usaha keras tersebut akhirnya membuahkan hasil setelah Lancine Kone mampu menjebol gawang Khoirul Huda melalui tandukan kepalanya pada menit ke-96 (injury time). Pada detikdetik terakhir babak kedua, akhirnya skor menjadi imbang 1-1 hingga wasit Novari Iksan meniup peluit panjangnya tanda berakhirnya pertandingan. Pada peratndingan sebelumnya, Sriwijaya FC menundukkan PSGC Ciamis dengan skor tipis 1-0. Selanjutnya, pada putaran berikutnya Sriwijaya FC bakal bertemu dengan Arema pada 5 September 2015 dan PSBC bertemu Persela Lamongan. (ant)

Tunggu Keputusan Menpora JAKARTA - Tujuh calon Ketua Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Kasatlak Prima) tinggal menunggu keputusan dari Menpora Imam Nahrawi setelah sebelumnya menjalani uji kelayakan dan kepatutan. “Rapat evaluasi dari penilaian terhadap para calon sudah kami lakukan berikut pemberian rangking. Yang jelas nilainya semua diatas 70,” kata Ketua Komunikasi Kemenpora Gatot S Dewa Broto di Kantor Kemenpora Jakarta, kemarin. Menurut dia, berdasarkan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Dewan Pelaksana Prima, tujuh calon mendapatkan nilai antara 77-88. Dengan demikian, semua calon mempunyai peluang yang sama untuk menjadi

Kasatlak Prima. “Besok, Rabu (2/9). Hasil rapat akan kami sampaikan ke Pak Menteri. Dalam surat yang di kami sampaikan ke Pak Menteri juga ada diskripsi dari masing-masing calon,” katanya menambahkan. Pria yang juga menjadi salah satu penguji calon Kasatlak Prima itu menjelaskan meski telah memberikan peringkat dan posisi tiga teratas sangat berpeluang untuk dipilih, pihaknya tidak bisa memberikan secara detail urutan peringkat calon. Sebelumnya tujuh calon dicecar dengan beberapa pertanyaan termasuk visi dan misinya. Ketujuh calon adalah Suwarno, Achmad Sucipto, Richard Sam Bera, Lukman Niode, Sadek Algadri, Mulyana dan Anton Subowo. Dalam uji kelayakan dan kepatutan ini tidak menilai aspek

pengalaman masing-masing calon, namun yang dinilai adalah paparan, substansi, akurasi hingga komunikasi. “Yang jelas kita tidak mendorong salah satu calon. Biasa saja yang dipilih Pak Menteri bukan yang peringkat satu. Bisa saja yang nomor tiga atau empat,” kata Gatot menegaskan. Jika semuanya sesuai dengan tahapan yang telah dibuat, pengumuman Kasatlak Prima baru akan dilakukan pekan depan. Selanjutnya, calon terpilih berhak menentukan formatur pengurus yang akan membantu kinerjanya. “Fokus pertama adalah menyiapkan Olimpiade 2016. Memang waktunya sudah tidak lama lagi. Makanya, ketua baru harus segera bergerak cepat,” kata Gatot menambahkan. (ant)

lahraga

Suluh Indonesia, Rabu 2 September 2015

7

Nadal Tampil

Cemerlang di Putaran Pertama AS Terbuka

Suluh Indonesia/ap

KETIDAKPASTIAN – Nasib kiper Manchester United David De Gea menjadi tidak pasti setelah gagal bergabung ke Real Madrid, meski Manchester telah menyetujui transfernya.

NEW YORK - Rafa Nadal menunjukkan penampilannya yang cemerlang di stadion Arthur Ashe untuk mengalahkan petenis muda asal Kroasia Borna Coric dengan 6-3, 6-2, 4-6, 6-4 di kejuaraan tenis AS Terbuka pada Selasa. Pada dua set pertama menjadi milik Nadal dan dia tampak sebagai guru bagi lawannya petenis muda Coric yang masih berusia 18 tahun. Namun Coric mampu menjawab permainan Nadal dengan mematahkan servis petenis Spanyol itu pada game ke-10 pada set ketiga untuk melanjutkan pertarungan pada set keempat. Petenis Spanyol Nadal akhirnya mampu menghentikan perlawanan musuhnya melalui servis break pada game ketujuh. “Ini moment sangat menggembirakan bagi saya,” kata Nadal yang kembali ke Flushing Meadows untuk pertamakali sejak dirinya memenangi AS Terbuka 2013. “Tahun lalu sangat cukup kecewa tidak mendapatkan kesempatan kembali dalam salah satu turnamen favorit saya ini,” katanya. Hasil itu merupakan kemenangan balasan bagi Nadal yang sempat dikalahkan Coric tahun lalu di Basel. Sementara Coric yang menempati peringkat 33 dunia, merupakan petenis termuda yang berada di peringkat 50 besar dunia, dan dia telah menunjukkan potensinya melalui semangat tandingnya. “Dua set pertama merupakan tingkat tinggi bagi saya, saya suka dengan cara bermain saya,” kata Nadal. Pada pertandingan selanjutnya Nadal akan bertemu dengan petenis Argentina Diego Schwartzman yang menang 6-3, 6-2, 6-2 atas petenis kualifikasi asal Swedia Elias Ymer. (ant)

Real Salahkan United

Untuk Kegagalan Transfer De Gea MADRID - Real Madrid menyalahkan Manchester United untuk kegagalan kepindahan David De Gea ke raksasa Spanyol itu. Real mengklaim klub Inggris itu mengirimkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk menyelesaikan kesepakatan setelah tenggat waktu bursa transfer Spanyol sudah lewat. Real terlihat akan menyelesaikan transfer yang telah berlangsung lama dengan kesepakatan yang akan membuat raksasa Spanyol itu membayar biaya transfer yang signifikan untuk De Gea, dan mengirim kiper internasional Kosta Rika Keylor Navas ke United sebagai bagian dari kesepakatan. Bagaimanapun, sumber-sumber

operator Liga Spanyol mengonfirmasi sang pemain belum didaftarkan dan Real mengakui mereka mengirim dokumen yang diperlukan ke liga setelah bursa transfer ditutup pada Senin tengah malam waktu setempat (22.00 GMT). “Manchester United memasukkan detail-detail untuk transfer David De Gea ke Transfer Matching System (TMS), bukan untuk Keylor Navas, pada pukul 00.00 waktu Spanyol, mengirim secara simultan ke Real Madrid untuk menandatangani kontrak-kontrak transfer. Real Madrid menerima dokumen lengkap pada pukul 00.02 dan berusaha untuk mengakses TMS namun (TMS) itu telah tutup,” kata Real dalam pernyataan panjang yang ter-

dapat pada situs resmi mereka. “Madrid, menghadapi kemungkinan situasi perdebatan pada transfer sang pemain, memutuskan untuk mengirim kontrak-kontrak ke Liga Profesional Spanyol, meski mengetahui bahwa tenggat waktu telah terlewati. Dapat disimpulkan, Real Madrid melakukan semua yang diperlukan pada setiap momen untuk berusaha menyelesaikan kedua transfer ini.” Meski Real telah lama tertarik kepada De Gea, mereka mengklaim bahwa negosiasi-negosiasi antara kedua klub untuk sang pemain baru dimulai pada Senin pagi. Real Madrid tidak memberi indikasi apakah mereka berniat mengajukan banding ter-

Song dan Moses Gabung West Ham

Sebagai Pemain Pinjaman LONDON - Mantan pemain internasional Kamerun Alex Song dan pemain sayap Nigeria Victor Moses telah bergabung ke West Ham United sebagai pemain-pemain pinjaman selama semusim, demikian diumumkan klub Liga Utama Inggris itu kemarin. Mantan gelandang Arsenal Song, yang mengumumkan pengunduran dirinya dari kancah internasional pada awal tahun ini, menghabiskan musim lalu sebagai pemain pinjaman di West Ham dari Barcelona, melakukan 31 penampilan di semua kompetisi. “Hal ini telah dikonfirmasi. Alex Song telah menandatangani kesepakatan selama semusim untuk memperkuat West Ham,” kata pemilik West Ham David Gold melalui akun Twitternya. “Selamat datang kembali Alex.” Song (27) berkata kepada situs resmi West Ham, “Saya sangat gembira. Ketika saya pergi, saya tidak tahu bahwa saya akan kembali ke

sini. Ini tidak mudah, namun pada akhirnya, hal terpenting adalah sekarang saya berada di sini dan saya sangat gembira.” “Saya merasa seperti berada di rumah, semuanya terasa seperti ada di rumah, keluarga saya juga, mereka merasa diterima dengan baik di sini. Anak-anak saya bermain untuk akademi West Ham.” Moses (24) dipinjam dari juara Liga Utama Inggris Chelsea. Pemain kokoh itu bergabung dengan Chelsea dari Wigan Athletic pada Agustus 2012 namun menghabiskan dua musim terakhir sebagai pemain pinjaman di Liverpool dan Stoke City. Song dan Moses merupakan rekrutan ketujuh dan kedelapan West Ham di bursa transfer, menyusul kiper Darren Randolph, dua bek Angelo Ogbonna dan Carl Jenkinson, serta sejumlah gelandang Pedro Obiang, Dimitri Payet, Manuel Lanzini, dan George Dobson. (ant)

hadap badan sepak bola dunia FIFA, sebagai upaya agar transfer sang pemain dapat diwujudkan. FIFA menolak mengomentari detail-detail spesifik kasus ini ketika dihubungi AFP pada Selasa, namun mengonfirmasi bahwa tidak ada banding yang didaftarkan oleh pihak-pihak yang terlibat. “Sampai sekarang, kami tidak dihubungi oleh pihak-pihak yang terkait masalah ini,” kata juru bicara FIFA. Kontrak De Gea hanya tersisa setahun di Old Trafford, sehingga ia dapat bergabung ke Real dengan cuma-cuma pada tahun depan jika transfer ini tidak terlaksana saat ini. Pers Spanyol mengecam kegagalan Real untuk mendatangkan target ber-

harga mereka di bursa transfer musim panas ini, di mana halaman-halaman depan surat kabar olahraga Marca dan Sport menyebut situasi itu sebagai hal yang memalukan. Pemain internasional Spanyol itu belum tampil sama sekali pada keenam pertandingan United musim ini, di mana pelatih Louis van Gaal mengklaim bahwa pemain 24 tahun itu tidak fokus kepada sang raksasa Inggris akibat ketertarikan dari Real. Real memasuki bursa transfer untuk mencari kiper setelah kapten Spanyol Iker Casillas mengakhiri 28 tahun pengabdiannya dengan klub, dengan pindah ke FC Porto pada Juli. De Gea didatangkan United dari rival sekota Real, Atletico Madrid,

pada 2011 dan meski awalnya tampil kurang meyakinkan ia kemudian mampu bersinar, memenangi penghargaan pemain terbaik versi para penggemar dan para pemain pada dua musim terakhir. Bagaimanapun, ia menolak untuk menandatangani kontrak baru dengan United karena hasratnya untuk kembali ke Spanyol dan bermain untuk Real. Ketegangan antara kdua klub terjadi pula saat United juga mengekspresikan ketertarikan mereka terhadap kapten Real Sergio Ramos pada musim panas, sebelum ia mengakhiri spekulasi perihal masa depannya dengan menandatangani kontrak baru berdurasi lima tahun dengan Si Putih. (ant)

Ozil Alami Cedera Lutut BERLIN - Pengatur permainan timnas Jerman Mesut Ozil mendapat perawatan karena cedera lutut, namun ia semestinya telah bugar untuk pertandingan-pertandingan kualifikasi Piala Eropa 2016 mereka melawan Polandia pada Jumat dan Skotlandia pekan depan, kata asisten pelatih Thomas Schneider pada kemarin. Gelandang Arsenal itu tidak akan berlatih bersama dengan tim pada Selasa, dan akan mendapat perawatan untuk “peradangan minor pada lututnya” namun Schneider mengatakan bahwa ia akan kembali berlatih pada Rabu. “Mesut mengalami masalah-masalah pada lututnya,” kata Schneider kepada para pewarta. “Peradangan minor. Ia tidak akan berlatih hari ini, namun akan mendapat perawatan eksklusif untuk cederanya.” “Namun besok ia akan menjalani sesi latihan individual dan kita akan memantau sampai pertandingan. Belum ada prognosis dari saya untuk saat ini, namun kami memiliki

Suluh Indonesia/ap

CEDERA LUTUT - Mesut Ozil saat ini mendapat perawatan karena cedera lutut dan diharapkan telah bugar untuk pertandingan-pertandingan kualifikasi Piala Eropa 2016 mereka melawan Polandia pada Jumat dan Skotlandia pekan depan.

departemen medis terbaik dan saya yakin kami akan membuat ia siap untuk bermain.” Jerman berhadapan dengan Polandia di frankfurt sebelum melawat ke

Glasgow untuk menghadapi Skotlandia tiga hari kemudian. Sang juara Piala Dunia menghuni peringkat kedua di Grup D dengan koleksi 13 angka dari enam pertandingan, terting-

gal satu angka dari Polandia, yang menang atas mereka dengan skor 20 pada Oktober tahun lalu. Skotlandia berada di peringkat ketiga dengan 11 angka. (ant)

JAKARTA Koran Suluh Indonesia - Bisnis Jakarta Terbesar Di Indonesia Terbit di Jakarta, Bogor, Bekasi, Depok Dan Bandung

Rp. 50.000 (10 Baris - 10x Tayang) Hubungi Kantor Jakarta : Gedung Pers Pancasila Jl. Gelora VII No.32 Palmerah Jakarta Pusat Telp: (021) 537602 Fax: (021) 53670771

KINI...

Pasang Iklan Baris

CEPAT LAKU Hanya

(0251) 8401018 (021) 5357602

GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat Telp. 021-5357602 Fax. 021-53670771

BISA DIAKSES MELALUI www.bisnisjakarta.com

PASANG IKLAN Hubungi : 021-5357602 Fax : 021-53670771 G.47-Dir

Nasi nal

Suluh Indonesia, Rabu 2 September 2015

8

Kejari Cibadak :

18 Kasus Korupsi Disidik SUKABUMI - Kejari Cibadak sedang mengusut 18 kasus dugaan korupsi yang sudah mulai masuk tahap penyelidikan hingga penyidikan. ‘’Dari 18 kasus yang tengah diusut, delapan kasus masih dalam tahap penyelidikan dan 10 kasus sudah tahap penyidikan,” kata Kajari Cibadak, Diah Ayu Akbari di Sukabumi, kemarin. Kasus yang tengah diselidiki oleh pihak kejari antara lain kasus banyuan Gubernur Jabar di Desa Cibentang, Kecamatan Gunungguruh, dana penggunaan rutin pemeliharaan dan perbaikan jalan,

Jalan bantuan Kementerian PU untuk jalan di Bagbagan, Kecamatan Palabuhanratu, kemudian Kecamatan Jampangjulon, Simpenan dan Surade, dugaan korupsi Indonesia Power yakni pembuatan dormitor di PLTU Palabuhanratu dan lain-lain. Kemudian kasus dugaan korupsi yang masuk dalam tahap penyidikan adalah kasus hilangnya tanah negara di Tenjojaya, Kecamatan Cibadak yang dalam hal ini pihak kejari sudah menetapkan dua orang tersangka. Kemudian dugaan penjualan kuota haji di Kementerian Agama Kabupaten

Sukabumi dengan dua orang ditetapkan tersangka dan kasus korupsi lainnya. ‘’Hingga saat ini kami secara maraton terus melakukan pemeriksaan terhadap saksi, bahkan dalam waktu dekat ini akan ada beberapa kasus yang ditingkatkan statusnya dari penyelidikan hingga penyidikan. Dan tidak menutup kemungkinan ada pejabat maupun orang yang kami tetapkan menjadi tersangka,” tambahnya. Diah mengatakan dalam melaksanakan pemberantasan korupsi ini dirinya tidak akan tebang pilih. (ant)

Warga Datangi Pemprov Banten

Protes Penambangan Pasir SERANG - Perwakilan warga dua desa di Kecamatan Baros, Kabupaten Serang yaitu Desa Baros dan Desa Cisalam mendatangi Pemprov Banten mengeluhkan aktivitas penambangan pasir atau galian C di lokasi tersebut. Sekitar 10 orang dari perwakilan warga tersebut diterima Kepala Biro Humas Pemprov Banten Deden Apriyandhi dan Kepala Bidang Bina zusaha Distamben Banten Dedi Hidayat di Kantor Biro Humas Banten di Serang, kemarin. Uwes tokoh masyarakat Desa Cisalam saat melakukan audiensi dengan Kepala Biro

Humas dan Protokol Setda Pemprov Banten Deden Apriandhi mengatakan, pihaknya minta pemda meninjau ulang izin tambang di desanya, karena masyarakat sekeliling sudah terganggu dan sudah tidak nyaman lagi dengan adanya aktivitas penambangan ini. Menurut uwes, penambangan pasir secara terus menerus yang dilakukan oleh perusahaan di desanya memberikan dampak signifikan bagi kerusakan lingkungan. Atas dampak yang telah dirasakan, warga yang daerahnya terdapat area tambang pasir itu pun mendesak penghentian aktiv-

itas tambang. Saat ini, menurutnya aktivitas penambangan pasir yang dilakukan oleh PT Maya Multi Asih sudah sangat mengganggu dan menimbulkan kerusakan lingkungan, dimana suara bising dan debu-debu yang ditimbulkan oleh kendaraan-kendaraan pengangkut pasir menyebabkan kerusakan fasilitas jalan perkampungan, rawan longsor, kerusakan ekosistem dan polusi udara. ‘’Kebanyakan warga di desa kami tinggal di perbukitan, kalau tanah dan tebing dikeruk, mereka bisa longsor,’’ katanya. (ant)

Suluh Indonesia/ant

WADUK JATIGEDE MULAI TERISI - Lokasi Waduk Jatigede yang mulai terisi air setelah dimulainya penggenangan di Sumedang, kemarin.

Ratusan Honda Lubuk Linggau

Terancam Tak Diangkat LUBUKLINGGAU - Ratusan orang tenaga honorer di Pemerintahan Kota Lubuklinggau Sumatera Selatan, terancam tak diangkat penjadi pegawai negeri sipil, karena terganjal aturan pemerintah. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Lubuklinggau, Parigan Syahrin, kemarinmenjelaskan masa depan ratusan orang tenaga honorer di wilayah itu san-

gat ditentukan Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak permohonan uji materiil UU No 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) belum lama ini. Hal itu tidak hanya terjadi pada nasib tenaga honorer di Kota Lubuklinggau saja, tapi meluas ke Kabupaten Musirawas dan Kabupaten Musirawas Utara dan secara nasion-

al. Apa lagi mereka yang sudah berusia di atas 35 tahun, meskipun sudah mengabdi belasan tahun namun tetap saja tidak bisa diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) seperti sebelumnya. Untuk Kota Lubuklinggau jumlah tenaga honorer masuk dalam database sekitar 195 orang, baik honorer di lingkungan satuan kerja perangkat

daerah (SKPD) maupun tenaga pengajar (guru), sedangkan yang belum masuk database mencapai di atas 300 orang. Terlebih pada 2015 telah dilaksanakan moratorium (Penundaan) penerimaan bagi CPNS seluruh Indonesia disebabkan belum ada Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil (PU-PNS) dengan limit waktu Juli sampai dengan Desember 2015. (ant)

70 Persen Warga Belum Nikmati Air JAYAPURA - Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Papua mengklaim kurang lebih 70 persen penduduk Papua belum menikmati air bersih. Kepala Bidang Cipta Karya dan Air Bersih pada Dinas PU Provinsi Papua Yan Ukago, di Jayapura, kemrin mengatakan sesuai dengan monitoring

yang dilakukan pihaknya, baru sekitar 29 persen penduduk Papua yang terlayani air bersih. ‘’Sejak 2014 pihaknya sudah tidak melakukan pekerjaan fisik, karena bidang cipta karya hanya melakukan monitoring dengan mendata dan menge-cek berapa jumah penduduk yang sudah terlayani air

Suluh Indonesia/ant

SUDAH menjadi rahasia umum ilmu spiritual Dayak sangat manjur untuk masalah percintaan, juga bisnis. Salah satu tokoh yang menguasai kesaktian khas Dayak, adalah Bunda Norma yang mewarisi kemampuan sang ayah, suku Dayak Hulu S u n g a i Mahakam. Selain masalah percintaan, Bunda Norma s e r i n g didatangi orang penting yang ingin naik pangkat dan para pembisnis kelas atas. Untuk

BNN Kota Denpasar

Bangun Pusat Rehabilitasi meningkatnya pengguna narkoba di kalangan generasi muda,” ujarnya. Ia mengatakan sekarang ada program baru untuk mengurangi pengguna narkoba dengan melakukan rehabilitasi. Untuk tempat rehabilitasi pihaknya telah mempersiapkan tempatnya di Jalan Melati Denpasar di Kantor BNN Kota Denpasar. ‘’Persiapan tempat rehabilitasi masih dalam proses. Mudah-mudahan segera dapat diselesaikan,” katanya. Menurut dia, bagi para pengguna cara tepat untuk pengangannya adalah rehabilitasi. Sehingga tidak menim-

bulkan pengguna-pengguna baru. Untuk itu pihaknya mengimbau masyarakat yang memiliki keluarga sebagai pengguna untuk melaporkan pada BNN Kota Denpasar. Ia menjamin tidak ada proses hukum melainkan akan segera di rehabilitasi secara gratis. Langkah tersebut merupakan salah satu kebijakan pusat agar masyarakat sebagai pecandu tidak perlu dipidanakan melainkan direhabilitasi. Dikatakan, hanya pengedar yang harus mendapatkan sanksi berat agar timbul dampak jera. (ant)

Di Seruyan

Lahan Pertanian Mengering KUALA PEMBUANG - Puluhan hektar lahan pertanian pada enam desa di Kabupaten Seruyan, Kalteng mengalami kekeringan akibat musim kemarau yang terjadi sejak dua bulan lalu. ‘’Ada lahan pertanian enam desa di Kecamatan Seruyan Hilir dan Seruyan Hilir Timur yang gagal tanam karena tanahnya sekarang mengalami kekeringan dan retak-retak,” kata Kepala Distanak Seruyan Sugian Noor di Kuala Pembuang, kemarin. Mantan Asisten II Sekda Seruyan ini menjelaskan, berdasarkan perkiraan dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), musim ke-

marau tanpa disertai hujan yang terjadi di Seruyan akan berakhir pada Oktober mendatang. ‘’Ini berdampak pada kemunduran masa tanam petani yang seharusnya dapat dilakukan Agustus-September (Asep) menjadi OktoberMaret (Okmar),” katanya. Ia mengatakan, gagal tanam yang dialami sejumlah wilayah sentra pertanian khususnya untuk tanaman padi tersebut akan berdampak pada target realisasi tanam serta target produksi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. ‘’Target realisasi tanam padi adalah 12.110 hektar dan target produksi padi

21.996 ton, kalau kondisinya seperti ini mungkin tidak akan terpenuhi 100 persen,” katanya. Menurutnya, beberapa upaya untuk mengatasi masalah kekeringan lahan ini sudah dilakukan oleh Distanak, salah satunya adalah dengan cara penerapan sistem kompanisasi, yakni dengan menyalurkan air menggunakan mesin pompa dari sumber air ke lahan pertanian. ‘’Sudah kita coba dengan cara kompanisasi, namun ternyata sumber air tanahnya juga ikut kering, jadi hasilnya tidak sesuai dengan harapan,” katanya. (ant)

juga terjadi di Kota Jayapura,” ujarnya. Dia menuturkan untuk mengatasi masalah tersebut harus ada pembagian tugas yang jelas dan terarah, misalnya pihaknya menangani apa saja, seperti selatan dibuat seperti apa, apakah dengan sumur dalam atau apa. (ant)

SPIRITUAL BUNDA NORMA DAYAK KAL-TIM

INDONESIA DEFISIT AIR - Petugas BPBD Kabupaten Blitar mengisi air di wadah penampungan milik warga yang daerahnya termasuk kawasan krisis air bersih di Blitar, kemarin. Indonesia Water Institute menyatakan beberapa daerah di Indonesia mulai mengalami defisit air akibat musim kemarau panjang.

DENPASAR - BNN Kota Denpasar terus berupaya mengantisipasi agar tidak meluas beredarnya narkoba di kalangan masyarakat, antara lain dengan melakukan sosialisasi bahaya terkena narkoba. Kepala BNN Kota Denpasar Wayan Gede Suwahyu usai bertemu Sekda Kota Denpasar Anak Agung Rai Iswara di Denpasar, kemarin mengatakan pihaknya telah melakukan berbagai langkah mulai dari sosialisasi, rehabilitasi sampai pada pinandakan. ‘’Sosialisasi yang kami lakukan menyasar berbagai instansi sampai pada sekolah. Hal ini untuk menekan

bersih,” katanya. Yan Ukago menjelaskan dari pusat sudah ada alokasi dana khusus langsung ke kabupaten, jadi sekarang kabupaten yang menangani sendiri. ‘’Untuk air bersih, tak hanya penduduk di wilayah pegunungan yang belum terlayani air bersih, tapi hal tersebut

Bunda Norma

yang satu ini Bunda Norma Menolak untuk menyebutkan nama orang-orang yang dimaksud. “Pernah datang seorang yang ternyata tokoh pejabat penting, mengutarakan maksudnya agar tembus proyek-nya. Tadinya Bunda tidak percaya didatangi orang sepenting ini. Dengan segenap daya cipta, Bunda memohon kepada Tuhan agar tercapai apa yang beliau inginkan Alhamdulillah, beberapa hari kemudian beliau menelpon dan memberitakan bahwa proyeknya tembus dan sukses besar,” kenang wanita keibuan yang membahasakan ‘Bunda’ kesemua orang yang ditemuinya. Bunda Norma juga dikenal sebagai “penjaga” konser-

konser artis band ternama, sehingga sering keliling Indonesia mendampingi tur konser.Bunda Norma juga siap memberikan Susuk Pemikat, dan Susuk Kharisma, untuk bisnis dan percintaan banyak sekali yang membuktikan: Pemuda bisa dapat pacar cantik, wanita 40 tahun dapat suami, dan seorang pria paruh baya yang ditinggal mati istrinya bisa dapat pasangan lagi. “Kesaktian Dayak ini adalah titipan Yang Maha Kuasa. Dan dengan kehendak-Nya, masalah karir, jabatan dan percintaan 99% pasti bisa tuntas. Sedangkan bagi yang terkena santet, bisa bebas hanya 5 menit,”unjarnya.(nm)

Alamat praktek: jalan Kodau gang Mushola RT.04 RW.13 No.154, Jati Makmur, Pondok Gede. Telpon 021-91584169, 081311326629